Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, mengatakan lembaganya akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tindak lanjut surat keputusan (SK) pemberhentian Husniah Talenrang sekaligus penunjukan Darmawangsa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa.

SK tersebut telah diterima DPRD Gowa dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, DPRD akan menentukan tahapan yang perlu ditempuh, termasuk menggelar rapat paripurna terkait pengesahan dan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati definitif.

“Setelah kami menerima, tentu akan kami tindak lanjuti dan bawa ke rapat pimpinan. Dalam rapat itu, kami akan membahas tahapan yang akan dilakukan secara kelembagaan, terutama pelaksanaan paripurna pengesahan dan pengangkatan Wakil Bupati Gowa sebagai bupati definitif,” kata Hasrul, Jumat (16/10/2026).

Menurut Hasrul, terbitnya SK tersebut sekaligus memperjelas status kepemimpinan di Kabupaten Gowa setelah sebelumnya beredar keraguan di tengah masyarakat mengenai kabar pemberhentian Husniah Talenrang.

Ia menjelaskan, pemberhentian Husniah berlaku mulai 14 Oktober 2026. Pada tanggal yang sama, Darmawangsa Muin mulai menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Gowa.

“Kalau melihat SK, Ibu Bupati diberhentikan dengan tidak hormat. SK itu mulai berlaku pada 14 Oktober kemarin,” ujarnya.

Ia enggan memperpanjang polemik dan memilih kembali ke kehidupan pribadinya.

“Tidak ada (upaya tindakan atas putusan itu). Lebih fokus ke keluarga,” ungkap Sitti Husniah, Kamis (15/10).

Keputusan Kemendagri ini merupakan muara dari proses pemakzulan oleh DPRD Kabupaten Gowa yang sebelumnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Langkah politik tersebut didasari oleh temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gowa mengenai tiga dugaan pelanggaran utama.

Pelanggaran pertama berhembus dari isu perselingkuhan Sitti Husniah dengan mantan konsultan politiknya, Muhammad Basri, pada Maret 2026.

Gelombang unjuk rasa warga mendorong DPRD membentuk Pansus tiga bulan berselang, yang bahkan turut meminta keterangan dari suami Sitti Husniah.

Masalah tak berhenti di situ. Pansus juga mendalami dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025 bernilai sekitar Rp16 miliar, serta dugaan penyalahgunaan wewenang akibat pencabutan beasiswa S3 milik seorang mahasiswi.

Rangkaian persoalan hukum Sitti Husniah kian panjang setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkannya sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Untuk mengisi kekosongan pemerintahan setelah pencopotan Sitti Husniah, Kemendagri menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, untuk bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa. []

Merujuk pada data perkara MA Nomor 1P/UP/2026 yang diajukan pada 21 Agustus dan diputus pada 1 Oktober, majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan tersebut.

Kuasa Hukum DPRD Gowa, Khairil Jalil, menegaskan bahwa langkah selanjutnya akan segera diambil dengan merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014.

Ia menyebut putusan MA tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

“Putusan ini bersifat final, sehingga DPRD akan menjalankan tahapan hukum berikutnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” kata Khairil.

Menanggapi putusan tersebut, Kuasa Hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, membenarkan bahwa pihaknya telah mengantongi salinan putusan dari MA.

Namun, pihak bupati memberi sinyal akan melakukan perlawanan atas proses pemakzulan tersebut.

“Iya, tapi ada yang akan kami bongkar dalam proses kabulnya putusan itu,” tegas Adhi.

Sebelum bermuara di MA, usulan pemberhentian ini berangkat dari kesepakatan seluruh elemen di DPRD Gowa.

Anggota DPRD Gowa dari Fraksi Gerindra, Dian Purnamasari, mengungkapkan bahwa keputusan membawa perkara ini ke MA disepakati setelah Pansus Hak Angket menyelesaikan tugasnya.

“Secara kelembagaan kami menyetujui semuanya. Fraksi-fraksi semua menyetujui. Tujuh fraksi menyetujui secara bulat, semuanya,” jelas Dian.

Dian menambahkan, seluruh legislator yang berjumlah 45 orang menyepakati usulan pemakzulan tersebut tanpa terkecuali.

“Kami semuanya ada 45 anggota DPRD menandatangani persetujuan untuk pemakzulan. Dari partai kami, Gerindra, menyatakan pemakzulan bupati,” ungkapnya.

Setelah putusan MA dikeluarkan, pimpinan DPRD Gowa kini tinggal meneruskan berkas tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. []