Operasi tersebut dilaksanakan di kawasan Apartemen Green Pramuka City, Jakarta Pusat, pada Rabu (16/9/2026).

Dalam operasi ini, petugas melakukan pemeriksaan di sejumlah tempat, area, dan lokasi yang diduga menjadi tempat keberadaan orang asing.

Petugas juga memeriksa dokumen keimigrasian, mulai dari paspor atau dokumen perjalanan hingga visa maupun izin tinggal.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan dokumen keimigrasian yang dimiliki WNA masih berlaku serta sesuai dengan jenis visa dan izin tinggal yang digunakan.

Dari hasil pengawasan, petugas menemukan 7 WNA yang kemudian dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Ketujuh WNA tersebut terdiri dari enam laki-laki dan satu perempuan.

Enam WNA laki-laki masing-masing berinisial MDC, IIS, dan OBE yang merupakan warga negara Nigeria, SS warga negara India, SZP warga negara Liberia, serta ANAM warga negara Arab Saudi.

Sementara itu, satu WNA perempuan berinisial TAG merupakan warga negara Liberia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ketujuh WNA tersebut diketahui melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

Selanjutnya, mereka dibawa ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terkait aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, M. Iqbal Ma’ruf, mengatakan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing menjadi bagian penting dalam menjaga tertib administrasi serta penegakan hukum keimigrasian.

“Operasi Wira Waspada merupakan bentuk komitmen kami dalam memastikan setiap Orang Asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Jakarta Pusat mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku,” ujar Iqbal.

Menurutnya, setiap temuan dalam kegiatan pengawasan akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Setiap temuan akan kami tindak lanjuti secara profesional sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Iqbal menambahkan, pengawasan terhadap orang asing akan terus dilakukan secara konsisten.

Pelaksanaan pengawasan juga akan diperkuat melalui sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap keberadaan maupun kegiatan WNA di wilayah Jakarta Pusat.

Melalui Operasi Gabungan Wira Waspada, Imigrasi Jakarta Pusat menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap orang asing yang berada di wilayah kerjanya mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku. [SF]

Inovasi tersebut diluncurkan pada Rabu (9/9/2026) di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan diresmikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, M. Iqbal Ma’ruf.

SI MAYOR SMILE merupakan pengembangan website Kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang dirancang untuk memberikan akses informasi keimigrasian secara lebih mudah, cepat, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tidak hanya menyasar masyarakat umum, inovasi ini juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan dan penyandang disabilitas agar dapat memperoleh informasi keimigrasian secara lebih mudah dan nyaman.

Berbagai fitur aksesibilitas disiapkan dalam SI MAYOR SMILE sehingga pengguna dapat menyesuaikan tampilan serta mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Selain fitur aksesibilitas, layanan tersebut juga menyediakan informasi mengenai layanan prioritas, edukasi tentang profil disabilitas, serta pilihan bahasa asing.

Dengan adanya pilihan bahasa asing, informasi mengenai layanan keimigrasian diharapkan semakin mudah dipahami oleh warga negara asing yang membutuhkan layanan di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, M. Iqbal Ma’ruf, mengatakan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik harus dibarengi dengan komitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada setiap masyarakat dalam memperoleh informasi.

“Melalui SI MAYOR SMILE, kami ingin memastikan bahwa informasi keimigrasian dapat diakses oleh siapa saja dengan lebih mudah dan nyaman. Inovasi ini bukan hanya tentang digitalisasi, tetapi tentang bagaimana teknologi dapat menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif, ramah, dan tidak meninggalkan siapa pun,” ujar M. Iqbal Ma’ruf.

Menurutnya, SI MAYOR SMILE pada awalnya dikembangkan untuk menjawab kebutuhan akses informasi bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Namun, dalam proses pengembangannya, inovasi tersebut diperluas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk warga negara asing yang membutuhkan informasi terkait layanan keimigrasian.

Kehadiran SI MAYOR SMILE menjadi bagian dari komitmen Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik.

Transformasi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga tetap mengedepankan nilai kemanusiaan, kesetaraan, kemudahan, dan aksesibilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui inovasi ini, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat berharap akses terhadap informasi keimigrasian dapat semakin terbuka dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. [SF]

Mengangkat tema “Optimalisasi Peran Timpora Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal yang Berkaitan dengan Tindak Penipuan”, kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi antarinstansi dalam memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Jakarta Pusat.

