Pemecatan ini usai Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila seperti yang diputus Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pencopotan dilakukan melalui keputusan presiden. Aturan itu telah berlaku sejak Selasa (9/7/2024).

“Presiden telah menandatangani Keppres No. 73 P tanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat saudara Hasyim Asy’ari sebagai Anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Ari menjelaskan pencopotan itu dilakukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jokowi mencopot Hasyim secara tidak hormat atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam kasus asusila.

“Menindaklanjuti Putusan DKPP dan sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” ujar dia.

Sebelumnya, DKPP menyatakan Hasyim Asy’ari melakukan pelanggaran etik dalam kasus asusila. Hasyim terbukti melakukan pelanggaran etik karena melakukan kekerasan seksual terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda.

DKPP memutus Hasyim harus dicopot sebagai anggota dan Ketua KPU. KPU telah menindaklanjuti putusan itu dengan menunjuk Mochamad Afifuddin sebagai Plt Ketua KPU RI.

Keputusan penunjukan Afif berdasarkan hasil rapat pleno tertutup yang dilakukan Komisioner KPU di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Keputusan memberhentikan Hasyim setelah DKPP menggelar sidang putusan perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 pada Rabu 3 Juli 2024.

Dia diberhentikan atas tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila, sehingga DKPP memutuskan untuk memberhentikannya.

“Mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat membacakan amar putusan.

Sebelumnya, Hasyim dilaporkan atas dugaan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai PPLN.

Perkara ini tercatat dengan nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Dalam pokok aduan, pengadu mendalilkan teradu (Hasyim Asy’ari) diduga mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada pengadu yang bekerja sebagai anggota PPLN Den Haag, Belanda tersebut.

Selain itu, teradu diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.

Kuasa hukum pengadu, Maria Dianita Prosperianti, menjelaskan, perbuatan Hasyim sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Maria mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik oleh Hasyim.

Adapun sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Hasyim Asy’ari tersebut mulai digelar sejak Rabu, 22 Mei 2024 lalu.

Sejumlah pihak pun telah hadir dalam persidangan, termasuk korban yang hadir pada sidang, Kamis, 23 Mei 2024. []

Hal tersebut merespons putusan Mahkamah Agung soal pengubahan syarat usai calon kepala daerah.

Hasyim mengatakan, terdapat catatan tambahan atau fakta berdasarkan Amar Putusan MK No. 27/PUU-XXII/2024 Angka 2 yang dibacakan pada 20 Maret 2024.

Dalam putusan itu MK mengubah Pasal 201 Ayat (7) UU Pilkada.

Pada pasal tersebut, menurut Hasyim, kepala daerah hasil Pilkada 2020 menjabat sampai dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilantik, sepanjang tidak melewati lima tahun masa jabatan.

Selain putusan MK, Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Papua Pegunungan hasil Pilkada 2020 baru dilantik 1 April 2022.

“Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sebagai hasil Pilkada 2020 adalah pada 1 April 2022 (pelantikan terakhir paslon terpilih hasil Pilkada 2020),” tulis Hasyim dalam keterangan, Selasa 2 Juli 2024.

Bedasarkan putusan MK dan pelantikan pelantikan kepala daerah Yalimo, serta dalam hal ketentuan tentang pelantikan serentak pasangan calon terpilih sebagian diatur dalam Pasal 164A Ayat (1) dan (2), masih berlaku sah.

“Maka, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pelantikan serentak Paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024, dapat dilakukan setelah 1 April 2027, yaitu pada 2 April 2027,” kata Hasyim, dikutip dari Okezone.

Rincian kata dia, anggota badan adhoc yang meninggal dunia, untuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), sebanyak 6 anggota.

“Total badan adhoc berupa anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang. Yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit sebanyak 4.770 orang,” kata Hasyim.

Selanjutnya, ada 783 anggota PPS dan 3.821 anggota KPPS yang mengalami sakit atau kecelakaan kerja sepanjang Pemilu 2024.

Berdasarkan data sejak tanggal 14 sampai dengan 25 Februari 2024, KPU telah memberi santunan terhadap 114 anggota badan adhoc yang meninggal dunia.

Sedangkan untuk yang sakit atau kecelakaan kerja, KPU baru memberi santuan terhadap 374 anggota PPK, PPS dan KPPS.

