Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 10 Maret, tercatat jumlah huntara yang sudah rampung di tiga provinsi terdampak sudah mencapai 14.725 unit dari total 18.697 unit yang akan dibangun dengan capaian persentase 78 persen.

Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan huntara terbanyak, terdiri dari sebanyak 12.926 unit sudah rampung dibangun, dari total 16.847 unit yang akan dibangun atau mencapai progres 76 persen.

Sementara di Sumut sebanyak 969 unit sudah rampung dibangun, dari total 1.020 yang akan dibangun atau mencapai progres 95 persen.

Kemudian di Sumbar dari total 830 unit yang akan dibangun, telah seluruhnya rampung dibangun atau mencapai progres 100 persen.

Seraya meningkatkan okupansi huntara, Satgas PRR juga sudah bertahap membangun hunian tetap (huntap). Data Satuan Tugas PRR Pascabencana Sumatera 9 Maret, merinci ada 1.463 unit yang sedang dalam progres pembangunan dari 36.669 unit yang akan dibangun, dan ada enam unit yang selesai dibangun.

Gelontorkan DTH

Selain mempercepat pembangunan huntara unruk menurunkan pengungsi di tenda, Satgas PRR juga menggelontorkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana yang tidak memilih tinggal di huntara.

Besaran bantuan DTH yang dikucurkan adalah Rp600.000 per bulan untuk jangka waktu tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total dana sebesar Rp1,8 juta.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 12.771 penerima di tiga provinsi.

Adapun rincianmya di Aceh terdiri dari 6.846 penerima, kemudian di Sumut 4.162 penerima dan di Sumbar 1.763 penerima.

Strategi percepatan pembangunan huntara, huntap dan penyaluran DTH berdampak siginifikan pada penurunan jumlah pengungsi di tenda. Data Satgas PRR 9 Maret, menunjukkan penurunan jumlah pengungsi di tenda yang signifikan di tiga provinsi.

Dari semula 2.300 kepala keluarga (KK) pada 8 Maret, berkurang menjadi 1.872 KK atau berkurang 428 KK pada 9 Maret. Angka ini setara dengan 5.963 jiwa pengungsi di tenda.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Amran menegaskan pihaknya akan terus menurunkan jumlah pengungsi di tenda sebelum Idulfitri 2026.

Tahapan skema rehabilitasi dan rekontruksi untuk menurunkan jumlah pengungusi akan terus dilakukan, mulai dari meningkatkan okupansi huntara, penyaluran DTH dan pembersihan lumpur.

“(Pengungsi di tenda) akan terus berkurang hingga Idulfitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara. Sehingga kita tidak melihat lagi pengungsi di tenda,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Upaya tersebut ditempuh melalui percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) serta penyaluran berbagai bantuan sosial lainya seperti dana tunggu hunian (DTH).

“Apapun kita berusaha kemarin rapat supaya sebelum lebaran target kita tidak ada lagi pengungsi di tenda,” ujar Tito saat meninjau huntara di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, dalam agenda penyerahan bantuan kepada korban bencana alam hidrometeorologi, Jumat (6/3/2026).

Tito menjelaskan pemerintah terus mendorong percepatan pemindahan para pengungsi dari tenda menuju huntara atau skema bantuan DTH.

Ia menyebut jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini terus berkurang secara signifikan.

“Yang masih ada di tenda itu ada di Aceh dan Sumut. Terutama di Tapteng dan Tapsel. Sementara di Aceh ada di beberapa daerah dan di Sumbar nol. Semua tidak ada lagi yang ada di tenda. Semua di huntara atau dana tunggu hunian,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda saat ini berkisar sekitar 6.000 orang. Angka tersebut menurun dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran 11.000 orang.

“Dari minggu lalu 11.000-an, sekarang sudah 6.000-an. Target kita sebelum Idul Fitri mereka sudah masuk ke huntara atau menggunakan dana tunggu hunian,” kata Tito.

Percepat Pembangunan Huntara

Selain mempercepat pembangunan hunian sementara, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik bagi para penyintas selama masa transisi. Dalam waktu dekat, kebutuhan makan pengungsi masih akan ditanggung oleh BNPB sebelum skema bantuan sosial dari Kementerian Sosial berjalan penuh.

“Untuk masalah makanannya nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk atau jadup dari Kementerian Sosial,” jelasnya.

Sejumlah Model Huntara

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga meninjau langsung sejumlah model hunian sementara yang dibangun berbagai pihak.

