Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, saat mendampingi Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam kunjungan kerja ke Kantor Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Jakarta Pusat.

“Nanti berkaitan sama konteks, berkaitan sama dinamika yang nanti mungkin rekan-rekan akan bertanya, dalam sore menjelang malam nanti, nanti kami dari Divhumas akan melaksanakan rilis,” kata Isir kepada wartawan.

Meski demikian, Isir belum bersedia membenarkan maupun membantah isu penangkapan para petinggi Polri tersebut.

“Jadi harapannya, tadi kalau ada pertanyaan sesuai dengan konteks yang ada, yang rekan-rekan tanyakan, nanti akan kita laksanakan rilis di Divhumas,” ucap dia.

Sebelumnya, kabar mengenai penangkapan sejumlah perwira tinggi Polri terkait dugaan penyadapan pembicaraan rahasia beredar luas di media sosial.

Dalam kabar yang beredar, sebanyak enam perwira tinggi Polri dilaporkan telah ditangkap dan kini menjalani penahanan di tempat khusus (patsus) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. []

Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kepolisian daerah (Polda).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi guna menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta pengembangan karier personel.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

• 70 personel menduduki jabatan baru atau promosi.

• 21 personel mendapatkan kenaikan pangkat.

• Sisanya menjalani penyesuaian jenjang jabatan.

Perjabat Utama (PJU) Mabes Polri Baru

Sebanyak 14 personel menduduki posisi baru di jajaran PJU Mabes Polri, di antaranya:

• Irwasum Polri: Komjen Pol. Asep Edi Suheri.

• Kabaintelkam Polri: Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti.

• Kabareskrim Polri: Irjen Pol. Asep Safrudin.

• Kabaharkam Polri: Irjen Pol. Hery Herjawan.

• Kalemdiklat Polri: Irjen Pol. Rudi Darmoko.

• Astamarena Kapolri: Irjen Pol. Andik Setiyono.

• Aslog Kapolri: Brigjen Pol. Agus Dwi Hermawan.

• As SDM Kapolri: Brigjen Pol. Deni Dharmapala.

• Kadivpropam Polri: Irjen Pol. Mahmud Nazly Harahap.

• Kadiv TIK Polri: Irjen Pol. Roberto G. M. Pasaribu.

• Kadensus 88 AT Polri: Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani.

• Kadivkum Polri: Irjen Pol. Ahrie Sonta N.

• Kakortastipidkor Polri: Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi.

• Koorspripim Polri: Kombes Pol. Didik Hariyanto.

Rotasi 19 Kapolda

Mutasi kali ini juga merotasi kepemimpinan di 19 Kepolisian Daerah (Polda):

1. Kapolda Metro Jaya: Irjen Pol. Dadang Hartanto.

2. Kapolda Maluku: Irjen Pol. Suwondo Nainggoan.

3. Kapolda Kepri: Irjen Pol. Suhendri.

4. Kapolda Riau: Irjen Pol. Arman Achdiat.

5. Kapolda NTT: Irjen Pol. Reza Arief Dewanto.

6. Kapolda Jabar: Irjen Pol. Hengki.

7. Kapolda Banten: Brigjen Pol. Hendra Kurniawan.

8. Kapolda Jateng: Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan.

9. Kapolda Jatim: Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono.

10. Kapolda Bali: Brigjen Pol. Pasma Royce.

11. Kapolda Sumbar: Irjen Pol. Jawari.

12. Kapolda Sulsel: Irjen Pol. M. Awal Chairuddin.

13. Kapolda Jambi: Irjen Pol. Widodo.

14. Kapolda Gorontalo: Irjen Pol. Nurworo Danang.

15. Kapolda Sumut: Brigjen Pol. Sonny Irawan.

16. Kapolda Sumsel: Brigjen Pol. Rony Samtana.

17. Kapolda Sulteng: Irjen Pol. Rizal Irawan.

18. Kapolda Sulbar: Irjen Pol. Totok Suharyanto.

19. Kapolda DIY: Irjen Pol. Langgeng Purnomo.

Johnny berharap para pejabat baru dapat segera beradaptasi di lingkungan kerjanya masing-masing demi meluaskan program kepolisian yang optimal bagi masyarakat.