“Kita doakan semoga teman-teman, saudara-saudara badan adhoc yang meninggal diberikan khusnul khatimah dan yang sakit segera sembuh,” tutur Hasyim Asy’ari. []

Rapat pleno itu bakal digelari di Kantor Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2024 besok.

“Sampai hari ini, PPLN seluruh dunia, dari 128 PPLN itu yang sudah hadir ada 36 PPLN, sudah siap mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy’ari, Selasa 27 Februari 2024.

Itu artinya, rekapitulasi nasional ini akan dimulai dari rekapitulasi suara pemilih luar negeri karena memang sudah hampir rampung seluruhnya.

Perlu diketahui bahwa dari 128 PPLN, tersisa satu PPLN di Kuala Lumpur yang belum selesai lantaran harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Rapat pleno dilakukan pada Rabu 28 Februari 2024 besok dimulai pukul 09.00 WIB dimulai dari rekapitulasi hasil pemungutan suara luar negeri,” jelasnya.

Adapun rapat pleno ini juga akan dihadiri saksi-saksi baik dari peserta Pemilu Pilpres, partai politik hingga saksi perseorangan anggota DPD.

Selain itu juga akan dihadiri Bawaslu dan sejumlah stakeholder yang berkaitan dengan kepemiluan juga akan hadir.

“Ini rapat pleno terbuka, sehingga siapapun bisa mengakses, tapi tentunya untuk masuk ruangan ada keterbatasan,” pungkasnya. (*)

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, 23 di antaranya adalah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Data kematian dan sakit Badan Ad hoc periode tanggal 14-15 Februari 2024, meninggal dunia 35 orang dengan rincian anggota KPPS 23 orang,” kata Hasyim Asy’ari, Jumat, 16 Februari 2024.

Dijelaskan Hasyim, dari 35 orang itu, tiga di antaranya adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 9 petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

KPU juga mencatat ada 3.909 yang jatuh sakit pasca menjalankan tugas perhitungan suara. Di antaranya, 119 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 596 PPS, 2.828 anggota KPPS, dan 316 petugas Linmas. (*)

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari.

“Sudah kami pantau dan termonitor itu tadi ada di 2.325 TPS,” kata Hasyim, Kamis 15 Februari 2024.

Namun hingga kini KPU belum mengecek secara detail terkait jumlah suara yang tidak tepat.

Menurut Hasyim, kesalahan atau ketidaktepatan konversi dari pembacaan Formulir Model C1-Plano yang diunggah bersifat acak.

Walau begitu kata Hasyim, hasil penghitungan suara yang salah di 2.325 TPS sudah teridentifikasi oleh sistem.

KPU juga sudah meminta agar petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melakukan koreksi terhadap konversi yang salah.

“Supaya pemindaiannya itu jelas dan terbaca sebagaimana tertulis di dalam formulir,” kata Hasyim.

Hasyim melanjutkan bahwa Formulir Model C1-Plano diunggah petugas KPPS menggunakan fitur foto dalam aplikasi Sirekap.
Lalu, terdapat sistem konversi dalam Sirekap yang berfungsi membaca formulir tersebut.

Kemudian, secara otomatis akan muncul angka hitungannya. Di situlah, terang Hasyim, muncul masalah perbedaan angka antara Formulir Model C1-Plano dengan Sirekap. []

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai putusan DKPP terhadap Hasyim dinilai kurang mencerminkan keadilan, meskipun putusan itu tidak berimplikasi pada pencalonan Gibran sebagai cawapres.

“Seharusnya DKPP berani memutuskan untuk memberhentikan Ketua KPU atau setidaknya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua. Sebab, pelanggaran etik ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh ketua KPU,” kata Neni dalam pernyataan persnya, Selasa 6 Februari 2024.

Menurut Neni, Hasyim yang terbukti melakukan pelanggaran berulang dianggap sama saja telah mencederai citra penyelenggara, proses pemilu, dan merusak demokrasi.

“Jika penyelenggara pemilu terus menerus melanggar etik maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan,” ucap Neni.

Putusan DKPP

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) era Anwar Usman memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

“Hasyim Asy’ari sebagai teradu kesatu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu kesatu,” sambungnya.

Hasyim dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara, masing-masing dengan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Seperti diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi diberhentikan dari jabatan Ketua MK setelah sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaram etik berat terkait perubahan syarat menjadi capres-cawapres.

