Dalam putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima.

Namun, dalam pertimbangannya, MK menyinggung persoalan bukti ijazah atau dokumen pendidikan yang menjadi dasar pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden.

Hakim Konstitusi Adies Kadir menyebut persoalan mengenai keabsahan dan pemenuhan syarat pendidikan tersebut bukan menjadi ranah MK untuk menentukan lebih lanjut.

Menurutnya, kewenangan itu berada pada lembaga yang memang memiliki tugas menilai persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

“Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945,” ujar Adies.

Pakar Sebut Bola Panas Ada di DPR

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai putusan MK tersebut membuka ruang bagi DPR untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran.

Menurut Bivitri, terdapat sejumlah pihak yang dapat mengambil langkah setelah putusan tersebut, mulai dari DPR hingga aparat penegak hukum.

“MK melempar bola panas ke (1) partai2 di DPR utk memulai impeachment. (2) penegak hukum untuk menginvestigasi manipulasi yang MK temukan. (3) DPR untuk menghukum KPU yang sekarang untuk tidak lagi memilih mereka, bahkan mestinya dipecat,” tulis Bivitri melalui akun Instagram resminya @bivitrisusanti, Rabu (7/10).

Menurut Roy, aturan tersebut menjadi salah satu hal yang membayangi proses praperadilan kelima yang diajukannya.

SEMA Nomor 3 Tahun 2026 mengatur penerapan Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk ketentuan yang berkaitan dengan mekanisme praperadilan.

Roy mengatakan, berdasarkan SEMA tersebut, permohonan praperadilan masih dapat diterima, diperiksa, dan disidangkan.

Namun, ia menyoroti adanya ketentuan bahwa putusan akhirnya harus dinyatakan NO atau niet ontvankelijke verklaard.

“Praperadilan kita yang terakhir ini kan dibayang-bayangi dengan munculnya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa praperadilan itu tetap bisa diterima, tetap bisa diproses, tetap bisa disidangkan, tapi putusan akhirnya harus NO,” kata Roy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jumat (11/9/2026).

Istilah NO merujuk pada niet ontvankelijke verklaard, yakni putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena terdapat persoalan atau cacat secara formil.

Meski demikian, Roy mengaku tetap menaruh harapan pada hakim tunggal yang menangani permohonan praperadilan kelimanya.

Ia berharap seluruh bukti yang telah diajukan dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum hakim menjatuhkan putusan.

“Karena sekali lagi, bahwa pertimbangannya adalah kami memberikan semua bukti-bukti yang ada,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam sidang perdana Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7).

Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan bahwa pada Maret 2025, saksi Syarif Muhammad memperlihatkan kepada Jokowi tiga unggahan di media sosial X yang berisi tuduhan mengenai keaslian ijazah S-1 milik mantan presiden tersebut. Salah satu unggahan itu berasal dari akun milik dokter Tifa.

Setelah mengetahui adanya unggahan tersebut, Jokowi disebut meminta Syarif mengumpulkan berbagai konten di media sosial yang dianggap menyerang nama baiknya dengan narasi bahwa ijazah S-1 miliknya tidak asli.

Selanjutnya, pada 14 April 2025, tim kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers untuk membantah tudingan tersebut.

Dalam kesempatan itu, mereka menegaskan bahwa ijazah sarjana Jokowi adalah asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun instansi terkait.

Jaksa menyebut kuasa hukum Jokowi juga mengimbau masyarakat agar tidak lagi menyebarluaskan informasi yang dinilai sebagai berita bohong mengenai dugaan ijazah palsu tersebut.

Memasuki periode April hingga Mei 2025, Syarif kembali menunjukkan kepada Jokowi sebanyak 28 unggahan dari berbagai platform media sosial yang berisi tuduhan serupa.

Dari jumlah tersebut, lima unggahan disebut berasal dari dokter Tifa.

Dalam dakwaannya, jaksa menegaskan bahwa Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sejak 28 Juli 1980.

Selama menempuh pendidikan, Jokowi dinyatakan telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik sesuai ketentuan program sarjana, termasuk menuntaskan 160 satuan kredit semester (SKS).

Berdasarkan data akademik tersebut, UGM kemudian menerbitkan Ijazah Sarjana Kehutanan Nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama Joko Widodo.

Jaksa menilai tudingan yang disampaikan terdakwa telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Jokowi.

“Akibat perbuatan terdakwa, saksi Jokowi mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik secara personal, merasa dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya,”ujar jaksa dalam persidangan.

“Tuduhan tersebut juga memicu pihak lain mempertanyakan keabsahan ijazah yang digunakan Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI,” tambahnya.