“Setiap personel yang mendapat amanah jabatan baru tentu diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melanjutkan tugas yang sudah berjalan, dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat,” tutupnya. []

Enam titik SPPG yang memasuki tahap groundbreaking tersebut meliputi:

– SPPG Polres Keerom — 1.500 penerima manfaat

– SPPG Polres Biak Numfor — 1.000 penerima manfaat

– SPPG Polres Merauke Distrik Semangga — 1.500 penerima manfaat

– SPPG Polres Merauke Distrik Kurik — 1.500 penerima manfaat

– SPPG Polres Merauke Distrik Ulilin — 1.500 penerima manfaat

– SPPG Polres Merauke Jl. Johar Merauke, Kelapa Lima, Merauke, Papua Selatan – 3.230 penerima manfaat

Sebelumnya, dua SPPG di Papua telah beroperasi dan memberikan layanan optimal kepada masyarakat, yakni:

– SPPG Polda Papua — 1.880 penerima manfaat

– SPPG Polres Jayapura Kota — 2.783 penerima manfaat

Secara nasional, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG, di mana 1.099 unit telah terealisasi pada berbagai tahapan, mulai dari operasional, persiapan operasional, pembangunan hingga groundbreaking.

Selain itu, tujuh SPPG tambahan di wilayah 3T (terluar, terjauh, dan terpencil) Papua saat ini sedang dalam proses pembangunan sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan Polri di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses.

Wakapolri Komjen. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan SPPG di Papua merupakan langkah strategis dalam pemerataan pelayanan kepolisian, khususnya di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang.

“SPPG ini bukan sekadar bangunan. Ini investasi besar untuk mempercepat pelayanan kepolisian di Papua. Semakin cepat kita bangun, semakin cepat masyarakat mendapatkan manfaatnya,” ujar Wakapolri.

Dalam kegiatan tersebut, Wakapolri turut mengajak Kasatgas MBG Polri, Irjen Pol Nurworo Danang, untuk turun langsung meninjau dan memastikan progres pembangunan SPPG di Papua berjalan lancar dan sesuai target, terutama untuk wilayah 3T yang prioritas percepatan layanan.

“Saya meminta Kasatgas MBG Irjen Nurworo Danang untuk turun langsung memastikan pembangunan SPPG di Papua berjalan lancar. Wilayah 3T harus menjadi prioritas agar masyarakat di daerah terpencil bisa merasakan layanan Polri yang sama dengan wilayah lainnya,” tegas Komjen Dedi.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri akan terus memperkuat layanan di wilayah timur melalui penambahan SPPG dan inovasi digital layanan kepolisian.

“Papua adalah prioritas. Dengan adanya SPPG baru dan proyek yang sedang berjalan, kami ingin masyarakat mendapatkan layanan yang layak, modern, dan mudah dijangkau,” ungkapnya.

Groundbreaking ini sekaligus menjadi bukti komitmen Polri dalam mendukung transformasi layanan digital serta memastikan kehadiran negara semakin nyata hingga ke pelosok Papua.

Dalam surat tertanggal 12 Oktober 2025 yang beredar, pemberhentian atau pembekuan SPPG Polda Bali dikarenakan tidak ada anggaran.

“Kami memberitahukan kepada seluruh kepala sekolah dan kader penerima manfaat bahwa dapur SPPG Polda Bali tidak dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya berdasarkan anggaran,” kata Kepala SPPG Polda Bali Made Mendra Arsana, Selasa (14/10).

Mendra mengatakan SPPG Polda Bali belum mendapat anggaran untuk membeli bahan baku menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga, MBG tidak dapat disediakan dan didistribusikan ke siswa taman kanak-kanak (TK) hingga siswa SMA.

“Sampai saat ini belum ada anggaran pengiriman, di mana mulai periode 13 Oktober 2025 sampai waktu yang tidak ditentukan dari BGN,” kata Mendra.

Adapun jumlah siswa sekolah yang berhenti menerima manfaat MBG imbas penguat SPPG Polda Bali itu sebanyak 3.072 siswa.

Mereka adalah siswa TK Kemala Bhayangkari, TK Darul Huda, SDN 14 Dangin Puri, SDN 02 Sumerta, SDN 17 Dangin Puri, SDN 29 Dangin Puri, SMPN 3 Denpasar, dan SMAN 7 Denpasar.

