JAKARTA, Eranasional.com –Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa kasus perintangan keadilan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Agus Nurpatria, untuk menjalani pidana penjara selama tiga tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama dengan pidana penjara selama tiga tahun,” kata tim jaksa penuntut umum saat membacakan tuntutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (27/1).

Jaksa penuntut umum menyatakan Agus Nurpatria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 49 juncto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal memberatkan tuntutan Agus Nurpatria adalah perbuatannya yang telah meminta Irfan Widyanto untuk mengamankan rekaman kamera pengawas (DRV CCTV) Komplek Duren Tiga Nomor 46 tanpa ada surat perintah sah.

Padahal, menurut jaksa, Agus mengetahui pasti semua tindakan hukum yang dilakukan harus ada surat perintah sah. Selain itu, jaksa juga mengatakan bahwa perbuatan Agus telah mencoreng institusi Polri.

“Terdakwa selaku perwira tidak sepantasnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kedudukannya dan kewajibannya, yang seharusnya bertindak berlandaskan ketentuan undang-undang dalam mengungkap peristiwa terhadap hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat,” kata jaksa.

Hal meringankan ialah jaksa menilai Agus telah mengabdi sebagai polisi selama lebih dari 20 tahun. Selama melaksanakan tugas sebagai polisi, kata jaksa, Agus tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Selain menjatuhkan pidana penjara, jaksa juga menuntut Agus dengan pidana denda sebesar Rp20 juta dengan subsider tiga bulan kurungan.

JAKARTA, Eranasional.com – Hukuman penjara selebgram Medina Zein terkait kasus pengancaman terhadap Uci Flowdea ditambah menjadi 9 bulan dan denda Rp100 juta.

Hal tersebut terjadi usai Uci Flowdea mengajukan banding serta kasasi terkait vonis istri Lukman Azhari tersebut pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada (29/9/22) lalu.

Keputusan tersebut diketahui sudah bulat, usai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang dilayangkan oleh Uci Flowdea. Padahal sebelumnya, banding yang diajukannya sempat ditolak oleh Pengadilan Tinggi

Sebelumnya, Medina Zein divonis oleh PN Jaksel dan PT untuk menjalani hukuman penjara selama 6 bulan penjara. Namun setelah bandingnya ditolak oleh PT, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke MA.

Pengajuan kasasi JPU atas putusan Medina Zein pun dikabulkan oleh MA. Selaku pelapor, Uci Flowdea lantas mengaku puas atas putusan MA yang telah menambah hukuman dari ipar Ayu Azhari tersebut.

“Jujur vonis ini keadilan buat saya. Saya merasa hukum masih adil dan berpihak kepada saya,” ungkap Uci Flowdea dalam jumpa persnya di kawasan Pakubuwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/1)

Uci sendiri mengakui dirinya meminta JPU untuk mengajukan kasasi setelah bandingnya ditolak Pengadilan Tinggi. Sebab, ia merasa kurang puas dengan vonis yang dijatuhkan oleh PN Jaksel dan PT.

“Kenapa saya minta banding dan kasasi, karena saya kurang puas sama putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,” ungkap Uci Flowdea.

“Ya akhirnya jaksa ajukan kasasi, dengan hasil penjara sembilan bulan dan denda Rp100 juta. Kalau tidak mampu bayar, tambah kurungan penjara dua bulan,” lanjutnya.

Sebelum membawa kasus pengancaman ke ranah hukum, Uci juga sudah melakukan upaya damai dengan Medina Zein.

Dalam upaya tersebut, Uci hanya meminta dua syarat saja perdamaian kepada MZ yakni mengembalikan uangnya senilai Rp1,3 miliar dan membersihkan nama baiknya.

“Cuma tidak dilakukan dan tak ada itikad baik ke saya,” katanya.

Oleh karena itu, Uci Flowdea akhirnya mantap melaporkan Medina Zein ke polisi, atas kasus pengancaman. Dia tak terima karena Medina Zein sempat mengancam ingin mengirim bom ke rumahnya.

“Karena saya anggap mereka siap dengan resikonya tidak melakukan dua permintaan saya, jadi yaudah dilaporkan ke polisi,” ujar Uci Flowdea.

Sekedar informasi, perseteruan Uci Flowdea dengan Medina Zein berawal dari jual beli tas branded. Medina menjual sembilan tas branded kepada Uci Flowdea dengan total harga Rp1,3 Miliar. Namun, Uci merasa tas yang dijual merupakan barang palsu.

Jakarta- Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menegaskan, agenda pemberantasan mafia tanah akan terus dilakukan jajarannya bersama kementerian/lembaga terkait.

Menurutnya perlu kerja sama dan koordinasi antara semua pihak untuk memberantas mafia tanah.

Sofyan mengatakan, Kementerian ATR/BPN akan menjalin kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

“Kita akan terus monitor. Tidak boleh mafia menang,” tegas Sofyan dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10).

Inspektur Jenderal Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sunraizal menjelaskan, upaya yang dilakukan tersebut di antaranya dengan terbentuknya Inspektorat Bidang Investigasi.

“Sejak terbentuknya inspektorat bidang investigasi antusias masyarakat sangat tinggi, sudah 732 pengaduan,” ucap Sunraizal.

Pengaduan tersebut terkategori dalam beberapa hal. Pertama, penyalahgunaan wewenang terdapat 17 kasus. Kedua, pengaduan terkait pelayanan masyarakat yakni 201 kasus.

Ketiga, pengaduan terkait korupsi atau pungli yakni 11 kasus. Keempat, pengaduan terkait kepegawaian atau ketenagakerjaan yakni 3 kasus dan pengaduan lain-lain terdapat 7 kasus. Kelima, pengaduan terkait sengketa konflik dan perkara pertanahan 492 kasus.

“Dari jumlah kasus tersebut kita tangani dengan serius yang sudah dilakukan oleh inspektorat, sudah ditangani 162 kasus,” ujar dia.

Sunraizal menyebut, dilakukan audit bersama dengan dirjen teknis bersama – sama dengan dirjen sengketa perkara yakni ada 5 kasus. Kemudian, sebanyak 303 kasus diserahkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN yang dinilai mampu menyelesaikannya.

“Semua pengaduan kami analisis, yang memenuhi persyaratan, yang bukan mengandung fitnah tentu akan kita tindaklanjuti ke lapangan tetapi yang tidak memenuhi unsur ini mungkin kami tampung kami cari kelengkapan buktinya. Apabila mencukupi kita lakukan audit oleh tim Inspektorat,” jelas Sunraizal.

Selain itu, berdasarkan hasil audit investigasi terkait mafia tanah, Kementerian ATR/BPN telah memberikan hukuman bagi 125 pegawai.

Dari jumlah tersebut, 40 pegawai diberi hukuman disiplin ringan, 53 pegawai diberi hukuman disiplin sedang dan 32 pegawai diberi hukuman berat yakni diberhentikan.

“Kita tidak main – main terhadap kasus – kasus yang mencoba meletakkan surat – surat di atas tanah orang lain ini, pak menteri dan kita jajaran tidak toleransi terhadap hal ini,” ujar Sunraizal