Salah satu di antaranya adalah peserta PPDS di Indonesia tidak mendapatkan gaji. Padahal kata dokter Tommy menjadi dokter residen itu bukan lagi belajar, tapi juga bekerja.

“Kenapa gaji itu penting karena akhirnya berdampak pada beberapa kasus perundungan misal minta diberikan makan atau minta di antarkan atau minta memberikan apa namanya pelayanan yang memang bukan untuk akademis,”kata Dokter Tommy pada diskusi webinar IDI.

Selain itu beberapa faktor lainnya ialah:

•⁠ ⁠Jam kerja yang tidak manusiawi

•⁠ ⁠Bebam administrasi yang dibebankan ke peserta PPDS, padahal seharusnya dikerjakan oleh tenaga administrasi PPDS

•⁠ ⁠Alur konseling tidak memadai ini sebenarnya berguna bagi peserta ppds yang mengalami ketidakuatan mental ketika menjalani pendidikan.

•⁠ ⁠Kurangnya SDM

•⁠ ⁠Pekerjaan di luar akademis

Dokter Tommy mengatakan permasalahan hal ini sebenarnya bisa diselesaikan bila ada aturan yang jelas, tata kelola yang baik dan diberikan upah yang sepadan.

“PPDS ini bekerja bukan tidak bekerja, bukan belajar mereka bukan lagi mahasiswa, bukan koas, tapi mereka ini bekerja operasi menjadi asisten operasi, memeriksa pasien,” ungkapnya.

Dia berharap ke depan ada pembicaraan dan pengaturan agar peserta PPDS mendapatkan bayaran yang lebih layak serta persebaran peserta yang lebih merata.

“Peserta PPDS tidak bisa digaji oleh RS vertikal saja, lama-lama bisa kolaps. Bisa mungkin bekerja sama dengan LPDP atau dengan lembaga lain yang berkaitan. Harapannya juga kalaupun digaji tidak hanya Rp2 juta, Rp3 juta, tapi yang layak, sesuai jam kerja,” tuturnya.

Dokter Adib Khumaidi menyebut ada beberapa pemicu yang melatarbelakangi tingkat stres para calon dokter spesialis. Salah satunya jam kerja yang masih acak-acakan dan belum teratur secara ideal.

“Sehingga menurunkan daya tahan tubuh, dan keselamatan pasien berkurang,” katanya dalam konferensi pers IDI, Jumat (19/4/2024).

Adib juga menjelaskan pada sejumlah riset, rata-rata ada 41% hingga 76% PPDS mengalami burnout. Kemudian 7% hingga 56% mengalami depresi.

Di sisi lain, Ketua Junior Doctors Network (JDN), dr Tommy Dharmawan SpBTKV menjelaskan rata-rata jam kerja PPDS pada jam normalnya bekerja dengan jumlah total 80 jam dalam sepekan.

Akan tetapi, katanya, hal ini lebih lanjut perlu didiskusikan masing-masing kolegium untuk memenuhi pencapaian kompetensi tertentu yang diatur dalam kebijakan setiap program studi spesialis maupun sub-spesialis.

“Working hours yang terlalu berat akan membuat fatigue, lelah, depresi. Tapi untuk mencapai kompetensi itu butuh jam terbang,” katanya.

Berikut perbandingan jam kerja residen di berbagai negara:

• Eropa: 48 jam dalam seminggu
• Prancis: 52,5 jam dalam seminggu
• Inggris: 64 jam dalam seminggu
• Kanada: 80 jam dalam seminggu
• Amerika Serikat: 90 jam dalam seminggu
• Selandia Baru: 72 jam dalam seminggu

Sebagain informasi, Kementerian Kesehatan telah menyampaikan hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024.

Sebesar 3,3% dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.

Angka tersebut didapatkan dari analisis kesehatan jiwa calon dokter spesialis di 28 RS vertikal pendidikan bagi 12.121 PPDS. Survei dilakukan Kementerian Kesehatan RI di 21, 22, dan 24 Maret 2024.

Rincian tersebut yakni sekitar 2.716 PPDS yang mengalami gejala depresi, 1.977 di antaranya mengalami depresi ringan, 486 depresi sedang, 178 orang mengeluh depresi sedang sampai berat, dan 75 orang mengalami depresi berat.