Mengutip dari detikBali , SPPG Polda Bali di Jalan Plawa Nomor 20, Denpasar, terlihat sepi.

Tidak ada satu pun pegawai SPPG di sana. Semua meja, peralatan memasak, dan nampan makanan, tersimpan rapi di bawah meja besi antikarat yang terletak di tengah ruangan utama.

Selain itu, semua pintu tertutup. Terlihat pula ada dua mobil boks Polda Bali yang terpakir di belakang atau sisi barat bangunan dapur SPPG-nya.

“Maka dari itu, kami mohon maaf kepada penerima manfaat tidak dapat mengirimkan manfaat kepada siswa, baik TK, SD, SMP, SMA, maupun Posyandu Aspol,” tukas Mendra Arsana.

Eranasional.com – Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti (barbuk) sabu, ganja, obat keras, dan ekstasi.

Adapun rinciannya sabu 84.165 gram, ganja 173.244 gram, ekstasi 1.583 gram, dan obat keras 1.613.400 butir.

“Pemusnahan tersebut hasil dari 9 kasus dengan 14 orang tersangka,” tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko dalam konferensi pers di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (1/4/2022).

Gatot melanjutkan, sembilan kasus narkoba tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Di antaranya Aceh Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jawa Barat.

Di Aceh Timur, kata Gatot, polisi menyita 120.000 gram ganja dan 84.165 gram. Di Jakarta Timur, polisi menemukan 1.223.900 butir obat keras dan 18.244 gram ganja.

Sementara di Jakarta Pusat, barbuk yang ditemukan berupa 15.000 gram ganja, Jakarta Selatan 1.583 butir ekstasi, dan Jawa Barat 384.500 butir obat keras.

“Tanggal 14 Maret 2022 dilakukan penyitaan narkotika jenis ganja sebanyak 20.000 gram dari tersangka H alias Hafis,” imbuh Gatot.

Gatot mengatakan, pemusnahan barbuk narkoba ini bertujuan untuk menyelamatkan generasi dari jerat narkoba. Menurutnya, lebih dari 1 juta jiwa terselamatkan usai pemusnahan.

“Berdasarkan pemusnahan narkotika tersebut jumlah jiwa yang terselamatkan kurang lebih sebanyak 1.318.143 jiwa,” kata (Humas)

Jakarta – Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Pendeta Saifuddin Ibrahim, tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian telah memantau perkara yang menjeratnya itu. Saifuddin membuat video terbaru bahwa polisi sedang mencarinya.

“Ada postingan yang dibuat oleh saudara SI. Jadi rekan-rekan bisa melihat dia membuat video baru yang mengatakan polisi mencari yang bersangkutan. Artinya memantau,” kata Ahmad dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/3/2022).

Ahmad mengatakan, pihaknya telah melihat Saifuddin memonitor kasus dugaan penistaan agama. Menurutnya, hal itu telah disampaikan langsung oleh Saifuddin.

“Kami melihat saudara SI telah menyampaikan, telah monitor tentang penanganan kasus ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Gatot Repli menyebut Saifuddin diduga berada di Amerika Serikat. Hingga saat ini, pihaknya telah memeriksa sembilan orang saksi dan empat ahli, yang terdiri atas ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana terkait perkara tersebut.

“Tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli lainnya dan melakukan koordinasi dengan JPU,” ujar Gatot dalam keterangannya, Rabu

Eranasional.com – Markas Besar (Mabes) Polri belum mau ambil bagian dalam perdebatan wacana, dan usulan untuk menempatkan institusi kepolisian di bawah kementerian. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Dedi Prasetyo mengatakan, wacana, maupun usulan menempatkan institusi Polri di bawah Kementerian Keamanan Dalam Negeri, ataupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah bahasan lama yang sudah pernah ada konklusinya.

“Itu (mengubah Polri di bawah kementerian), sudah bolak-balik dibahas,” kata Dedi kepada Republika.co.id, Ahad (2/1).

