Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, permohonan banding itu dilakukan pihaknya, pertama karena putusan hakim terhadap Helena cs dinilai tidak memenuhi rasa keadilan.

“Putusan PN Tipikor belum memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat,” kata Harli, Kamis 9 Januari 2024.

Pertimbangan kedua, terdapat beberapa barang bukti yang dalam putusan dikembalikan kepada terdakwa.

Adapun berdasarkan akta banding yang di terima, permohonan banding diajukan jaksa pada Kejagung terhadap delapan terdakwa kasus korupsi timah.

Mereka yakni Helena Lim, Emil Ermindra, MB Gunawan, Tamron alias Aon, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, Hasan Tjhie, Kwan Yung alias Buyung, dan Achmad Albani.

Sebagai informasi, dalam kasus tersebut, Helena Lim selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange telah dijatuhi vonis lima tahun penjara.

Sementara Mochtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016-2021 dan Emil Ermindra selaku Direktur Keuangan PT Timah periode 2016-2020, masing-masing divonis 8 tahun penjara.

Untuk MB Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) telah dijatuhi vonis lima tahun dan enam bulan penjara.

Tamron alias Aon selaku pemilik perusahaan smelter swasta CV Venus Inti Perkasa (VIP) dihukum 8 tahun penjara dalam kasus tersebut.

Kemudian General Manager Operational CV Venus Inti Perkasa dan General Manager Operational PT Menara Cipta Mulia, Achmad Albani dan Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa, Hasan Tjhie divonis dengan pidana lima tahun penjara.

Kwan Yung alias Buyung selaku pengepul bijih timah (kolektor) yang juga divonis dengan pidana lima tahun penjara. []

Helena Lim terjerat kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar membenarkan sidang Helena akan digelar mulai pukul 10.00 WIB.

“Jadwal sidang yang telah ditetapkan, yaitu Rabu, 21 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB,” kata Harli, Selasa 20 April 2024, dikutip dari Kompas TV.

Mengutip Antara, sidang Helena bakal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Helena Lim merupakan satu dari 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

Helena diduga membantu mengelola hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerja sama sewa peralatan proses peleburan timah selama tahun 2018 hingga 2019.

Crazy rich PIK itu juga diduga menyediakan sarana dan prasarana kepada pemilik smelter.

Aksi tersebut diduga dilakukan Helena dengan dalih penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Kejagung telah menyita sejumlah harta kekayaan Helena sebagai barang bukti antara lain 6 unit bidang tanah dan bangunan.

Dengan rincian, empat unit berada di wilayah Jakarta Utara dan dua unit berada di Kabupaten Tangerang.

Kejagung juga menyita tiga unit kendaraan berupa mobil yang terdiri dari satu unit Toyota Kijang Innova, satu unit Lexus ux300e, dan satu unit Toyota Alphard.

Kemudian 37 tas branded, 45 buah perhiasan, uang dalam bentuk dolar Singapura sebesar 2 juta SGD, uang Rp 10 miliar, uang Rp 1,485 miliar, serta dua unit jam tangan mewah merek Richard Mille.

Kejagung menyebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi timah tersebut mencapai Rp 300 triliun. []

Akan tetapi, Direktur Penyidikan Jampidsus, Kuntadi mengatakan tak semua tersangka dalam kasus korupsi turut dijerat Pasal TPPU. Dari total 22 nama hanya 6 orang yang kembali menjadi tersangka.

“Terkait dengan tersangka TPPU telah ditetapkan enam tersangka,” kata Kuntadi, Rabu (29/5/2024).

Menurut dia, enam tersangka TPPU itu adalah Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim; suami aktris Sandra Dewi dan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), Harvey Moeis; Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa, Robert Indarto (RI); Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) Sugito Gunawan (SG); beneficial ownership CV Venus Inti Perkasa (VIP) Tamron alias Aon (TN); dan Dirut PT RBT Suparta.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa sejumlah nama dalam upaya menelusuri aset para tersangka. Salah satunya, penyidik memeriksa para istri tersangka untuk menelusuri harta dan kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi di PT Timah Tbk (TINS). Termasuk Sandra Dewi yang sudah dua kali menjalani pemeriksaan. Sejumlah harta Harvey Moeis pun telah disita penyidik mulai dari rekening, uang tunai, mobil mewah, hingga kabar menyoal pesawat jet pribadi.