Dr. Erlina menekankan pentingnya kesadaran diri untuk menggunakan masker sebagai langkah pencegahan penularan penyakit. Terutama, kondisi di Indonesia saat ini sedang sering hujan, yang menyebabkan imunitas dapat turun.

“Antisipasi saat mudik Lebaran, karena memang ini tradisi tahunan Indonesia, tidak pernah sepi. Ini migrasi tahunan. Tentu saja mengundang risiko penyebaran penyakit menular, kita harapkan baik flu Singapura, baik covid-19 tidak meningkat saat mudik,” kata dr. Erlina dalam konferensi pers secara daring, Kamis, 28 Maret 2024.

Flu Singapura menjadi hal yang diperingati. Kasus ini meningkat akibat infeksi Coxsackievirus. Virus ini dapat menular melalui berbagai cara, termasuk kontak langsung dengan penderita lewat ruam lenting pada kulit yang terbuka atau cairan droplet yang menyentuh mulut.

Untuk diketahui, Prabowo menyatakan akan mendirikan 300 Fakultas Kedokteran pada debat kelima atau terakhir, 4 Februari 2024.

“Itu sangat berlebihan,” kata Adib dalam pers rilisnya, Selasa, 6 Februari 2024.

Dia menegaskan, permasalahan kurangnya tenaga dokter di Indonesia bukan karena kurangnya lembaga pendidikan, melainkan biaya pendidikan kedokteran yang mahal.

“Saya rasa masyarakat tahu biaya pendidikan kedokteran mahal,” ujarnya.

Menurut Adib, yang mesti diintervensi pemerintah adalah soal biaya perkuliahan kedokteran yang tinggi.

Justru Adib khawatir, jika pemerintah mendirikan 300 Fakultas Kedokteran bisa jadi akan menyebablan banyaknya dokter yang menganggur.

“Kalau sekarang dibuka 300 Fakultas Kedokteran, tapi tidak diikuti dengan aturan dan tidak memperhitungkan terkait kebutuhan, maka lima tahun mendatang kita akan dihadapkan overload tenaga kedokteran,” ujarnya.

“Mohon maaf, akan muncul banyak pengangguran intelektual. Karena saking banyaknya tenaga dokter akhirnya mereka tidak mendapatkan tempat bekerja,” sambungnya.

Pada debat kelima atau terakhir, capres Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan membangun 300 Fakultas Kedokteran jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014.

“Kita akan menambahkan Fakultas Kedokteran di Indonesia, dari yang ada sekarang 92 fakultas, kita akan bangun lagi 300 fakultas,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.

Menurut dia, pembangunan Fakultas Kedokteran dilakukan demi mengatasi kekurangan sumber daya kedokteran di dalam negeri. Dia menyebutkan, saat ini Indonesia kekurangan 140.000 dokter.

“Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita sekarang kekurangan 140.000 dokter,” tuturnya. (*)

“Di dalam melakukan perubahan kita terbuka termasuk bila melakukan perubahan itu harus melakukan revisi atas Undang-Undang, kita lakukan revisinya,” kata Anies di Jakarta Selatan, Kamis, 18 Januari 2024.

Anies menambahkan, ada empat pekerjaan rumah yang harus dibenahi.

Diantaranya meningkatkan, mengoreksi, menghentikan yang ada saat ini, serta menciptakan yang belum ada.

“Ketika sampai kepada empat hal itu, maka kita bicara spektrumnya luas,”tegasnya.

“Dari mulai kebijakan-kebijakan yang sektoral, mikro, sampai yang sektoral makro. Termasuk bicara tentang Undang-Undangnya, karena tujuannya adalah membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih baik,” sambungnya.

Kata dia empat hal tersebut sangat berdampak luas terhadap masyarakat.

Anies mengaku akan berdiskusi dengan masyarakat terkait kebijakan yang akan dia ambil.

JAKARTA, Eranasional.com – Massa tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi mengancam akan mogok kerja jika RUU Kesehatan disahkan oleh DPR RI hari ini, Selasa (11/7).

Adapun beberapa organisasi profesi yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PNSI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Ketua DPP PPNI Arif Fadilah mengatakan pihaknya sudah menggelar rakernas pada tanggal 9-11 Juni lalu di Ambon. Hasilnya, menyepakati salah satu opsi jika RUU Kesehatan disahkan maka akan melakukan mogok massal.

