Berdasarkan putusan perkara nomor 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada Jumat (30/10), MA menyatakan dokumen yang digunakan sebagai syarat pencalonan pada Pilpres 2024 tersebut tidak sah.

Penggugat dalam perkara ini, HM Subhan, mengonfirmasi bahwa dirinya telah menerima pemberitahuan resmi mengenai amar putusan kasasi tersebut dari pihak Mahkamah Agung.

“Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi,” ujar Subhan.

Kabar ini juga diperkuat oleh pernyataan kolega penggugat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.

Melalui unggahan di akun Instagram resminya, Denny menyebut bahwa keputusan MA ini mempertegas ketidaklayakan syarat administrasi pencalonan sebelumnya.

“Gugatan Pak Subhan untuk Kasasi pembatalan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran diputuskan KABUL. Artinya Mahkamah Agung sejalan dengan Putusan MK, bahwa Gibran BETUL-BETUL tidak memenuhi syarat pendidikan,” tulis Denny Indrayana.

Kendati demikian, Mahkamah Agung belum mengunggah salinan resmi berkas perkara tersebut ke laman resminya.

Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa pihak humas masih melakukan koordinasi internal untuk memverifikasi dokumen rilis putusan tersebut.

“Belum tahu, dicek dulu ya,” kata Yanto saat dikonfirmasi mengenai salinan berkas perkara.

Di sisi lain, polemik mengenai dokumen penyetaraan pendidikan ini sebelumnya sempat bergulir di PTUN Jakarta melalui gugatan PT Mercy Toga Kirana, sebelum akhirnya dicabut.

Menanggapi dinamika hukum tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengaku menyayangkan pencabutan gugatan di PTUN karena dirinya mengklaim telah siap membuktikan keabsahan dokumennya.

“Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan. Ya tapi mau gimana lagi, penggugatnya malah mundur,” kata Gibran usai melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho, Jakarta Barat.

Melalui putusan kasasi ini, Subhan meminta agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera menarik kembali dokumen penyetaraan pendidikan tersebut dari pihak pemegang. []

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah Certificate of Attendance dari UTS Insearch, Sydney, Australia, yang kini dikenal sebagai UTS College.

Hal tersebut terungkap dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, Jumat (2/10).

Dalam persidangan, anggota tim penilai dan verifikasi dokumen pendidikan Gibran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Taufiq Damarjati, menyebut kementerian hanya menerima satu dokumen yang berjudul Certificate of Attendance dari UTS Insearch.

Wakil Ketua MK Saldi Isra kemudian memastikan apakah terdapat dokumen sertifikat lain yang diserahkan kepada kementerian saat proses penyetaraan pendidikan Gibran.

“Terima kasih, Yang Mulia. Untuk sertifikat lain selain Certificate of Attendance tidak ada, Yang Mulia,” jawab Taufiq.

Saldi kembali menegaskan apakah Certificate of Attendance tersebut merupakan satu-satunya dokumen berbentuk sertifikat yang diterima kementerian.

“Siap, Yang Mulia,” jawab Taufiq.

Dino Patti mengatakan dirinya terus memantau perkembangan gugatan tersebut. Menurutnya, persoalan mengenai kualifikasi seorang pemimpin merupakan hal yang berhak diketahui oleh publik.

Pernyataan itu disampaikan Dino Patti melalui akun X pribadinya, sebagaimana dikutip pada Minggu (13/9/2026).

“Saya memonitor upaya gencar @dennyindrayana menggugat ijazah SMA Wapres Gibran di Mahkamah Konstitusi,” tulis Dino Patti.

Sebagai seorang political scientist, Dino Patti menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas kualifikasi pemimpinnya, termasuk terkait dugaan persoalan administratif dalam persyaratan pencalonan wakil presiden.

Ia bahkan menyebut, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan itu bukan sekadar menyangkut administrasi pencalonan, tetapi dapat berkaitan dengan integritas proses pemilu dan penegakan hukum.

“Sbg political scientist, saya memandang rakyat punya hak yang mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya, termasuk utk mengetahui apakah telah terjadi konspirasi pelecehan administratif thdp persyaratan kandidat cawapres, yang juga berarti pelecehan pemilu, pelanggaran hukum dan penistaan thdp demokrasi kita,” ujarnya.

Dino Patti kemudian menekankan bahwa hukum dan peraturan harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

“Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yg berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran,” sambungnya.

Dino Patti Minta Gibran Buka Suara

Tak berhenti pada persoalan gugatan, Dino Patti juga mendorong Gibran memberikan klarifikasi secara langsung mengenai tuduhan yang kini diarahkan kepadanya.

Menurut Dino Patti, penjelasan dari Gibran justru dapat menjadi kesempatan bagi Wakil Presiden untuk menjelaskan persoalan tersebut sekaligus menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin.

“Gibran perlu memberikan klarifikasi thdp tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekwensinya,” tulis Dino Patti.

Ia menilai keterbukaan Gibran diperlukan agar masyarakat dapat menilai persoalan tersebut berdasarkan informasi yang jelas.

Bahkan menurut saya, ini kesempatan bagi Gibran utk membuktikan kualitasnya sbg politisi/pemimpin, dan bagi rakyat utk menilainya sendiri,” lanjutnya.

Denny mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu ke MK pada Kamis (10/9/2026).

Dalam permohonannya, Denny secara spesifik mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat didaftarkan sebagai calon wakil presiden.

Denny menilai persoalan tersebut merupakan cacat syarat pencalonan sejak awal.

Menurut Denny, proses pelantikan tidak serta-merta menghapus persoalan hukum yang diduga terjadi pada tahap pencalonan.

“Intinya, diskualifikasi Gibran sebagai Calon Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat cawapres,” tegas Denny kepada wartawan di gedung MK.

Denny juga menegaskan, langkah hukum yang ditempuhnya bukan merupakan upaya pemakzulan atau impeachment terhadap Gibran.

Ia menyebut perkara tersebut murni berkaitan dengan sengketa pemilu dan keabsahan proses pencalonan.

Dalam permohonan yang diajukan ke MK, Denny mencantumkan delapan poin petitum atau tuntutan utama.

Salah satu poinnya, Denny meminta MK menyatakan ketentuan syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersifat imperatif atau wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden.

Atas dasar itu, Denny meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden.

Ia juga meminta MK menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden cacat hukum sejak awal.

Tak hanya itu, Denny meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibatalkan.

Keputusan yang dimaksud mulai dari penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut, hasil rekapitulasi suara secara nasional hingga penetapan pasangan calon terpilih.

Yang menjadi sorotan, Denny juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR.

Sebagai konsekuensi dari permohonan tersebut, Denny meminta MK memerintahkan MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden baru.

Pemilihan itu, menurut Denny, dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden sebagaimana mekanisme yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Denny meminta proses tersebut dilakukan paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan.

“Semoga 9 hakim MK terbuka hati dan pikirannya untuk mengabulkan dan menyelamatkan lagi Marwah dan Wibawa Negara Hukum Republik Indonesia,” ujar Denny.

Sebelumnya Buka Sayembara Ijazah Gibran

Sebelum mengajukan permohonan ke MK, Denny Indrayana juga sempat menggelar sayembara pembuktian ijazah tingkat SLTA milik Gibran.

Batas waktu sayembara tersebut berakhir pada 9 September 2026.

Sebelum batas akhir, komitmen hadiah dalam sayembara tersebut dilaporkan telah mencapai Rp10,25 miliar.

Namun, nilai hadiah sayembara tersebut bukan menjadi bukti hukum secara langsung dalam permohonan ke MK.

Kini, persoalan mengenai riwayat pendidikan Gibran tersebut dibawa Denny ke jalur konstitusional untuk diuji dan dinilai oleh majelis hakim MK.

Pernah Digugat ke PN Jakarta Pusat

Persoalan riwayat pendidikan Gibran sebelumnya juga pernah dibawa ke pengadilan umum oleh advokat Subhan Palal.

Subhan saat itu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Nilai ganti rugi yang diminta dalam gugatan tersebut mencapai Rp125 triliun.

Subhan mempersoalkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri milik Gibran yang berkaitan dengan Orchid Park Secondary School Singapura dan UTS Insearch Sydney.

Menurut Subhan, dokumen tersebut dinilai tidak memenuhi kualifikasi yang setara dengan pendidikan SMA di Indonesia.

Namun, pada Desember 2025, majelis hakim PN Jakarta Pusat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pertimbangannya, pengadilan negeri dinilai tidak memiliki kewenangan atau kompetensi absolut untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan tata usaha negara dan pemilu.

“Dan gugatan kemarin dinyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili. Jadi mengelak terus,” kata Subhan.

Subhan pun mengkritik putusan tersebut.

Ia menilai proses hukum yang berkaitan dengan lingkar kekuasaan cenderung tidak masuk ke pokok perkara.

“Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa aparat hukum kalau berhadapan dengan keluarga Jokowi dan Jokowi sekalipun, lumpuh, enggak berdaya. Makanya lebih baik dia menyatakan tidak berwenang mengadili,” cetusnya.

Kini, dengan diajukannya permohonan Denny Indrayana ke MK, polemik mengenai syarat pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian.

Permohonan tersebut selanjutnya akan diuji berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Publik pun menanti bagaimana sembilan hakim konstitusi akan menilai dalil-dalil yang diajukan Denny dalam permohonannya. [SF]