Peneliti ICW, Yassar Aulia, mengatakan pihaknya menemukan bahwa laporan periodik tahun 2025 milik Presiden Prabowo dan sedikitnya 38 anggota kabinet belum tersedia di situs publikasi LHKPN meski tenggat waktu pelaporan telah terlampaui lebih dari 30 hari.

“Kami menemukan laporan periode 2025 milik Presiden dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih belum tercantum dalam publikasi e-LHKPN KPK. Padahal keterbukaan informasi semacam ini penting untuk menjaga transparansi penyelenggara negara,” kata Yassar saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Menurut data ICW, pejabat yang belum tercantum laporannya terdiri atas Presiden Prabowo Subianto, 16 menteri, 20 wakil menteri, serta dua kepala badan di lingkungan pemerintahan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan pejabat negara terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan.

Yassar menjelaskan, terdapat dua kemungkinan terkait belum munculnya laporan tersebut di laman publik KPK. Pertama, pejabat terkait memang belum menyampaikan laporan LHKPN periode 2025. Kedua, laporan sudah disampaikan tetapi masih berada dalam proses verifikasi internal sehingga belum dipublikasikan oleh KPK.

“Bisa jadi memang belum dilaporkan, atau sudah dilaporkan namun masih dalam proses verifikasi dan perbaikan administrasi di internal KPK. Persoalannya, publik tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai kondisi tersebut,” ujarnya.

ICW menilai LHKPN bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting dalam agenda pemberantasan korupsi. Melalui laporan kekayaan, masyarakat dapat memantau perubahan aset pejabat negara secara berkala dan mendeteksi potensi peningkatan harta yang tidak wajar.

]]> https://eranasional.com/101379/icw-kritik-ketiadaan-lhkpn-presiden-dan-sejumlah-menteri-kabinet-merah-putih/feed 0 Aditya https://eranasional.com/80993/icw-desak-kejagung-jelaskan-perkara-yang-jerat-tom-lembong https://eranasional.com/80993/icw-desak-kejagung-jelaskan-perkara-yang-jerat-tom-lembong#respond Sun, 03 Nov 2024 10:09:02 +0000 https://eranasional.com/80993/icw-desak-kejagung-jelaskan-perkara-yang-jerat-tom-lembong Jakarta, ERANASIONAL.COM – Peneliti ICW Diky Anandya meminta agar Kejagung menjelaskan secara detail perkara ini. Termasuk penerapan pasal dengan konstruksi perkara hingga kemungkinan pihak lain yang terlibat. Agar, penanganan perkara ini tidak dianggap politisasi.

Diky berujar, kebijakan impor gula di Kementerian Perdagangan tak hanya dilakukan saat Tom Lembong menjabat sebagai menteri. Oleh karenanya, pihak lain yang diduga terlibat perlu diusut.

“ICW mendesak agar penyidik juga melakukan pengembangan kasus, khususnya untuk menemukan aktor-aktor lain yang diduga terlibat,” ujar Diky kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

“Sebab, jika dicermati lebih lanjut, kebijakan impor gula kristal mentah tidak hanya dilakukan sepanjang tahun 2015–2016, tapi juga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Selain itu, Diky juga meminta Kejagung turut mengusut potensi keterlibatan kementerian lain dalam kebijakan tersebut.

Hal ini dilihat mulai dari pelemahan KPK hingga indeks persepsi korupsi (IPK).

“Upaya pemberantasan korupsi di era Presiden Joko Widodo bukannya meningkat, bukannya membaik, sebagaimana yang selalu kita harapkan, kita selalu desak untuk bisa terjadi. Tapi justru yang terjadi adalah penurunan dan juga upaya pelemahan,” kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Seira Tamara, dalam jumpa pers, Jumat (18/10/2024).

Dia menyebutkan, hal ini terlihat dari indeks persepsi korupsi yang tidak menunjukkan adanya langkah perbaikan. Ditambah, adanya pelemahan KPK dengan merevisi Undang-undang KPK.

“Sehingga dari melihat hal ini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa janji atas pemberantasan korupsi yang lebih baik oleh presiden Joko Widodo itu tidak terbukti, tidak pernah dilaksanakan secara baik dan serius,” jelas dia.

Karenanya, Seira menilai, perlu kerja keras dari pemerintahan selanjutnya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk memperbaiki pemberantasan korupsi. Namun, jalan mereka dalam mengatasi ini juga tak mudah.

Seira menyebut, susunan kabinet yang akan bertugas dalam pemerintahan Prabowo-Gibran pun sarat akan konflik kepentingan.

“Apalagi juga kita 2 hari ini sudah pemberitaan yang malang melintang semuanya mengenai tokoh-tokoh dan nama-nama terkenal yang sedang dipanggil begitu ya. Dan diisukan akan dilantik menjadi menteri dan wakil menteri dari berbagai kalangan dan sedang melakukan proses penataran selama 2 hari,” papar Seira.

“Kita lihat meskipun presiden baru nanti, yaitu Prabowo juga sempat menyampaikan akan melakukan tindakan tegas terhadap pemberantasan korupsi akan mengejar koruptor sampai di mana pun mereka berada. Tapi sekali lagi, kita bisa lihat bahwa janji ya, janji saja,” sambung dia.

Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor B/733/RT.01/09/2024 pada 25 September 2024. Dalam surat tersebut, disebutkan para anggota dewan tidak lagi mendapatkan rumah dinas atau fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Menanggapi kebijakan tersebut, ICW menilai bahwa tunjangan tersebut pemborosan anggaran.

Menurut ICW, angka pemborosannya mencapai Rp 1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam kurun lima tahun ke depan.

Angka itu didapat dari selisih angka tunjangan yang didapatkan Anggota DPR selama 5 tahun dengan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki Rumah Jabatan dengan menggunakan mekanisme pengadaan.

Perhitungan ICW untuk perbaikan Rumah Jabatan itu menggunakan perhitungan anggaran DPR periode 2019-2024.

Tunjangan diperkirakan akan menghabiskan anggaran hingga lebih dari 2 triliun. Sementara bila melakukan pengadaan, berkisar di bawah Rp 400 miliar.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan ICW terkait pengadaan DPR 2019-2024, terdapat 27 paket pengadaan dengan total kontrak senilai Rp 374,53 miliar.

Dua paket di antaranya dilakukan pada tahun 2024 untuk pemeliharaan mekanikal elektrikal dan plumbing dengan total kontrak sebesar Rp 35,8 miliar.

Sementara, dalam penghitungan tambahan tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang berkisar sekitar Rp 50–70 juta per bulan, total menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,74 triliun hingga Rp 2,43 triliun.

“ICW memandang bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk pemborosan uang negara dan tidak berpihak pada kepentingan publik,” kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW Seira Tamara dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (11/10/2024).

“Apabila ketentuan ini diteruskan, maka ada pemborosan anggaran sekitar Rp 1,36 triliun hingga Rp 2,06 triliun dalam jangka waktu lima tahun ke depan,” jelas dia.

Menurutnya, kebijakan itu diambil tanpa pertimbangan dan perhitungan yang matang. Sehingga, pemberian tunjangan perumahan justru hanya untuk memperkaya anggota DPR alih-alih membawa kebermanfaatan.

Aduan dapat disampaikan melalui icw.or.id/pungli.

Lewat  kanal itu, ICW mengajak masyarakat, baik yang mengalami atau menjadi korban kecurangan ataupun mengetahuinya, untuk bersama-sama melawan kecurangan PPDB. ICW menjamin keamanan data pelapor sehingga publik tak perlu ragu untuk mengungkap kecurangan PPDB.

ICW menilai, pemerintah baik pusat maupun daerah tak kunjung mengatasi masalah ini. “ICW mendesak pemerintah untuk lebih bersikap proaktif sebelum persoalan PPDB meledak sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” tulis situs resmi mereka, dikutip dari Tempo.co, Senin (17/6/2024).

Pemerintah, kata ICW, wajib memberikan layanan, kemudahan, dan jaminan atas penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi. Namun, akses warga justru dibatasi karena PPDB.

“ICW mendorong agar KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk dapat menetapkan kembali Eddy Hiariej sebagai tersangka. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2016,” kata Peneliti ICW Diky Anandya dalam keterangannya, Rabu (31/1/2024).

“Ketentuan tersebut jelas mengatakan bahwa sah atau tidaknya penetapan tersangka tidak menggugurkan tindak pidana, dan kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali seseorang sebagai tersangka dengan sedikitnya dua alat bukti baru,” imbuhnya.

Dalam pertimbangannya, hakim mempermasalahkan soal kapan KPK mendapatkan 2 alat bukti yang cukup. Merujuk pada 2 pemeriksaan saksi dan satu upaya penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka pada tanggal 27 November 2023.

ICW menilai pertimbangan Hakim Estiono keliru. Ada dua argumen yang disampaikan Diky.
Pertama, bukti yang dipertimbangkan hakim itu disebut hanya sebagian kecil dari bukti yang sudah dikumpulkan KPK. Dalam perkara ini, KPK disebut telah menemukan sebanyak 80 surat/dokumen, keterangan dari 16 orang saksi termasuk Eddy Hiariej, dan satu orang ahli.

“Artinya, KPK sudah memenuhi setidaknya 2 alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,” ujar Diky.

Kedua, terkait waktu memperoleh bukti. Diky mengacu pada Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 serta Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 maupun Pasal 44 ayat (2) UU KPK. Bahwa berkenaan dengan Bukti Permulaan hanya diatur mengenai ‘jumlah’ serta ‘jenisnya’ semata.

“Baik Putusan MK dan PERMA tersebut tidak mengatur dan tidak membatasi tentang kapan tahapan bukti permulaan harus diperoleh oleh Penyelidik maupun Penyidik untuk menetapkan tersangka. Artinya, meskipun keterangan saksi maupun penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka, hal tersebut patut dipandang sebagai hal yang berkesinambungan dan upaya pro justitia,” paparnya.

Hal itu yang kemudian menjadi pertimbangan ICW mendorong KPK untuk segera menerbitkan kembali sprindik dan menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka lagi.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan dalam laman tersebut masyarakat bisa mencari tahu mulai dari informasi umum, peran dalam produksi undang-undang, hingga riwayat hukum seorang caleg apakah pernah menjadi terpidana korupsi, dan kasus hukum lainnya yang pernah menyeret nama caleg tersebut.

“Bagaimana rekam jejak mereka (caleg) soal regulasi-regulasi bermasalah, apakah mereka patuh atau tidak patuh dengan LHKPN atau mungkin mereka pernah terindikasi terlibat dalam praktik korupsi,” kata Kurnia di Jakarta, Minggu, 26 November 2023.

Sejauh ini, lanjut Kurnia, ICW telah mengumpulkan dan mengunggah data 491 caleg DPR RI dari berbagai partai.

Diakuinya,  ICW memiliki keterbatasan sehingga tidak mungkin memasukkan data riwayat hidup semua caleg DPR RI.

Untuk itu, ICW yang dibantu Koalisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Pidana Kekerasan (KontraS), Greenpeace, dan Narasi menentukan sejumlah klaster. Di antara klaster tersebut adalah caleg yang masih satu keluarga dengan pejabat teras partai politik.

Kurnia menyebutkan, di antara anak pejabat teras partai itu adalah Ravindra Airlangga, anak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang maju di Dapil Jawa Barat V.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) sedikitnya ada 15 eks koruptor jadi caleg DPR RI dan DPD RI. ICW mendorong KPU untuk mengungumkan nama-namanya.

“KPU harus segera mengumumkan status mantan terpidana korupsi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal caleg,” kata ICW melalui siaran persnya, Jumat (25/8/2023).

ICW menilai, KPU masih memberi “karpet merah” kepada koruptor. Seharusnya KPU mengumumkan status hukum mereka yang maju kembali sebagai caleg.

“Jika pada akhirnya para mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), tentu probalitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas akan semakin kecil. Padahal, hasil survei jajak pendapat yang dipublikasikan oleh Litban Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 90 persen responden tidak setuju mantan napi korupsi maju sebagai caleg dalam Pemilu,” kata ICW.

Padahal, ICW menyebutkan, pada Pemilu 2019 lalu, KPU mengumumkan daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan narapidana kasus korupsi. ICW mendesak KPU sekarang mengumumkan status hukum para caleg bermasalah tersebut.

“Berbeda dengan kondisi pada Pemilu 2019, KPU RI saat itu justru sangat progresif mengumumkan daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi. Artinya, langkah KPU RI saat ini jelas sebuah langkah mundur, tidak memiliki komitmen antikorupsi dan semakin menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menegakkan prinsip pelaksanaan pemilu yang terbuka dan akuntabel sebagaimana disinggung padal Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” tegas ICW.

Pada rilisnya, Jumat (25/8), ICW melampirkan 12 nama bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Dan, Sabtu (26/8), ICW menambahkan tiga nama lagi.

JAKARTA, Eranasional – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada intervensi terkait pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2023-2027. Hal tersebut diungkap Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam konferensi pers di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Jumat (7/1/2023).

