Dakwaan itu terkait pengadaan barang dan jasa. Suap itu berbalut dana komando (Dako).

Oditur Militer Kolonel Laut Wensuslaus Kapo mengatakan Henri diduga menerima suap dari Mulsunadi Gunawan (saksi-10) selaku Komisaris Utama PT Grafika Sejati dan Roni Aidil (saksi-9) selaku Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama.

“Total dana komando yang diberikan oleh saksi-9 dan saksi-10 kepada terdakwa selama terdakwa menjabat sebagai Kabasarnas adalah sebesar Rp 8.652.710.400,” ujar Kolonel Wensuslaus Kapo saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) II Jakarta, Senin 1 Maret 2024, dikutip dari CNNIndonesia.

Henri disebut berinisiatif meminta uang tersebut karena Mulsunadi dan Roni mendapat proyek di Basarnas.

Oditur menjelaskan pihak yang mengurus Dako ialah Letkol Afri Budi Cahyanto (saksi-2) selaku Koorsmin Kabasarnas.
Jabatan Koorsmin sebelumnya tidak ada, tetapi dibentuk secara khusus oleh Henri.

“Dalam pengurusan dan penggunaan uang dana komando dari rekanan terdakwa selalu memerintahkan saksi-2 termasuk mentransfer uang dana komando kepada Sukarjo, Iwan Pasek, Santi Pratiwi, Adelia, Rachael Sandika Putri, Adella, Nurseha, Sri Nurseha, Retri Koesuma sesuai jumlah nominal yang terdakwa tentukan dan tujuannya adalah untuk kepentingan dinas, sosial dan pribadi,” jelas oditur.

Atas perbuatannya Henri didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Setelah mendengar dakwaan tersebut, Henri mengatakan akan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi. Sidang eksepsi akan digelar pada Senin, 22 April 2024.

“Kami mengajukan eksepsi,” kata Henri.

Penasihat hukum Henri, Muhammad Adrian Zulfikar, menyatakan pihaknya mengajukan eksepsi karena surat dakwaan tidak jelas.

“Dakwaan kabur dan tidak jelas karena dalam dakwaan pertama disebutkan bahwa tuduhan total dana komando yang diterima terdakwa sebesar Rp 7,8 miliar. Namun, dalam dakwaan kedua dan ketiga disebutkan bahwa tuduhan total dana komando yang diterima Rp 8,5 miliar,” jelas Adrian.

“Dalam dakwaan oditur tidak jelas mengurai cara-cara atau perbuatan seperti apa yang dilakukan bapak Henri selaku Kabasarnas untuk memenangkan mitra-mitra tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya. []

JAKARTA, Eranasional.com – Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan Kepala Basarnas (Kabasarnas) peridoe 2021-2023 Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto telah ditahan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Yudo Margono juga memastikan bahwa dirinya tidak akan memberikan impunitas terhadap dua perwira TNI tersebut.

“Sekarang dalam rangka penyidikan sudah ditingkatkan ke penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (1/8) kemarin. Dan sudah saya tanda tangani untuk ditahan,” kata Yudo usai menghadiri acara pembukaan ‘Panglima Cup 2023’ di Stadion Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (4/8/2023).

“Kalau Pati (Perwira Tinggi) suratnya ditandatangai oleh Panglima TNI,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Yudo, pihaknya berkoordinasi dengan KPK terkait kasus ini. Dia memastikan tidak akan memberikan impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi anggota TNI yang terbukti bersalah di Peradilan Militer.

“Saya minta masyarakat tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini ini seolah-olah TNI kalau salah, masuk Peradilan Militer akan dapat impunitas. Tidak ada itu, tunjukkan ke saya kalau ada,” tegas Yudo.

Dalam menangani kasus Henri dan Afri, Mabes TNI akan menjalani sesuai dengan peratuan Perundang-undangan yaitu UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“Kita akan melaksanakan seperti itu. kita tunduk pada hukum,” imbuhnya.

Yudo meminta kepada masyarakat untuk memantau proses penanganan perkara Henri dan Afri itu. katanya, tidak akan ada yang disembunyikan.

“Kalau masih ragu-ragu, ya silakan kita sama-sama lihat penjaranya seperti apa. Penyidikannya seperti apa, mari kita lihat bersama-sama,” ujar Yudo.

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas, Marsdya Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto ditangani oleh Puspom TNI.