Ia menjelaskan, huntara yang tersedia memiliki karakteristik berbeda, mulai dari yang dibangun oleh BNPB, Danantara, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga hunian hasil kerja sama masyarakat dan organisasi relawan

“Di BNPB misalnya tidak ada ranjang, tapi kelebihannya dapur dan toiletnya sendiri. Sementara yang dibangun oleh Danantara dan Kementerian PU ada ranjang dan kipas angin, tetapi dapur dan kamar mandinya komunal,” ujar Tito.

Dalam kunjungan ke Pidie Jaya, Tito juga didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Aceh Fadlullah, dan Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA.

Dalam peninjauan tersebut, Tito bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah mengecek sejumlah fasilitas yang tersedia di huntara, serta berdialog dengan para pengungsi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Tito menjelaskan bahwa huntara yang dibangun di Pidie Jaya terbagi menjadi empat jenis.

“Di antaranya huntara yang dibangun oleh BPI Danantara, huntara yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta huntara yang didirikan secara gotong royong oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan relawan. Dari empat tipe bangunan huntara tersebut,” ungkap Tito, terdapat perbedaan karakteristik fasilitas di dalamnya.

“Misalnya di BNPB di sana dia tidak ada ranjang tapi kelebihan dia dapurnya, ada toiletnya sendiri. Kemudian di Danantara hampir sama seperti PU, tempat tidurnya ada ranjangnya, ada kipasnya lebih dingin, lebih nyaman, tapi dapurnya dan toilet, kamar mandi bersama-sama, komunal,” ungkap Tito.

Meskipun terdapat perbedaan fasilitas, lanjut ia mengatakan, pemerintah memastikan para pengungsi tetap memperoleh hunian yang layak dan nyaman.

Ia menegaskan, pemerintah terus mengebut proses pemindahan pengungsi yang masih berada di tenda ke huntara maupun ke tempat tinggal yang lebih layak melalui skema dana tunggu hunian (DTH) sebelum Idulfitri 1447 Hijriah.

Berdasarkan data yang dikantonginya, dari tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera, baru Provinsi Sumatera Barat yang jumlah pengungsi di tendanya mencapai nol.

“Nah ini target kami dengan BNPB kemarin semua akan di huntara dan untuk masalah makanannya nanti, 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB. Setelah itu akan menggunakan uang lauk pauk, jadup istilahnya dari Kementerian Sosial,” tandas Tito.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.

Tito menjelaskan, pengelolaan pengungsi dapat dilakukan dengan memaksimalkan huntara yang sudah tersedia, termasuk memindahkan pengungsi dari tenda ke titik lain yang masih memiliki kapasitas huntara.

“Yang di tenda ini bisa dimasukkan ke tempat titik lain yang huntaranya kelebihan. Saya lihat triknya seperti itu,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait pembahasan percepatan penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah pengungsi yang masih tinggal di tenda.

Sementara pengungsi yang menempati fasilitas lain seperti gedung pemerintah atau meunasah (bangunan khas di gampong Aceh) dapat ditangani pada tahap berikutnya.

“Kalau yang di tenda memang harapan dari masyarakat, dari kepala daerah, yang di tenda ini yang jadi prioritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa wilayah masih membutuhkan tambahan pembangunan huntara karena jumlah pengungsi yang cukup besar.

” Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Aceh Tamiang yang dinilai masih membutuhkan tambahan huntara untuk menampung pengungsi. Tamiang ini cukup banyak jumlahnya. Dan kemudian huntaranya kurang memang,” tambahnya.

Pemetaan Yang Lebih Jelas

Selain itu, Tito juga meminta pemetaan yang lebih jelas terkait pembangunan huntara dari berbagai sumber pendanaan.

Hal tersebut penting agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai jumlah huntara yang telah dibangun maupun yang masih menjadi target pembangunan.

Menurutnya, data tersebut diperlukan sebagai bahan laporan pemerintah kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

“Jadi kita biar tahu juga berapa yang dibuat oleh BNPB, berapa yang dibuat oleh Danantara, dan berapa yang dibuat oleh Kementerian PU. Nanti pada saat kita melaporkan kepada Pak Presiden, karena setiap dua bulan sesuai Keppres melaporkan ke Pak Presiden,” tandasnya.

