Menurut laporan pada Selasa waktu setempat, Saif al-Islam diyakini menjadi korban penembakan di wilayah Zintan, kota pegunungan yang selama bertahun-tahun menjadi tempat tinggalnya setelah dibebaskan dari penjara. Namun hingga kini, kronologi pasti dan motif pembunuhan masih belum dijelaskan secara resmi oleh otoritas Libya.

Kabar kematian pria berusia 53 tahun itu juga dibenarkan oleh Abdullah Othman, penasihat politik Saif al-Islam. Meski demikian, pihak keluarga belum mengeluarkan pernyataan resmi, sementara aparat keamanan Libya masih bungkam.

Menanggapi kabar tersebut, Khaled al-Mishri, mantan ketua Dewan Negara Tinggi Libya yang berbasis di Tripoli dan diakui secara internasional, mendesak dilakukannya penyelidikan mendesak, independen, dan transparan. Dalam unggahan di media sosial, al-Mishri menekankan bahwa pembunuhan tokoh sebesar Saif al-Islam berpotensi memicu ketegangan politik baru di negara yang masih rapuh pascaperang saudara.

Libya hingga kini masih terpecah antara berbagai faksi bersenjata dan pemerintahan yang bersaing, meski upaya rekonsiliasi nasional terus diupayakan melalui mediasi PBB.

Saif al-Islam Qadafi tidak pernah memegang jabatan resmi pemerintahan, namun sejak awal 2000-an ia dipandang sebagai pewaris politik de facto Muammar Qadafi. Berbeda dengan ayahnya yang dikenal keras dan konfrontatif, Saif al-Islam tampil sebagai wajah moderat dan reformis rezim Libya.

Ia memainkan peran penting dalam memperbaiki hubungan Libya dengan negara-negara Barat, termasuk negosiasi pencabutan sanksi internasional dan pembukaan investasi asing. Latar belakang pendidikannya di Eropa turut memperkuat citranya sebagai simbol perubahan di tubuh pemerintahan Libya saat itu.

Pada 2008, Saif al-Islam meraih gelar doktor (PhD) dari London School of Economics (LSE). Disertasinya membahas peran masyarakat sipil dalam reformasi tata kelola global, meski kemudian karya akademiknya itu sempat menuai kontroversi.

Citra reformis Saif al-Islam runtuh saat pemberontakan rakyat Libya tahun 2011, bagian dari gelombang Musim Semi Arab. Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional dan wawancara dengan media internasional seperti Reuters, ia menyampaikan pernyataan keras yang dianggap sebagai ancaman terbuka terhadap demonstran.

“Kita berperang di sini di Libya, dan kita mati di sini di Libya,” ujarnya kala itu.

Ia juga memperingatkan akan terjadinya “sungai darah” jika perlawanan terhadap rezim ayahnya terus berlanjut.

Pernyataan tersebut menjadikannya simbol kekerasan rezim Qadafi di mata komunitas internasional.

Setelah Tripoli jatuh ke tangan pasukan oposisi, Saif al-Islam ditangkap pada November 2011 saat mencoba melarikan diri ke Niger. Ia kemudian dipenjara oleh kelompok bersenjata di Zintan.

Pada 2015, pengadilan di Tripoli menjatuhkan hukuman mati secara in absentia terhadapnya atas tuduhan kejahatan perang. Ia juga masuk dalam daftar buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun pada 2017, ia dibebaskan berdasarkan undang-undang amnesti umum, sebuah keputusan yang menuai kritik keras dari organisasi HAM internasional.

Sejak dibebaskan, Saif al-Islam diketahui hidup berpindah-pindah dan bersembunyi di Zintan, menghindari potensi pembalasan dan upaya pembunuhan. Menurut analis Libya Mustafa Fetouri, Saif al-Islam tetap menjaga komunikasi terbatas dengan pendukungnya di dalam dan luar negeri sejak 2016.

Meski jarang muncul di publik, namanya beberapa kali mencuat sebagai calon potensial dalam pemilu Libya, memicu perdebatan tajam tentang masa depan politik negara tersebut.

