Asep menegaskan informasi tersebut tidak benar.

“Infonya tidak benar,” tegas Asep saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (8/11/2026).

Hingga saat ini, Bareskrim Polri baru menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal dan akses ilegal terhadap informasi elektronik.

Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Mereka adalah Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan karena sedang menjalani perawatan akibat sakit.

Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi korban, mulai dari menteri, tokoh politik, pengusaha, insan media, hingga tokoh masyarakat.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana.

Di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. []

Jakarta, eranasional.com | Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memimpin langsung upacara serah terima jabatan (sertijab) pejabat utama Mabes Polri dan sembilan Kapolda di Lantai 9 Gadung Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (8/5).

“Tadi telah dilaksanakan, pada pukul 09.00 WIB serah terima jabatan pejabat utama dan sembilan Kapolda dipimpin langsung oleh bapak Kapolri,” kata Kadiv Humas Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono. Brigjen Pol Argo menyampaikan, pejabat yang melakukan sertijab antara lain Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, Kabaintelkam Polri Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Asisten Sumber Daya Manusia (ASDM) Polri Brigjen Pol Sutrisno Yadi Hermawan. Kemudian Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono, serta Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen Pol Rusdianto.

Sementara 9 Kapolda yang dilantik hari ini adalah Kapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Ahmad Luthfi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mohammad Fadil Imran, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri, dan Kapolda Banten Irjen Pol Viandar Lalu Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Aris Budiman, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Nico Afinta, Kapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Dedi Prasetyo, Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Teguh Sarwono, dan Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Mohammad Iqbal.

(Fyan/red).

Eranasional.com – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis sudah mengeluarkan maklumat agar personelnya mulai melakukan penertiban bagi orang yang masih berkumpul atau mengadakan acara di tengah wabah virus corona COVID-19. Pelanggarnya terancam penjara 1 tahun.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal menjelaskan bahwa polri berhak menindak setiap orang yang melanggar dengan dasar 3 pasal sekaligus dengan ancaman penjara maksimal satu tahun.

“Kami akan proses hukum dengan Pasal 212 KUHP, barangsiapa yang tidak mengindahkan petugas yang berwenang yang melaksanakan tugas bisa untuk kepentingan bangsa dan negara, dipidana. Kami tambahkan pasal 216 dan 218,” kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2020).

Berikut bunyi 3 pasal yang digunakan polisi dalam menjerat warga bandel yang melawan saat dibubarkan tersebut:

Pasal 212 KUHP yakni barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 216 ayat (1) yakni Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal 218 KUHP yakni Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Diketahui dalam maklumat Kapolri itu, secara rinci dijelaskan beberapa kegiatan yang dilarang selama virus corona masih mewabah di Indonesia di antaranya; pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lain yang sejenis.

Kemudian konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran hingga resepsi keluarga, kegiatan olahraga dan kesenian pun termasuk dan kegiatan jasa hiburan, unjuk rasa, pawai dan karnaval.

Namun, ada pengecualian bagi kegiatan tertentu jika dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19. (Suara/red)