Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Jambi pada Kamis (16/7). Kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu disambut positif oleh IKPPI.

“Kami (IKPPI) menyambut dan turut mendampingi Mas Wapres saat mengunjungi ke beberapa tempat di Jambi,” kata Ketua IKPPI Jambi, Mardiyah, Minggu (19/7/2026).

Dalam kunjungannya, Gibran meninjau Rumah Sakit Raden Mattaher. Wapres mendorong pengadaan alat kesehatan berteknologi tinggi, seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI). Rumah sakit tersebut juga masih menghadapi keterbatasan jumlah dokter spesialis.

Menanggapi hal itu, Mardiyah mengatakan IKPPI memiliki perhatian besar terhadap sektor kesehatan melalui berbagai program yang dijalankan. “Khususnya kesehatan ibu dan anak,” ujarnya.

Menurut Mardiyah, IKPPI secara rutin menggelar edukasi kesehatan keluarga setiap bulan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

“Kami secara rutin setiap bulan memberikan edukasi dan tips-tips menjaga kesehatan keluarga. Peran seorang ibu sangat besar dalam menciptakan generasi yang sehat jasmani dan rohani,” katanya.

Selain itu, IKPPI mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul.

“Program MBG adalah salah satu upaya menciptakan SDM yang unggul. Kami sudah menyampaikan langsung dukungan ke Mas Wapres kemarin agar program ini dilanjuti,” jelas Mardiyah.

“Memang harus ada perbaikan di segala lini, tapi itu tidak menjadi alasan menghentikan program ini,” pungkasnya.

Tak hanya kesehatan, Mardiyah juga menyoroti persoalan pangan. Ia berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga bahan pangan agar tetap terjangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum IKPPI Sinda Sutadisastra mengatakan organisasinya telah menyiapkan berbagai program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Kami mendorong pemenuhan gizi anak melalui program MBG. Selain itu, kami memberikan edukasi agar perempuan dan anak terlindung dari tindak kekerasan, juga melakukan advokasi,” kata Sinda.

Ia menegaskan IKPPI siap terlibat dalam mendukung pemenuhan gizi melalui Program MBG karena memiliki anggota dengan latar belakang keahlian yang beragam.

“IKPPI anggotanya dari latar belakang. Ada anggota kami yang ahli gizi, ahli kesehatan, dan lain-lain,” ungkapnya.

Di bidang ekonomi, IKPPI juga mendorong pemberdayaan UMKM perempuan. Menurut Sinda, perempuan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Sebanyak 64,5 persen dari total UMKM di Indonesia digerakkan oleh perempuan dengan berbagai jenis usaha yang jumlahnya sekitar 40 juta unit,” papar Sinda Sutadisastra.

Berdasarkan kondisi tersebut, IKPPI mendorong pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi UMKM perempuan melalui lembaga keuangan maupun koperasi.

Di sektor pendidikan, IKPPI bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

“Di zaman teknologi yang serba canggih dan mudahnya mengakses berbagai informasi, seorang guru dituntut dapat membimbing anak didiknya tanpa mengeyampingkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi adab,” ujar Sinda Sutadisastra.

Ia menambahkan, IKPPI bersama Kemendikdasmen baru-baru ini telah memberikan pelatihan kepada 150 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di Depok, Jawa Barat.

“Baru-baru ini kami bersama Kemendikdasmen memberikan pelatihan kepada 150 kepala sekolah dan wakil kepala sekolah di Depok, Jawa Barat,” tambahnya. [SF]

Komitmen tersebut ditegaskan melalui Seminar Nasional bertajuk “Peran Perempuan dalam Membangun Sistem Bantuan Sosial yang Transparan dan Akuntabel” yang digelar di Aula Kartini, Gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Jakarta Pusat, Rabu (28/1) kemarin.

Seminar nasional ini dihadiri sekitar 100 perwakilan organisasi kemasyarakatan perempuan se-Jabodetabek serta sejumlah cendekiawan asal Papua.

Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi IKPPI sebagai payung dari sekitar 60 organisasi perempuan dalam memperkuat posisi perempuan sebagai garda terdepan pengawasan sektor strategis, khususnya bantuan sosial.

Ketua Umum IKPPI, Sinda Sutadisastra, menegaskan bahwa sinergi IKPPI dengan Permak merupakan bentuk penguatan pengawasan publik terhadap potensi penyimpangan dana negara.

“Perempuan harus berada di garis depan untuk memastikan setiap rupiah dana negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, tanpa kebocoran dan tanpa kompromi,” ujar Sinda dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/1/2026).

Senada, Ketua Umum DPP Permak, Dr. Ir. Hj. Yatty Maryati, M.Si., menyampaikan bahwa pengawasan bansos berbasis komunitas perempuan merupakan langkah strategis untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.

“Ketika perempuan terlibat aktif, pengawasan menjadi lebih dekat dengan realitas di lapangan,” katanya.

Mewakili Menteri PPPA RI, Rini Handayani, S.E., M.M., menegaskan bahwa korupsi merupakan bentuk perampasan hak dasar masyarakat, terutama perempuan dan anak.

“Korupsi bukan sekadar kejahatan hukum, tetapi kejahatan sosial yang merampas masa depan perempuan dan anak,” ujarnya dalam sambutan.

Ia menambahkan, perempuan memiliki peran penting dalam memulihkan dampak sosial akibat korupsi melalui kepemimpinan yang berlandaskan empati dan integritas.

Kementerian PPPA, lanjutnya, mendukung pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bansos berbasis komunitas perempuan untuk memperkuat literasi hukum dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis.

Dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ricky Tamba menekankan pentingnya literasi digital bagi perempuan di tengah maraknya disinformasi.

Ia juga menyampaikan arahan Presiden RI terkait pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran bansos.

“Peran perempuan sangat dibutuhkan untuk memastikan akurasi data di lapangan dan melaporkan jika terjadi ketidaktepatan sasaran,” ujarnya.

Ricky menambahkan, DTSEN juga menjadi basis persiapan operasional 35.000 dapur pada Agustus 2026 untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima manfaat.

Sementara itu, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bunga Alamanda dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, menekankan pentingnya integritas melalui strategi “Trisula” yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam menanamkan sembilan nilai integritas, mulai dari kejujuran hingga keadilan, yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga,” jelasnya.

Tenaga Ahli Menteri Sosial RI, Antun Joko Susmana, memaparkan mekanisme pemutakhiran data bansos melalui kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta pemanfaatan kanal pengaduan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

“Transformasi data dari DTKS ke DTSEN divalidasi secara ketat oleh BPS menggunakan 39 variabel ekonomi dan diperkuat oleh 33.000 pendamping lapangan yang kini berstatus ASN dan PPPK,” ungkapnya.

Seminar nasional ini menyimpulkan bahwa sinergi antara organisasi perempuan, pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang bersih, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan.

Perempuan tidak lagi diposisikan semata sebagai penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama pengawal integritas bansos di seluruh Indonesia.