Upaya tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI), Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, serta otoritas Imigrasi Malaysia.

Penggiat Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Barat, Paryanto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pemerintah dalam menangani kasus ini. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari praktik perdagangan orang.

“Sebanyak 11 CPMI tujuan Arab Saudi diduga menjadi korban TPPO. Mereka sempat transit di Kuala Lumpur sebelum akhirnya berhasil dicegah keberangkatannya melalui koordinasi lintas instansi. Saat ini kasusnya telah ditangani Polda Jawa Barat,” ujar Paryanto kepada eranasional di Bandung, Minggu (15/2/2026).

Pemulangan para CPMI dilakukan dalam dua tahap. Pada 12 Februari 2026, tiga CPMI lebih dahulu tiba di Indonesia dan langsung menjalani asesmen lanjutan. Selanjutnya pada 13 Februari 2026, delapan CPMI difasilitasi kepulangannya dari Kuala Lumpur menuju Jakarta dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta.

Setibanya di Tanah Air, para korban menjalani asesmen ulang di Shelter Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten. Pemerintah juga memfasilitasi pemulangan mereka ke daerah asal serta memonitor proses reintegrasi bersama pemerintah daerah.

Paryanto menegaskan, langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas setiap indikasi penempatan nonprosedural maupun pelanggaran TPPO.

Menurut Paryanto, praktik pengiriman pekerja migran secara ilegal masih kerap terjadi, khususnya di Jawa Barat. Para oknum kerap memanfaatkan iming-iming gaji tinggi, tawaran pekerjaan palsu dengan fasilitas mewah, hingga modus pernikahan pesanan untuk menarik korban.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur janji keuntungan besar tanpa melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan negara.

“Yang terpenting adalah keselamatan dan kesehatan. Jangan pernah tergiur fee besar dari sponsor atau agen tidak resmi,” tegasnya.

Paryanto menjelaskan, TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang terorganisir, baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, unsur utama TPPO meliputi proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan utang untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi tersebut dapat berupa kerja paksa, perbudakan modern, eksploitasi seksual, hingga perdagangan organ tubuh.

Ia menekankan, apabila tiga unsur utama, proses, cara, dan tujuan eksploitasi terpenuhi, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai TPPO sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Peran KemenP2MI dan Harapan Satgas Daerah

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan serta melayani, melindungi, dan memberdayakan PMI sebelum, selama, dan setelah penempatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terus memperkuat sistem pelindungan menyeluruh bagi pekerja migran.

Per 2025, kementerian tersebut dipimpin Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, dengan fokus memastikan PMI mendapatkan hak-haknya serta memfasilitasi kebutuhan terkait penempatan di luar negeri.

Paryanto juga berharap dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat Provinsi Jawa Barat yang berada langsung di bawah Gubernur, lengkap dengan dukungan anggaran dan pembagian tugas yang jelas.

“Ayo bersama lindungi bangsa kita dengan memahami dan mengidentifikasi TPPO. Pencegahan harus melibatkan kesadaran masyarakat, verifikasi legalitas agen, serta pelaporan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi mencurigakan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polri berhasil menangkap 414 pelaku perdagangan orang. Diketahui, korbannya mencapai ribuan orang.

Pengungkapan kasus perdagangan orang ini berawal dari 314 laporan yang masuk ke Satgas TPPO. Tak hanya kasus perdagangan orang saja, tapi juga kejahatan terhadapbperlindungan kerja migran. Penindakan dilakukan dalam kurun waktu 11 hari, tanggal 5-11 Juni 2023.

“Dari ratusan laporan polisi tersebut, Satgas TPPO Polri menangkap sebanyak 414 tersangka,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Jumat (16/6/2023).

Dia merinci, sebanyak 237 laporan yang masuk yaitu kasus perdagangan orang, dan 77 laporan lainnya merupakan tindakan kejahatan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI).

Lebih lanjut Ramadhan jelaskan, dari ratusan laporan polisi, tercatat 1.314 orang menjadi korban yang terdiri dari 507 perempuan dewasa, 76 anak perempuan, 707 laki-laki dewasa, dan 24 anak laki-laki.

“Berdasarkan data pengungkapan kasus, saat ini 64 kasus tahap penyelidikan dan 250 kasus tahap penyidikan,” ucapnya.

Satgas TPPO, kata Ramadhan, juga memetakan lokasi yang rawan terjadinya perdagangan orang. Hasilnya, menurut Ramadhan, TPPO terbanyak terjadi perumahan atau permukiman, yakni 129 kasus, lalu di hotel 33 kasus, dan di pelabuhan 16 kasus.

“Sementara tempat kejadian perkara kejahatan perlindungan migran terbanyak di perumahan atau permukiman, yakni 41 kasus, jalan umum 10 kasus, dan perkantoran 9 kasus,” ungkapnya.

Adapun tiga modus tertinggi TPPO adalah membujuk sebanyak 92 kasus, mengangkut atau membawa 27 kasus, dan merayu 23 kasus.

