JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dinyatakan terbukti terlibat pemindahan isi DVR CCTV terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J), yang diotaki mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo.

“Mengadili, menyatakan, Terdakwa Hendra Kurniawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak dengan cara apa pun memindahkan informasi milik publik yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmed Suhel, Senin (27/2/2023).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun,” sambung hakim.

Hendra dinyatakan melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Hakim menyatakan Hendra Kurniawan terbukti memerintahkan pemindahan isi DVR CCTV yang belakangan diketahui berisi rekaman Yosua masih hidup saat Ferdy Sambo tiba di rumah dinas pada 8 Juli 2022.

Perintah itu disebut berasal dari Ferdy Sambo lalu secara berjenjang disampaikan kepada AKP Irfan Widyanto yang bukan merupakan bawahan Hendra Kurniawan.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Hendra Kurniawan dihukum 3 tahun penjara karena terlibat perusakan CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J.

“Menuntut, agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya,” kata JPU di persidangan yang digelar di PN Jaksel, Jumat (27/1).

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Kurniawan 3 tahun penjara,” tambahnya.

JPU meyakini Hendra Kurniawan melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dia juga dituntut membayar denda Rp20 juta. Apabila tidak dibayar, diganti hukuman 3 bulan kurungan.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo membuat sejumlah skenario untuk menutupi Kasus pembunuhan Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Namun upaya tersebut gagal bahkan sejumlah anak buahnya terseret dalam kasus tersebut dan harus menjalani proses hukum.

Merasa dikelabuhi atasannya, sejumlah bawahan Ferdy Sambo mengungkapkan kekecewaannya selama persidangan. Berikut rangkumannya:

1. Richard Eliezer (Bharada E)

Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Bharada E merupakan eksekutor utama yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Eliezer merupakan salah satu terdakwa yang merupakan bawahan Ferdy Sambo yang diperintah mengeksekusi Brigadir J dan dia mengungkapkan kekecewaannya pada sang atasan tersebut.

Pada persidangan pembacaan pledoi pada 25 Januari 2023 lalu, Eliezer membacakan nota pembelaan yang berjudul ‘Apakah Harga Kejujuran Harus Dibayar 12 Tahun Penjara?’.

Ia merasa dirinya dibohongi dan diperalat oleh Ferdy Sambo sebagai eksekutor dalam pembunuhan Brigadir J tersebut. Selain itu, Eliezer mengungkap bagaimana hancur mental dan perasaan dirinya setelah menjalani serangkaian kejadian penembakan tersebut.

“Saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat Bharada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, dibohongi dan disia-siakan, bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi,” ungkapnya.

2. Hendra Kurniawan

Mantan Kepala Biro Paminal Mabes Polri Hendra Kurniawan juga ikut serta menjadi tersangka dalam rangkaian kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Ia menjadi tersangka dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice karena diduga telah menghancurkan barang bukti penting berupa rekaman CCTV.

Hendra dalam persidangan sebagai saksi pada persidangan yang digelar pada 29 Desember 2022 mengungkapkan kekecewaannya pada Ferdy Sambo.

Pada mulanya, ia mengatakan tidak mengetahui apapun tentang kejadian yang sebenarnya dari penembakan tersebut. Hendra mengaku dirinya dimanipulasi oleh Ferdy Sambo sehingga ia mempercayai skenario palsu yang dibuatnya.

Bahkan, dia pun secara tegas menyebutkan tidak akan menuruti perintah Sambo bila mengetahui Brigadir J sengaja dibunuh oleh Sambo.

“Tidak saya lakukan. Kalau tahu fakta yang sebenarnya, kita kena prank. Tidak akan saya lakukan,” ucap Hendra saat memberikan keterangan pada majelis hakim.

3. Arif Rachman Arifin

Arif Rachman Arifin merupakan mantan perwira menengah pada korps Pelayanan Markas Mabes Polri. Sebelum kasus Brigadir J terjadi, Arif merupakan Wakil Kepala Detasemen B Ropaminal Divisi Propam Polri.

Dia pun pernah merasakan sejumlah jabatan yang mentereng seperti Kapolres Karawang pada tahun 2019 dan Kapolres Jember pada 2020.

Pada perkara pembunuhan Brigadir J, Arif menjadi terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan. Kekecewaan Arif Rachaman disampaikan oleh sang istri Nadia Rahma dalam persidangan pledoi pada 3 Februari 2023. Nadia merasa Ferdy Sambo telah menjerumuskan suaminya sehingga Arif Rachman dipecat oleh Polri akibat tindakannya tersebut.