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mengungkapkan progres terkini pemulihan pascabencana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Februari 2026, jumlah pengungsi di tiga provinsi turun signifikan dari semula 2.108.582 menjadi 11.250 orang.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Adapun jumlah pengungsi tersebut dengan rincian 10.400 pengungsi di Provinsi Aceh, serta 850 pengungsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, Alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntara,” ujar Tito.

Ada Lima Desa di Dua Provinsi 

Dalam rapat itu, ia melaporkan bahwa ada lima desa di dua provinsi yang perlu ditata ulang akibat terdampak bencana. Desa tersebut yakni 3 desa di Provinsi Aceh dan 2 Desa di Provinsi Sumut. Sedangkan di Sumatera Barat (Sumbar) tidak ada desa yang perlu ditata ulang.

Kemudian Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal. Di samping itu, 3 kabupaten/kota kondisinya mendekati normal. Sedangkan 11 kabupaten/kota masih membutuhkan atensi khusus

Tito menjelaskan, indikator normalitas suatu daerah ditentukan oleh beberapa variabel. Di antaranya pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, sosial, dan indikator dasar lain meliputi SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, TPA-TPST, Bank Sampah, serta normalisasi sungai.

“Sebelumnya ada satu lagi yaitu masalah persawahan dan perkebunan yang juga terdampak serta tambak, perikanan,” imbuhnya.

Apresiaai Jajaran K/L

Dalam forum itu, ia mengapresiasi jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (Pemda) yang telah bekerja sama dalam mendorong pemulihan pascabencana.

Ia memastikan, saat ini perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana menunjukkan progres positif, terutama pada aspek akses jalan yang telah berfungsi sepenuhnya, aliran listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, hingga SPBU yang telah beroperasi normal.

“Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum [optimal sepenuhnya]. Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan,” tandas Tito.

Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Dusun Kareung, Desa Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Jumat (20/2/2026).

Tito menyampaikan bahwa pemerintah tidak ingin ada warga yang terus tinggal di tenda dalam waktu lama.

Ia menekankan hunian sementara (huntara) harus segera dibangun agar masyarakat bisa tinggal lebih nyaman sembari menunggu hunian tetap (huntap).

“Saya ingin agar secepat mungkin dibangunkan hunian sementara yang layak, jangan lagi [tinggal] di tenda karena di tenda itu enggak nyaman,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masyarakat yang berada di permukiman rawan banjir dan masuk kategori daerah berisiko tinggi akan direlokasi ke wilayah yang lebih aman. Menurutnya, relokasi merupakan langkah paling aman untuk mencegah korban terdampak kembali jika bencana serupa terjadi.

“Relokasi itu artinya [masyarakat yang sebelumnya berada di] ‘daerah merah’ karena itu dipindahkan semua. Kalau pindahkan semua ya semua harus mendapatkan hunian tetap,” tegasnya.

Skema Pembangunan Rumah

Tito juga memaparkan skema pembangunan rumah pascarelokasi. Bagi warga yang memilih membangun di atas tanah masing-masing, proses pembangunan akan dikoordinasikan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sementara jika dibangun dalam bentuk kompleks terpadu, akan melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyampaikan data warga agar pembagian tugas antarinstansi bisa dilakukan tanpa hambatan.

Selain hunian, pemerintah juga akan mengusulkan pembangunan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, sekolah, dan infrastruktur dasar di lokasi baru. Seluruh fasilitas tersebut dirancang agar terintegrasi dan lebih aman dari ancaman banjir.

Pada kesempatan itu, Tito turut menyerahkan bantuan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut mencakup perlengkapan ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan Al-Qur’an dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada pula ribuan pakaian dan perlengkapan lainnya bagi anak-anak maupun orang dewasa.

“Kami datang ke sini juga membawa sekadar oleh-oleh bantuan yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, adik-adik semua di sini ya,” katanya.

Tito merinci berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, total pembangunan Huntara di tiga provinsi tersebut mencapai 17.499 unit, dengan 4.263 unit di antaranya telah rampung atau setara 24 persen dari total rencana.

“Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan Huntara terbesar. Dari 15.934 unit yang direncanakan, hingga akhir Januari 2026 telah 3.248 unit Huntara selesai dibangun, atau sekitar 20 persen. Pembangunan tersebar di sejumlah kabupaten/kota terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” ujar Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (31/01/2026).

Sementara itu, kata Tito, Sumatera Utara mencatat progres 539 unit selesai dari total 947 unit yang direncanakan, atau sekitar 57 persen.

Adapun Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi secara persentase, dengan 476 unit Huntara selesai dari 618 unit rencana pembangunan, atau setara 77 persen.

