Dalam konferensi pers tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (TROYA) di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026), Roy mengaku ingin menguji pernyataan yang beredar terkait perkembangan kasus tersebut.

“Saya ingin menantang juga omongan-omongan yang mengatakan Minggu depan sudah P21,” kata Roy.

Meski demikian, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya.

Roy juga menilai status P21 bukanlah penentu akhir dalam sebuah perkara pidana karena masih terdapat sejumlah kemungkinan lain dalam proses penanganan hukum.

“Tapi enggak apa-apa kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final ya. Ada yang P19, ada yang P20 yaitu dihentikan di tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, tim kuasa hukumnya tidak ingin berspekulasi ataupun melakukan prediksi terkait arah proses hukum yang tengah berjalan.

“Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal bukan tukang prediksi, tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear,” tegas Roy.

Hingga kini, proses penanganan perkara yang melibatkan Roy Suryo masih terus berjalan di Polda Metro Jaya.

Namun belum ada pernyataan resmi dari penyidik terkait kepastian status berkas perkara tersebut. []

Pencabutan status tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ).

Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto.

“Terhadap dua tersangka di klaster satu yang sudah mendapatkan restorative justice, status tersangkanya sudah dicabut. Termasuk juga pencekalan cegah dan tangkal,” ujar Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (19/1/2026).

Budi menjelaskan, penghentian penyidikan terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dilakukan setelah keduanya mengajukan permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif kepada Presiden Joko Widodo selaku pihak pelapor.

“Atas permohonan tersebut, pada tanggal 15 Januari 2026 dikeluarkan penetapan keadilan restoratif,” kata Budi.

Menurutnya, mekanisme RJ ini diterapkan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk itikad baik dari para pihak, kondisi sosial, serta hasil evaluasi internal penyidik.

Keputusan untuk menghentikan penyidikan tidak diambil secara sepihak. Budi menegaskan bahwa SP3 diterbitkan setelah melalui proses gelar perkara khusus yang melibatkan berbagai unsur pengawasan internal Polda Metro Jaya.

Gelar perkara tersebut dihadiri; Bagian Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda), serta Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya.

Keterlibatan unsur-unsur tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan penghentian penyidikan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Meski Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah dibebaskan dari status tersangka, penyidik menegaskan bahwa proses hukum terhadap tersangka lain dalam klaster yang sama masih terus berjalan.

Tiga nama yang masih berstatus tersangka di klaster satu adalah Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi.

“Selanjutnya akan dijadwalkan dalam bulan ini juga pemeriksaan terhadap tiga tersangka di klaster satu,” ujar Budi.

Hal ini menunjukkan bahwa penghentian penyidikan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat penerapan restorative justice.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda Metro Jaya saat itu, Inspektur Jenderal Polisi Arjen Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada Jumat (7/11/2025)

“Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, serta manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” kata Arjen.

Dalam perkara ini, para tersangka secara umum dijerat dengan sejumlah pasal, antara lain: Pasal 27A dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut mencapai maksimal enam tahun penjara.

Dalam proses penyidikan, Polda Metro Jaya membagi para tersangka ke dalam dua klaster, berdasarkan dugaan perbuatan hukum yang dilakukan masing-masing pihak.

Klaster pertama dijerat tambahan Pasal 160 KUHP terkait dugaan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Mereka yang masuk dalam klaster ini adalah ; Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi, serta Damai Hari Lubis.

Dari lima nama tersebut, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis kini telah mendapatkan penghentian penyidikan.

Sementara itu, klaster kedua terdiri atas ; Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Ketiganya dijerat Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35 UU ITE terkait dugaan menghapus, menyembunyikan, atau memanipulasi dokumen elektronik.

Dengan dicabutnya status tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, penanganan perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kini memasuki babak baru. Polda Metro Jaya menegaskan tetap berkomitmen menyelesaikan perkara ini secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus ini juga menandai pendekatan penegakan hukum yang mengedepankan penyelesaian berkeadilan tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan rincian jumlah pertanyaan untuk masing-masing tersangka. Rismon Hasiholan Sianipar mendapat 157 pertanyaan, Roy Suryo 134 pertanyaan, dan Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa mendapat 86 pertanyaan.

“Seluruh proses pemeriksaan dilakukan sesuai standar, menjunjung asas legalitas, profesionalitas, transparansi, serta tetap memberikan kesempatan bagi para tersangka untuk beribadah dan beristirahat,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (13/11/2025).