“Saya rasa bukan hanya menghancurkan karier, tapi menghancurkan kehidupan, baik suami dan juga keluarganya semua saya rasa semua hancur adanya kasus ini,” kata Nadia sambil menangis saat ditemui di Pengadilan Negeri jakarta Selatan.

4. Chuck Putranto

Bersama dengan Hendra dan Arif, Chuck Putranto menjadi terdakwa dalam persidangan perintangan penyidikan. Chuck merupakan mantan Koordinator Asisten Pribadi Kadiv Propam Polri waktu dijabat oleh Ferdy Sambo.

Dalam persidangan pledoi pada 3 Februari 2023, Chuck mengungkapkan kekesalannya kepada Ferdy Sambo. Pasalnya, Chuck merasa mantan atasannya tersebut telah memanfaatkan loyalitas dirinya untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

“Apa yang telah saya alami dan hadapi sampai dengan saat ini saya meyakini sudah menjadi kehendak dan ketetapan dari Allah SWT, tetapi di satu sisi saya sangat kecewa karena ternyata loyalitas saya dimanfaatkan demi kepentingan pribadi yang berdampak sangat besar terhadap anak istri keluarga dan karier saya,” ungkap Chuck.

JAKARTA, Eranasional.com – Kuasa hukum Arif Rachman Arifin, terdakwa kasus obstruction of justice, Junaedi Saibih mencurigai ada upaya dari Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan menyudutkan kliennya.

“Faktanya memang sejak awal Arif Rachman ini yang melaporkan kepada HK (Hendra Kurniawan) soal kejanggalan kasus ini. Bahkan dalam dakwaan juga jelas disebutkan bahwa Arif yang pertama kali terkejut saat melihat CCTV Yoshua (Nofriansya Yoshua Hutabarat atau Brigadir J) masih hidup,” kata Junaedi.

Sebagai informasi, pada persidangan Arif Rachman Arifin sempat membeberkan di hadapan Majelis Hakim bahwa Ferdy Sambo punya strategi untuk menyelamatkan Hendra Kurniawan dari kasus obstruction of justice atau merintangi penyidikan kematian Brigadir J.

Hal itu disampaikan Ferdy Sambo kepadanya saat sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 2 September 2022 lalu.

“Tanggal 2 September 2022, Pak Ferdy Sambo ini pada saat sidang kode etik memanggil saya, saat istirahat, dan meminta saya untuk mengikuti kronologis BAP-nya dia dengan alasan dan penyampaiannya ke saya ‘Rif kita harus jaga senior kamu, Hendra Kurniawan, karena kariernya sudah bagus di Brigjen’,” kata Arif dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2023).

Selain itu, Ferdy Sambo juga menjanjikan bisa menyelamatkan dirinya jika mengikuti kronologis BAP yang dibuatnya. Hanya saja, Arif Rachman menolak permintaan Ferdy Sambo.

“Jadi kalau Hendra Kurniawan selamat kamu pasti selamat. Jadi ikuti saja BAP saya. Tapi saya menolak mengikuti keinginan dia,” ucap Arif Rachman.

Sementara itu, pakai hukum pidana, Aan Eko Widiarto, menilai hubungan kedekatan Ferdy Sambo dengan Hendra Kurniawan dapat berdampak pada upaya kerja sama keduanya dalam memberikan keterangan menyudutkan terhadap terdakwa lainnya dalam kasus kematian Brigadir J, termasuk kepada Arif Rachman Arifin yang belakangan membongkar strategi BAP eks Kadiv Propam Polri itu.

“Itu pasti, apalagi keduanya punya hubungan yang sangat dekat. Itu terlihat ketika Hendra Kurniawan sedang mancing dihubungi Ferdy Sambo karena ada masalah. Bahasanya kan seperti keluarga sendiri,” ujar Aan, Minggu (8/1/2023).

“Ketika mengantarkan jenazah Brigadir J, Hendra Kurniawan menggunakan jet pribadi. Mereka sudah tim lah. Dengan kedekatan seperti itu, sangat mungkin untuk saling melindungi,” sambungnya.

Menurut Aan, upaya tersebut merupakan upaya untuk meringankan hukuman para terdakwa, sama halnya ketika Ferdy Sambo melindungi istrinya, Putri Candrawathi, yang juga sebagai terdakwa.