Kasatgas Tito mengatakan perbedaan capaian antarprovinsi dipengaruhi oleh skala kebutuhan, kesiapan lahan, serta akses logistik di wilayah terdampak.

Meski demikian, lanjut dikatakan diaz pemerintah memastikan percepatan pembangunan terus dilakukan secara merata.

“Percepatan pembangunan Huntara dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, serta mitra non-pemerintah dan lembaga filantropi,” ucap Tito.

Kunci untuk Pembangunan 

Dia mengatakan sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar kelayakan hunian sementara.

Selain pembangunan fisik Huntara, kata Tito, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi.

“Sebagai pelengkap upaya pemulihan, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi keluarga terdampak yang belum menempati Huntara maupun hunian tetap. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga untuk periode tiga bulan,” ujar dia.

Hingga akhir Januari 2026, dikatakan dia, 5.448 kepala keluarga telah menerima Dana Tunggu Hunian dari total 18.043 keluarga yang terdata di tiga provinsi terdampak, atau sekitar 30 persen.

“Di Provinsi Aceh, dari 9.474 keluarga penerima, sebanyak 2.310 keluarga telah menerima DTH. Di Sumatera Utara, 1.666 keluarga telah menerima bantuan dari total 6.565 keluarga terdata,” ucap Tito.

Sementara itu, Tito mengatakan penyaluran DTH di Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi, dengan 1.472 keluarga telah menerima bantuan dari total 2.004 keluarga, atau mencapai 73 persen.

Penyaluran DTH dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dia menegaskan komitmen untuk terus mempercepat pembangunan Huntara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat berakhirnya masa pengungsian, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjadi fondasi awal menuju pembangunan hunian tetap yang aman dan berkelanjutan,” tandas dia.

Penurunan jumlah pengungsi tersebut seiring dengan penyaluran berbagai bantuan, seperti Dana Tunggu Hunian (DTH), serta selesainya pembangunan sejumlah hunian sementara (huntara) di daerah terdampak.

Angka pengurangan jumlah pengungsi bervariasi di masing-masing daerah. Di Provinsi Sumbar, misalnya, pada 24 Januari 2026 tercatat sebanyak 10.854 pengungsi, kemudian berkurang menjadi 9.040 pengungsi per 27 Januari 2026.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, jumlah pengungsi yang semula tercatat 91.703 orang per 24 Januari 2026, menurun menjadi 91.663 orang pada 27 Januari 2026.

Adapun di Sumut, jumlah pengungsi pada 25 Januari 2026 tercatat sebanyak 11.300 orang, kemudian berkurang menjadi 11.085 orang per 27 Januari 2026.

“Sekarang ini untuk pengungsi ini ada penurunan dari beberapa waktu ke waktu terus berkurang. Dan kami harapkan semua pengungsi nanti tidak berada lagi di dalam pengungsian,” ujar Amran saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Lebih lanjut, Amran juga menjelaskan progres pembangunan huntara di masing-masing provinsi. Huntara merupakan fasilitas yang disediakan bagi pengungsi yang rumahnya rusak berat atau hilang. Di Provinsi Aceh, huntara yang telah selesai dibangun sebanyak 3.248 unit.

Sementara itu, masyarakat yang telah menerima bantuan DTH tercatat sebanyak 2.559 kepala keluarga (KK) dari total penerima 9.766 KK.

Selain itu, pembangunan huntara di Sumut yang telah selesai sebanyak 557 unit. Adapun masyarakat yang telah menerima DTH sebanyak 1.688 KK dari total penerima 6.550 KK.

Sementara di Sumbar, huntara yang telah selesai dibangun sebanyak 476 unit, dengan jumlah masyarakat yang telah menerima DTH sebanyak 1.685 KK dari total penerima 2.004 KK.

Di sisi lain, Amran juga memaparkan kondisi fasilitas kesehatan yang terdampak bencana. Secara keseluruhan, terdapat 280 fasilitas kesehatan terdampak di tiga provinsi, dengan rincian 141 unit di Aceh, 67 unit di Sumut, dan 72 unit di Sumbar.

Ia menegaskan bahwa mayoritas fasilitas kesehatan tersebut tetap memberikan layanan kepada masyarakat. Hanya dua puskesmas di Aceh yang pelayanannya dialihkan ke luar gedung sebagai langkah darurat.

