Mereka dipanggil guna dimintai klarifikasi soal kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kemenaker.

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025.

“Dari Menteri Hanif Dhakiri sampai Ida Fauziyah tentunya pasti akan kami klarifikasi terhadap beliau-beliau terkait dengan praktik yang ada di bawahnya, karena secara manajerial beliau-beliau adalah pengawasannya,” kata Budi, dikutip dari Kompas TV.

Dia menjelaskan, pemanggilan dua mantan Menaker itu dilakukan karena kasus dugaan pemerasan TKA dilakukan secara berjenjang.

Nantinya, kata ia, mereka akan dimintai klarifikasi apakah praktik dugaan pemerasan tersebut atas sepengetahuannya tidak.

“Indikatornya bagaimana akan kita cross check lagi, akan kita klarifikasi dengan alat-alat bukti yang kita temukan dalam proses penyidikan,” jelasnya.

KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus tersebut. Berdasarkan keterangan lembaga antirasuah, para tersangka diduga melakukan pemerasan terhadap tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.

Dari praktik pemerasan tersebut, para tersangka diduga menerima uang total Rp53 miliar.

“Kedelapan tersangka adalah Saudara SH selaku Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK),” kata Budi, Kamis.

“Tersangka HYT selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) yang juga Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,” sambungnya.

Kemudian, WP selaku Direktur PPTKA, DA selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA, dan GW selaku Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Dirjen Binapenta dan PKK.

“Tiga orang jadi satu sprindik, yaitu (tersangka) PJW, JS, AS. Semuanya adalah staf di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA),” jelasnya, dikutip dari video Youtube Kompas TV. []

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar usai dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 18 Maret 2024.

Diketahui Halim dipanggil ke Istana oleh Presiden Jokowi bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Keduanya merupakan kader PKB yang mengusung paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Namun dia tidak menjelaskan secara rinci hasil pertemuan tersebut.

Apakah ada kaitannya dengan hak angket atau tidak, namun Halim membantah pertemuan itu terkait hak angket. (*)

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menghadap Presiden jokowi pukul 10.30 WIB.

Mengutip Kompas, Ida Fauziyah tampak masuk ke kompleks Istana pada pukul 10.16 WIB, sedangkan Halim pada pukul 10.39 WIB.

Pemanggilan keduanya bertepatan dengan sikap PKB yang masih getol mendorong hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Meskipun demikian, Ida dan Halim membantah pemanggilan ini terkait hak angket.

”Enggak, enggak ada urusannya dengan hak angket,” kata Ida Fauziyah.

Senada dengan Ida, Halim menyebut pemanggilan ini tidak terkait dengan hak angket.

Menurutnya, pemanggilan oleh Joko Widodo sebatas untuk laporan.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi maju sebagai bakal calon legislatif (caleg) dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Ida menjamin kinerjanya sebagai Menaker tidak terganggu.

“Soal menteri yang mencalonkan diri, saya kira Ini kan bukan hal baru. Pada pemilu-pemilu sebelumnya juga banyak menteri yang mencalonkan diri sebagai caleg,” kata Ida Fauziyah di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

Dia menyatakan akan membagi tugas dengan Wakil Menaker Afriansyah Noor yang juga mencalonkan diri sebagai caleg. Dia memastikan pencalonan dirinya dan Afriansyah tak akan mengganggu tugas di Kemenaker.

“Saya kira tugas utama saya sebagai menteri tetap membantu presiden sebagaimana instruksi yang dimandatkan kepada saya, karena saya akan membagi dengan baik kalau harus kampanye dan harus cuti. Tapi sebaiknya saya akan memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu,” ujar Ida.

“Pak Wamen juga nyaleg, kami akan berbagi tugas dengan beliau. Kalau misalnya harus cuti ini harus diupayakan berjalan dengan baik, tidak mengganggu kinerja di kementerian, kami akan berbagi,” sambungnya.

Ida mengaku akan cuti agar tak mengganggu tugasnya di Kemenaker. Dia berkeyakinan, tim Kemenaker akan kuat menjalankan tugas jika dirinya tak bisa terjun langsung ke lapangan karena cuti.

“Kami mencalonkan diri bukan sebagai calon presiden yang membutuhkan energi yang luar biasa. Pasti kami akan kuatkan tim Kemenaker jika harus cuti, maka tim Kementerian Ketenagakerjaan ini akan kuat dan juga akan memperkuat tim saya. Jadi enggak perlu saya turun secara langsung kecuali hari libur atau jika terpaksa pun saya harus cuti, seperti itu,” jelas Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah mengaku telah mendiskusikan pencalegannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia, komunikasi dengan Presiden Jokowi akan dilakukan setelah pendaftaran caleg.