Berkat putusan MK tersebut, keponakannya yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Jokowi sendiri adalah ipar Anwar Usman. Istrinya Anwar Usman adalah adiknya Jokowi. (*)

Hasyim dinyatakan melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

“Hasyim Asy’ari sebagai teradu pertama terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu 1,” sambung Heddy.

Kata dia Hasyim Asy’ari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Dalam sidang yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU lainnya August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Mereka dinyatakan juga melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023.

Pasalnya, akibat putusan MK itu berdampak terhadap syarat calon peserta pemilihan presiden sehingga KPU seharusnya segera mengubah Peraturan KPU (PKPU) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

Faktanya, KPU baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023, atau tujuh hari setelah putusan MK dengan dalih anggota dewan sedang masa reses.

Menurut DKPP, alasan KPU itu tidak tepat. DKPP berpendapat dalih para teradu terbantahkan karena dalam masa reses tetap bisa dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat 4 dan ayat 7 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Selain itu, lanjut Wiarsa, DKPP menyatakan sikap para Komisioner KPU dengan terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik usai putusan MK tentang syarat batas usia capres-cawapres ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari peraturan.

“Para teradu dalam menaati putusan MK a quo dengan bersurat terlebih dulu kepada pimpinan partai politik adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah pasal 10 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan KPU,” jelas Wiarsa.

Wiarsa mengatakan dalam pertimbangan, tindakan Ketua dan Komisioner KPU yang tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan PKPU No. 19/2023 tentang pencalonan peserta Pemilu dan capres-cawapres adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Para teradu seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo karena telah terjadi perubahan terhadap syarat capres-cawapres untuk tahun 2024,” paparnya.

“Terlebih Peraturan KPU sebagai peraturan teknis sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman cara bekerjanya KPU dalam melakukan tindakan penerimaan pendaftaran bakal capres-cawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo,” sambung Wiarsa.

Dalam amar putusan itu, DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakannya paling lama 7 hari sejak dibacakan.

Selain itu, DKPP juga memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan itu. (*)

Kata Hasyim, jika presiden berkampanye maka juga harus mengajukan cuti. Pertanyaannya, kemana presiden mengajukan cuti?

Dia menjelaskan, ketika seorang menteri akan berkampanye, maka mengajukan cuti ke presiden.

“Kalau presiden mau berkampanye, ya mengajukan cuti ke dirinya sendiri,” kata Hasyim di Hotel Merlyn Park, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Januari 2024.

“Presiden kan cuma ada satu, ya dia sendiri,” sambungnya.

Meski begitu, dia menilai pernyataan Jokowi tersebut hanya menyampaikan ketentuan di dalam UU Pemilu.

“Aturan di UU Pemilu kan seperti itu, presiden boleh berkampanye asalkan cuti,” pungkas Hasyim. (*)

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, potensi perubahan jadwal itu bisa terjadi karena pemerintah telah mengirimkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah jadwal Pilkada Serentak 2024 dari November 2024 menjadi September 2024 ke DPR RI.

Menurut Hasyim, jika memang terjadi perubahan UU Pilkada, maka KPU aan melakukan sejumlah penyesuaian.

“Misalkan jadwal dimajukan menjadi September 2024, nanti kita akan melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Hasyim Asy’ari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rau, 17 Januari 2024.

Saat ini, lanjut Hasyim, pihaknya masih mengacu pada UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Dijelaskannya, Pasal 201 Ayat (8) UU No 10 Tahun 2016 menyebutkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada November 2024.

“Karena sekali lagi, KPU semata-mata pelaksana Undang-Undang,” tegasnya.

“UU Pilkada yang mengatur tentang kapan pemungutan suara untuk Pilkada tahun 2024 itu adalah UU No. 10 tahun 2016. Di pasal 210 itu ditentukan bahwa pemungutan suara serentak untuk Pilkada 2024 itu diselenggarakan pada bulan November 2024,” sambung Hasyim.

Kata Hasyim, ketentuan ini masih berlaku, karena hingga saat ini masih belum ada perubahan.

“KPU sebagai pelaksana UU tentu saja dalam merumuskan tahapan Pilkada menggunakan ketentuan yang masih existing atau masih berlaku dalam UU Nno. 10 Tahun 2016,” ujarnya. (*)

Pilkada akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia untuk memilih calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.