Sedangkan modus tertinggi kejahatan perlindungan migran adalah membujuk 36 kasus, mengangkut atau membawa 12 kasus, dan penipuan 9 kasus.

Menurut Ramadhan, motif ekonomi masih menjadi alasan yang terbanyak para pelaku TPPO tersebut. Hal itu terbukti dari adanya 123 kasus yang ada. Selanjutnya, dengan motif sengaja terdapat 69 kasus, dan permasalahan sosial 21 kasus.

“Untuk kejahatan perlindungan migran, tertinggi motifnya karena sengaja sebanyak 32 kasus, ekonomi 30 kasus dan permasalahan sosial 6 kasus,” terangnya.

Maraknya kasus TPPO mendapat perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan memerintahkan agar dilakukan penindakan dengan tegas meski pelakunya memiliki bekingan.

Perhatian khusus pada kasus TPPO disampaikan Presiden Jokowi di KTT ASEAN pada Mei 2023 lalu. Kala itu, Indonesia mendorong masalah perdagangan orang agar dibahas di KTT ASEAN Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Presiden Jokowi mengatakan sebagian besar korban TPPO adalah warga negara Indonesia (WNI).

“Salah satu yang Indonesia usung untuk dibahas di KTT ASEAN ini adalah pemberantasan perdagangan manusia, terutama online scams. Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” kata Jokowi seperti ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/5/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, ada 9 juta WNI bekerja di luar negeri, 5 juta WNI di antaranya berangkat secara ilegal.

“Berdasarkan data yang ada, dari 9 juta WNI yang bekerja di luar negeri, kurang lebih 5 juta berangkatnya secara ilegal,” kata Jenderal Sigit di acara Pusat Misi Internasional Polri dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Tangerang Selatan, Rabu (31/5).

Dia menyatakan, korban TPPO harus dilindungi oleh negara, apalagi dengan WNI yang berada di luar negeri.

“Tentunya hak-hak mereka harus dilindungi. Karena itu peran kepolisian yang ada di luar negeri, khususnya di wilayah yang menjadi tujuan masyarakat dalam bekerja,” ujarnya dia.

Menurut Kapolri, kerja sama Polri dengan polisi di luar negeri dapat membantu melindungi korban TPPO saat terjadi masalah.

“Mereka bisa segera menghubungi kepolisian, dan saya harapkan perwakilan polisi di luar negeri bisa mengambil langkah-langkah kerja sama baik dengan negara setempat,” imbuh Sigit.

Kerja sama yang baik, kata Sigit, bisa membantu menyelamatkan korban TPPO.

Sebelumnya diberitakan, keberangkatan 10 wanita calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural alias ilegal ke Arab Saudi digagalkan oleh pihak Imigrasi dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (13/5/2023). Mereka direkrut oleh para calo dari agensi keberangkatan PMI ilegal dengan iming-iming mendapatkan gaji besar.

Para calo membawa mereka menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengurus dokumen keberangkatan ke luar negeri.

Setelah melengkapi dan menjalani seluruh persyaratan, calon PMI ilegal tersebut akan diberangkatkan. Namun, keberangkatan para korban berhasil diketahui oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah berhasil digagalkan keberangkatannya, 10 calon pekerja imigran asal Jawa Barat tersebut dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Imigrasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya mendapat laporan dari Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran (BP3MI), Benny Rhamdani, bahwa sekitar 1.900 mayat korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dipulangkan ke Indonesia.

Jokowi mengungkapkan itu saat memimpin rapat kabinet yang membahas masalah TPPO atau human trafficking.

“Tadi Pak Benny Rhamdani melapor kepada Presiden, kurun waktu satu tahun saja, mayat yang pulang karena TPPO itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT (Nusa Tenggara Timur), dari Januari hingga Mei tahun ini sudah mencapai 55 orang mayat dipulangkan karena perdagangan orang,” kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

Menyikapi persoalan itu, kata Mahfud, Presiden Jokowi mengambil langkah. Satgas TPPO bakal direstrukturisasi.

“Oleh sebab itu, Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas TPPO. Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam bulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian, TNI dan aparat-aparat pemerintah yang lainnya bertindak cepat dan hadir untuk persoalan ini,” ujar Mahfud.

Mahfud juga menyampaikan kekhawatiran ASEAN mengenai masalah perdagangan orang. Sejumlah pemimpin ASEAN mendorong Indonesia untuk memimpin penanganan masalah ini.

“Saya kemarin memimpin sidang KTT ASEAN pilar Politik Keamanan. Saat itu semua negara ASEAN meminta kepada kita, Indonesia, agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang,” ungkapnya.

“Karena bagi mereka tindak pidana perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka. Karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” pungkas Mahfud.

Khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit, kata Mahfud, Presiden Jokowi meminta menindak tegas pihak yang menjadi beking pelaku TPPO.

“Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak tegas pihak yang membekingi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara, beking bagi penegakan hukum adalah negara,” ucap Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).