Untuk diketahui, Menaker Ida Fauziyah mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan Wakil Menaker Afriansyah Noor maju melalui Partai Bulan Bintang (PBB). Dia menyatakan telah saling berkomunikasi dengan Afriansyah.

Jakarta- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meluncurkan Program Beasiswa 1000 Talenta Santri, dalam puncak perayaan Hari Santri, 22 Oktober 2021. Menaker berharap akan lahir para santri yang kreatif, inovatif, dan bisa beradaptasi dengan cepatnya perkembangan zaman.

“Saya mengajak para talenta muda santri, para santri milenial, para santri generasi Z, untuk terus mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan pekerjaan masa depan dan bonus demografi yang sudah di depan mata,” katanya melalui Siaran Pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Minggu (24/10/2021).

Ida mengatakan, kalangan santri yang berisikan generasi muda harus dibekali dengan kompetensi yang mumpuni, guna menghadapi bonus demografi dan tantangan ketenagakerjaan di masa depan yang semakin dinamis.

Menurut Menaker, Hari Santri merupakan momen penting untuk menyadari peran santri untuk menyambut bonus demografi Indonesia.

Ia menambahkan, program Beasiswa 1000 Talenta Santri ini memuat materi pelatihan yang dibutuhkan santri untuk bersaing di era digital. Seperti pelatihan digital marketing, video editing, fotografi, product design dan virtual event organizing.

“Untuk mewujudkan itu, saya meluncurkan sebuah gerakan perubahan untuk para talenta santri, melalui Program 1000 Talenta Santri, yaitu beasiswa pelatihan berbasis kompetensi untuk para santri di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Acara peluncuran program dihadiri oleh Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, Ketua RMI KH Abdul Ghoffar Rozin, dan para kiai serta pengurus PBNU. Acara juga diikuti secara virtual oleh para kiai, para santri dan para tokoh di seluruh Indonesia.

Pelatihan ini akan diselenggarakan secara hybrid antara online dan offline yang diadakan di beberapa BLK di seluruh Indonesia. Antara lain BLK Aceh, BBPLK Medan, BLK Padang, BBPLK Serang, BBPLK Bekasi, BBPLK Bandung, BLK Lembang, BBPLK Semarang, BLK Surakarta, BLK Sidoarjo, BLK Banyuwangi, BLK Lombok Timur, BLK Bantaeng, BLK Pangkep, BLK Belitung, BLK Samarinda, BLK Makassar.

JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa Bantuan Subsidi Upah/Gaji bagi Pekerja/Buruh atau BSU Tahun 2021 telah tersalurkan kepada 2,1 juta penerima.

“Ini yang sudah bisa ditransfer adalah mereka yang banknya bank himbara. Berikutnya akan dibukakan untuk teman-teman pekerja yang belum memiliki rekening himbara,” ujar Menaker, dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Minggu (29/08/2021). I

da menambahkan, untuk memudahkan penyaluran BSU tersebut, seluruh penyaluran bantuan akan dilakukan melalui bank himbara atau himpunan bank milik negara.

Pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan dan belum memiliki rekening bank himbara akan dibukakan rekening baru secara kolektif.

Selain itu, data calon penerima BSU tahun ini juga dipadankan dengan data penerima bantaun sosial (bansos) lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Hal ini untuk menghindari duplikasi data penerima bantuan pemerintah.

“Jadi memang bantuan pemerintah biar bisa lebih luas menyasar kelompok masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19,” tandasnya.

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan menyerukan agar negara-negara anggota ASEAN memberikan perhatian khusus terhadap isu perlindungan perempuan di kawasan Asia Tenggara, terlebih pada masa pandemi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, isu perlindungan, pemberdayaan perempuan, serta kesetaraan gender semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi dari krisis pandemi. Ketiga hal itu sekaligus menjadi wujud komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global (Sustainabale Development Goals/SDGs) tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Ini suatu cara yang tepat untuk meningkatkan peran dan pelindungan angkatan kerja perempuan dalam mendukung pemulihan ekonomi selama masa pandemi,” kata Ida di Jakarta pada Minggu (29/8).

Seruan itu juga sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap Lokakarya Regional ASEAN Peningkatan Peran dan Perlindungan Perempuan Angkatan Kerja untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi, yang dilaksanakan pada Kamis (26/8) secara hybrid.

Menurut Ida, sebagai salah satu kelompok rentan pada masa pandemi, peningkatan kesadaran tentang peran dan perlindungan perempuan harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk penyusunan langkah peningkatan terkait.

“Perlu adanya kerja sama antara negara anggota ASEAN dengan mitra sosial lainnya untuk meningkatkan peran pelindungan angkatan kerja perempuan, serta mewujudkan upaya konkrit ASEAN terhadap pencapaian target SDG terkait isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” kata Ida.