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya diperbolehkan kembali pulang setelah pemeriksaan.

Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan bahwa penyidik belum melakukan penahanan karena para tersangka mengajukan saksi dan ahli yang meringankan.

“Kami akan menindaklanjuti permohonan tersebut dengan memeriksa saksi maupun ahli yang diajukan para tersangka,” kata Iman.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya menetapkan total delapan tersangka yang dibagi menjadi dua klaster.

Klaster pertama berisi lima orang yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

Mereka dijerat Pasal 310 dan/atau Pasal 311 serta Pasal 160 KUHP, termasuk pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE.

Sementara klaster kedua mencakup tiga tersangka: Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Mereka dijerat dengan kombinasi pasal penghinaan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran UU ITE, termasuk Pasal 32 ayat 1 jo. Pasal 48 ayat 1 dan Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat 1.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri, mengumumkan langsung penetapan para tersangka dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurut Asep, delapan tersangka itu dibagi dalam dua kelompok atau klaster. Klaster pertama berisi lima orang, sedangkan tiga lainnya masuk klaster kedua.

“Kami menetapkan delapan orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster. Klaster pertama terdiri dari ES (Eggi Sudjana), KTR (Kurnia Tri Royani), MRF, RE, dan DHL,” ujar Asep.

Para tersangka di klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP serta Pasal 160 KUHP. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 27A jo Pasal 45 ayat 4 dan/atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.

Sementara itu, tiga tersangka lain dalam klaster kedua adalah pakar telematika Roy Suryo (RS), pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa (TT), serta ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar (RHS).

“Untuk klaster kedua, para tersangka dikenakan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 dan/atau Pasal 35 jo Pasal 51 ayat 1 dan pasal-pasal dalam UU ITE yang relevan,” jelas Asep.

Bukti dan Proses Penyidikan

Dalam penyidikan kasus ini, kepolisian telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli dari berbagai bidang. Tak hanya itu, sebanyak 273 barang bukti turut diamankan, termasuk dokumen resmi yang dikonfirmasi berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Presiden Jokowi menempuh pendidikan.

Asep menegaskan, dari hasil penyidikan, para tersangka diduga kuat telah menyebarkan informasi palsu dan memanipulasi dokumen terkait ijazah kepala negara.

“Penyidik berkesimpulan bahwa para tersangka terbukti menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi data yang berkaitan dengan ijazah Presiden Jokowi,” ujarnya.

Saat ini, penyidik tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.

Roy dan Bona mendatangi kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, untuk mengambil dokumen tersebut.

Mereka menyebut dokumen yang diterima berupa fotokopi terlegalisir dari fotokopi ijazah asli.

“Yang kami terima adalah fotokopi terlegalisir, bukan salinan langsung dari dokumen asli,” kata Bona di kantor KPU RI, Juma’t (24/10/2025).

Roy Suryo yang hadir mengenakan kaus bergambar KTP sempat menyatakan keyakinannya bahwa ijazah tersebut “99,9 persen palsu”. Namun, ia menegaskan bahwa bukti-bukti akan disampaikan di meja hijau, bukan di media.

“Kami akan buka semua bukti di pengadilan,” ujar Roy sambil tersenyum puas.

Bona menambahkan, berdasarkan hasil pengumpulan dokumen dari berbagai periode pemilihan mulai 2010, 2012, 2014, hingga 2019, ijazah Jokowi yang beredar tampak identik, hanya berbeda pada bagian legalisir dan tanda tangan pejabat yang menandatanganinya.

“Yang berbeda itu hanya legalisirnya, pejabat yang menandatangani juga berbeda sesuai dengan tahunnya,” jelas Bona.

Tim Roy Suryo kini juga tengah berupaya mendapatkan fotokopi ijazah dari tahun 2005. Namun, menurut Bona, beberapa bagian dari dokumen yang diterima masih ditutup, termasuk tanda tangan rektor.

Ia menilai KPU seharusnya membuka bagian-bagian yang ditutup itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Setidaknya ada delapan bagian yang ditutup. Sesuai aturan KIP, seharusnya dilakukan uji konsekuensi: apa dampaknya jika dibuka, dan apakah informasi itu bisa dirahasiakan selamanya,” ujar Bona.