“Kami akan mogok massal secara nasional,” kata Arif di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Namun, lanjut Arif, keputusan akhir dari rencana mogok kerja secara nasional harus melalui konsolidasi antarorganisasi profesi yang ikut bersuara. Dia menyatakan akan berkoordinasi dengan empat organisasi lainnya.

“Mogok nasional ini dilakukan secara kolektif dengan empat organisasi profesi lainnya. Sampai hari ini kita terus melakukan konsolidasi supaya bisa terlaksana,” ujar Arif.

Kata Arif, jika akhirnya harus mogok kerja nasional, pihaknya tetap memperhatikan posisi vital di rumah sakit. Aksi ini dilaukkan hanya untuk bagian-bagian tertentu saja.

“Kami sudah menyepakati akan melakukan mogok kerja, kecuali di tempat-tempat yang critical seperti ICU, Gawat Darurat, ruang bedah, pelayanan untuk anak-anak yang emergency tidak kita lakukan,” terangnya.

Para pengunjuk rasa di depan Gedung DPR ini mengenakan baju, kaos, atau kemeja berwarna putih yang bertuliskan ‘Stop RUU Kesehatan’.

Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan: Tolak Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan’. Spanduk lainnya berbunyi ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan: Ancaman Kriminalisasi Medis dan Tenaga Kesehatan’, juga beberapa karangan bunga.

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, apoteker, perawat hingga bidan, mengancam akan mogok kerja jika pembahasan omnibus law RUU Kesehatan dilanjutkan.

Mereka menyampaikan penolakan terhadap RUU Kesehatan itu saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

“Kami minta hentikan, stop pembahasan RUU Kesehatan,” kata Juru Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk RUU Kesehatan, Beni Satria.

Dia memastikan seluruh tenaga kesehatan akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat jika pemerintah tidak menggubris tuntutan mereka.

“Akan kita buktikan nanti pada pemerintah jika tidak menggubris aksi kita ini,” tegasnya.

Menurut Beni, pembahasan RUU Kesehatan terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Kata dia, isinya tidak mengakomidir kepentingan tenaga kesehatan.

“Pembahasan RUU ini adalah yang tercepat dan terkilat dari seluruh Undang-Undang, dan draf-nya sengaja disembunyikan,” ujar Beni.

“Kalau teman-teman ingat, RUU ini dideklarasikan pemerintah bulan Februari, sekarang bulan Juni 2023. Kenapa ingin dipaksakan di bulan Juli. Ada apa ini,” sambungnya.

Dilanjutkan Beni, dengan dicabutnya 9 UU, dan kemudian merevisi 13 UU, termasuk ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan, memunculkan pertanyaan.

Dia menegaskan, tidak ada hal penting dari pembahasan RUU Kesehatan. Apalagi, organisasi tenaga kesehatan tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan.

“Kita akan mencari informasi apakah pemerintah tetap bisu, tulis dan buta untuk aksi kita hari ini. Aksi hari ini untuk membuktikan bahwa kita serius, dan jangan memancing kita untuk membuat suatu tindakan yang sebenarnya tidak kita inginkan,” pungkasnya.

Eranasional.com – Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI, M Adib Khumaidi mengungkapkan IDI telah mencari referensi ilmiah mengenai penggunaan ganja untuk keperluan pengobatan medis. Pasalnya, rekomendasi atau saran medis harus berbasis pada riset atau penelitian ilmiah.

“Kita di dalam membuat suatu saran atau melakukan sebuah dasar bahwa ini masuk ke dalam satu layanan pengobatan, maka kita berbasis pada riset atau penelitian,” kata Adib usai acara Simposium Asosiasi Dokter Medis Sedunia (World Medical Association) tahun 2022, di Jakarta, Minggu (3/7/2022).

Adib berujar, suatu perkembangan baru karena ada teknologi maupun temuan, harus berdasarkan penelitian ilmiah, sehingga pelaksanaanya berbasis riset. Oleh karena itu, usulan ganja untuk pengobatan medis ini, IDI tengah melakukan pengumpulan sejumlah referensi ilmiah.

“Kita sedang mengumpulkan referensi-referensi ilmiah untuk menjadi suatu dasar sebagai usulan. Tetapi tentunya sekali lagi poin utama yang harus diberi pemahaman bahwa kita harus melihat dari aspek keamanan,” jelas Adib.

Tak hanya unsur keamanan, Adib menambahkan efek samping dari pengobatan menggunakan ganja. Hal tersebut perlu diperhitungan, sehingga IDI sedang berkolaborasi dengan sejumlah stakeholders kesehatan lainnya untuk mencari referensi ilmiah.

