Ibukota – Eranasional.com

OIKN Ajak Publik Tetap Optimistis Setelah Putusan MK soal Ibu Kota Negara

Aditya — Sat, 16 May 2026 05:52:24 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Otorita Ibu Kota Nusantara menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan meski Mahkamah Konstitusi menyatakan status ibu kota negara secara hukum masih berada di Jakarta. Otorita IKN memastikan putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghentikan tahapan pembangunan Nusantara yang saat ini terus berlangsung sesuai rencana pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Pantouw, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Menurut Troy, Otorita IKN menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia. Ia menegaskan pembangunan Nusantara tetap menjadi agenda strategis nasional yang dijalankan berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saat ini, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Troy dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, pembangunan berbagai infrastruktur dasar di Nusantara masih berlangsung, mulai dari kawasan pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, hingga pengembangan ekosistem bisnis dan investasi. Menurut OIKN, progres pembangunan IKN sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif dan konsisten.

Pembangunan Nusantara sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mulai dijalankan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah sebelumnya menetapkan wilayah di Kalimantan Timur tersebut sebagai calon ibu kota baru Indonesia untuk menggantikan Jakarta.

Pemindahan ibu kota dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk pemerataan pembangunan nasional, pengurangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, serta upaya menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

Meski demikian, dalam putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa secara hukum status ibu kota negara masih berada di Jakarta sampai diterbitkannya keputusan presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menolak permohonan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa Nusantara memang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara secara legal dan politik, namun pelaksanaan pemindahan secara resmi masih menunggu keputusan presiden.

“Maka, ibu kota tetap berkedudukan di Jakarta,” ujar Adies Kadir saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Soal Keppres Pemindahan Ibu Kota Belum Terbit, Presiden Minta Jangan Anggap Mudah

Angie — Mon, 12 Aug 2024 03:03:02 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal belum terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyebut bahwa proses pemindahan ibu kota negara jangan disamakan dengan pemindahan rumah.

“Pindah rumah saja kan kita itu, aduh ribetnya, ini pindah ibu kota. Jangan menggampangkan,” kata Presiden di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin, 12 Agustus 2024.

Presiden mengatakan penerbitan keppres pemindahan ibu kota tergantung kesiapan di lapangan. Dalam hal ini, progres pembangunan di IKN.

“Nanti kita lihat karena itu menyangkut bukan administrasi saja bukan masalah keppresnya atau perpresnya tetapi proses di lapangan juga harus kita lihat, kesiapan di lapangan harus dilihat,” ucap Presiden.

Sebelumnya, Presiden mengatakan bahwa keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, namun bisa juga saat pemerintahan selanjutnya.

“Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan,” kata Presiden pada awal Juli 2024.

Presiden menegaskan bahwa dia tidak ingin memaksakan sesuatu jika memang belum siap. Untuk itu, ia akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

“Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat,” pungkas Presiden.

DPR Tegaskan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota RI Sampai Terbit Keppres

Angie — Thu, 07 Mar 2024 02:27:14 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi meluruskan isu yang beredar mengenai status DKI Jakarta, menyusul pernyataan dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas.
Andi mengatakan bahwa status DKI yang diatur dalam UU 29/2007 itu sejak 15 Februari tidak lagi berlaku karena ketentuan Pasal 41 UU IKN.

Namun, Achmad menegaskan dalam Pasal 41 UU IKN ditegaskan bahwa status DKI di Jakarta hilang jika ada Keputusan Presiden atau Keppres yang mencabut statusnya, meski batas waktunya ditetapkan paling lama harus ada 2 tahun setelah UU IKN ditetapkan.

“Jadi ya masih (DKI Jakarta), selama Keppresnya belum terbit,” ucap Baidowi kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (7/3/2024).

Jika ditelaah lebih lanjut, dalam Pasal 41 ayat 1 UU IKN memang disebutkan, sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 UU 29/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kemudian, ayat 2 pasal itu disebutkan pula bahwa paling lama dua tahun sejak UU IKN diundangkan, UU 29/2007 diubah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. UU IKN ditetapkan pada 15 Februari 2022. Namun, UU IKN masih mengatur ketentuan peralihan.

Pasal 39 menegaskan kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.

Hingga saat ini, belum ada Keppres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk menetapkan pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke IKN. Karena itu, Baidowi menekankan Jakarta saat ini tak kehilangan status DKI, dan menjadi kota tanpa status.

“Maka, ibu kota masih di Jakarta,” kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa Awiek itu.

Sejalan dengan UU IKN ini, Baleg akan mulai membahas rancangan undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pekan depan. Rapat Paripurna DPR yang digelar kemarin pun telah menyetujui RUU dibahas di Baleg.

“Insya Allah pekan depan dibahas itu (RUU DKJ),” kata pria yang akrab disapa Awiek itu dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (6/3/2024).

Jokowi kunjungi IKN, Pastikan Pembangunan Fisik Pertengahan 2020

Iman Riyanto — Tue, 17 Dec 2019 17:07:57 +0000

Jokowi pada saat kunjungan progress IKN di Balikpapan. (Dok)

Balikpapan [Eranasional.com] Setelah resmi diumumkan Ibukota Negara di bumi etam pertengahan Agustus 2019 lalu, oleh Presiden Joko widodo, pun melakukan lawatan ke Kalimantan Timur.