Dalam hal infrastruktur, Amran menyebutkan bahwa jalan dan jembatan nasional di ketiga provinsi telah berfungsi 100 persen. Sementara itu, jalan dan jembatan daerah masih dalam tahap penyelesaian, dengan progres yang bervariasi di setiap provinsi.

“Di Provinsi Aceh, jalan dan jembatan nasional sudah berfungsi secara total 100 persen. Kemudian jalan dan jembatan daerah sudah berfungsi jalan sebesar 90,68 persen,” jelasnya.

Tito menjelaskan Huntara merupakan bagian dari upaya strategis percepatan pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak.

Tito mengapresiasi langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung TNI serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara.

Menurutnya, keberadaan huntara sangat penting sebagai solusi sementara untuk mengurangi jumlah pengungsi di tenda pengungsian.

“Karena huntara memang ditunggu, salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang [rumahnya] rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujar Tito saat konferensi pers peresmian huntara di Kabupaten Agam, Sumbar, Sabtu (24/1/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga. Untuk rumah rusak ringan diberikan bantuan stimulan sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp30 juta, sedangkan rumah rusak berat atau hilang akan disiapkan hunian tetap (huntap).

PSambil menunggu huntap, warga dapat menempati huntara atau memilih tinggal di rumah keluarga maupun menyewa rumah dan akan diberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB.

Ia juga menambahkan, pendataan dan validasi korban bencana telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumbar, Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh.

Setelah proses validasi rampung, Tito mendorong bantuan segera dicairkan agar mempercepat pemulihan.

“Jadi kalau sudah validasi segera dibayarkan [bantuan dananya], supaya [warga di] pengungsian jauh berkurang. Dan kemudian, di luar itu tadi Bapak Bupati Agam menyampaikan, nah ini yang saya kejar-kejar, saya sudah zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Kuncinya adalah data,” ucap Tito.

Selain itu, ia menyampaikan Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp15 ribu per orang per hari.

Penentuan penerima bantuan tersebut diserahkan kepada bupati dan wali kota sesuai kondisi masyarakat di daerah masing-masing.

“[Tadi] ada yang mungkin rumahnya rusak ringan, tapi sawahnya habis. Maka ini diberikan uang stimulan 5 juta rupiah, sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian,” jelas Tito.

Guna memulihkan ekonomi, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian di tiga provinsi terdampak.

Selain itu, masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pascabencana dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan sosial secara reguler dalam kurun waktu yang ditentukan oleh kepala daerah.

Untuk kelancaran program-program tersebut, Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah (Pemda).

Ia meminta agar bupati dan wali kota tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, tetapi mengirimkan data secara bertahap kepada gubernur untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

“Nanti [data tersebut] kita akan sampaikan kepada Menteri Sosial. Menteri Sosial akan segera mengeksekusi anggaran tadi untuk perabotan,” tegasnya.

Tito menegaskan, dirinya akan mengumumkan daerah yang belum menyerahkan data hingga batas waktu yang ditentukan untuk mendorong akuntabilitas dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

“Karena ini butuh kecepatan, Pak Mensos juga menunggu data dari kita,” tandasnya.

Sebagai informasi, peresmian huntara di Agam turut dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.

Hal itu disampaikan Kepala Negara saat meninjau langsung posko pengungsian korban banjir bandang di SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Agam, Sumbar, Kamis (18/12/2025).

Berdasarkan pantauan melalui siaran YouTube Setpres, Presiden Prabowo didampingi sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Mulai dari Mensesneg Prasetyo Hadi, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya bapak-bapak dan Ibu semua tidak perlu tinggal di tenda,” kata Prabowo seperti disaksikan dari Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (18/12/2025).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menjanjikan perumahan sementara kepada warga di sana yang kini sudah mulai dibangun.

Setelahnya, ia juga berjanji akan membangun hunian tetap bagi para korban.

Menurutnya, hunian tetap yang menjanjikan itu juga pantas dan cukup baik untuk penduduk di sana.

“Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya, perumahan tetap juga lumayan besar ya 70 m2,” ucapnya.

Prabowo menyebut pemerintah takkan tinggal diam. Ia mengatakan seluruh pihak kini bekerja keras mengatasi masalah ini.

Prabowo tengah mengunjungi lokasi terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Ia tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kab. Padang Pariaman sekitar Pukul 18.30 WIB.

Pada hari ini, Prabowo dijadwalkan akan berkunjung ke tiga kabupaten yang terdampak bencana. Yakni Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar.