Untuk diketahui, Prabowo menyatakan akan mendirikan 300 Fakultas Kedokteran pada debat kelima atau terakhir, 4 Februari 2024.

“Itu sangat berlebihan,” kata Adib dalam pers rilisnya, Selasa, 6 Februari 2024.

Dia menegaskan, permasalahan kurangnya tenaga dokter di Indonesia bukan karena kurangnya lembaga pendidikan, melainkan biaya pendidikan kedokteran yang mahal.

“Saya rasa masyarakat tahu biaya pendidikan kedokteran mahal,” ujarnya.

Menurut Adib, yang mesti diintervensi pemerintah adalah soal biaya perkuliahan kedokteran yang tinggi.

Justru Adib khawatir, jika pemerintah mendirikan 300 Fakultas Kedokteran bisa jadi akan menyebablan banyaknya dokter yang menganggur.

“Kalau sekarang dibuka 300 Fakultas Kedokteran, tapi tidak diikuti dengan aturan dan tidak memperhitungkan terkait kebutuhan, maka lima tahun mendatang kita akan dihadapkan overload tenaga kedokteran,” ujarnya.

“Mohon maaf, akan muncul banyak pengangguran intelektual. Karena saking banyaknya tenaga dokter akhirnya mereka tidak mendapatkan tempat bekerja,” sambungnya.

Pada debat kelima atau terakhir, capres Prabowo Subianto menyatakan dirinya akan membangun 300 Fakultas Kedokteran jika terpilih menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014.

“Kita akan menambahkan Fakultas Kedokteran di Indonesia, dari yang ada sekarang 92 fakultas, kita akan bangun lagi 300 fakultas,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.

Menurut dia, pembangunan Fakultas Kedokteran dilakukan demi mengatasi kekurangan sumber daya kedokteran di dalam negeri. Dia menyebutkan, saat ini Indonesia kekurangan 140.000 dokter.

“Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita sekarang kekurangan 140.000 dokter,” tuturnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Massa tenaga kesehatan (nakes) yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi mengancam akan mogok kerja jika RUU Kesehatan disahkan oleh DPR RI hari ini, Selasa (11/7).

Adapun beberapa organisasi profesi yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PNSI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Ketua DPP PPNI Arif Fadilah mengatakan pihaknya sudah menggelar rakernas pada tanggal 9-11 Juni lalu di Ambon. Hasilnya, menyepakati salah satu opsi jika RUU Kesehatan disahkan maka akan melakukan mogok massal.

“Kami akan mogok massal secara nasional,” kata Arif di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Namun, lanjut Arif, keputusan akhir dari rencana mogok kerja secara nasional harus melalui konsolidasi antarorganisasi profesi yang ikut bersuara. Dia menyatakan akan berkoordinasi dengan empat organisasi lainnya.

“Mogok nasional ini dilakukan secara kolektif dengan empat organisasi profesi lainnya. Sampai hari ini kita terus melakukan konsolidasi supaya bisa terlaksana,” ujar Arif.

Kata Arif, jika akhirnya harus mogok kerja nasional, pihaknya tetap memperhatikan posisi vital di rumah sakit. Aksi ini dilaukkan hanya untuk bagian-bagian tertentu saja.

“Kami sudah menyepakati akan melakukan mogok kerja, kecuali di tempat-tempat yang critical seperti ICU, Gawat Darurat, ruang bedah, pelayanan untuk anak-anak yang emergency tidak kita lakukan,” terangnya.

Para pengunjuk rasa di depan Gedung DPR ini mengenakan baju, kaos, atau kemeja berwarna putih yang bertuliskan ‘Stop RUU Kesehatan’.

Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan: Tolak Liberalisasi dan Kapitalisasi Kesehatan’. Spanduk lainnya berbunyi ‘Stop Pembahasan RUU Kesehatan: Ancaman Kriminalisasi Medis dan Tenaga Kesehatan’, juga beberapa karangan bunga.

JAKARTA, Eranasional.com – Sejumlah tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, apoteker, perawat hingga bidan, mengancam akan mogok kerja jika pembahasan omnibus law RUU Kesehatan dilanjutkan.

Mereka menyampaikan penolakan terhadap RUU Kesehatan itu saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

“Kami minta hentikan, stop pembahasan RUU Kesehatan,” kata Juru Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk RUU Kesehatan, Beni Satria.

Dia memastikan seluruh tenaga kesehatan akan menghentikan pelayanan kepada masyarakat jika pemerintah tidak menggubris tuntutan mereka.

“Akan kita buktikan nanti pada pemerintah jika tidak menggubris aksi kita ini,” tegasnya.

Menurut Beni, pembahasan RUU Kesehatan terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Kata dia, isinya tidak mengakomidir kepentingan tenaga kesehatan.

“Pembahasan RUU ini adalah yang tercepat dan terkilat dari seluruh Undang-Undang, dan draf-nya sengaja disembunyikan,” ujar Beni.

“Kalau teman-teman ingat, RUU ini dideklarasikan pemerintah bulan Februari, sekarang bulan Juni 2023. Kenapa ingin dipaksakan di bulan Juli. Ada apa ini,” sambungnya.

Dilanjutkan Beni, dengan dicabutnya 9 UU, dan kemudian merevisi 13 UU, termasuk ketentuan-ketentuan pelaksanaan yang sudah dikeluarkan, memunculkan pertanyaan.

Dia menegaskan, tidak ada hal penting dari pembahasan RUU Kesehatan. Apalagi, organisasi tenaga kesehatan tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Kesehatan.

“Kita akan mencari informasi apakah pemerintah tetap bisu, tulis dan buta untuk aksi kita hari ini. Aksi hari ini untuk membuktikan bahwa kita serius, dan jangan memancing kita untuk membuat suatu tindakan yang sebenarnya tidak kita inginkan,” pungkasnya.

Jakarta- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengharapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang.

“Kami berharap [PPKM] perlu diperpanjang, sekaligus kita mengevaluasi,” kata Sekretaris Jenderal IDI Adib Khumaidi melalui konferensi video, Minggu (18/7).

Diketahui, pemerintah masih membahas perpanjangan PPKM Darurat yang bakal berakhir 20 Juli mendatang.

Adib mengatakan, keinginan perpanjangan PPKM Darurat itu disampaikan IDI dengan mempertimbangkan kondisi pandemi saat ini.

Salah satunya, kata dia, terkait minimnya kapasitas rumah sakit untuk menangani kasus covid-19.

Selain meminta perpanjangan, IDI juga menilai perlu ada perluasan wilayah cakupan PPKM Darurat di daerah-daerah yang berpotensi mengalami lonjakan kasus covid-19.

“Kita sudah dapat laporan beberapa wilayah di luar Jawa-Bali yang sudah mulai ada peningkatan kasus, maka ini perlu juga diupayakan perluasan pada wilayah-wilayah yang berpotensi ada kenaikan kasus,” tuturnya.