Lebih lanjut, JPU menyatakan tuduhan yang disampaikan Dokter Tifa merupakan informasi yang tidak benar. Hal itu didasarkan pada penegasan resmi UGM yang menyatakan Jokowi merupakan lulusan sah Fakultas Kehutanan.

Meski demikian, menurut jaksa, terdakwa tetap menyebarkan tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu melalui unggahan di media sosial maupun dalam sejumlah acara talk show.

Jaksa juga menyebut terdakwa tidak mampu membuktikan tuduhan yang dilontarkannya. Karena itu, perbuatan tersebut dinilai sebagai serangan terhadap kehormatan dan nama baik Jokowi melalui penggunaan sarana teknologi informasi. []

Kepastian tersebut disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai kesiapan dirinya hadir di pengadilan, termasuk kemungkinan menunjukkan ijazah asli yang selama ini menjadi perdebatan publik.

“Ya hadir (persidangan). Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan,” kata Jokowi di kediamannya, Jumat (19/6/2026).

Dalam keterangannya, Jokowi menjelaskan bahwa ijazah asli miliknya saat ini masih berada di tangan penyidik dan menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara yang sedang diproses.

Karena itu, mantan Presiden RI tersebut menegaskan akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berjalan dan menyerahkan penilaian terhadap alat bukti kepada majelis hakim.

“Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti proses sidang di pengadilan, karena nanti pengadilan yang akan memutuskan. Kita ikuti, kita ikuti,” ujarnya.

Pernyataan itu mempertegas sikap Jokowi yang memilih menyelesaikan polemik ijazah melalui jalur hukum. Menurutnya, pengadilan merupakan forum yang tepat untuk menguji fakta, bukti, dan berbagai tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.

Kasus ijazah Jokowi sendiri bermula dari munculnya berbagai informasi dan tuduhan terkait keaslian dokumen pendidikan miliknya. Polemik tersebut kemudian berkembang luas di ruang publik hingga berujung pada proses hukum.

Sejumlah pihak, termasuk Roy Suryo, menjadi sorotan dalam perkara tersebut setelah dugaan penyebaran informasi yang dipersoalkan dilaporkan dan diproses oleh aparat penegak hukum.

Dengan perkara yang kini memasuki tahap persidangan, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta menunggu putusan pengadilan sebagai dasar penentuan fakta dan kepastian hukum dalam kasus tersebut.

Dalam konferensi pers tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (TROYA) di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026), Roy mengaku ingin menguji pernyataan yang beredar terkait perkembangan kasus tersebut.

“Saya ingin menantang juga omongan-omongan yang mengatakan Minggu depan sudah P21,” kata Roy.

Meski demikian, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya.

Roy juga menilai status P21 bukanlah penentu akhir dalam sebuah perkara pidana karena masih terdapat sejumlah kemungkinan lain dalam proses penanganan hukum.

“Tapi enggak apa-apa kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final ya. Ada yang P19, ada yang P20 yaitu dihentikan di tengah,” ujarnya.

Ia menambahkan, tim kuasa hukumnya tidak ingin berspekulasi ataupun melakukan prediksi terkait arah proses hukum yang tengah berjalan.

“Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal bukan tukang prediksi, tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear,” tegas Roy.

Hingga kini, proses penanganan perkara yang melibatkan Roy Suryo masih terus berjalan di Polda Metro Jaya.

Namun belum ada pernyataan resmi dari penyidik terkait kepastian status berkas perkara tersebut. []

Bagaimana tidak, bola panas tersebut justru mengarah ke Partai Demokrat setelah sebelumnya ramai disinggung Partai ‘Biru’ sebagai dalam di baliknya.

Riak-riak ini semakin menguatkan kecurigaan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfister Maturina.

Saat menjadi narasumber di Kompas Petang, Silfister menegaskan bahwa isu yang terus dikembangkan Roy Suryo Cs tersebut tidak benar.

“Isu pemakzulan dan ijazah palsu ini kalau kita lihat tidak mempunyai dasar hukum dan fakta konstitusi yang benar,” kata Silfister dikutip pada Senin (28/7/2025).

Ia kemudian mengutip pernyataan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menyebut bahwa itu merupakan upaya untuk menghancurkan lawan politik.

“Seperti yang dikatakan Prof. Jimly Asshiddiqie hanya untuk menghancurkan lawan politik dengan tidak beradab. Bohir di belakangnya ini gak bersatu, mereka bermain sendiri-sendiri,” ucapnya.

