Jakarta menempati urutan ke-18 dari 25 ibu kota negara yang disurvei. Posisi Jakarta turun empat peringkat dibandingkan tahun lalu.

“(Harga-harga barang di) Santiago di Chile terlihat meningkat 15,4 persen saat posisinya bertahan di urutan ke-22, sedangkan harga-harga di Jakarta naik 9 persen saat posisi mereka turun empat peringkat,” tulis laporan yang diunggah di situs resmi Julius Baer.

Dari 20 jenis barang dan jasa yang disurvei, harga pakaian pria di Jakarta menjadi yang paling mahal di dunia. Sementara itu, harga tas tangan perempuan di Jakarta menjadi termahal kedua di dunia.

Predikat kota termahal di dunia 2025 dipegang oleh Singapura. Singapura mempertahankan gelar itu sejak 2023.

Posisi lima besar lainnya ditempati London, Hong Kong, Monaco, dan Zurich.

Julis Baer menerbitkan laporan serupa setiap tahun. Mereka menyurvei harga barang masyarakat kelas atas di 25 ibu kota negara di dunia.

Ada 20 barang dan jasa yang disurvei setiap tahunnya. Beberapa di antaranya harga perhiasan, sampanye, jam tangan, layanan kesehatan, hingga hotel mewah.

Berikut daftar kota termahal di dunia 2025:

1. Singapura

2. London

3. Hong Kong

4. Monaco

5. Zurich

6. Shanghai

7. Dubai

8. New York

9. Paris

10. Milan

11. Bangkok

12. Taipei

13. Miami

14. Sydney

15. Barcelona

16. Sao Paulo

17. Tokyo

18. Jakarta

19. Frankfurt

20. Mumbai

21. Mexico City

22. Santiago de Chile

23. Manila

24. Vancouver

25. Johannesburg

Melansir Visual Capitalist, Kamis, 2 Mei 2024, data Hurun Global Rich List 2024 mengungkapkan 20 kota teratas dengan jumlah miliarder terbanyak di 2024.

New York masih menempati urutan pertama dengan jumlah miliarder sebanyak 119. Beijing yang sebelumnya menempati jumlah miliarder terbanyak 2023, justru turun menjadi peringkat keempat. London dan Mumbai berhasil menyalip Beijing.

Nyatanya semua kota di Tiongkok yang masuk daftar 20 besar telah kehilangan militernya sejak 2023 hingga 2024. Oleh karena itu, Tiongkok kehilangan tempat di peringkat tersebut dengan Hangzhou mengalami penurunan terbesar (-5).

Walaupun Tiongkok mengalami penurunan, tetapi kota-kota di Asia lainnya mengalami kenaikan. Seoul mengalami kenaikan peringkat di 20 besar pada tahun 2024. Selain itu, Jakarta juga menempati urutan ke 17 dengan jumlah miliarder sebanyak 37 orang.

Tidak hanya itu, kota-kota di India juga mengalami kenaikan terbesar yakni New Delhi (+^) dan Mumbai (+3).

Dalam tingkat negara, Tiongkok dan AS bergabung untuk membentuk setengah dari kota-kota 20 besar itu. Kedua negara ini merupakan rumah untuk setengah dari 3.200 miliarder di dunia.

Perubahan status ibu kota Jakarta juga sudah dibantah oleh pihak-pihak terkait. Parlemen hingga pemerintah pun telah memberikan penjelasannya dalam beberapa hari terakhir.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi menegaskan bahwa status DKI di Jakarta tidak hilang, selama belum ada Keputusan Presiden (Keppres).

“Jadi ya masih (DKI Jakarta), selama Keppresnya belum terbit,” ucap Baidowi kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (10/3/2024).

Staf Khusus Presiden Dini Purwono juga menegaskan bahwa bahwa status Jakarta masih tetap menjadi Ibu Kota Indonesia sampai saat ini. Menurutnya, dari Undang-Undang IKN ada ketentuan peralihan yang membuat status Jakarta belum berubah.

“Jadi ada ketentuan peralihan dalam Undang-Undang IKN, yaitu pasal 39,” kata Dini.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang IKN DKI Jakarta tetap menjadi sebagai Ibu Kota sampai ada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

“Kapan persisnya Keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan presiden,” terangnya.

“Intinya Nusantara secara hukum baru akan menjadi ibu kota Negara pada saat Keppres diterbitkan,” sambungnya.

Menurut Dini, penerbitan Keppres tidak perlu menunggu RUU selesainya pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ia juga menjelaskan tidak ada kekosongan hukum yang terjadi jika Keppres Diterbitkan sebelum RUU DKJ disahkan.

“Aturan terkait hal tersebut diatur dalam Pasal 41 UU IKN. Bahwa sejak ditetapkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” terangnya.

“Jadi hanya pasal-pasal tertentu saja dalam UU DKI Jakarta yang dicabut, bukan keseluruhan UU-nya,” tuturnya.

Adapun pihak pemerintah akan mengatur penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ, tidak memiliki jarak waktu yang tidak terlalu jauh.

Di sisi lain DPR juga akan melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), usai mendapatkan Surat Presiden (Surpres) yang dibacakan Ketua DPR RI Puan Maharani di Rapat Paripurna.

“Sebelum memasuki rapat paripurna kami sampaikan bahwa pimpinan telah menerima surat dari Presiden RI tentang penyampaian penugasan wakil pemerintah untuk membahas rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta untuk dibahas bersama DPR RI,” kata Puan di Gedung Parlemen Senayan pada Senin (6/2/2024) lalu.

“Selanjutnya, surat presiden tersebut akan diproses sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku,” katanya.