Berdasarkan pantauan Helena keluar dari gedung penyidik Kejagung sekitar pukul 19.30 WIB. Ia diperiksa sejak pukul 11.15 WIB.

Sebagaimana Sandra, tidak ada komentar yang diberikan Helena terhadap pertanyaan awak media. Dia memilih terus berjalan menuju mobil tahanan yang sudah menunggunya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (15/5/2024), mengatakan Helena diperiksa terkait beberapa penyitaan aset yang dilakukan Kejagung.

Sementara itu, Sandra hingga kini masih berstatus sebagai saksi dalam kasus tersebut. Demikian ditegaskan Direktur Penyidikan Kejagung Kuntadi di Kejari Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu (15/5/2024).

“Yang bersangkutan masih kita periksa sebagai saksi,” kata Kuntadi.

Menurut dia, tujuan pemeriksaan itu adalah membuat terang terkait pemisahan harta antara Sandra dengan suaminya, Harvey Moeis. Seperti diketahui, Harvey telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

Kejagung pun telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Sandra dan Harvey. Termasuk mobil-mobil mewah milik mereka.

“Harta yang disita diduga terkait kejahatan maka kita lakukan penyitaan. Harta yang belum jelas kedudukannya kita blokir,” ujar Kuntadi.

Lebih lanjut, Kuntadi enggan berandai-andai apakah status Sandra akan ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, Helena Lim sempat menjadi manager PT QSE.

“Sekitar 2018 sampai 2019, tersangka HLN selaku manager PT QSE,” kata Ketut dalam keterangannya Rabu (27/3/2024).

Ketut menjelaskan, saat menjadi manager PT QSE, Helena diduga membantu mengelola hasil sewa alat-alat processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

“Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR),” katanya.

“Yang sejatinya menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya,” imbuhnya.

Atas perbuatannya, Helena dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 KUHP.

“Selanjutnya, tersangka HLN ditahan di rumah tahanan negara Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 26 Maret 2024 sampai 14 April 2024,” katanya.

Helena Lim keluar mengenakan rompi tahanan berwarna pink. Dia pun tidak mengucap satu kata pun.

Helena Lim digiring penyidik Kejagung ke mobil tahanan. Setelah itu, pihak Kejagung menyampaikan konferensi pers terkait status tersangka.

Kejagung menuturkan Helena Lim jadi tersangka dalam posisinya sebagai manager PT QSE. Helena diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana penyewaan peralatan peleburan timah.

“Adapun kasus posisi yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan selaku manager PT QSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi, dalam konferensi pers di Kejagung, Selasa (26/3/2024).

Jaksa menyita uang tunai senilai Rp10 miliar dan Sin$2 juta dari sejumlah tempat. Totalnya mencapai Rp23,28 juta (asumsi kurs Sin$1 = Rp11.643,6).

“Selain uang tunai, tim penyidik Jampidsus juga menyita barang bukti elektronik dan kumpulan dokumen terkait,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana dalam siaran pers, dikutip Selasa (12/3/2024).

Penyitaan berlangsung pada 6-8 Maret 2024. Lokasi penggeledahan di beberapa tempat yakni kantor PT QSE, PT SD, dan rumah tinggal HL (Helena Lim) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh tim penyidik untuk menindaklanjuti kesesuaian hasil dari pemeriksaan atau keterangan para tersangka dan saksi mengenai aliran dana yang diduga berasal dari beberapa perusahaan yang terkait dengan kegiatan tata niaga timah ilegal.

“Selanjutnya, tim penyidik akan terus menggali fakta-fakta baru dari barang bukti tersebut guna membuat terang suatu tindak pidana yang tengah dilakukan penyidikan,” ujar Ketut.

Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk. (TINS) 2015-2022.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan kedua tersangka tersebut yakni Achmad Albani (AA) selaku Manager Operasional Tambang CV VIP dan PT Menara Cipta Mulia (PT MCM). Selain itu, Tamron alias Aon (TN) sebagai Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCM.