JAKARTA, Eranasional.com – Marcel Radhival alias Pesulap Merah dijatuhkan sanksi adat Dayak karena dianggap memicu kesalahpahaman setelah bicara soal dukun.

Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak DKI Jakarta Lawadi Nusah mengatakan Pesulap Merah telah melecehkan masyarakat Adat Dayak saat bicara tentang dukun orang Dayak.

Ida Dayak, Potret Budaya Instan dan Layanan Medis yang Belum Memuaskan
Dewan Adat Dayak Jakarta telah mengklarifikasi Pesulap Merah oleh pada Sabtu 15 April lalu.

“Kata Dukun dalam masyarakat adat Dayak adalah orang yang berprofesi membantu warga dalam hal: melahirkan disebut dukun beranak, ahli patah tulang disebut dukun patah tulang, mengobati orang yang sakit karena semberono/lalai,” kata Lawadi saat dimintai konfirmasi, Senin (17/4/2023).

“Semua dukun orang Dayak pada dasarnya menolong tidak untuk cari keuntungan pribadi,” ujarnya.

Lawadi menyebut kesalahan kedua Pesulap Merah diduga sengaja menantang suku etnis dari Dukun Dayak. Usai diklarifikasi, Pesulap Merah pun menandatangani berita acara bersama perwakilan Dewan Adat Dayak Jakarta.

Poin-poin berita acara tersebut disampaikan tokoh masyarakat atau Timanggong Adat Dayak Kanayatan DAD Jakarta, Yopinus Jailim. Dalam pertemuan itu, pesulap Merah mengakui kesalahannya.

“Satu, Marcel Radhival Pesulap Merah mengakui telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat adat Dayak pada khususnya dan atas informasi di medsos, yaitu YouTube dan TikTok tanggal 9 April 2023,” kata Yopinus Jailim.

Lawadi mengatakan polemik tersebut akan diselesaikan secara adat. Proses penyelesaian sanksi adat akan diadakan pada 6 Mei 2023 di rumah adat Dayak atau betang di anjungan Provinsi Kalimantan Barat TMII Jakarta.

“Meminta dan memohon maaf, bersedia untuk diselesaikan secara adat dari masyarakat adat dayak DAD DKI Jakarta,” kata Lawadi.

Menurutnya, rincian sanksi adat Dayak akan dibacakan pada saat prosesi pemberian sanksi. Ia memastikan Pesulap Merah tak bermaksud melecehkan adat Dayak.

“Saudara Marcel kepada saudara-saudara saya orang Dayak di Pulau Kalimantan maupun di mana berada, bahwa tak ada niatan Saudara Marcel untuk melecehkan atau merendahkan orang suku dayak secara umum,” ujarnya.

Lawadi mengatakan kesalahpahaman itu terjadi juga karena ada pihak yang menyebarkan informasi tak bertanggung jawab di media sosial (medsos).

“Kita di sini ingin membuat darah semuanya dingin, kita bersaudara, berharmoni dengan alam, menjaga jangan lagi ada hal gagal paham,” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan masyarakat bebas memilih metode pengobatan, apakah tradisional ataupun modern selama tidak ada pihak yang dirugikan.

Namun demikian, pengobatan tradisional seperti Ida Dayak sebenarnya juga harus mengantongi STR atau surat tanda praktik tradisional (STPT). Siti tidak mengetahui persis, apakah Ida Dayak sudah memiliki STR atau belum.

“Mesti dicek dia (Ida Dayak) praktik di mana, STPT itu dinas (yang keluarkan) kita nggak ngikutin viralisme,” kata Siti Nadia kepada wartawam di Jakarta, Rabu 5 April 2023.

Dikatakan, layanan pengobatan tradisional seperti Ida Dayak sebenarnya sudah memiliki payung hukum di PP No.103 Tahun 2014 dan Permenkes 61 Tahun 2016 tentang layanan empiris. Apalagi, kata dia, pengobatan tradisional berbeda dengan layanan kesehatan modern.

“Kayak orang divaksin, ada uji klinis 1,2,3. Ini empiris berdasarkan pengalaman, penilaian dari namanya penyehat tradisional (hatra) dan dia punya perkumpulan, mereka harus punya STR. Diatur di Permenkes,” kata dia.

Dia berharap, penyehat tradisional bisa lebih mengawasi praktik pengobatan tradisional seperti yang dilakukan Ida Dayak di Depok. Apalagi, masyarakat yang mengandalkan Ida dia minta untuk tahu kapan berhenti dan merujuk ke pelayanan tradisional.

“Ini menjadi penting, karena jangan sampai gatau kapan dia harus berhenti,” kata Nadia.