Dedi mengatakan, diskusi soal penempatan Polri di bawah kementerian, bahkan sudah digaungkan sejak 2014. “Jaman saat Kapolrinya, Pak Tito (Karnavian) sudah pernah dijelaskan,” ujarnya.

Menurutnya, Polri, sebagai lembaga pelaksana Undang-undang (UU) hanya mengikuti alur resmi ketatanegaraan yang sudah digariskan oleh konstitusi. Sebab itu, kata Dedi, apapun wacana, maupun usulannya, Polri berada pada posisi tunduk, dan taat pada perintah UU.

“Saat ini, sudah tetap posisi Polri, di bawah Presiden,” tegasnya.

Wacana untuk menempatkan Polri di bawah, atau subordinasi dengan kementerian kembali dimunculkan. Adapun Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Gub Lemhanas) Letnan Jenderal (Letjen) Agus Widjojo, yang kali ini mengusulkan, Jumat (31/12).

Agus, dalam penjelasannya menyampaikan, perlunya pemerintah membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN), dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Selama ini, dikatakan Agus, masalah keamanan di dalam negeri, sebagai bagian dari portofolio Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tetapi, beban tugas di kementerian tersebut, semestinya dipecah dengan pembentukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri. Polri, menurutnya, seharusnya berada di kementerian baru tersebut, sebagai subordinasi.

Menurut Agus, institusi Polri, seperti halnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dua lembaga bersenjata tersebut, adalah institusi operasional yang menangani penegakan hukum, pengamanan, maupun bidang pertahanan. Untuk perumusan operasionalnya, semestinya berada di tingkat kementerian.

Kata dia, hal tersebut, sudah dilakukan oleh TNI, dengan menempatkan institusi pertahanan tersebut, di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai pengambil kebijakan bidang pertahanan. Sementara untuk Polri, selama ini memutuskan rumusannya sendiri dalam hal operasional keamanan dalam negeri. Dan hanya berkordinasi dengan Kemendagri yang juga punya tugas keamanan masyarakat, dan dalam negeri.

“Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban perlu ada penegakan hukum, itu Polri. Seyogianya diletakkan di bawah salah satu kementerian, dan Polri seperti TNI, sebuah lembaga operasional. Operasional, harus dirumuskan di tingkat menteri, oleh lembaga bersifat politis, dari situ perumusan kebijakan dibuat, pertahanan oleh TNI, dan keamanan ketertiban oleh Polri,” kata Agus.

Wacana maupun usulan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian baru, ataupun berada dalam nomenklatur Kemendagri sebetulnya sudah pernah diusulkan sejak 2014 lalu. Adapun Menteri Pertahanan (Menhan) saat itu, yakni Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu yang mengusulkan agar Polri, berada di bawah Kemendagri.

Pada 2019, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pun usulan menempatkan Polri di bawah Kemendagri, pernah juga disuarakan. Pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Profesor Jimmly Assidiqie menjelaskan, wacana menempatkan Polri di bawah lembaga setingkat kementerian, sebetulnya bisa saja.

Tetapi, menurutnya, pengertian berada di bawah kementerian tersebut, bukan berarti Polri ada dalam struktur yang subordinasi. Melainkan hanya kordinasi. “Kordinasi tidak sama dengan subordinasi. Panglima TNI juga tidak berada di bawah Menhan. Tapi tetap di bawah Presiden. Hanya kordinasinya saja dengan Menhan, atau sudah ada Menko (Menteri Kordinator),” kata Jimly kepada Republika.co.id, Ahad (2/1).

Jimly mengusulkan, agar kordinasi Polri membelah lagi dua peran antara fungsi penegakan hukum (gakkum), dan keamanan di dalam negeri. Dalam hal gakkum, menurut Jimly, Polri semestinya berkordinasi dengan Kementerian Hukum (Kemenhukham). Sedangkan dalam fungsi keamanan, Polri berkordinasi dengan Dewan Keamanan Nasional (DKN).

Akan tetapi, perlu bagi pemerintah untuk perumusan utuh soal defenisi DKN untuk dapat mencakup soal-soal pertahanan, dan keamanan. “Semua ini, sudah dikoordinasikan oleh Menko. Maka mestinya tidak usah dibahas lagi, karena alternatif skenarionya sudah ada, tinggal diputuskan,” ujar Jimly.