Hasto juga langsung mengarah ke atas panggung untuk bersalaman dengan Megawati. Keduanya tampak saling
berpelukan. Megawati pun tidak kuasa menahan tangis ketika melihat Hasto telah bebas dan dapat menghadiri kongres.

Dalam pidatonya, Mega menyatakan kebenaran pasti akan menang. Kehadiran Hasto pada kongres usai resmi bebas dari rutan KPK pada Jumat, 1 Agustus 2025, malam kemarin.

Hasto mendapatkan amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Tuhan memberikan apa yang telah inginkan oleh beliau. kita sekarang. Saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap Pak Hasto berada kembali di keliling ini, Pak. Maka apa yang tadi saya baru katakan harus teguh, harus setia. Karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah SWT,” kata Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sangat sedih melihat kondisi kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Megawati sebagai sosok yang membentuk KPK merasa aneh. Ia mempertanyakan mengapa hal sepele harus melibatkan presiden.

“Maaf ya kalau saya lihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat yang namanya komisi
aduh pemberantasan korupsi. Coba toh kalau sekarang modelnya kayak begini lalu bagaimana? Coba saja pikir
karena aneh. Saya merasa aneh kok. Masa urusan begini aja, Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan,” tambahnya.

Hal ini seperti disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan bahwa Jokowi dan keluarganya sudah bukan bagian dari keluarga besar PDIP.

“Saya tegaskan kembali, bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP,” kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

Di mana dalam Pilpres 2024, Jokowi kecenderungan memiliki keberpihakan pada pencalonan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Sementara saat yang bersamaan, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Kemudian dalam Pilkada 2024, Jokowi juga cenderung mendukung calon-calon yang tidak didukung oleh PDIP. Sebut saja Pilgub Jakarta yang lebih mendukung pasangan Ridwan Kamil – Suswono ketimbang Pramono Anung Wibowo – Rano Karno.

Kemudian di Jawa Tengah sebagai kandang banteng, Jokowi cenderung mendukung pencalonan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen ketimbang Andika Perkasa – Hendrar Prihadi yang jelas diusung oleh partai tunggal, yakni PDI Perjuangan.

Dengan demikian, Jokowi dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan PDIP dan semua perjuangan politik yang diputuskan oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

“Sudah tidak lagi sejalan di dalam pembicaraan dan praktik-praktik politiknya,” tegas Hasto. []

“Maka mengingat tahapan-tahapan ini masih berjalan, tentu untuk Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak ada persoalan untuk bertemu, tapi tentu saja momentum yang tepat setelah seluruh tahapan MK dan proses hukum dilakukan PDI Perjuangan,” kata Hasto saat ditemui awak media di kawasan Cikini, Jakarta, Selasa.

Dia pun menegaskan Megawati dan Prabowo tak memiliki permasalahan untuk bertemu. Kendati demikian, menurutnya pertemuan tersebut dapat dilakukan usai seluruh tahapan dan proses hukum yang berlangsung di MK selesai.

Saat ditanya awak media terkait pertemuan antara Megawati-Prabowo merupakan sinyal untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran, Hasto menegaskan sikap PDI Perjuangan bisa dilihat dari rekam jejaknya.

“Mau berada di dalam atau luar pemerintahan, karena itu keputusan strategis akan dipertimbangkan dengan melibatkan berbagai variabel politik ekonomi sosial budaya dan suasana kebatinan rakyat,” jelasnya.

Sebelumnya, Sabtu (30/3), Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpotensi bertemu dengan Prabowo Subianto.

Hal ini menyusul rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang tengah digodok.

“Saya belum bisa memastikan, tetapi potensi itu masih sangat besar terjadi,” ujar Alfath saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, Prabowo-Gibran masih membutuhkan kekuatan PDI Perjuangan di parlemen meskipun Presiden RI Joko Widodo masih tercatat sebagai kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Selain itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani buka suara soal peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden terpilih Prabowo Subianto usai Pilpres 2024.

“Insya Allah,” ucap Puan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis

JAKARTA, Eranasional.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritik balik Presiden Keenam RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang menyinggung adanya upaya mengganti sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Kritik balik Hasto ini dengan merujuk pada kejadian di Tahun 2008 dan menurut Hasto, SBY sudah lupa akan kejadian tersebut.

“Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Dan itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan,” ujar Hasto di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).

Hasto mengaku heran dengan tanggapan SBY soal perubahan sistem pemilu yang bisa terjadi di tengah tahapan Pemilu Serentak 2024 sedang berlangsung. Padahal, kata Hasto, di era SBY juga dilakukan perubahan sistem pemilu yang merupakan strategi jangka pendek Demokrat untuk meraih kemenangan, yakni bisa mencapai 300 persen.

“Dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen, bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikannya hanya 1,5 persen, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral. Dan itu dipakai, dan dijanjikan masuk ke dalam kepengurusan partai tersebut,” jelas Hasto.

Dia pun menjelaskan, judical review yang sekarang berbeda dengan yang dilakukan pada 2008. Pasal, JR sekarang tidak dilakukan oleh partai karena PDIP juga tidak mempunyai hak dan legal standing untuk melakukan judicial review.

“Ini (JR saat ini) dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka yang dicanangkan oleh pada jaman Pak SBY tersebut, yang terjadi ternyata liberalisasi politik yang luar biasa yang menyulitkan kami untuk mencalonkan rektor, untuk mencalonkan akademisi, untuk mencalonkan pakar untuk mencalonkan budayawan, untuk mencalonkan tokoh-tokoh betawi, untuk mencalonkan tokoh-tokoh nelayan,” ungkap Hasto.

Hasto menuturkan, proporsional terbuka yang dilakukan masa SBY membuat partai digerakkan oleh kekuatan kapital.

“Ada investor-investor yang menyandera demokrasi. Jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru tejadi pada masa beliau. Judical review saat itu dilakukan hanya beberapa bulan menjelang pemilu, berbeda dengan sekarang karena komitmen untuk mengembalikan sistem politik pada Pancasila,” pungkas Hasto.

Sebelumnya, SBY mempertanyakan urgensi diubahnya sistem Pemilu di Indonesia di tengah proses Pemilu 2024 yang tengah berjalan. Apalagi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memiliki jadwal dan timelinenya sendiri pada Pemilu.