Kematian Saif al-Islam Qadafi jika dikonfirmasi sepenuhnya oleh otoritas negara berpotensi menjadi titik balik penting dalam dinamika politik Libya. Bagi sebagian pendukung keluarga Qadafi, ia adalah simbol stabilitas masa lalu. Namun bagi lawan-lawannya, ia tetap figur yang dikaitkan dengan represi dan kekerasan.

Hingga kini, komunitas internasional masih menunggu klarifikasi resmi dari pemerintah Libya mengenai penyebab, pelaku, dan motif di balik insiden tersebut.

Dilansir dari situs resmi ICC, ternyata tidak ada Netanyahu yang diminta untuk ditangkap. beberapa nama seperti Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant, Komandan Hamas Yahya Sinwar, Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh, Panglima saya militer Brigade Al Qassam Diab Ibrahim Al Masri juga diminta untuk ditangkap.

Selain terkait konflik antara Israel dan Hamas, sebelumnya ICC juga telah mengeluarkan permohonan penangkapan untuk beberapa petinggi negara.

Deretan nama yang mendapat surat perintah penangkapan ICC:

Vladimir Putin
ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Maret 2023. Pengadilan menuding Putin mendeportasi ratusan anak Ukraina ke Rusia secara ilegal.

Omar Al Bashir
Mantan Presiden Sudan Omar Al Bashir juga menjadi buronan ICC. Surat penangkapan dirilis pada Maret 2009.

Saat itu, ICC menuding Al Bashir melakukan kejahatan kemanusiaan mencakup pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa hingga pemerkosaan.

Muammar Gaddafi
ICC mengelurkan surat penangkapan pada Gaddafi pada tahun 2011. Namun, ICC menutup kasus tersebut selatah Gaddafi meninggal pada Oktober 2011.

William Ruto
Presiden Kenya, William Ruto menjadi buronan ICC sejak surat penangkapan dikeluarkan pada Maret 2011.

Ruto saat itu dituding melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup pembunuhan, pemindahan paksa, persekusi hingga kekerasan pasca-pemilu pada 2007-2008.

Kasus Ruto dihentikan pada 2 April 2016.

Laurent Gbagbo
Eks Presiden Pantai Gading, Laurent Gbagbo diburu ICC sejak November 2011.

ICC menuduh Gbagbo melakukan sejumlah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kasus Gbagbo disidangkan pada 28 Januari 2016. Kini kasus sudah ditutup

DEN HAAG, Eranasional.com – Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin, Jumat (17/3) waktu setempat. Hal itu terkait tuduhan kejahatan perang mendeportasi anak-anak Ukraina secara tidak sah.

ICC yang bermarkas di Den Haag, Belanda, juga mengeluarkan surat penangkapan untuk Maria Lvova-Belova, komisaris kepresidenan Rusia untuk hak-hak anak, atas tuduhan serupa.

Surat perintah tersebut, dikeluarkan setelah permohonan oleh jaksa ICC Karim Khan terkait dugaan kejahatan perang deportasi anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina ke Federasi Rusia sejak invasi.

Presiden ICC Piotr Hofmanski mengatakan pelaksanaan surat perintah itu tergantung pada kerja sama internasional.

Respon Rusia

Menanggapi itu, Rusia memastikan surat perintah penangkapan Vladimir Putin itu batal. Sebab Kremlin bukan anggota ICC.

“Rusia, seperti sejumlah negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini dan dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan ini batal,” kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan, dikutip dari AFP, Sabtu (18/3).

Hal yang sama juga disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Ia menyebut keputusan ICC tidak berarti bagi Rusia.

“Rusia bukan pihak Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya,” katanya di Telegram.

“Rusia tidak bekerja sama dengan badan ini dan kemungkinan ‘resep’ untuk penangkapan yang datang dari pengadilan internasional akan batal secara hukum sejauh yang kami ketahui,” kata Zakharova.