Peninjauan dilakukan di dua titik berbeda, yaitu di Sanggau Kulor, Kota Singkawang, dan di Dusun Senseng, Desa Segedong, Kabupaten Sambas.

Inpres Nomor 2 Tahun 2025 mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagai upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional. Kebijakan ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Di Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Timur, Herzaky meninjau salah satu titik pembangunan jaringan irigasi yang akan mengairi sekitar 35 hektare lahan pertanian, yang selama ini merupakan lahan tadah hujan.

Pembangunan saluran irigasi sekunder sepanjang kurang lebih 4 kilometer direncanakan menjadi tulang punggung pengairan, ditambah dorongan pembangunan sejumlah embung untuk memastikan ketersediaan air lebih stabil sepanjang musim.

Herzaky menegaskan bahwa peninjauan ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi petani.

“Pembangunan irigasi harus benar-benar mendukung swasembada pangan dan memberikan dampak nyata bagi petani,” tegas Herzaky dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (15/11).

Ia juga menekankan bahwa apa yang dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, bahwa pembangunan infrastruktur harus meningkatkan produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan misi pembangunan Menko AHY yang menempatkan infrastruktur sebagai alat penggerak ekonomi rakyat dan penguat sektor pangan.

Selanjutnya, Herzaky melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres 2/2025 di Dusun Senseng, Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Ia meninjau progres pembangunan saluran irigasi tersier sepanjang sekitar 400 meter yang akan dilanjutkan hingga mencapai 1 kilometer, untuk menopang lahan pertanian seluas kurang lebih 45 hektare.

Kepala Desa Segedong, Yendi, menyampaikan bahwa wilayahnya yang didominasi lahan tadah hujan kini lebih stabil pengairannya setelah normalisasi dua tahun lalu. Dari total 192 hektare lahan pertanian, petani rata-rata mampu menghasilkan 600–800 kilogram panen per hektare.

“Dengan adanya irigasi ini, petani tidak lagi kekurangan air. Semoga membawa berkah dan meningkatkan hasil panen masyarakat,” ujar Yendi.

Kepala Dusun Senseng, Sabirin Fauzi, juga menyampaikan apresiasi dan berharap produktivitas meningkat sehingga warga bisa panen hingga tiga kali setahun.

Dusun Senseng sendiri dihuni sekitar 200 kepala keluarga, dengan empat kelompok tani dan satu gapoktan bernama Sumber Anugerah.

Pada kesempatan ini, Herzaky kembali menegaskan bahwa pembangunan saluran irigasi merupakan fondasi penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kami mengecek dan memastikan petani dapat meningkatkan produktivitas dengan adanya irigasi. Jika sudah selesai, tolong dijaga bersama, dan selama pembangunan mohon dikawal,” ujarnya.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Operasi atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Kedua Inpres tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional dan memperkuat konektivitas wilayah.

Kemenko Infrastruktur berperan untuk mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kedua Inpres berjalan efektif di lapangan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan infrastruktur berorientasi pada peningkatan produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Herzaky menegaskan pentingnya sinergi antar-unit pelaksana di lingkungan Kementerian PU dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program prioritas tersebut di Kalimantan Tengah.

Ia menekankan bahwa setiap unit pelaksana teknis, baik Balai Wilayah Sungai (BWS), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Pelaksana Prasarana Permukiman (BPBPK), Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), maupun Satker Prasarana Strategis, memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

“Koordinasi lintas satuan pelaksana harus semakin diperkuat agar pelaksanaan program di lapangan berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Herzaky seperti dikutip melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Ia menambahkan bahwa pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

“Seperti yang kerap disampaikan Presiden Prabowo dan Menko AHY diberbagai kesempatan, kita ingin seluruh kegiatan khususnya terkait Inpres nomor 2 tentang irigasi dan Inpres nomor 11 tentang jalan daerah berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan yang paling penting, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Herzaky.

Selain meninjau sinergi pelaksanaan program antarunit, Herzaky juga menyoroti pentingnya peran infrastruktur dalam memperkuat ketahanan pangan dan konektivitas wilayah.

Pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah, sementara peningkatan kualitas jaringan jalan daerah dinilai mampu membuka akses terhadap kawasan produktif dan distribusi energi.

Dalam kesempatan tersebut, pembahasan juga difokuskan pada langkah-langkah penguatan kerja sama antara Balai Wilayah Sungai dan unit pelaksana lainnya untuk mendukung keberlanjutan program di sektor sumber daya air dan ketahanan pangan.

Di sisi lain, sinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional juga menjadi perhatian utama dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di berbagai daerah.

Begitu juga dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis yang diharapkan mengimplementasikan visi, misi, dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Herzaky menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan spesifik setiap daerah.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga akuntabilitas dan efisiensi dalam setiap tahapan pelaksanaan program agar pembangunan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya.

Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Kemenko Infrastruktur dalam memastikan seluruh program yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden berjalan secara optimal dan memberikan hasil yang konkret di lapangan.

Pendekatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, untuk memastikan bahwa setiap proyek benar-benar berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.