Sebelumnya, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO (International Labour Organization) melaporkan bahwa pekerja perempuan di kawasan Asia Pasifik terdampak krisis pandemi secara tidak proposional. Artinya, persentase perempuan yang kehilangan pekerjaan tercatat lebih besar dibandingkan laki-laki.

ILO menyebut, 297 juta perempuan bekerja di sektor berisiko tinggi di Asia dan Pasifik pada 2019. Angka ini setara dengan 43,3 persen pekerjaan perempuan, dibandingkan dengan 37,6 persen untuk semua pekerja.

“Berbagai alasan menyebabkan kerugian bagi pekerja perempuan, sebab sebagian besar perempuan di kawasan Asia Pasifik bekerja di sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh krisis,” ujar Ida.

TANGERANG–Pemerintah Indonesia merepatriasi (memulangkan) 129 Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Awak Kapal dari negara Taiwan. Mereka mendarat dengan selamat di Indonesia pada Sabtu (21/8/2021) pukul 03.00 wib dini hari.

Ke-129 PMI dan Awak Kapal tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menggunakan pesawat Batik Air, pada pukul 04.00 WIB, setelah bertolak dari Bandara Kaohsiung, Taiwan, pada Jumat (20/8/2021) pukul 22.30 ETA.

“Repatriasi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi setiap warga negara termasuk PMI awak kapal di mana pun mereka berada,” ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).

Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK) Kemnaker, Suhartono, mengungkapkan, 129 Pekerja Migran yang dipulangkan adalah 120 Awak Kapal, terdiri dari 105 PMI awak kapal Letter Of Guarantee (LG) yang stranded (terlantar) di perairan Taiwan, dan lima orang PMI bermasalah (WNI overstay).

“Ditambah lagi sembilan orang, satu orang sakit berat dan delapan jenazah. Jadi total 129 orang PMI dan Awak Kapal yang direpatriasi,” kata Suhartono.

Suhartono menjelaskan, para Awak Kapal LG tersebut stranded sejak lama di perairan Taiwan, bahkan ada yang telah mencapai 1 tahun.

“Hal ini disebabkan adanya kebijakan border restriction pada saat pandemi COVID-19, sehingga awak kapal/pelaut yang bekerja pada kapal berbendera asing (Non-Taiwan), tidak diizinkan sign off atau berlabuh di Taiwan dan tidak dapat kembali ke Tanah Air,” ujar Suhartono.

Sedangkan Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra Setiawan, menyatakan bahwa Awak Kapal yang dipulangkan ini berasal sejumlah kapal berbendera asing antara lain Sierre Leone, Mongolia, Panama, Palau, dan Kamerun yang stranded di Taiwan

“Selama berada di kapal, Pemerintah Indonesia melalui KDEI di Taiwan selalu melakukan monitorng dan memastikan kondisi dan kebutuhan para PMI awak kapal terpenuhi,” kata Rendra saat menjemput PMI dan Awak Kapal di Soetta.

Rendra menambahkan, pihaknya akan memastikan para PMI awak kapal tersebut terpenuhi hak-haknya dengan berkoordinasi dengan seluruh pihak. Rendra mengimbau kepada masyarakat agar menjadi PMI secara prosedural melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang resmi dan terdaftar di Kemnaker.

Dalam kesempatan sama, Koordinator bidang PPMI Kemnaker, M. Ridho Amrullah, mengatakan, repatriasi ini melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga. Yakni Kemnaker, Kemlu, Kemenkes, Satgas COVID-19, Kemenhub, BP2MI, Imigrasi, Kemendag, KDEI Taiwan, dan unsur masyarakat lain untuk memastikan kedatangan mereka di tanah air dengan selamat.

Setelah tiba di Tanah Air, lanjut Ridho Amrullah, para PMI akan ditempatkan di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Pusat, untuk menjalani karantina dan dilakukan tes PCR sebelum kembali ke kampung halamannya. PMI yang sakit dirujuk ke RS POLRI, Kramat Jati, untuk menjalani perawatan lanjutan.

“Sedangkan jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Para PMI tersebut juga direncanakan akan menerima vaksinasi COVID-19 sebelum dpulangkan ke kampung halamannya,” katanya.

JAKARTA – Pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta diharapkan tidak membuat perusahaan melakukan PHK akibat pandemi Covid-19. BLT subsidi gaji akan menyasar 8,8 juta pekerja yang terdampak PPKM darurat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan, kebijakan BLT subsidi gaji dikeluarkan untuk mencegah pengusaha melakukan PHK pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

“Pemberian BSU (BLT subsidi gaji) diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19,” kata Ida melalui keterangan rilis di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Dengan adanya BLT subsidi gaji ini, Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

“Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan,” kata Ida.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 triliun.

“Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” terang Ida.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.