“Jadi kita di dalam menentukan ini pasti ada suatu proses riset dan ini sebagai usulan dari organisasi profesi. Kami Ikatan Dokter Indonesia mendorong ini (ganja medis) menjadi satu bagian riset terlebih dahulu. Baru kita melangkah pada suatu bagian dari pada standar pelayanan,” terang dia.

Adib menegaskan riset menjadi poin penting dalam menentukan keamanan dan tata pelaksanaannya untuk standar pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, ketika ditanya waktu yang dibutuhkan untuk mencari referensi ilmiah tersebut, Adib tidak dapat memastikan waktu yang dibutuh peneliti dan farmakolog hingga Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Dia melanjutkan, IDI telah melakukan diskusi secara internal terkait referensi jurnal ilmiah pendukung yang bisa menjadi sebuah standar pelayanan sembari menunggu hasil riset.

Sementara terkait koordinasi IDI dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Adib mengatakan secara organisasi IDI belum dilibatkan, namun dari sisi pakar secara personal, ada anggota IDI yang terlibat memberi masukan. Oleh karena itu, IDI secara institusi akan memberi masukan kepada Kemenkes terkait ganja untuk pengobatan medis.

JAKARTA – Tidak menutup kemungkinan, pemerintah kembali memperketat syarat perjalanan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Diungkapkan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat menanggapi rekomendasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terkait tes PCR kembali diberlakukan bagi pelaku perjalanan.

“Tidak menutup kemungkinan akan ada pengetatan screening atau langkah mitigasi lainnya jika kasus terus meningkat,” kata Wiku dikutip dari Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Wiku mengatakan, pemerintah saat ini masih memantau perkembangan kasus Covid-19 dan menyiapkan langkah mitigasi sesuai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia juga mengatakan, pemerintah akan terus berkonsultasi dengan para pakar kesehatan dalam penanganan Covid-19.

“Kami juga selalu berkonsultasi dengan para pakar kesehatan dan asosiasi profesi terkait langkah penanganan yang terbaik,” ucap dia

Sebelumnya, Satgas Waspada dan Siaga Covid-19 PB IDI Erlina Burhan menyarankan pemerintah agar kembali memberlakukan kebijakan wajib tes PCR sebagai syarat perjalanan.

Dia menyebut, kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah penularan virus Corona dan harga tes Covid-19 sudah terjangkau.

“Aturan PCR negatif untuk pelaku perjalanan kembali diberlakukan, mengingat harga tes semakin murah,” kata Erlina di kantor Sekretariat PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).

Erlina juga meminta pemerintah kembali mewajibkan penggunaan masker di area terbuka. Langkah itu harus dilakukan mengingat kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan.

“Dalam kondisi saat ini, kami dari PB IDI meminta agar tetap gunakan masker meski di ruang terbuka apalagi di ruang tertutup,” pungkas dia.

Eranasional.com – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan hormat dan patuh kepada aturan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap izin praktek eks Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto yang diberhentikan secara tetap dari keanggotaan IDI.

Hal itu disampaikan Andika Perkasa saat bertemu dengan Ketua IDI, Adib Khumaidi, yang diunggah di YouTube Jenderal Andika Perkasa, Minggu, 24 April 2022.

Kepada Andika Perkasa, Adib menjelaskan bahwa dr. Terawan telah diberhentikan tetap dari keanggotaan IDI. Namun, pemberhentian itu tak berarti seumur hidup sehingga masih ada ruang bagi dr. Tewarawan kembali menjadi anggota IDI.

“Pemberhentian tetap itu tidak diartikan seumur hidup. Jadi masih ada upaya ruang kalau kami sampaikan masih ada ruang kalau beliau berkenan untuk menjadi anggota kembali kita akan kuatkan forum secara internal,” kata Adib.

Menanggapi hal itu, Andika Perkasa kemudian menyatakan pihaknya selalu berpegang pada peraturan perundangan terkait nasib dr. Terawan.

“Kita selalu berpegang pada peraturan perundangan. IDI sebagai institusi juga punya kewenangan yang sudah melekat di dirinya sejak didirikan dan menurut saya itu juga satu hukum atau peraturan perundangan sendiri di internal,” kata mantan KSAD itu.

Panglima TNI juga menyebutkan hormat kepada aturan yang berlaku dari IDI.

