Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut telah mengajukan surat pengunduran diri sejak 31 Oktober 2026, jauh sebelum isu tersebut dikaitkan dengan dinamika politik yang berkembang belakangan ini.

Hidayat menjelaskan, keputusannya mundur dilandasi keinginan memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan di MPR. Terlebih, dirinya telah menduduki posisi Wakil Ketua MPR selama dua periode.

“Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Gibran, nanti ada yang mengkait-kaitkan itu,” kata Hidayat dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Ia mengungkapkan, surat pengunduran dirinya mulai dibahas dalam rapat pimpinan MPR pada 4 November 2026. Namun, pimpinan MPR membutuhkan waktu untuk mengkaji permohonan tersebut karena pengunduran diri seorang pimpinan MPR dinilai sebagai hal baru.

“Karena ini dinilai hal yang sama sekali baru, belum pernah kejadian sebelumnya, pimpinan MPR memerlukan pengkajian yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026). Dalam rapat tersebut, surat pengunduran dirinya akhirnya diterima.

Hidayat mengaku keinginan meninggalkan kursi pimpinan MPR sebenarnya sudah muncul sejak periode 2019–2024.

Saat itu, ia sempat meminta agar tidak kembali ditempatkan sebagai pimpinan MPR. Namun, PKS tetap memberikan mandat kepadanya. Hal serupa kembali terjadi pada periode 2024–2029, ketika dirinya kembali dipercaya menjabat Wakil Ketua MPR.

Kini, Hidayat menilai sudah waktunya memberikan kesempatan kepada kader lain untuk mengisi posisi tersebut.

“Saya melihat bahwa penting ada regenerasi dalam kepemimpinan MPR. Karena saya kan sudah dua periode ya,” ujarnya.

Karena kata dia, dalam pasal tersebut kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bukan dipilih oleh rakyat.

“Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar, kedaulatan itu ada di tangan rakyat,” ucap Hidayat dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, dikutip dari Kompas TV, Kamis 7 Maret 2024.

“Jadi kalaulah kemudian Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa gubernur termasuk bupati, wali kota dipilih oleh rakyat, maka adanya ketentuan di Undang-Undang tentang DKJ tadi di mana kemudian gubernur dipilih dan atau diberhentikan oleh presiden, dan wali kota Jakarta ditunjuk oleh gubernur, itu bertentangan dengan konstitusi,”tegasnya.

Menurut dia, hal itu harus dikoreksi karena Indonesia merupakan negara hukum.

“Karenanya, itu harus dikoreksi. Kita adalah negara hukum dan hukum tertinggi adalah konstitusi,” jelas dia.

Dia mengeklaim 80 persen lebih warga Jakarta menolak jika hak mereka untuk memilih gubernur dan wali kota dihapus.

“80 persen lebih warga Jakarta menolak bila kemudian mereka tidak lagi diberi hak untuk memilih gubernur dan wali kota, mereka bilang di Jakarta ini, RT RW saja dipilih oleh rakyat, masa iya gubernur tidak dipilih lagi oleh rakyat?,” ungkap Hidayat.

Mengutip RUU DKJ Pasal 10 ayat (2), gubernur dan wakil gubernur Jakarta ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Politikus PKS yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan MK agar bersikap konsisten.

Menurut Hidayat, perubahan soal batas usia capres-cawapres merupakan kewenangan DPR alias open legal policy.

Menurut dia, sikap MK itu telah berulang kali disampaikan sejak 2007 saat menolak gugatan batas usia pejabat negara.

Bahkan, MK juga sempat menolak permohonan uji materi terkait usia calon kepala daerah yang diajukan oleh pemohon dari partai yang kini melakukan langkah serupa.

“Jangan sampai dugaan ini mendapatkan pembenaran, dengan ketidakkonsistenan MK dalam memutus perkara ini,” imbuh HNW.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menegaskan dirinya tak akan ikut campur atau intervensi terhadap proses gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pasal dalam UU Pemilu tentang batas usia minimal capres-cawapres.

DEPOK, Eranasional.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangareb, sebaiknya maju di Pilkada Wali Kota (Pilwakot) Solo, daripada maju di Pilwakot Depok.

Saran itu diucapkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. Katanya, Kaesang lebih baik maju di Pilwakot Solo dari pada bertarung di Depok. Dia menegaskan, PKS siap berkompetisi dengan siapa saja di Pilkada Depok.

“Kami tidak pernah melihat calon lain sebagai ancamanan, tidak melihatnya sebagai kompetitor, tapi juga mitra dalam berdemokrasi, termasuk dalam Pilkada. Jadi, kalau Mas Kaesang memang berani ke Depok, ya silakan saja. Itu hak beliau, PKS tentu siap menyambut, dalam arti berkompetisi,” kata Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/5) kemarin.

Soal kemungkinan PKS akan mengusung Kaesang di Pilwakot Depok, dengan tegas Hidayat menyatakan, partainya tidak berpikir untuk mengusung Kaesang. Apalagi, Kaesang bukan kader PKS dan bukan orang Depok.

“Kami tidak pernah berpikir untuk mencalonkan Mas Kaesang di Depok. Apalagi beliau bukan orang Depok, bukan kader PKS, dan nggak punya track record di Depok. Aneh juga kok tiba-tiba ke Depok,” ujarnya.

Dia menyarankan Kaesang lebih baik mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo saja. Katanya, biarkan orang lain yang mengurus Depok.

“Solo adalah tempatnya beliau. Beliau juga bukan orang Depok. Saya rasa, sudahlah beliau mencalonkan di Solo saja, biar Depok diurus oleh yang lain saja,” ucap Hidayat.

Hidayat Nur Wahid menanggapi kemungkinan Kaesang Pangareb akan maju di Pilwaktot Depok 2024 karena baliho bergambar Kaesang sudah bertebaran di beberapa wilayah Depok.

Salah satu partai politik yang mendukung Kaesang Pangareb untuk maju di Pilwakot Depok adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

JAKARTA – Politisi Senior, Amien Rais menilai jika saat ini ada upaya rezim yang meminta sidang istimewa MPR untuk menyetujui amandemen UUD 1945, salah satunya mengubah batas masa jabatan agar presiden 3 periode.

Mengenai hal tersebut Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyebutkan jika pernyataan Amien Rais sebagai peringatan.

“Yang saya pahami dari pernyataan Pak Amien adalah semacam wanti-wanti, warning, agar tidak terjadi usulan apalagi penggalangan kekuatan politik untuk mengusulkan perubahan UUD 1945, apalagi terkait masalah perpanjangan masa jabatan presiden,” kata Hidayat dilansir dari Tempo.co, Ahad, 14 Maret 2021.

Dia menambahkan, amendemen UUD 1945 memang dimungkinkan dalam konstitusi. UUD 1945 saat ini sudah mengalami empat kali perubahan. Sesuai Pasal 37 ayat 1 UUD 1945, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Ayat berikutnya menegaskan setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Setelah pengusul memenuhi kuorum, maka dibawa ke Sidang MPR untuk disetujui.

“Jadi harus diusulkan secara resmi oleh 1/3 anggota MPR. Bukan asal orang ngomong kemudian jadi usul,” kata politikus PKS tersebut.