“Walaupun berkuasa baru 1 bulan kami sudah bisa umumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Karena itu saya mengerti kenapa tepuk tangan untuk Menteri Keuangan paling keras,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menjelaskan upaya peningkatan kesejahteraan ini diberikan pada guru ASN, PPPK, dan non ASN.

Guru ASN mendapatkan tambahan sebesar 1 kali gaji pokok, guru non ASN ditingkatkan melalui tunjangan profesi menjadi Rp 2 juta per bulan.

Sedangkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan Non – ASN tahun 2025 juga ditingkatkan menjadi Rp 81,6 triliun, atau naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru.

Mantan menteri pertahanan ini juga menargetkan tahun 2025 ada 1.932.666 guru yang bersertifikat pendidik setara 64,4%, atau terdapat peningkatan 650 guru dibanding 2024.

Adapun pemerintah juga mendorong kualitas guru dengan dilaksanakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk 806.486 guru ASN maupun non-ASN bagi yang telah memenuhi kualifikasi atau berstatus pendidikan D4 dan S1.

“Sekarang ini juga masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 dan S1, secara bertahap mulai 2025 para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1,” katanya.

Prabowo juga mengatakan saat ini masih membahas upaya peningkatan kesejahteraan guru non ASN yang belum mendapat sertifikasi. Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan melalui cash transfer yang besaran dan jumlahnya akan disampaikan 2025.

“Sekarang BPS sedang dihitung dan dicari by name dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat itu,” kata Prabowo.

JAKARTA, Eranasional.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai salah satu organisasi guru nasional merasa pemerintah belum berpihak terhadap kesejahteraan guru. Nasib guru apalagi status honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih terlunta-lunta.

Berbanding terbalik dengan tunjangan kinerja pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang mendapatkan tunjangan sangat fantastis. Berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, level pranata komputer pelaksana pemula paling rendah mendapat tunjangan sebesar Rp 12,3 juta setiap bulan

Sementara itu, para guru TIK justru mata pelajarannya hilang dalam kurikulum 2013. Para guru honorer masih banyak yang diberi upah 500 ribu/bulan.

“Para guru bukan meminta Pemerintah menyamakan gaji dan tunjangan dengan pegawai pajak, namun hanya berharap penuhilah kewajiban minimal negara kepada guru sesuai pasal 14 ayat 1 UU Guru dan Dosen,” kara Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangannya diterima Eranasional.com Senin (27/2).

Satriawan menjelaskan, Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial

“Tunjangan pegawai pajak jabatan terendah saja sebesar 5,3 juta/bulan. Jumlah yang sangat fantastis dibanding nasib guru P3K Kabupaten Serang yang tak terima gaji sampai 6 bulan, bahkan di Bandar Lampung sampai 9 bulan. Padahal statusnya sama-sama ASN,” lanjut Satriwan

P2G menilai, profesi guru belum dimuliakan di republik ini dibanding profesi lain. Sementara tugasnya amat mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa

“Kami masih ingat sekali Bu Menkeu Sri Mulyani sering bilang, tunjangan sertifikasi guru besar tapi guru tetap tak berkualitas. Mestinya Bu Menteri berkaca, sebesar-besarnya tunjangan sertifikasi, untuk guru swasta 1,5 juta perbulan. Coba bandingkan dengan tunjangan pegawai terendah Dirjend Pajak,” ungkap guru SMA ini.

Satriwan melanjutkan, Sri Mulyani sebenarnya tahu, hingga 2023 ini sebanyak 1,6 juta guru belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Namun, banyak guru sabar menanti belasan tahun demi kesejahteraan keluarganya, yang nominalnya jauh bagaikan langit dengan bumi dibanding tunjangan pegawai pajak

Ditambah lagi fakta, nasib pilu guru honorer yang hanya digaji 500 ribu – 1 juta perbulan. Jauh di bawah UMP/UMK buruh.

“Lagi-lagi para guru P3K ‘dighosting’ terus-menerus oleh Pemerintah. Sudah dua tahun nasib guru P3K ga jelas, digantung,” pungkas Satriwan

Eranasional.com – Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa hingga 14 September 2020, subsidi gaji telah disalurkan kepada 398.637 pegawai honorer di sektor pendidikan.

Sebagaimana diketahui, Satgas PEN terus melakukan akselerasi penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional salah satunya adalah subsidi gaji untuk guru honorer, tenaga kependidikan, dan tenaga honorer Dinas Pendidikan di Pemerintah Daerah.

“Program tersebut dilaksanakan melalui subsidi sebesar Rp600 ribu per bulan diberikan dalam per dua bulan sejak diluncurkan pada 27 Agustus oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bekerja sama dengan BPJamsostek,” ujar Ketua Satgas PEN dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Rabu (16/9).

Tenaga honorer pendidik yang mendapatkan subsidi gaji, menurut Budi, adalah bagi yang terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Ia menambahkan bahwa subsidi untuk guru honorer ini adalah bagian dari Program Subsidi Gaji untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan yang terdaftar aktif di BPJamsostek, termasuk pekerja non-ASN di kementerian dan lembaga, namun tidak termasuk karyawan BUMN.

Hingga 14 September 2020, Program Subsidi Gaji telah tersalurkan sebesar Rp7 Triliun, atau 17,43% dari pagu Rp37,87 Triliun dan hingga akhir tahun, 15,72 juta pekerja ditargetkan dapat menerima subsidi ini.

“Saat ini data terkait guru honorer akan terus diverifikasi. Semoga jumlahnya dapat bertambah lagi,” ujarnya.

Sejak terbentuk pada 20 Juli, Budi menyampaikan bahwa Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), melalui Satgas PEN, sudah membantu menyalurkan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebanyak Rp87,58 Triliun. Satgas PEN, lanjut Budi akan berupaya mendorong agar penyerapan anggaran mitigasi tersebut mencapai Rp100 Triliun hingga akhir kuartal III.

“Target agar penyerapan bisa mencapai Rp100 Triliun pada kuartal III merupakan bagian dari proses yang krusial untuk menetralkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang negatif pada kuartal II,” kata Budi.

Penjelasannya, Budi sampaikan PDB Indonesia sekitar USD 1 Triliun atau Rp14.500 Triliun dan jika dibagi empat kuartal, maka diperoleh PBD Rp3.600 Triliun per kuartal. Namun dengan pertumbuhan minus 5,3% pada kuartal lalu, tambah Budi, maka 5,3% dari Rp3.600 Triliun akan didapati angka pertumbuhan yang terkoreksi sekitar minus Rp188 Triliun.

“Hingga 14 September 2020, penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai Rp240,9 Triliun atau 34,6% dari pagu anggaran Rp695,2 Triliun. Dari jumlah ini, penyerapan klaster program PEN yang didorong oleh Satgas PEN yaitu di sektor perlindungan sosial, UMKM, dan Kementerian/Lembaga/Pemda mencapai Rp204,97 Triliun,” imbuhnya.

Program baru lain yang diluncurkan pada Agustus 2020, sambung Budi, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro sudah mencapai penyerapan sebesar Rp13 Triliun atau 61% dari total pagu anggaran Rp22 Triliun, menjangkau 5,5 juta penerima manfaat dari target 9,1 juga usaha mikro.

“Pemerintah juga berencana menaikkan penerima manfaat menjadi 12 juta untuk program ini,” pungkasnya. (red/riko)