Namun menurut salah satu anggota KPU RI Idham Holik, sebelum digunakan kembali untuk Pilkada, terlebih dahulu akan memperbaikinya.

“Kami akan menggunakan Sirekap. Ya, tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan tersebut, itu menjadi rujukan kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan dalam Pilkada 27 November 2024,” ujar Idham di kantor KPU, Jakarta, Selasa 23 April 2024.

Idham mengatakan pihaknya menggunakan kembali Sirekap sebagai salah satu prinsip KPU yakni keterbukaan.

Menurutnya, Sirekap merupakan salah satu alat untuk mengaktualisasikan prinsip itu dengan mempublikasikan hasil perolehan suara mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Namun, ia belum menjelaskan perbaikan yang akan dilakukan pada Sirekap.

Saat ditanya soal tindak lanjut pertimbangan hukum MK terkait Sirekap, Idham mengatakan salah satu prinsip pemilu atau pilkada adalah profesional.

Idham berpendapat ciri-ciri profesional yaitu selalu berinovasi dan selalu melakukan tindakan yang lebih baik. Maka, hal itu harus dilakukan KPU.

Selain itu, Idham juga menjawab pertanyaan awak media mengenai kemungkinan Sirekap dikelola lembaga selain penyelenggara pemilu.

Dalam pengelolaan tahapan pemilu ada aspek hal yang paling fundamental, yaitu berkaitan dengan kemandirian lembaga pemilu.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Idham Holik mengatakan pengundian nomor urut capres-cawapres digelar satu hari setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pilpres 2024.

“Pengundian akan dilakukan tanggal 14 November 2023 pukul 19.00 WIB,” kata Idham Kholik, Minggu (12/11/2023).

Idham menjelaskan, merujuk pada Pasal 235 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres dilakukan melalui undian dalam rapat pleno KPU terbuka.

Rapat nanti akan dihadiri seluruh tiga pasangan capres-cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Penetapan pasangan capres-cawapres diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yaitu pada 13 November 2023,” jelas Idham.

Pada momen itu,  KPU juga mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Juga disiarkan melalui channel YouTube KPU. (*)