Melihat serangan yang begitu intens dan terstruktur, Silfister menegaskan bahwa kemungkinan besar gerakan tersebut didanai pihak tertentu.

“Pastinya di danai, siapa yang mendanai begini-begini gitu loh,” tukasnya.

Adapun Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa tudingan yang dialamatkan ke kubunya merupakan fitnah besar.

Hal ini ditegaskan AHY ketika kunjungan kerja di Lombok Barat, Minggu (27/7/2025) kemarin.

Kader Partai Demikian, Cipta Panca Laksana menyayangkan tudingan yang dilayangkan Silfister terhadap Demokrat.

“Fitnah kata mas AHY tentang tuduhan relawan Jokowi seperti Silvester Matutina. Ngadepin Roy Suryo cs aja kelabakan mau nambah musuh lagi loe Silvester? Salah cari lawan loe pea!,” tandasnya di X @panca66 (28/7/2025).

Laporan itu terkait dugaan skripsi palsu dan penyebaran berita bohong. Jokowi pun menanggapi laporan itu dengan santai.

“Itu namanya ngalor ngidul. Yang satu belum selesai sudah ngalor (ke utara), yang satu belum selesai sudah ngidul (ke selatan),” ujar Jokowi kepada awak media di Solo, Jawa Tengah, Jumat (25/5/2025).

Walau begitu, Jokowi mengatu tetap menghormati proses hukum yang berlaku.

Diketahu Rismon melaporkan Jokowi ke Polda DIY atas dugaan skripsi palsu dengan terlapor dua pihak.

“Hari ini kami akan melaporkan dugaan skripsi palsu atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua, Joko Widodo dan Rektor UGM Profesor Ova Emilia,” ujar Rismon di Sleman, Selasa (22/7/2025).

Ia mengatakan lembar pengesahan di skripsi Jokowi sangat modern.

“Tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada,” katanya.

Selain laporan Rismon, dua alumni UGM bersama seorang warga Yogyakarta melaporkan Jokowi ke Polda DIY soal dugaan penyebaran berita bohong pada hari yang sama.

“Yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Rismon. Yang kedua kaitannya dengan kabar bohong Jurusan Teknologi Kayu,” tutur pelapor, Bangun Sutoto, di Polda DIY, Selasa (15/7/2025).

Kehadiran Jokowi di Mapolresta Solo pada Rabu (23/7/2025) menjadi sorotan nasional sekaligus babak baru dalam polemik panjang yang sudah bergulir sejak beberapa waktu lalu.

Jokowi tiba sekitar pukul 09.30 WIB dengan iringan empat mobil rombongan, dikawal pengamanan ketat.

Seperti ciri khasnya, Jokowi tampak tenang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Setibanya di halaman Mapolresta Solo, Jokowi turun dari kendaraan dan langsung menyapa para awak media yang telah menunggu sejak pagi.

“Saya hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Jokowi singkat kepada wartawan sebelum memasuki gedung Polresta.

Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden tersebut memang sudah lama menjadi kontroversi publik.

Sejumlah laporan masyarakat dan aktivis hukum dilayangkan ke aparat penegak hukum sejak tahun lalu, dengan tudingan bahwa ijazah sarjana yang digunakan Jokowi saat mendaftar sebagai calon presiden tidak sah atau diduga palsu.

Setelah dilakukan proses klarifikasi dan penyelidikan awal, Kepolisian menyatakan kasus ini resmi naik ke tahap penyidikan pada pekan lalu.

Langkah pemanggilan Jokowi sebagai saksi sekaligus pihak yang dilaporkan dianggap sebagai bagian penting dalam rangkaian penyidikan.

Sementara itu, pihak kuasa hukum Jokowi menyatakan kesiapan untuk membuka semua dokumen resmi yang dimiliki kliennya.

Menurut pengacaranya, tuduhan ijazah palsu tersebut tidak berdasar dan lebih bersifat politis. []

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat dikonfirmasi mengenai kasus tudingan ijazah palsu yang tak kunjung usai, Senin (14/7/2025).

“Perasaan politik saya mengatakan, ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade, yang buat saya, ya biasa-biasa aja,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dikutip dari Kompas.

Dia menuturkan, dirinya sepenuhnya menyerahkan persoalan tudingan ijazah palsu pada proses penyidikan yang berjalan.

“Saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan, ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada,” ujar Jokowi.

“Kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa,” lanjutnya.

Ia pun kembali menegaskan, ijazah miliknya hanya akan diungkapkan di dalam persidangan.

“Tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya meningkatkan status tiga laporan yang berkaitan dengan ijazah Jokowi, ke tingkat penyidikan. []

“Ya, nanti penjadwalan terhadap para saksi, ada saksi yang berhalangan dan lain sebagainya,” kata Ade Ary dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).