Lebih lanjut, Bona menyinggung keputusan KPU Nomor 731 yang disebutnya mengatur batas waktu kerahasiaan dokumen publik.

Menurutnya, informasi seperti ijazah seharusnya hanya dirahasiakan untuk jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun, dan setelah itu dapat dibuka untuk publik. (*)

Hal ini disampaikannya usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Jumat (22/8/2025) sore.

“Tadi info dari penyidik saya tanya, di mana, saya minta ijazah ditunjukkan, katanya sedang ada di labfor (laboratorium forensik). Yang kedua, berita acara penyitaan, ada, tapi tidak mau menunjukkan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan belum keluarnya hasil uji forensik terhadap barang bukti dalam perkara yang menjeratnya, termasuk ijazah Jokowi salah satunya.

“Saya dapatkan informasi dari penyidik bahwa analisa atau uji forensik terhadap ijazah atau barang bukti yang lain itu belum selesai dilakukan, tapi kami sudah dipanggil dengan dugaan tindak pidana,” tuturnya.

Rismon menyebut seharusnya uji forensik tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum memanggilnya.

“Harusnya ini diselesaikan dulu dan saya diberikan forensic summary, simpulan forensik harusnya ditunjukkan kepada kita, bahwa mereka benar dan kitalah yang salah. Ini enggak, simpulan forensik belum keluar dan katanya masih dalam antrean forensik, tetapi kami sudah dituduh macam-macam,” sesalnya.

Rismon menyebut seharusnya uji forensik tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum memanggilnya. Rismon mengaku hanya menjawab dua pertanyaan dari penyidik.

“Saya hanya jawab dua pertanyaan saja,” ungkapnya.

Ia menyebut alasannya, yakni karena dirinya merasa harus memberi penjelasan sedetail-detailnya.

“Bahkan tadi ada bagian tulisan saya menjadi bagian buku Jokowi’s White Paper, saya print dalam bentuk buku juga dan kami serahkan sebagai pertimbangan dan petunjuk kepada penyidik,” tambahnya.

Rismon mengaku menjelaskan penelitiannya yang ia tuangkan dalam buku itu kepada penyidik, termasuk berbagai uji yang dilakukannya.

Ia menyebut pemeriksaan terhadapnya belum selesai dan siap dipanggil oleh penyidik lagi di kesempatan selanjutnya.

“Saya ajukan ke tim pengacara saya, kalau memang hari ini tidak cukup waktu, saya siap untuk Senin sampai Jumat ke depan setiap hari saya datang, asalkan saya diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan setiap hal teknis, seteknis-teknisnya, sedetail-detailnya, se-scientific-scientific-nya setiap video yang ditanyakan kepada saya,” tegasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah meningkatkan status laporan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu ke tingkat penyidikan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membeberkan, laporan pertama yang sudah naik ke penyidikan yakni laporan Jokowi tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah dan/atau manipulasi, perubahan, pengrusakan informasi elektronik.

Sementara tiga laporan lain terkait dugaan tindak pidana menghasut orang lain.

“Jadi saat ini nanti yang tahap penyidikan adalah empat laporan polisi. Peristiwa pertama (dugaan pencemaran nama baik) satu laporan polisi. Peristiwa kedua (dugaan penghasutan orang lain) tiga laporan polisi,” papar Ade. []

Buku tersebut berisi narasi ilmiah versi mereka terkait dengan polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Buku tersebut kata Roy, akan dilaunching bertepatan pada tanggal 17 Agustus 2025 dan di klaim sebagai kado dari mereka untuk momentum 80 tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi,” kata Roy dalam konferensi persnya di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Ia mengklaim bahwa tiga orang yang terlibat dalam penulisan buku tersebut adalah dirinya, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma.

Mereka menuliskan berbagai catatan dari perspektif dan latar belakang keilmuan masing-masing.

“Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian persen,” ujarnya.

Dalam buku tersebut, Roy mengaku menuliskan soal berbagai perspektif hukum yang ada, termasuk UU ITE hingga keterbukaan informasi publik.

Hal ini menjadi landasan yuridis terkait tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu dan wajib dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban konkret sebagai mantan pejabat publik, khususnya sebagai Presiden RI dua periode.

“Saya menuliskan mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal declaration of human right, penjelasan soal undang-undang Dasar 45, penjelasan soal undang-undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan undang-undang ITE nomor 11 2008, 19/2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya,” terang Roy.

Polisi menyatakan telah menemukan unsur pidana dalam kasus dugaan fitnah atau pencemaran nama baik tersebut.

“Dari hasil gelar perkara disimpulkan ada dugaan tindak pidana. Karena itu perkaranya dinaikkan ke penyidikan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Jumat, 11 Juli 2025.

Ade Ary menyebut, tak menutup kemungkinan pihak kepolisian akan kembali memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan tambahan. Jadwal pemeriksaan akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan.

“Korban, saksi-saksi dari pihak pelapor maupun terlapor akan dimintai keterangan dalam tahap penyidikan ini,” jelas Ade.

Tim hukum Jokowi menyambut keputusan polisi menaikkan kasus ke penyidikan. Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menilai langkah ini menegaskan bahwa laporan kliennya berdasar fakta hukum.

“Penyidikan ini menunjukkan laporan Pak Jokowi mengandung kebenaran dan memenuhi unsur pidana,” kata Rivai, Jumat, 11 Juli 2025.

Ia memastikan tim hukum akan mendampingi proses hingga ke pengadilan. Rivai menekankan, langkah hukum ini diambil untuk memulihkan nama baik Jokowi yang terseret isu ijazah palsu.

“Melalui proses ini, Pak Jokowi berharap nama baiknya pulih dan keaslian ijazahnya dikukuhkan secara hukum,” ujar Rivai.

Saat ini, Polda Metro Jaya menangani total enam laporan polisi terkait isu serupa. Selain laporan Jokowi, tiga di antaranya juga telah naik ke penyidikan. Dua laporan lain telah dicabut oleh pelapor.

Laporan Jokowi mencakup dugaan pelanggaran Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, serta Pasal 305 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE.[]

Mereka diperiksa terkait kasus dugaan penghasutan terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Senin, 28 april 2025.

Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan telah melaporkan empat orang terkait dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi ke polisi.

Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya pada Rabu (23/4/2025).

Empat orang yang dilaporkan meliputi Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, dan Rizal Fadillah.

“Kedatangan kami hari ini memenuhi panggilan penyidik terkait laporan dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP oleh empat orang terkait isu ijazah Pak Jokowi,” kata kuasa Hukum Pemuda Patriot Nusantara Rusdiansyah, di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin 28 April 2025, dikutip dari Kompas.com.

Rusdiansyah mengatakan, pihaknya membawa barang bukti dalam pemeriksaan.

“Barang bukti yang kami bawa berupa rekaman penyampaian ajakan hasutan kepada warga negara lain dan saksi-saksi untuk mendukung proses penyidikan,” ungkapnya.

Sementara, saksi yang dihadirkan berasal dari masyarakat umum, berinisial A dan AD.

Rusdiansyah menyatakan, laporan tersebut bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat dan mencegah keresahan akibat dugaan penghasutan.

Ia juga menegaskan, langkah hukum yang diambil pihaknya ini tidak berkaitan dengan arahan Jokowi.

“Ini murni kewajiban warga negara. Tidak ada arahan dari Pak Jokowi. Kami semua punya kepentingan yang sama, yakni menciptakan ketertiban,” katanya.

Sementara itu, perkara dugaan ijazah palsu Jokowi yang digugat oleh Tolak Ijazah Palsu Usaha Gapunya Malu (TIPU UGM) telah bergulir ke persidangan.

Sidang perdana kasus ini digelar Pengadilan Negeri (PN) Surakarta pada Kamis 24 April 2025.

Dalam sidang itu, kedua pihak menyepakati adanya mediasi dengan mediator Prof Dr Adi Sulistiyono, seorang Guru Besar di bidang Keperdataan, bidang Keahlian Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

“Menetapkan, satu, memerintahkan para pihak dalam perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt untuk menempuh mediasi. Dua, menunjuk saudara Prof Dr Adi Sulistiyono SH MH, mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai mediator,” kata hakim ketua Putu Gde Hariadi di ruang sidang.

Proses mediasi ini ditetapkan paling lama 30 hari dihitung sejak tanggal penetapannya.

Sebagaimana penetapan tersebut, Putu Gde mengatakan, majelis hakim sepenuhnya menyerahkan proses mediasi kasus ini kepada mediator yang ditunjuk. Sidang perkara ini akan dilanjutkan kembali setelah adanya laporan mediasi. []