“Presiden harus memastikan bahwa pemilihan pimpinan KPK periode 2023-2027 berjalan imparsial tanpa adanya intervensi kekuasaan,” ujar Agus.

Adapun masa jabatan pimpinan KPK periode 2019-2023 akan berakhir pada Desember tahun ini. Agus juga meminta agar pemilihan pimpinan KPK bisa melibatkan partisipasi publik, mulai dari proses pemilihan panitia seleksi hingga dalam tahap fit proper test.

Partisipasi publik tersebut dinilai penting mengingat dalam pemilihan pimpinan KPK periode ini dinilai tak melihat rekam jejak pelanggaran yang dilakukan.

Karena menurut ICW, pemilihan pimpinan KPK yang tak maksimal tersebut berdampak pada penindakan kasus korupsi. ICW mencatat, hampir setiap tahun penindakan kasus korupsi mendapat rapor merah.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, pemberian rapor merah tersebut bukan tanpa alasan. Sepanjang periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, kasus korupsi semakin meningkat.

“Hal tersebut terlihat dari indikator bahwa adanya tren kasus korupsi yang semakin meningkat dan pola korupsi yang digunakan cenderung berbeda, namun penindakannya malah menurun setiap tahun,” kata dia.

Wana menyampaikan, terdapat sejumlah modus korupsi yang dominan dan baru, di antaranya modus penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, penggelapan, mark up, suap, hingga manipulasi saham atau memanfaatkan pasar modal.

Selanjutnya, dia mengatakan, ada beberapa sektor yang rawan korupsi. ICW menilai, beberapa sektor yang menjadi pemenuhan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pangan akan terus digerogoti.

“Selain empat hal itu, sektor dana desa diproyeksikan ke depan akan tetap menjadi sektor yang paling banyak dikorupsi seiring dengan peningkatan anggaran yang semakin besar,” ucap Wana. **

JAKARTA, Eranasional.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Kejaksaan Agung memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate terkait dugaan korupsi proyek pembangunan ribuan Base Transceiver Station (BTS) 4G.

Proyek Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo ini diduga mengakibatkan kerugian hingga 1 triliun rupiah.

Koordinator ICW, Agus Sunaryanto meminta Kejagung lebih aktif menggali informasi termasuk dari sejumlah saksi yang tepat.

“Kejaksaan Agung harus lebih aktif dalam melakukan penggalian informasi, termasuk dengan memanggil saksi yang relevan untuk dimintakan keterangan, termasuk Menkominfo,” kata Agus, Minggu (27/11/2022).

Agus menuturkan, meski dalam proyek ini BAKTI menjadi pengguna anggaran, namun badan tersebut merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kominfo dalam proyek pengadaan BTS.

Tindakan BAKTI dinilai tidak terlepas dari tanggung jawab Johnny sebagai menteri. Hal ini merujuk pada berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 129/PMK.05/2020.

“Kami juga mendorong Kejagung segera menetapkan para pelaku dalam dugaan korupsi ini sebagai tersangka. Sebab, kasus ini sudah masuk tahap penyidikan,” lanjut Agus.

Selain itu, ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merilis dugaan kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi atas proyek BTS 4G tahap pertama ini.

Hal ini akan menjadi catatan, karena pelaksanaan proyek pada tahap I pembangunan BTS sudah terjadi dugaan korupsi dan dugaan pelanggaran lain.

“Tahap duanya harus ada evaluasi menyeluruh, baik dari evaluasi kepada BAKTI, termasuk juga kepada seluruh proses pengadaan barang dan jasanya,” tutur Agus.

ICW meminta Kejagung aktif berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang diduga diselewengkan dan mengakibatkan pembangunan BTS 4G terlambat.

Selain itu, ICW mendesak BAKTI sebagai pengguna anggaran bersikap kooperatif. Mereka harus menyerahkan bukti berita acara serah terima pembangunan tower konstruksi yang dilakukan para subkontraktor.

“Untuk melihat pangkal persoalan dari keterlambatan pembangunan proyek BTS 4G ini,” tutup Agus.

JAKARTA – Wacana penerapan hukuman mati oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin bukanlah opsi solutif dan efektif dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi. Bahkan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana menyebut apa yang disampaikan Burhanuddin hanyalah sebuah jargon politik untuk mempertahankan eksistensinya.

