Pemecatan itu setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Hasyim Asy’ari.

Hasil sidang memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu diberhentikan. Pemberhentian itu bisa menjadi pemicu penting mengungkap problematika penyelenggaraan pemilu 2024 lalu.

Hal itu disampaikan dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam dialog Kompas TV, Kamis 4 Juli 2024.

“Anggap perkara ini adalah trigger penting untuk mengungkap problematika penyelenggaraan pemilu kita,” jelas Feri.

Awalnya, Feri menjawab pertanyaan host tentang pernyataan Hasyim yang mengatakan bersyukur karena dibebaskan dari tugas berat.

Feri menyebut reaksi Hasyim terhadap putusan itu tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik karena sidang DKPP sudah menjelaskan banyak hal.

“Saya pikir reaksi Hasyim tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik ya, pelaku bisa saja bersikap apa pun. Tetapi sidang DKPP sudah bicara banyak hal, mengungkap banyak hal. Itu saja bagi saya sudah sangat penting dan sangat patut disyukuri,”jelasnya.

“Saya sepakat bahwa kasus ini tidak sekadar di ruang etik saja, tetapi juga akan ada aspek hukum administrasi negaranya, ada aspek tindak pidananya,” lanjut Feri.

Tindak pidana yang ia maksud, bukan hanya tentang kekerasan seksual, tetapi juga dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan anggaran di Pemilu 2024.

“Tindak pidananya tidak hanya soal kekerasan seksual tapi juga ada tindak pidana soal gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, yang bukan tidak mungkin bisa berkembang,” ujarnya.

“Kita bisa mengungkap kecurangan pemilu kita bukan saja dari berbagai peristiwa yang sudah diungkap sebelumnya, tetapi juga bisa dari perkara-perkara seperti ini,” sambung Feri.

Ia mengapresiasi keberanian korban melaporkan kasus ini. Hal ini juga menjadi titik awal menyadarkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu terkadang menyimpang jauh.

“Penting untuk berterima kasih atas keberanian korban melaporkan perkara ini, dan perkara ini menjadi titik awal penting menyadarkan publik bahwa penyelenggara pemilu kadang-kadang sangat mungkin menyimpang sangat jauh, dan ini jadi titik yang penting untuk mengungkap banyak hal,”pungkasnya.

Diketahui Hasyim diberhentikan terkait dugaan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila, sehingga DKPP memutuskan untuk memberhentikannya secara tetap. []

“Sesegera mungkin, kami akan rapatkan di Komisi II DPR,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang dikutip dari Medcom, Rabu (3/7/2024)

Junimart mengatakan Hasyim akan diganti dengan komisioner baru yang memperoleh suara terbanyak saat proses seleksi. Untuk diketahui, saat ini terdapat tujuh komisioner KPU.

Artinya, pengangkatan komisioner nantinya calon yang memperoleh suara terbanyak kedelapan saat proses seleksi. Suara terbanyak itu sejatinya ialah Viryan Aziz.

Namun, Viryan Aziz sudah meninggal. Dipastikan akan beralih ke Iffa Rosito yang mendapat suara terbanyak di urutan kesembilan.

“Iya ke-9. Jadi enggak perlu fit and proper test, otomatis itu. Enggak perlu (fit and proper test), itu kan buang waktu juga. Karena kan kita sudah fit juga sebelumnya,” ucap dia.

Berikut daftar lengkap urutan pada proses seleksi calon anggota KPU periode 2022-2027:

1. Betty Epsilon Idroos
2. Hasyim Asy’ari
3. Mochammad Afifudin
4. Parsadaan Harahap
5. Yulianto Sudrajat
6. Idham Holik
7. August Mellaz
8. Viryan Aziz
9. Iffa Rosita
10. Dahliah
11. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
12. Iwan Rompi Banne
13. Yessy Yatty Momongan
14. Muchamad Ali Syafa’at

DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap alias pemecatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) mengenai asusila yang diadukan CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

Sanksi itu diberikan DKPP dalam sidang pembacaan putusan yang dibacakan di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku ketua merangkap anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis DKPP Heddy Lugito.

Diketahui DKPP memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dari jabatannya.

“Pemerintah menghormati Putusan DKPP sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik dari Penyelenggara Pemilu,” kata Ari Dwipayana dalam keterangan tertulisnya, Rabu 3 Juli 2024.

Lebih lanjut Ari Dwipayana menuturkan, Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

“Sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari oleh DKPP akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Presiden,” ujar Ari Dwipayana.

Selain itu, Ari menegaskan, pemerintah akan memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak akan berjalan sesuai jadwal.

“Pemerintah memastikan Pilkada Serentak tetap berlangsung sesuai jadwal, karena terdapat mekanisme pemberhentian antarwaktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU,” kata Ari Dwipayana.

Sebelumnya, DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy’ari terbukti melakukan perbuatan asusila kepada seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN), Rabu (3/7).

Atas dasar itu, DKPP memutuskan memberhentikan Hasyim Asy’ari dari jabatan sebagai ketua KPU.

“Mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat membacakan amar putusan. []

Hasyim bersama anggota KPU RI lainnya, M Afifuddin dan Idham Holik, menggelar konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Dia meyampaikan,  dirinya sudah mengetahui substansi putusan DKPP.

“Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 3 Juli 2024, sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu,” ucap Hasyim.

Hasyim bersyukur dengan putusan DKPP ini. Menurutnya, dengan diberhentikan dari tugasnya sebagai Ketua dan Anggota KPU RI, ia telah bebas dari tugas berat sebagai penyelenggara Pemilu.

“Saya sampaikan, ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas berat sebagai penyelenggara Pemilu,” imbuh Hasyim.

Sebelumnya DKPP dalam sidang putusan pada Rabu (3/7/2024), menyatakan Hasyim terbukti melakukan perbuatan asusila. Hasyim dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai Ketua sekaligus anggota KPU RI.

”Mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat membacakan amar putusan di ruang sidang DKPP, Jakarta.

Hasyim mengikuti sidang ini secara daring, sedang CAT, pengadu, hadir di ruang sidang.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap Anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Heddy.