Sampai dengan saat ini, Roy Suryo masih menjadi saksi dalam kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian berkaitan dengan ijazah Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Roy yang notabane adalah pakar telematika telah dijadwalkan untuk agenda pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis, 3 Juli 2025. Namun ia berhalangan hadir.

Sementara terkait kapan agenda pemeriksaan ulang Roy Suryo tersebut, mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan tersebut masih belum mendapatkan informasi dari tim penyelidik.

“Nanti penyelidik yang akan mempertimbangkan siapa saja yang keterangannya masih dibutuhkan lagi,” ujarnya.

Namun yang jelas, penyelidik akan melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk pengumpulan keterangan lengkah untuk kebutuhan tindak lanjut atas laporan yang sempat dilayangkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

“Nanti penyelidik yang akan mempertimbangkan dalam rangka proses pendalaman di tahap penyelidikan yang sedang dilakukan,” tutur Ade Ary.

Sebelumnya dberitakan, Joko Widodo telah mendatangi Polda Metro Jaya bersama dengan tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Yakup Hasibuan pada hari Rabu, 30 April 2025.

Kedatangan Presiden RI ke-7 tersebut untuk melaporkan lima orang atas kasus tuduhan Ijazah Palsu yang dialamatkan kepadanya.

“Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, ES, RS, T dan inisial K,” kata Yakup di depan gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

Sementara untuk kelima inisial orang tersebut antara lain ; Roy Suryo, Eggi Sudjana, Rismon Sianipar, Tifa Tyassuma, dan Kurnia Tri Royani.

Dalam pelaporan tersebut, tim kuasa hukum Jokowi menggunakan pasal 310 dan 311 KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana fitnah dan/atau pencemaran nama baik.

Kemudian ada juga pasal 35, 32, dan 27A UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dengan rekayasa teknologi.

Sementara itu, Joko Widodo menyatakan alasan pelaporan yang dilakukan adalah untuk memberikan kepastian hukum atas tuduhan yang dialamatkan sejumlah orang kepadanya secara berlarut-larut.

“Ini sebetulnya masalah ringan ya, urusan apa, tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang,” kata Jokowi. []

Terlebih kata Dedi, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipudum) telah merilis hasil penyelidikannya, bahwa ijazah Joko Widodo asli dan sangat identik dengan hasil pemeriksaan uji forensik yang mereka lakukan.

“Yang pasti ijazah Jokowi tidak akan diputus palsu oleh Bareskrim. Imbas politik dan sosialnya terlalu besar,” tegas Dedi dalam pernyataannya, Sabtu 31 Me 2025

Dedi menjelaskan, jika ijazah Jokowi dinyatakan palsu, hal itu akan meruntuhkan seluruh legitimasi politiknya selama menjabat sebagai Wali kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga dua periode sebagai Presiden RI.

“Dari perspektif hukum, gugatan ini tidak berdasar. Dalam sistem hukum kita, publik tidak bisa menggugat keaslian dokumen resmi pejabat negara kecuali mereka merasa dirugikan secara langsung,” paparnya.

Menurut analisis Dedi, kelompok-kelompok yang menggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian konkret dari ijazah Jokowi.

Terlebih, Jokowi telah menyelesaikan dua periode kepresidenan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan secara sah.

“Gugatan semacam ini lebih tepat diajukan ketika Jokowi masih menjabat. Sekarang apa yang mau didapatkan penggugat? Tidak ada kerugian maupun perubahan kondisi politik yang signifikan,” ujar Dedi.

Dedi menilai gugatan ijazah ini sebagai upaya yang tidak bermartabat.

Menurutnya, jika ingin mengkritik Jokowi, lebih baik fokus pada substansi seperti kemungkinan kolusi atau penyimpangan konstitusi selama masa jabatannya.

“Publik perlu bijak. Mengungkit dokumen pribadi mantan pejabat setelah masa jabatannya berakhir justru merusak martabat hukum kita sendiri,” tandas Dedi.

Ia menambahkan, menjaga martabat mantan presiden sama pentingnya dengan menjaga kedaulatan hukum negara.

Kritik terhadap kinerja atau kebijakan Jokowi selama menjabat menurutnya lebih konstruktif daripada memperdebatkan keaslian ijazah yang sudah tidak relevan.

“Jika ada kekecewaan terhadap kepemimpinan Jokowi, sampaikan melalui mekanisme yang lebih bermartabat. Jangan lewat gugatan-gugatan yang tidak substantif seperti ini,” pungkas Dedi. []

“Ada 22 pertanyaan sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, yang berkaitan dengan skripsi, kegiatan mahasiswa sekitar itu,” ujar Jokowi di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (20/5/2025).

Dalam pemeriksaan ini, Jokowi juga mengambil kembali ijazahnya yang sempat diserahkan ke penyidik Bareskrim Polri.

Pemberian ijazah ke penyidik itu dilakukan adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, pada Jumat, 9 Mei 2025.

“Saya memenuhi undangan sekaligus saya mengambil ijazah yang saat lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil,” ujar dia.

Pemberian keterangan ini dalam tahap penyelidikan kasus oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipdium).

Agenda ini dibenarkan oleh kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan. Jokowi bakal tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10.00 WIB.

“Nanti jam 10 pagi Pak Jokowi rencananya memberikan keterangan di Bareskrim,” kata Yakup saat dikonfirmasi, Selasa, 20 Mei 2025.

Sebelumnya, adik Ipar Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wahyudi Andrianto bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah mendatangi Gedung Bareskrim Polri, pada Jumat (9/5/2025)1

Mereka datang untuk menyerahkan ijazah SMAN 6 Solo dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM). Dengan penyerahan ijazah ini, adik ipar Jokowi berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

“Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan,” kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Mei 2025.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik (labfor) dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Dia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Surat pengaduan itu perihal adanya temuan publik dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten atau cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh Tim Pembela Ulama & Aktivis. Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

Lalu, atas dasar Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1007/IV/RES.1.24./2025/ Dittipidum tanggal 10 April 2025. Terakhir, Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/1008/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 10 April 2025.

Dalam proses penyelidikan, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menyebut telah memeriksa 26 saksi dan memeriksa sejumlah dokumen. Bahkan, telah melakukan uji laboratis dokumen awal masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sampai lulus ujian skripsi, dengan perbandingan dokumen dari teman satu angkatan yang masuk pada tahun 1980 dan lulus 1985.

“Proses saat ini adalah melanjutkan penyelidikan,” kata Djuhandani dalam keterangannya, Rabu, 7 Mei 2025.

Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan saja ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku ‘Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)’ di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu 14 Mei 2025

“Orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener apa enggak? Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, ‘ini ijazah saya’ gitu loh,” kata Megawati, dikutip dari video YouTube KompasTV.

Diketahui polemik gugatan ijazah yang diduga palsu menerpa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Ia digugat atas dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta oleh Muhammad Taufiq, yang mengatasnamakan kelompok Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Adanya gugatan terhadap Jokowi ini dikonfirmasi pihak PN Surakarta.

“Perkara no: 99/Pdt.G/2025/PN Skt diterima hari ini tgl 14 April 2025,” konfirmasi Humas PN Surakarta Bambang Ariyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.tv, Senin (14/4/2025).

Selain itu, dilansir Antara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sedang menyelidiki aduan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi.

Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, aduan tersebut diajukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diketuai Eggi Sudjana.

“Sebagaimana surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal pengaduan adanya temuan publik (dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten) cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis,” katanya.

Hal tersebut disampaikan pengacara Jokowi, Yakup Hasibuan, di Bareskrim Polri, Jumat (9/5/2025),  dikutip dari Kompas.com.

“Tentunya siap. Tapi, kami semua, kembali lagi, kami menyerahkannya kepada pihak kepolisian,” ujar Yakup.

Dia bahkan memastikan Jokowi akan kooperatif untuk mengikuti jalannya proses dalam perkara tersebut.

“Jika nanti penyidik melihatnya seperti apa, tentunya kami akan kooperatif dan Pak Jokowi juga siap dan dibuktikan hari ini, ijazah aslinya di bawakan langsung,” kata Yakup.

Sebagai informasi, hari ini Jokowi mengutus adik iparnya, Wahyudi Andrianto, untuk menyerahkan dokumen asli berupa ijazah SMA dan ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada Bareskrim Polri untuk diperiksa lebih lanjut.

“Agenda hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari Bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi, itu aja agendanya hari ini,” ucap Yakup.

“Ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget, baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri, selaku ipar dari Pak Jokowi langsung,” lanjutnya.

Dilansir Antara, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sedang menyelidiki aduan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi.

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan aduan tersebut diajukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang diketuai Eggi Sudjana.

“Sebagaimana surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal pengaduan adanya temuan publik (dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk notoire feiten) cacat hukum ijazah S1 Jokowi oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis,” katanya.

Pada 30 April 2025, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan tudingan ijazah palsu yang dituduhkan kepada dirinya. []