Kurnia beralasan, hal ini disebabkan penegakan hukum yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung belum optimal dan berkualitas. “Entah itu presiden atau pun pimpinan lembaga penegak hukum (misalnya, Ketua KPK atau Jaksa Agung), pengguliran wacana hukuman mati hanya jargon politik,” ujar Kurnia kepada wartawan Kamis 4 November 2021.

Apalagi, lanjut Kurnia, penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung masih memperlihatkan kepada masyarakat keberpihakannya terhadap pemberantasan korupsi. “Padahal, kalau kita berkaca pada kualitas penegakan hukum yang mereka lakukan, hasilnya masih buruk. Jadi, apa yang diutarakan tidak sinkron dengan realita yang terjadi,” lanjutnya.

Dari permasalahan tersebut, ICW pun mempertanyakan apakah hukuman mati adalah jenis pemidanaan yang paling efektif untuk memberikan efek jera kepada koruptor sekaligus menekan angka korupsi di Indonesia pun mempertanyakan, apakah kualitas penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sudah menggambarkan situasi yang ideal untuk memberikan efek jera kepada koruptor.

Ia pun mengatakan, bahwa faktanya hal itu belum terjadi dan masih banyak yang harus diperbaiki. “Khusus untuk Kejaksaan Agung, masyarakat tentu masih ingat bagaimana buruknya kualitas penegakan hukum di Korps Adhiyaksa ketika menangani perkara yang melibatkan oknum internalnya, misalnya, Pinangki Sirna Malasari,” katanya.

Hal ini dibuktikan saat Kejaksaan Agung menuntut Pinangki dengan hukuman yang sangat rendah. Menurutnya, masyarakat dapat mengukur bahwa Jaksa Agung saat ini tidak memiliki komitmen untuk memberantas korupsi.

“Belum lagi jika berbicara tentang lembaga kekuasaan kehakiman. Fenomena diskon untuk hukuman bagi para koruptor masih sering terjadi,” kata dia.

Kurnia mengatakan, bahwa dalam catatan ICW hukuman penjara masih berada pada titik terendah, yakni rata-rata 3 tahun 1 bulan untuk tahun 2020. Sedangkan, pemulihan kerugian keuangan negara juga menjadi problematika klasik yang tak kunjung tuntas. “Bayangkan, kerugian keuangan negara selama tahun 2020 mencapai Rp 56 triliun, akan tetapi uang penggantinya hanya Rp 19 triliun,” lanjut Kurnia.

Persoalan wacana hukuman mati ini pun dikritisi Pakar Hukum Universitas Pelita Harapan, Rizky Karo Karo. Ia mengatakan jika pidana mati dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) masih berlaku (asas legalitas) dengan syarat dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu.

“Jika melihat dari Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU P Tipikor, Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” kata Rizky.

Rizky menyebut bahwa hukuman mati bisa dilakukan pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Menurutnya, tidak semua tindak pidana kasus korupsi dapat didakwakan dengan Pasal 2 ayat (2) UU P Tipikor.

Adapun syarat keadaan tertentu dalam pasal tersebut, lanjutnya, harus diteliti hubungan hukumnya/hubungan sebab akibatnya sehingga dapat dituangkan dalam surat dakwaan JPU dalam perkara a quo secara jelas, cermat dan lengkap. “Jadi, kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan harus dilakukan sesuai prosedur hukum disertai bukti yang cukup (due process of law),” katanya.

Ia mengatakan bahwa tugas dan fungsi Jaksa untuk melakukan penegakan hukum secara tepat menjadi hal yang dinantikan masyarakat, khususnya dalam pengembalian kerugian keuangan negara, dan wajib dilakukan secara independent.

Terkait dengan eksekusi, menurutnya baru bisa dilakukan jika putusan suatu perkara telah berkekuatan hukum tetap (tidak ada upaya hukum dari pihak lawan baik di Pengadilan Tinggi, Kasasi dan/atau Peninjauan Kembali).

Rizky mengatakan bahwa Jaksa Agung, Jampidsus tentu memiliki komitmen dalam penegakan hukum kasus Jiwasraya dan Asabri, baik untuk melindungi korban, menuntut terdakwa, dan berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara. Terkait dengan hukuman mati terhadap dua kasus tersebut, menurutnya sangat bergantung dengan kajian oleh tim Kejaksaan. “Walaupun pidana mati masuk ke dalam dakwaan dengan model dakwaan tertentu (tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiair, kombinasi) suatu perkara, namun Majelis Hakim pemeriksa perkara yang akan menjatuhkan vonis, apakah memang pantas divonis dengan pidana mati atau tidak,” ujarnya.