Eranasional.com – Jakarta kelak bukan lagi menjadi ibu kota republik ini. Tapi Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria memastikan Jakarta tetap nyaman dihuni.

“Sekali pun tidak menjadi ibu kota kami meyakini Jakarta masih akan menjadi tempat yang baik, nyaman, aman,” kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Riza menyatakan komitmennya untuk terus mempercantik Jakarta sekaligus memastikan integrasi transportasi di DKI.

Tak hanya itu, pihaknya juga akan terus melakukan penanganan banjir.

“Kami akan terus mempercantik, memperindah dan memastikan moda transportasinya semakin baik, semakin terintegrasi. Kami akan terus atasi pengendalian banjir dan Jakarta akan menjadi kota yang membanggakan,” imbuh dia.

Rencana pemindahan IKN semakin dimatangkan pemerintah termasuk desain dan nama ibu kota negara baru yang bernama Nusantara.

Sementara itu, dari Gedung DPR RI di Senayan, DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan III tahun 2021-2022.

“Apakah RUU IKN disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” tanya ketua DPR, Puan Maharani yang dijawab “setuju” oleh pada anggora dewan di Gedung Parlemen.

Sebelum disetujui menjadi undang-undang, rapat paripurna DPR mendengarkan pendapat akhir Presiden RI yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Suharso menyampaikan pemerintah mengucapkan terimakasih atas dukungan dan komitmen DPR RI dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi terbaik dalam penyusunan dan pembahasan RUU IKN.

Eranasional.com – Pemerintah membuka peluang investasi untuk Ibu Kota baru kepada semua investor sesuai dengan bentuk klaster yang akan ditawarkan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (26/2).

Lebih lanjut, Menteri PPN menyampaikan bahwa harapannya bangsa-bangsa di dunia dapat menunjukkan kebolehannya untuk bersaing dengan negara lain misalnya sektor transportasi publik.

“Mungkin ada yang menyediakan air bersih, ada yang menyediakan listrik yang hemat, murah dan ramah lingkungan dan seterusnya. Jadi kita akan buka seluas-luasnya, seperti itu,” ujar Kepala Bappenas.

Jika ada kekhawatiran banyak investor dari berbagai negara akan mengubah hal yang prinsipil di Ibu Kota baru, Menteri PPN mengaku tidak ada masalah sepanjang mau mengikuti masterplan yang ada dengan dibuka penawaran klaster misalnya pendidikan, daerah wisata maupun tempat belanja.

Untuk masterplan, Menteri PPN menyampaikan target dijadwalkan selesai pada semester pertama tahun 2020.

“Kemudian dari 466 triliun itu kira-kira sekitar 90 triliunan dari APBN, sisanya 120-an itu swasta murni, kemudian sisanya adalah KPBU. Dan ini angka ini kan bisa berubah, kita tidak mem-package seperti itu, siapa tahu ada yang bagian KPBU itu ingin diambil oleh swasta murni, silakan,” ujarnya.

Kepala Bappenas menegaskan memang ada pekerjaan-pekerjaan atau istilahnya gubahan massa bangunan-bangunan yang sedemikian rupa didedikasikan untuk kepentingan publik misalnya dan tentu berbeda kalau itu tidak bisa men-generate cashflow.

Kalau tidak menghasilkan sesuatu, menurut Menteri PPN, tentu tidak menarik buat para investor sehingga harus ada men-generate atau menghasilkan sesuatu dan nilai internal rate of return (IRR)-nya masuk akal, selain juga harus melihat kemampuan daya beli para penduduk yang akan tinggal di ibu kota itu.

Soal one stop service, Pemerintah menginginkan ke depan ini adalah sebuah pemerintahan khusus yang dilakukan penyelenggaraan pemerintahannya oleh sebuah otorita, namanya otorita ibu kota baru. “Dia diberikan kewenangan seluas-luasnya di luar 6 kewenangan yang mutlak dimiliki oleh pemerintah pusat,” tambahnya.

Setelah groundbreaking pada akhir tahun atau awal tahun 2021, menurut Menteri PPN, selanjutnya adalah pembangunan sampai kemudian nanti kalau semuanya berjalan dengan baik, pada semester pertama tahun 2024 sudah dinyatakan ibu kota negara itu berfungsi menjalankan fungsinya.

Kerja Futuristik

Pada bagian lain keterangannya, Menteri PPN menyampaikan bahwa cara kerja yang baru antara lain seperti yang didemonstrasikan di kantor Bappenas terkait dengan flexy works.

“Jadi sekarang di kantor Bappenas misalnya, dengan sekitar 2 ribuan lebih setiap hari saya bisa lihat aktivitasnya mereka, ribuan aktivitas.

Dan kemudian ada berapa tasking/tugas-tugas yang diselesaikan, kemudian ada berapa keputusan yang diambil,” katanya. Lebih lanjut, Kepala Bappenas menjelaskan bahwa para pegawai bisa bekerja di mana saja dan sepanjang penugasan itu jelas.

“Itu salah satu bentuk pekerjaan-pekerjaan ke depan yang saya kira itu hal yang sudah lumrah di berbagai negara,” imbuhnya. Bentuk Undang-Undang IKN, menurut Kepala Bappenas, bukan omnibus law namun seperti undang-undang biasa kira-kira sekitar 30-an pasal.

“Mengatur mengenai soal luasnya, mengenai di mana letaknya, delineasinya, batas-batasnya, kemudian siapa yang mengurus, bentuk pemerintahannya seperti apa, dan seterusnya,” imbuhnya.

Terkait Kepala Otorita, Menteri PPN menyampaikan kalau kriterianya itu setingkat menteri. “Jadi bukan pakai istilah badan tetapi kepala otorita ibu kota negara,” pungkas Menteri PPN. (Red)