“Untuk Pilkada akan dilakukan pemungutan suara secara serentak pada 27 November 2024,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Januari 2024.

Hasyim menjelaskan, ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024. Pertama, waktu yang dipilih tidak bersinggungan dengan tahapan Pilpres 2024.

“Sehingga beban kerja penyelenggara Pemilu tidak menumpuk,” jelas Hasyim.

Alasan kedua, jika pencoblosan dilakukan pada 27 November 2024, maka partai politik memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan syarat pencalonan kepala daerah.

Selain itu, KPU juga mempertimbangan hari-hari libur keagamaan dan hari libur nasional.

Pernyataan Hasyim Asy’ari itu menanggapi kritik dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan debat capres-cawapres Pilpres 2024 perlu format lebih baik.

Hasyim menjelaskan, format debat yang telah dan akan dilaksanakan oleh KPU sudah disepakati oleh seluruh tim sukses pasangan capres-cawapres.

“Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti saja. Kalau ada perubahan, pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya. Kenapa polanya diubah?” kata Hasyim, Rabu, 10 Januari 2024.

Dia juga memastikan tidak akan membuat rambu-rambu baru pada debat berikutnya yang masih tersisa dua kali, yakni debat keempat yang menampilkan cawapres dan debat kelima yang menampilkan capres.

Menurut dia, panduan pada setiap segmen debat capres-cawapres Pemilu 2024 sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu peraturan tambahan lainnya.

“Model debatnya sudah disepakati enam segmen. Durasi debatnya juga sudah ditetapkan, dan seterusnya. Semuanya sudah jelas diatur,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat capres-cawapres Pilpres 2024 perlu diformat lebih baik lagi. Menurut dia, debat capres pada Minggu, 7 Januari 2024 kemarin kurang mengedukasi pemilih.

“Debatnya memang perlu diformat lagi agar lebih baik. Ada rambu-rambu sehingga debatnya hidup,” kata Jokowi di Serang, Banten, Senin, 8 Januari 2024.

“Saling serang enggak apa-apa, tapi soal kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan saling menjatuhkan dengan motif personal. Itu enggak baik dan tidak mengedukasi,” pungkasnya. (*)

“Akan kami evaluasi,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari saat meninjau logistik Pemilu 2024 di Denpasar, Bali, Rabu, 13 Desember 2023 malam.

Hasyim menyebut pihaknya akan mengundang seluruh capres dan cawapres untuk evaluasi, Kamis hari ini.

Gibran sendiri meminta maaf terkait sikapnya yang berlebihan dalam debat pertama capres.

“Saya mohon maaf. Semua teguran dan evaluasi kami terima,” kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis, 14 Desember 2023.

Untuk diketahui, saat berlangsungnya debat antar capres, Selasa, 14 Desember kemarin, tiba-tiba putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berdiri dan membuat isyarat dengan tangannya untuk mengajak penonton bersorak.

Hal itu terjadi saat capres nomor urut dua Prabowo Subianto menjawab pertanyaan dari capres nomor urut satu Anies Baswedan soal perasaannya ketika mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dinilai melanggar etika. (*)

Lebih detail lagi Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, ketika debat capres maka cawapres tidak ikut berbicara. Begitupun sebaliknya.

“Intinya yang boleh bicara, kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau debat cawapres, sepenuhnya cawapres,” kata Hasyim Asy’ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023.

Adapun jadwalnya debat capres yakni pada debat pertama 12 Desember 2023, debat ketiga tanggal 7 Januari 2024, dan debat kelima tanggal 4 Februari 2024.

Sedangkan debat cawapres pada debat kedua tanggal 22 Desember 2023 dan debat keempat pada tanggal 21 Januari 2024.

Walaupun demikian, Hasyim menyebutkan, bahwa capres dan cawapres tetap akan didampingi oleh pasangannya pada setiap kesempatan debat.

Dia juga tidak mempermasalahkan bila pasangan capres dan cawapres berdiskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan saat debat.

Namun, dia menegaskan, hanya capres atau cawapres yang boleh berbicara dalam debat, sesuai dengan jadwal debat yang ditetapkan.

“Soal beliau (capres atau cawapres) berdiskusi dulu dengan pasangannya, yang berbicara hanya satu, capres atau cawapres sesuai jadwalnya,” pungkas Hasyim. (*)