Nantinya Kemenaker akan mengeluarkkan surat edaran untuk gubenur pada Minggu pertama Ramadan.

Menaker mengimbau pembayaran tunjangan hari raya diberikan maksimal H-7 Lebaran Idul Fitri.

Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka posko THR untuk menampung aduan-aduan pelanggaran pembayaran THR.

Nantinya, gubernur akan meneruskan surat edaran ini ke para pengusaha.

“Saya keluarkan surat edaran dan diteruskan kepada pengusaha,”ujar Ida, Kamis 14 Maret 2024.

Kata dia, THR itu adalah kewajiban para pengusaha yang harus diberikan kepada para pekerja.

“Untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarganya menyambut lebaran,”jelasnya.

“Pembayaran THR paling lambat 7 hari sebelum hari lebaran,”pungkasnya. (*)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kepastian kenaikan upah minimum diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP No. 51/2023 yang mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu.

Adapun Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Berikut daftar lengkap kenaikan UMP tahun 2024 di 34 provinsi di Indonesia:

1. DKI Jakarta Rp5.067.381

2. Nusa Tenggara Timur (NTT) Rp2.186.826.

3. Sulawesi Selatan Rp3.434.298

4. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000

5. Lampung Rp2.716.497

6. Kepulauan Riau Rp3.402.492

Kata dia, produk yang diancam diboikot itu merupakan pruduk sehari-hari yang digunakan masyarakat.

Bahkan industri pembuat produk tersebut para pekerjanya adalah orang Indonesia sendiri.

Dengan adanya boikot tersebut menyebabkan angka produksi menudun dan menyebabkan akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Kira-kira apa antisipasi Bu Menteri Menaker Ida Fauziyah dan jajarannya kalau terjadi boikot, otomatis kan produksi menurun, kemungkinan adanya PHK,”bebernya.

“Belum lagi yang sifatnya franchise, ini kan rentan dengan PHK. Ini antisipasinya seperti apa,” tanyanya dalam rapat kerja di DPR RI, Jakarta Pusat Selasa, 14 November 2023 lalu.

Dia berharap dalam masa-masa yang sensitif ini tidak menimbulkan PHK berlebihan.

JAKARTA, Eranasional.com – Tercatat ada lima menteri dan empat wakil menteri mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. PKB paling banyak mendaftarkan menterinya sebagai caleg.

Dua menteri asal PKB itu adalah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah dan Meteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar. Seperti PDIP mendaftarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sementara Partai Nasdem mendaftarkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dari Partai Golkar

Kelima menteri itu terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) yang dipublikan KPU.

Diketahui, Ida Fauziyah maju melalui Dapil Jakarta 2, Dito Ariotedjo Dapil Jakarta 1, Yasonna Dapil Sumatera Utara 1, Syahrul Yasin Limpo Dapil Sulawesi Selatan 1, dan Abdul Halim Iskandar maju sebagai caleg di Dapil Jawa Timur 8.

Sementara, wakil menteri yang menyalonkan diri sebagai caleg yakni Wakil Menteri Pariwisara dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo pada Dapil 1 Jawa Timur dari Partai Perindo, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor maju melalui Dapil Jawa Barat 5 dari PBB, dan John Wempi Wetipo maju melalui Dapil Papua Pegunungan melalui PDIP.

Satu lagi yaitu Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga maju melalui Dapil Sulawesi Utara dari Partai Golkar.

Eranasional.com – Perwakilan dari massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan pertemuan langsung dengan Menaker RI Ida Fauziah saat menggelar aksi demontrasi didepan kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Sekretaris Jenderal KSPI Ramidi mengatakan kecewa dengan hasil pertemuan lantaran Menaker RI Ida Fauziah tidak dapat memastikan apakah akan mencabut Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT).

“Tanggapan dia tidak memberikan jawaban langsung iya atau tidak terkait mencabut Permenaker,” ujar Ramidi saat memberikan keterangan kepada awak media di Halam Kantor Kemenaker, Rabu (16/2/2022).

Disebutkan dalam pertemuan itu Menaker meminta waktu tiga bulan untuk melakukan evaluasi implementasi peraturan tersebut, namun KSPI menolak permintaan tersebut dan memberikan waktu dua minggu sebelum Menaker RI mencabut aturan itu.

“Artinya Kementerian memberikan waktu atau memiliki waktu 3 bulan tetapi kami memberikan waktu dua minggu,” katanya.

Ramidi menegaskan, pihaknya akan kembali menagih permintaan buruh tersebut dalam waktu dua minggu kedepan agar Permenaker itu dapat dicabut.

Para buruh pun mengancam jika permintaan itu tidak diindahkan pihaknya akan menggelar aksi lanjutan yang lebih besar.

“Kalau setelah dua minggu juga tidak ada kondisi tertentu maka aksi akan terus-menerus kita lakukan segala macam pola bentuk perlawanan akan kita lakukan,” terang dia.

Diketahui ribuan massa buruh datangi Gedung Kemenaker RI di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan dan melakukan aksi serta orasi mendesak agar Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan di usia 56 tahun dicabut.

Tuntutan para buruh juga meminta Menaker Ida Fauziah selaku pembuat kebijakan itu untuk dicopot dari jabatannya. Tuntutan itu tertuang dalam surat nomor: 048/DEN-KSPI/II/2022 yang ditandatangani Presiden KSPI Said Iqbal.

Rencananya selain aksi di Gedung Kemenaker RI, massa juga akan menggeruduk kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Masih dalam surat itu massa di daerah juga diminta untuk menggelar aksi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.