Selain meresmikan Tol seksi 2,3 dan 4 di Gerbang Utama Km 38 Kec.Samboja ,Kab. Kutai Katanegara, untuk pertama kalinya Jokowi meninjau langsung lokasi IKN Penajam Paser Utara yang berada di areal PT.ITCHI kelurahan Pemaluan, Kec.Sepaku. tepat pukul 16.47 Wita.

“Saya apresiasi memuji jalan cor semen 20 km dan tanah agregat bercampur krikil 7 km tanah menuju IKN yang melewati 4 desa dan 1 kelurahan di Kec. Sepaku tersebut karena bakal memudahkan aksesbilitas jalan.” Katanya di Kelurahan Pemaluan ,Kab. PPU (17/12/2019).

Jokowi tidak sendiri namun memboyong serta 6 Mentri Kabinet Indonesia Maju, Antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tito Karnavian , Mentri KLHK Siti Nurbaya Bakar, Mentri BUMN Erick Thohir, Mentri ATR/BPN Sofyan Jalil, dan Mentri PUPR Basuki Hadimuljono ,Kepala Bappenas/Menteri PPN Suharso Monoarfa.

Usai meninjau langsung lokasi IKN di PPU Presiden Jokowi mengungkapkan, nantinya total perluasan kawasan IKN 256.143 ha dan didalam luasan tersebut terbagi dari kawasan inti pusat Pemerintahan 5.600 ha, yang merupakan areal Kementrian dan lembaga serta kawasan Markas TNI/Polri, serta Kawasan didalam area seluas kurang lebih 56.000 ha yang merupakan kawasan Pemukiman Non ASN dan Universitas serta science. dengan total 66.000 ha.

“Presiden juga menegaskan pertengahan 2020 pembangunan infrastruktur IKN dilaksanakan.”

Bahkan menurut Presiden RUU IKN januari 2020 masih di bahas di DPR komisi V yang bakal memuluskan pembangunan pusat pemerintahan baru.

Jokowi pun menginap di salah satu hotel di bilangan jalan Jenderal Sudirman , karena Rabu (18/12/2019) pukul 07.00 wita Pagi rencananya akan meresmikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar pada pagi hari. Usai meresmikan TPA Manggar, Presiden Jokowi langsung bertolak ke Kalimantan Utara, untuk agenda kunjungan kerja kedua di Kalimantan.

(Red).

Presiden Jokowi Sedang Meninjau Bukit Soeharto di Kalimantan Timur

Redaksi Era — Tue, 07 May 2019 22:06:30 +0000

Presiden Jokowi Sedang Meninjau Bukit Soeharto di Kalimantan Timur

Eranasional.com – Mengawali peninjauannya ke sejumlah lokasi alternatif calon pengganti ibu kota negara Republik Indonesia (RI), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan mengunjungi Bukit Soeharto, yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (7/5/2019).

Selama peninjauan berlangsung, Presiden dan rombongan yang tiba di lokasi pukul 14.00 WITA mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain.

Kepada wartawan Jokowi mengatakan, bahwa visi besar pemindahan ibu kota ini sudah dimulai sejak era Bung Karno presiden pertama. Kemudian era presiden berikutnya juga ada visi untuk memindahkan ibu kota.

“Intinya kita akan ingin melihat visi ke depan kita seperti apa dan yang paling penting Indonesia sebagai negara besar kita ingin memiliki juga pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, (dan) jasa. Ya ini, kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju,” kata Presiden.

Diakuinya ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini distudi, salah satunya adalah di Kalimantan Timur, yaitu di Bukit Soeharto.

“Di sini semuanya saya melihat sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Ada airport-nya, Samarinda ada airport, sehingga tidak perlu membuat airport lagi. Pelabuhan juga sudah ada. Artinya itu akan banyak menghemat biaya,” kata Presiden.

Namun Presiden Jokowi mengingatkan, kajian itu tidak hanya urusan infrastruktur, sosiologisnya, kemudian kajian sosial politiknya seperti apa, ini yang perlu dipertajam. Selain itu, juga urusan lingkungan dan misalnya kebutuhan air seperti apa, apakah jauh dari sisi kebencanaan, entah banjir, entah yang namanya gempa bumi. “Saya kira di sini enggak ada,” ujarnya.

Saat ditanya wartawan apakah berarti sudah ada deal, Presiden Jokowi menegaskan semuanya masih dikalkulasi, masih dihitung. Tetapi secara khusus Presiden menilai,bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di Kaltim ini sangat mendukung, terutama tadi airport, jalan tol yang nanti tahun ini Insya Allah sudah jadi.

Presiden Jokowi menegaskan, bahwa ada tiga lokasi alternatif pemindahan lokasi ibukota RI dari Jakarta. Salah satunya adalah Bukit Soeharto itu. Sedang dua tempat lainnya juga akan ditinjaunya.

Menurut Presiden, setelah kunjungan dirinya dan sejumlah menteri, nantinya akan ada tim ke lapangan lagi untuk melakukan kajian lebih detil lagi.

“Ini harus sangat terencana, sangat matang, sehingga saat memutuskan itu betul-betul kondisinya betul-betul benar, gitu lho,” tegas Presiden.

Demikian juga sisi anggarannya, menurut Presiden juga ada kajian untuk keuangannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan agar tidak membebani APBN.

Selama peninjauan berlangsung, Presiden Jokowi juga mendengarkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain. (drn/bbc)