Sementara Pengamat Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menyebut bahwa hukuman mati selama ini belum terbukti memberikan efek jera bagi para koruptor. Menurutnya, seharusnya dalam penegakan hukum kasus korupsi, fokus utamanya adalah pengembalian kerugian dan lebih baik hukuman seumur hidup.

“Keterkaitan hukuman mati dan efek jera memang belum bisa dibuktikan. Seharusnya memang dalam korupsi, fokus utamanya adalah pengembalian kerugian daripada hukuman mati. Hukuman seumur hidup atau 20 tahun juga cukup,” kata Akbar kepada wartawan.

Ia menyebut bahwa pada proses peradilan pidana memang merupakan bentuk pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM). “Oleh karena itu, penyitaan dan penahanan itu juga diperbolehkan. Jika keberatan sudah disediakan mekanisme praperadilan atau mekanisme keberatan sebagai pihak ketiga,” kata dia.

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mulai mendalami laporan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terhadap dua peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), yakni Egi Primayogha dan Miftah.

Dilansir dari Tempo.co, Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto mengatakan proses penyelidikan baru berjalan untuk membuktikan apakah yang dilaporkan peristiwa pidana atau bukan.

“Kalau ternyata berdasarkan keterangan saksi (korban dan yang memiliki keahlian di bidangnya) dan alat bukti lainnya ternyata pidana, ya kita tingkatkan ke penyidikan,” kata Agus saat dihubungi, Sabtu, 11 September 2021.

Kemarin, Moeldoko telah melaporkan dua peneliti ICW, yakni Egi Primayogha dan Miftah, ke Mabes Polri. Mereka dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik.

“Ya saya, Moeldoko, selaku warga negara yang taat hukum hari ini melaporkan saudara Egi dan saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya,” ujar Moeldoko usai membuat laporan.

Ini merupakan langkah terakhir Moeldoko yang tak terima atas tudingan yang disampaikan oleh ICW terkait tuduhan pemburuan rente dalam peredaran Ivermectin dan ekspor beras antara Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa.

Moeldoko menilai ICW tidak mampu membuktikan tudingan dan tak mau mencabut pernyataannya.

Jakarta- Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko, resmi melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri pada Jumat, (10/9). Yang dilaporkan olehnya adalah dua peneliti ICW, atas dugaan pencemaran nama baik.

“Saya Moeldoko selaku warga negara yang taat hukum, siang hari ini laporkan saudara Egi dan Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya,” kata Moeldoko di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat 10 September 2021.

Sebenarnya, mantan Panglima TNI ini sudah memberikan kesempatan berulang kali kepada terlapor untuk bisa menjelaskan dengan baik dan menunjukkan bukti-bukti, atas tuduhan yang dialamatkan ICW terkait obat COVID-19 yakni Ivermectin.

“Kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut. Tapi sampai saat ini, itikad baik saja tidak dilakukan. Dengan terpaksa, saya selaku warga negara yang punya hak sama dengan yang lain, saya lapor. Ini tanda bukti lapor,” jelasnya.

Maka dari itu, Moeldoko menghormati proses hukum sehingga menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada penyidik Bareskrim.

“Saya datang sendiri sebagai warga negara. Berkaitan persoalan perkara dan teknik, nanti Pak Otto Hasibuan (kuasa hukum Moeldoko) yang jelaskan,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa hukum Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Otto Hasibuan mengatakan kembali melayangkan surat peringatan ketiga dan memberikan kesempatan terakhir bagi peneliti ICW Egi Primayogha, untuk meminta maaf dan mencabut pernyataannya.

Ini buntut pernyataan ICW terkait dugaan keterlibatan Moeldoko dalam pendistribusian obat antiparasit Ivermectin, dan impor beras kerja sama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan PT Noorpay Nusantara.

“Jadi tadi saya kirim surat ke saudara Egi, surat teguran yang ketiga dan yang terakhir. Secara tegas kami menyatakan, kami memberikan waktu 5×24 jam (untuk menjawab). Jadi lima hari supaya dia longgar,” kata Otto pada Jumat, (20/8)

JAKARTA, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas KPK untuk segara mungkin mempolisikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Hal itu dilakukan usai Lili dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran etik berat.

“Dewan pengawas KPK harus Segera melaporkan Lili Pintauli Siregar ke kepolisian,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam diskusi daring bertajuk ‘Putusan Dewas KPK Ciderai Keadilan Publik’, Rabu (1/9/2021).

Dikutip suaracom, Kurnia menjelaskan, setidaknya dengan perbuatan pelanggaran etik yang dilakukan Lili ada dua pasal yang dilanggar dalam Undang-undang KPK.

“Pasal 65 dan Pasal 36 UU KPK yang menyatakan larangan pimpinan KPK melakukan komunikasi dan ada ancaman pidana penjara 5 tahun bukan KPK yang punya kewenangannya tapi kepolisian,” tuturnya.

Menurut Kurnia apapun sanksi yang diberikan baik ringan, sedang maupun berat terhadap kasus pelanggaran etik tersebut, Lili Pintauli sudah dinyatakan terbukti bersalah. Sehingga Lili bisa dikatakan telah melanggar pidana tersebut.

“Jadi secara hukum setiap warga negara mengetahui adanya suatu kejahatan wajib hukumnya melaporkan ke penegak hukum,” tuturnya.

“Apa buktinya? Enggak usah banyak-banyak bawa saja hasil putusan Dewas itu ke kepolisian itu bukti konkret pelanggaran Lili Pintauli,” sambungnya.

Lili Langgar Etik

Sebelumnya dalam sidang etik yang digelar, Ketua Dewas KPK , Tumpak H Panggabean menyatakan Lili terbukti melakukan pelanggaran etik karena terlibat dalam kasus jual beli perkara yang melibatkan eks Penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

Atas perbuatannya itu, Lili hanya dijatuhi hukuman pemotongan gaji selama 12 bulan.

“Menghukum terperiksa (Lili Pintauli Siregar) dengan saksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan,” kata Tumpak dalam sidang putusan kode etik.

Menurut Tumpak, Lili bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa menyalahgunakan pengaruh selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Adapun hal memberatkan terhadap sanski berat yang dijatuhkan kepada Lili, Terperiksa tidak menunjukan penyesalan atas perbuatannya. Kemudian, terperiksa Lili juga selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan tugas KPK.

“Namun terperiksa melakukan sebaliknya,” ucap Tumpak.

Sementara itu, hal meringankan terperiksa Lili mengakui segala perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Hal ini memperhatikan ketentuan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Jakarta- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko berencana melaporkan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha ke kepolisian. Pelaporan itu terkait pernyataan ICW yang menyebut Moeldoko memburu rente di bisnis obat Ivermectin dan ekspor beras.

Moeldoko mengatakan telah memberi kesempatan lewat somasi sebanyak tiga kali. Namun, hingga hari ini Egi maupun ICW tak mencabut pernyataan dan meminta maaf.

“Tidak menunjukkan itikad baiknya untuk mengklarifikasi dengan baik dan meminta maaf. Dengan dasar seperti itu, saya akan melanjutkan untuk melaporkan kepada kepolisian,” kata Moeldoko dalam keterangan resmi secara daring, Selasa (31/8).

Moeldoko menjelaskan selama ini memilih diam jika dituduh oleh berbagai pihak. Akan tetapi, kali ini ia memilih bertindak karena tudingan sudah mengarah ke pembunuhan karakter.

Mantan Panglima TNI itu menyebut pernyataan ICW sebagai cara-cara sembrono. Menurutnya, tudingan-tudingan itu hanya akan merusak jika tidak ditindak secara hukum.

“Membunuh karakter seseorang yang kebenarannya belum jelas, apalagi dengan pendekatan-pendekatan ilmu cocokologi, dicocok-cocokan. Ini apa-apaan ini. Sungguh saya tidak mau terima seperti ini,” ujar Moeldoko.

Di kesempatan yang sama, kuasa hukum Moeldoko, Otto Hasibuan menyebut akan segera melapor ke kepolisian. Otto akan menjerat Egi dengan pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Pasal yang kita tuduhkan itu hanya soal pencemaran nama baik dan fitnah. Kita tidak mau menambah yang lain-lain. Kita fair saja,” ucap Otto.

Sebelumnya, peneliti ICW Egi Primayogha menyebut Moeldoko terlibat dalam bisnis obat Ivermectin dan ekspor beras. ICW mengaitkan Moeldoko dengan dua bisnis itu lewat bisnis yang dijalankan anaknya, Joanina Rachma.