JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Agung (MA) mengetuk palu vonis terhadap Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya. MA memvonis Hendry dengan sanksi penjara 18 tahun, di mana sebelumnya bos KSP Indosurya itu divonis lepas.

“Batal judex facti. Adili sendiri. Sendiri. Terbukti Pasal 46 ayat 1 dan Pasal 3. Menjatuhkan pidana 18 tahun penjara, denda Rp15 miliar subsider 8 bulan,” demikian bunyi putusan MA yang dilansir website resminya, Rabu (17/5/2023).

Duduk sebagai Ketua Majelis Suhadi dengan Anggota Majelis Suharto dan Jupriyadi. Vonis itu diputuskan pada Selasa (16/5) sore.

Lalu agaimana soal barang buktinya? “Confirm JPU,” tulisnya.

Henry Surya awalnya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Henry Surya dinilai bersalah, tapi perbuatannya bukan tindak pidana.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata,” ucap Hakim Ketua PN Jakbar Syafrudin Ainor di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).

Hakim melepaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan.

“Membebaskan Terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama,” ucap hakim.

“Memerintahkan agar Terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan,” sambung hakim.

Kini, Henry juga diadili lagi di kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

JAKARTA, Eranasional.com – Untuk kedua kalinya Bareskrim Polri menetapkan bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya sebagai tersangka. Sebelumnya, Henry telah divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus penipuan nasabah Indosurya.

“Iya sudah ditetapkan sebagai tersangka (kembali),” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Rabu (15/3/2023).

Whisnu menyatakan Henry ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (13/3). Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara.

“Senin kemarin setelah gelar perkara ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya.

Pada penetapan sebagai tersangka pertama, Henry Surya divonis bebas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya oleh PN Jakarta Barat. Henry Surya dinilai bersalah, tapi perbuatannya bukan tindak pidana.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata,” ucap Hakim Ketua Syafrudin Ainor di PN Jakarta Barat, Selasa (24/1/2023).

Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan.

“Membebaskan Terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama,” ucap hakim.

“Memerintahkan agar Terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan,” sambung hakim.

Bareskrim Selidiki Lagi Kasus Indosurya

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan baru terkait kasus penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) KSP Indosurya.

“Iya, sedang kita tangani beberapa tindak pidana terkait dengan IS (Indosurya),” kata Kasubdit III Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes De Deo, Kamis (2/2/2023).

“Penyelidikan. Masih kita koordinasikan dengan jaksa penuntut umum (JPU),” ungkapnya.

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tak dapat menyembunyikan kegeramannya atas putusan pengadilan yang memvonis bebas dan lepas dua petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.

Bahkan, Mahfud menyebut, tidak perlu menghormati putusan tersebut, meski tidak dapat menghindar dari putusan pengadilan.

“Kita tidak bisa menghindar dari keputusan Mahkamah Agung untuk mengganti kata, ‘kita harus menghormati’. Saya sekarang akan menggantinya dengan, ‘tidak bisa menghindar karena itu keputusan Mahkamah Agung’. Mungkin kita tidak perlu menghormati, tetapi kita tidak bisa menghindar. Begitu saja kan bisa,” kata Mahfud usai Rapat Koordinasi dengan MenKopUKM, Kejaksaan Agung dan Mabes Polrid di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis lepas Ketua KSP Indosurya Henry Surya. Majelis hakim menyatakan, tindakan Henry terbukti sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Namun, menurut majelis hakim, tindakan tersebut bukan masuk ranah pidana, melainkan perkara perdata.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutus bebas Direktur Keuangan KSP Indosurya June Indria karena dianggap tidak terbukti bersalah atas dugaan penipuan terhadap para nasabah.

Mahfud menyatakan, pemerintah terkejut atas vonis bebas dan lepas dua petinggi KSP Indosurya tersebut. Padahal kasus tersebut telah dibahas sejak lama dan jelas merupakan perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana.

Apalagi, terdapat 23.000 anggota KSP Indosurya yang dirugikan hingga mencapai Rp 106 triliun, dan terdapat dugaan pencucian uang.

Dakwaannya sudah jelas pelanggaran UU Perbankan Pasal 46, menghimpun dana dari masyarakat padahal dia bukan bank, tanpa izin. Itu kan sudah jelas.

Kemudian kalau dia mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi. Menyimpan uang di situ kan harusnya tidak boleh,” katanya.

Untuk itu, Mahfud memastikan Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal mengajukan banding atas putusan petinggi Indosurya tersebut. Ditekankan, negara tidak boleh kalah untuk menegakan hukum.

“Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran pemerintah Kejaksaan Agung akan kasasi,” kata Mahfud.

Tak hanya mengajukan kasasi, Mahfud menekankan, aparat penegak hukum juga akan membuka kasus baru terkait Indosurya.

Hal ini karena lokasi, dan waktu tindak pidana serta korban dari tindak pidana terkait Indosurya tersebut masih banyak yang belum diusut tuntas.

“Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus delicti dan locus delicti-nya serta korbannya masih banyak,” katanya.

Adapun sebelumnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai tindakan Henry bukan ranah pidana melainkan perdata.

Padahal tuntutan dari JPU bisa membuat Bos Indosurya didakwa tuntutan pidana penjara 20 tahun dan denda Rp200 miliar subsider 1 tahun kurungan. **