Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mengoptimalkan penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Gowa.

Darmawangsyah mengatakan, sejumlah program yang telah direncanakan akan segera dipacu pelaksanaannya. Upaya ini menjadi penting mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi Gowa yang masih minus dan realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 19,5 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus segera ditangani agar kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah dapat kembali berjalan optimal.

Meski demikian, ia optimistis situasi tersebut bisa diperbaiki melalui kolaborasi dan sinergi seluruh pihak.

“Saya yakin insya Allah dengan kolaborasi kita bersama, di akhir tahun yang dari minus itu akan menjadi plus,” ujar Darmawangsyah.

Ia mengaku telah menjalin komunikasi dengan DPRD Gowa dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar.

Program RPJMD Tetap Berlanjut

Terkait keberlanjutan program yang telah dijanjikan sebelumnya, Darmawangsyah menegaskan tidak ada perubahan substansial.

Program-program tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia menilai, program yang telah ditawarkan kepada masyarakat harus menjadi komitmen pemerintah daerah untuk dituntaskan sesuai perencanaan.

Karena itu, Pemkab Gowa akan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan tersebut.

Selain mempercepat program pembangunan, Darmawangsyah menekankan pentingnya mengaktifkan kembali berbagai kegiatan pemerintahan untuk menormalkan aktivitas kedinasan dan memperbaiki pengelolaan anggaran.

Ia mengakui, penyesuaian dan efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah sektor.

Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi semangat jajaran pemerintah dalam menjalankan tugas.

Darmawangsyah pun mengajak seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Gowa untuk tetap optimistis dan meningkatkan kinerja, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. []

Langkah ini dilakukan setelah Sitti Husniah Talenrang diberhentikan dari jabatannya.

Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Jadi malam hari ini kita telah melaksanakan rapat paripurna, kemudian usul bupati definitif. Ini tentu kita lakukan sebagai respons DPRD Kabupaten Gowa atas instruksi dan penyampaian Bapak Menteri Dalam Negeri,” kata Hasrul, Jumat (16/10).

DPRD Gowa menargetkan usulan penetapan Darmawangsa sebagai bupati definitif dapat dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (19/10).

“Iya, jadi semoga hari Senin bisa kita kirim,” ujarnya.

Hasrul menjelaskan, saat ini DPRD memusatkan perhatian pada penyelesaian proses penetapan Darmawangsa. Langkah tersebut dinilai penting agar Kabupaten Gowa segera memiliki bupati definitif.

Sementara itu, pembahasan mengenai calon wakil bupati belum menjadi agenda utama.

DPRD akan membicarakan pengisian jabatan tersebut bersama partai-partai pengusung setelah Darmawangsa resmi dilantik sebagai bupati definitif.

“Untuk calon wakil, kita belum bicarakan. Jadi fokus kami bagaimana Pak Bupati bisa segera dilantik sebagai bupati definitif. Setelah definitif, baru kita bicarakan dengan teman-teman partai pengusung,” ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengatakan lembaganya akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat keputusan (SK) pemberhentian Husniah Talenrang sekaligus penunjukan Darmawangsa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa.

SK tersebut telah diterima DPRD Gowa dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, DPRD akan menentukan tahapan yang perlu ditempuh, termasuk menggelar rapat paripurna terkait pengesahan dan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif.

“Setelah kami menerima, tentu akan kami tindak lanjuti dan bawa ke rapat pimpinan. Dalam rapat itu, kami akan membahas tahapan yang akan dilakukan secara kelembagaan, terutama pelaksanaan paripurna pengesahan dan pengangkatan Wakil Bupati Gowa sebagai bupati definitif,” kata Hasrul, Jumat (16/10/2026).

Menurut Hasrul, terbitnya SK tersebut sekaligus memperjelas status kepemimpinan di Kabupaten Gowa setelah sebelumnya beredar keraguan di tengah masyarakat mengenai kabar pemberhentian Husniah Talenrang.

Ia menjelaskan, pemberhentian Husniah berlaku mulai 14 Oktober 2026. Pada tanggal yang sama, Darmawangsa Muin mulai menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Gowa.

“Kalau melihat SK, Ibu Bupati diberhentikan dengan tidak hormat. SK itu mulai berlaku pada 14 Oktober kemarin,” ujarnya.

Dalam keputusan yang sama, Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Penerbitan SK tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan hak uji pendapat DPRD Kabupaten Gowa.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, membenarkan terbitnya keputusan tersebut.

Ia mengatakan, SK pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dan penunjukan Darmawangsyah Muin sebagai Plt Bupati Gowa telah ditandatangani pada Rabu (14/10/2026).

“SK pemberhentian HT dan SK Plt bupati DM. SK-nya tertanggal hari ini,” kata Hasrul.

Meski telah mengonfirmasi penerbitan keputusan itu, Hasrul belum menyampaikan nomor SK pemberhentian maupun dokumen penunjukan Plt Bupati Gowa.

Ia menyebutkan, pihak DPRD Gowa berencana mengambil dokumen fisik kedua SK tersebut di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis (15/10/2026).

“Insya Allah besok fisiknya kita ambil di Pemprov,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji pendapat DPRD Gowa melalui perkara Nomor 1 P/UP/2026. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis (1/10/2026).

Dalam amar putusannya, MA menyatakan permohonan tersebut dikabulkan dan objek permohonan dinyatakan berdasarkan hukum.

Terbitnya SK dari Mendagri menjadi tindak lanjut administratif atas putusan MA tersebut, dengan Darmawangsyah Muin ditunjuk untuk menjalankan tugas kepala daerah sebagai Plt Bupati Gowa.

Merujuk pada data perkara MA Nomor 1P/UP/2026 yang diajukan pada 21 Agustus dan diputus pada 1 Oktober, majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan tersebut.

Kuasa Hukum DPRD Gowa, Khairil Jalil, menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan segera diambil dengan merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014.

Ia menyebut putusan MA tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

“Putusan ini bersifat final, sehingga DPRD akan menjalankan tahapan hukum berikutnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” kata Khairil.

Menanggapi putusan tersebut, Kuasa Hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, membenarkan bahwa pihaknya telah mengantongi salinan putusan dari MA.

Namun, pihak bupati memberi sinyal akan melakukan perlawanan atas proses pemakzulan tersebut.

“Iya, tapi ada yang akan kami bongkar dalam proses kabulnya putusan itu,” tegas Adhi.

Sebelum bermuara di MA, usulan pemberhentian ini berangkat dari kesepakatan seluruh elemen di DPRD Gowa.

Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Dian Purnamasari, mengungkapkan bahwa keputusan membawa perkara ini ke MA disepakati setelah Pansus Hak Angket menyelesaikan tugasnya.

“Secara kelembagaan kami menyetujui semuanya. Fraksi-fraksi semua menyetujui. Tujuh fraksi menyetujui secara bulat, semuanya,” jelas Dian.

Dian menambahkan, seluruh legislator yang berjumlah 45 orang menyepakati usulan pemakzulan tersebut tanpa terkecuali.

“Kami semuanya ada 45 anggota DPRD menandatangani persetujuan untuk pemakzulan. Dari partai kami, Gerindra, menyatakan pemakzulan bupati,” ungkapnya.

Setelah putusan MA dikeluarkan, pimpinan DPRD Gowa kini tinggal meneruskan berkas tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. []