Permohonan tersebut berkaitan dengan upaya paksa berupa larangan bepergian ke luar negeri yang diterapkan Polda Metro Jaya.

Putusan itu dibacakan dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).

“Mengadili, menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” kata I Ketut Darpawan saat membacakan amar putusan.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan permohonan praperadilan tersebut tidak lagi relevan karena perkara pokok yang menjerat Roy Suryo terkait dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah dilimpahkan ke pengadilan.

Hakim menjelaskan, perkara pokok tersebut telah dilimpahkan penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026 dan kemudian diregister.

Dengan demikian, kewenangan atas pemeriksaan perkara telah beralih ke PN Jakarta Timur.

“Menimbang, bahwa sekalipun objeknya tidak sama persis, namun permohonan Praperadilan ini memiliki kesamaan dengan perkara Praperadilan Nomor: 108/Pid.Pra/2026/PN Jakarta Selatan yang diputus pada tanggal 20 Juli 2026 dari aspek waktu pengajuannya, yakni diajukan setelah perkara pokok dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026,” ujar hakim.

Menurutnya, sejak perkara pokok resmi dilimpahkan dan diregister di PN Jakarta Timur, status Roy Suryo juga berubah dari tersangka menjadi terdakwa.

“Sejak perkara pokok dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diregister, maka sejak saat itu kewenangan terkait perkara telah beralih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan status Pemohon telah berubah menjadi terdakwa,” lanjutnya.

Menurut Hetifah, tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, terlebih terjadi di area kampus yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, serta mengembangkan potensi diri. Ia menilai, lingkungan pendidikan tinggi harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, rasionalitas, dan dialog, bukan justru menjadi tempat munculnya tindakan brutal.

“Kampus tidak boleh berubah menjadi arena kekerasan. Keamanan sivitas akademika adalah fondasi utama penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermartabat. Tanpa rasa aman, proses belajar mengajar tidak akan berjalan optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Politikus Partai Golkar itu juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian yang segera mengamankan terduga pelaku.

Ia menekankan bahwa proses hukum harus berlangsung tegas, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memastikan hak-hak korban terpenuhi secara menyeluruh. Bukan hanya penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan korban harus menjadi perhatian utama.

“Proses hukum harus berjalan adil dan terbuka. Namun yang tidak kalah penting, korban perlu mendapatkan pendampingan medis, dukungan psikologis, serta perlindungan agar dapat pulih secara fisik maupun mental,” kata Hetifah.

Peristiwa ini, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa institusi pendidikan tidak sepenuhnya kebal dari ancaman kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikis. Dinamika relasi antarindividu di kampus, termasuk persoalan pribadi yang tidak terselesaikan secara dewasa, bisa berkembang menjadi konflik serius jika tidak diantisipasi dengan sistem pencegahan yang kuat.

]]> https://daerah.eranasional.com/98788/kekerasan-di-lingkungan-kampus-komisi-x-dpr-soroti-pentingnya-perlindungan-mahasiswa/feed 0 Aditya