“Yang lain dengan mudahnya ditetapkan sebagai terdakwa, sedangkan Putri yang terakhir. Memang sangat wajar saling melindungi, tapi akan ada yang dikorbankan,” tuturnya.

Seperti upaya Ferdy Sambo berkelit dengan mengatakan dirinya tidak memerintahkan membunuh Ferdy Sambo, tapi menghajar, kepada terdakwa Richard Eliezer alias Bharada D. Hal itu terkesan berupaya melimpahkan tanggung jawab kepada Bharada Dm bukan dirinya.

“Kalau di kasus obstruction of justice Arif yang mau dikorbankan. Saya kira wajar jika seorang terdakwa ingin meringankan dirinya sendiri, meringankan timnya atau orang yang bersama-sama dalam melakukan kejahatan itu,” kata Arif.

JAKARTA, Eranasional.com – Sepanjang tahun 2022, sejumlah jenderal di institusi Polri menjadi sorotan karena terlibat dalam kasus pelanggaran hukum. Bukannya menjadi contoh teladan bagi bawahannya dan masyarakat, kelakuan mereka justru merusak citra Korps Bhayangkara.

Salah satu jenderal polisi yang menggegerkan publik karena perbuatannya adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Ferdy Sambo yang terlibat kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ini didalangi oleh Ferdy Sambo terjadi pada 8 Juli 2022. Tetapi, baru terekspos ke media pada 11 Juli 2022.

Tentunya, kejadian itu berdampak pada citra Polri di tengah masyarakat. Mengingat Ferdy Sambo adalah jenderal bintang dua. Ditambah lagi, kasus pembunuhan berencana Brigadir J melibatkan seorang jenderal lainnya dan puluhan anggota Polri, sehingga membuat citra Polri anjlok.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, penurunan citra Polri yang terbesar terjadi pada Juni-Oktober 2022. Citra positif Polri periode Oktober 2022 menjadi yang terendah dalam dua tahun belakang.

pada Oktober 2021, citra negative Polri hanya 18,5%. Lalu meningkat pada Januari 2022 menjadi 21,9%. Kemudian meningkat lagi pada Juni 2022 menjadi 24,7%. Peningkatan paling tajam terjadi pada periode Juni-Oktober 2022, yakni sebesar 18,4%. Pada akhir Oktober 2022, citra negatif Polri menyentuh angka 43,1%.

Sementara itu, Lembaga survei Charta Politika juga mengungkap tingkat kepercayaan publik terhadap Polri merosot di pertengahan tahun 2022. Anjloknya kepercayaan publik terhadap Polri merosot di pertengahan tahun 2022.

Anjloknya kepercayaan publik ke Polri terjadi sejak kasus Ferdy Sambo atau pada Juli 2022.

Kepercayaan terhadap Polri pada Juni 2022 mencapai angka 73%, tetapi menurun menjadi 56% di bulan September 2022.

“Ada sebuah kasus besar di tahun ini yang menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan terhadap Polri. Kalau kita lihat hasil survei dari bulan Juni ke September 2022, sebelumnya berada di peringkat ketiga di angka 70% lebih, anjlok di angka 56%,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya pada 22 Desember 2022.

“Dan kita tahun ini disebabkan karena kasus Sambo. Cukup mempengaruhi secara menyeluruh terhadap institusi Polri,” sambungnya.

Namun, belakangan tingkat kepercayaan publik ke Polri mulai meningkat. Pada Desember 2022, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri, minimal sudah di angka 62,4%.

“Ada kenaikan dari tingkat kepercayaan publik terhadap Polri, minimal sudah di angka 62,4%,” tuturnya.

Berikut ini kasus sejumlah jenderal di institusi Polri yang menjadi sorotan sepanjang tahun 2022:

Irjen Ferdy Sambo – Pembunuhan Berencana Brigadir J

Ferdy Sambo kini sudah dipecat atau diberhentikan secara tidak terhormat (PTDH) olej Polri atas perbuatannya. Ia didakwa membunuh salah satu ajudannya, Brigadie J, pada 8 Juli 2022 di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.

Sambo didakwa bersama dengan istrinya, Putri Candrawathi, ajudannya Richard Eliezer alias Bharada E, Ricky Rizal alias Bripka RR, dan seorang warga sipil yang bertugas sebagai sopir pribadi Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf.

Dalam surat dakwaan, Ferdy Sambo memerintahkan kepada Bharada E untuk menembak Brigadir J.