“Tinggal nanti kami, apa yang harus kami lakukan misalkan keputusan apapun IDI. Apa yang berpengaruh terhadap izin praktek Dokter Terawan di RSPAD kalau keanggotaan beliau tidak lagi aktif tetapi sebagai dokter yang juga praktek di rumah sakit kami? Itu juga kita akan ikut aturan,” ucap Andika.

Sebelumnya, dr. Terawan dipecat secara permanen dari keanggotaannya sebagai IDI berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukannya. Dr. Terawan juga mantan Kepala RSPAD Gatot Subroto.***

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto, mengatakan lonjakan kasus virus Corona (Covid-19) saat ini, bukan disebabkan aktivitas mudik Idul Fitri 1442 H, tetapi karena masuknya varian delta yang berasal dari India.

“Bukan (karena mudik) karena masa inkubasinya sudah lewat. Itu karena masuknya virus dari luar negeri ke Indonesia yang lebih infeksius, yang varian delta itu lho, India,” kata Slamet saat berbincang dengan MNC Portal Indonesia, Sabtu (26/6/2021).

Menurut dia, menyebarnya varian baru virus corona asal India ini disebabkan oleh kurang ketatnya pintu masuk ke Indonesia. “Itu bisa dari orang India yang masuk tanpa diketahui, yang kedua bisa orang Indonesia yang kerja di India pulang tanpa diketahui,” ungkap Slamet.

Ia juga mengungkit ketika Indonesia dimasuki oleh warga negara asing (WNA) asal India melalui jalur udara. Padahal saat itu pandemi Covid-19 sedang melonjak di sana yang menjadi permulaan menyebarnya varian delta.

“Kan itu sempat ada satu pesawat orang India tidak terdeteksi saat itu sempat ramai kan, sempat viral, artinya penjagaan keluar masuk Indonesia dari luar negeri kurang ketat,” jelas Slamet.

Sebagaimana diketahui, Menkes Budi Gunadi Sadikin telah melapor kepada Presiden Jokowi bahwa situasi Covid-19 di Tanah Air sangat memprihatinkan.

“Kami sampaikan memang sampai saat ini terjadi peningkatan luar biasa, dan itu penting untuk bisa fokusnya bukan hanya ke sisi hilir di sisi rumah sakit, di sisi penanganan orang sakit, tapi lebih penting lagi fokus ke sisi hulu bagaimana kita mencegah agar orang sehat ini jangan menjadi sakit,” jelas Budi dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, beberapa waktu lalu.

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng Mohammad Faqih mengajak masyarakat khususnya para dokter dan tenaga kesehatan untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 gratis yang dilaksanakan pemerintah.

Pelaksanaan vaksinasi, imbuh Daeng M. Faqih, dilakukan untuk membentuk kekebalan tubuh sehingga bisa mencegah terjadinya infeksi COVID-19

“Bismillah mulai hari ini kita bersama-sama melaksanakan vaksinasi. Tujuannya satu, untuk cepat terbentuknya kekebalan pada tubuh kita semua supaya dengan tubuh kita kebal, memiliki antibodi, maka tubuh kita akan bisa tercegah dari terinfeksi COVID-19,” ujarnya.

Vaksinasi juga diharapkan dapat mengurangi potensi gugurnya para dokter dan tenaga kesehatan di masa pandemi ini.

“Khusus untuk dokter dan tenaga kesehatan, kalau kekebalan tubuh terbentuk dan terhindar dari infeksi COVID-19, maka kita juga akan mengurangi angka gugurnya dokter dan tenaga kesehatan yang sekarang ini sudah tinggi, sudah di atas 500 orang seluruh Indonesia,” ujarnya.

Ketum PB IDI termasuk penerima vaksin COVID-19 perdana bersama Presiden RI Joko Widodo. Ia menyampaikan pelaksanaan vaksinasi perdana ini telah melewati serangkaian prosedur yang panjang untuk memastikan keamanan, keefektifan, khasiat maupun kehalalan vaksin.

“Alhamdulillah hari Senin kemarin, kesimpulan akhir sudah didapat, bahwa vaksin ini dinyatakan aman, dinyatakan berkhasiat, efektif, dan juga dinyatakan suci dan halal. Jadi sekali lagi, mari kita bismillah kita laksanakan vaksinasi ini, agar persoalan COVID-19 bisa kita selesaikan dengan baik,” pungkasnya. (red)