Ferdy Sambo berdalih alasan pembunuhan itu akibat tindakan Brigadir J yang telah memerkosa istrinya saat berada di rumahnya yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah.

Hingga kini, kasus pembunuhan ini masih berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sambo dan empat terdakwa lainnya dijerat Pasal 340 KUHP subside Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Khusus Ferdy Sambo, juga didakwa terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Ia dijerat dengan Pasal 49 jo Pasal 33 subsider Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 233 KUHP subside Pasal 221 Ayat (1) ke 2 jo Pasal 55 KUHP.

Brigjen Hendra Kurniawan – Perintangan Penyidikan Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J

Dalam kasus obstruction of justice, Ferdy Sambo menyeret sejumlah anak buahnya, salah satunya adalah Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Kabiro Paminal) Divisi Propam Polri.

Dalam dakwaannya, Hendra Kurniawan disebut orang yang memastikan perintah Ferdy Sambo untuk menghapus seluruh rekaman kamera CCTV yang diambil dari sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Selain Hendra Kurniawan, Sambo juga menyeret sejumlah perwira Polri yaitu Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rachman, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto, dan AKP Irfan Widyanto.

Menurut dakwaan, pada 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Kompol Baiquni Wibowo menemui AKBP Arif Rachman untuk memberitahukan bahwa semua file rekaman kamera CCTV di sekitar TKP penembakan Brigadir J yang sempat disimpan di laptopnya sudah dihapus.

“Kemudian, Baiquni Wibowo meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir mobil Arif, setelah itu Baiquni Wibowo pergi,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan di PN Jaksel, pada 19 Oktober 2022.

Di hari yang sama, sekitar pukul 23.00 WIB, Hendra Kurniawan menelepon Arif Rachman melalui jaringan WhatsApp Call menanyakan soal rekaman kamera CCTV itu karena sebelumnya Ferdy Sambo memerintahkan supaya seluruhnya dihapus.

Atas perbuatannya, Hendra Kurniawan dan anggota Polri lainnya dijerat dengan dakwaan berlapis yakni melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 subsider 48 jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Hendra Kurniawan juga dijerat Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Pasal 221 ayat (1) ke 2 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Teddy Minahasa – Kasus Jual Beli Narkoba

Di awal Oktober 2022, publik kembali dikejutkan dengan adanya penangkapan jenderal bintang dua Polri terkait kasus jual beli narkoba, yakni mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Hal itu diumumkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo SIgit Prabowo pada 14 Oktober 2022.

Teddy Minahasa diduga terlibat soal penjualan barang bukti narkoba. “Saya kira dugaan keterlibatan yang bersangkutan menjual barang bukti narkoba kita sudah mendapatkan, namun secara teknis nanti Pak Kapolda Metro Jaya yang akan menjelaskan,” kata Listyo Sigit di Mabes Polri, Jakarta.

Kapolri Sigit menjelaskan, terungkapnya keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari situ, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan tiga orang sipil.

Kemudian, dilakukan pengembangan yang ternyata mengarah pada keterlibatan seorang anggota polisi berpangkat Bripka dan seorang lagi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek.

Kasus ini terus dikembangkan hingga terungkap seorang pengedar yang mengarah pada personel Polri berpangkat AKBP, yakni mantan Kapolres Bukti Tinggi, Sumatera Barat.

“Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM (Teddy Minahasa),” kata Kapolri Sigit.

Tak lama setelah pengungkapan kasus ini, Kapolri mencopot Teddy Minahasa dari jabatan Kapolda Sumatera Barat. Teddy juga batal menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Setelah dicopot, dia langsung dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

“Terkait dengan posisi Irjen TM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR (Telegram Rahasia) untuk mengisi posisi Kapolda Jawa Timur, hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru,” ucap Listyo Sigit.

Peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bidang Kepolisian Bambang Rukminto menilai, pengungkapan kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa saja tak cukup mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. “Pengungkapan kasus TM ini tidak akan bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada kepolisian,” ujar Bambang, Sabtu (15/10/2022).

Justru, menurut Bambang, penetapan Teddy Minahasa sebagai tersangka kasus peredaran narkoba memunculkan asumsi adanya perang antarfaksi di internal Polri.

Kondisi demikian mungkin terjadi mengingat pola pembinaan karir SDM Polri masih jauh dari meritokrasi dan lebih mementingkan kedekatan, kolusi, atau nepotisme.