Rapat dihadiri sejumlah anggota TIMPORA yang terdiri dari berbagai instansi, di antaranya unsur Badan Intelijen Negara (BIN), Komando Distrik Militer (Kodim) 0501 Jakarta Pusat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah kecamatan se-Jakarta Pusat, serta perwakilan kantor dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah DKI Jakarta.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, M. Iqbal Ma’ruf, menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama yang kuat antaranggota TIMPORA.

Menurutnya, sinergi lintas instansi sangat penting untuk mendeteksi potensi pelanggaran keimigrasian sejak dini sekaligus memastikan setiap temuan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

“Melalui forum ini, kami berharap koordinasi dan kolaborasi antarinstansi semakin kuat sehingga berbagai potensi pelanggaran keimigrasian maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Iqbal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, menyoroti tantangan pengawasan orang asing yang semakin kompleks seiring meningkatnya mobilitas global dan perkembangan teknologi informasi.

Ia menjelaskan, kemajuan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai modus pelanggaran, termasuk tindak penipuan yang melibatkan penyalahgunaan izin tinggal.

“TIMPORA memiliki posisi strategis sebagai wadah koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Dengan komitmen bersama dan penguatan sinergi, efektivitas pengawasan dapat terus ditingkatkan guna mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan izin tinggal yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Pamuji.

Usai sesi pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan tanya jawab yang dipandu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Yudistira Ari Wibawa. Dalam forum tersebut, para peserta membahas pentingnya pertukaran data dan informasi, pelaksanaan operasi gabungan, serta pemanfaatan teknologi digital guna mendukung pengawasan keimigrasian yang lebih efektif.

Melalui rapat ini, seluruh anggota TIMPORA diharapkan semakin memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerja sama lintas sektor dalam pengawasan orang asing di Jakarta Pusat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mendukung penegakan hukum keimigrasian sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sosialisasi ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian se-DK Jakarta, komunitas diaspora Indonesia, komunitas perkawinan campuran, hingga sejumlah tamu undangan lainnya.

Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, M. Iqbal Ma’ruf, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait kebijakan GCI, termasuk prosedur dan mekanisme layanan yang akan diterapkan.

Menurutnya, sosialisasi tersebut juga menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah dengan komunitas diaspora serta masyarakat terkait dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang modern dan transparan.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga wadah diskusi dan pertukaran informasi yang produktif antara pembuat kebijakan dan masyarakat, khususnya komunitas diaspora serta perkawinan campuran yang menjadi salah satu fokus utama kebijakan ini,” ujar Iqbal.

Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemahaman bersama mengenai arah kebijakan GCI, baik dari sisi regulasi maupun implementasi di lapangan.

Pamuji berharap sosialisasi tersebut dapat menjadi ruang komunikasi yang efektif antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, komunitas diaspora, hingga seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan keimigrasian Indonesia yang semakin responsif terhadap dinamika global.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan Global Citizen of Indonesia, baik dari aspek regulasi, mekanisme pelayanan, maupun implementasinya di lapangan,” kata Pamuji.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DK Jakarta, Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum RI.

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif. Para peserta aktif menyampaikan pertanyaan, aspirasi, hingga masukan terkait persyaratan dan mekanisme layanan keimigrasian dalam implementasi kebijakan GCI.

Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DK Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan kebijakan GCI agar mampu memberikan kepastian hukum serta pelayanan publik yang semakin responsif di tingkat internasional. [SF]

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada 22 hingga 23 April 2026 ini merupakan upaya mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan.

Program Eazy Paspor memberikan kemudahan bagi pemohon untuk mengurus paspor secara kolektif tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi. Sebanyak 300 pemohon yang terdiri dari pegawai Kementerian Keuangan beserta anggota keluarga turut ambil bagian dalam kegiatan ini.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, Iqbal Ma’ruf, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen institusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Layanan Eazy Paspor ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan akses, sekaligus mendukung peringatan Hari Anggaran melalui pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan,” ujarnya, Kamis (23/4).

Ia juga menambahkan, sinergi antara Kantor Imigrasi dan Kementerian Keuangan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang semakin optimal.

Selama pelaksanaan, kegiatan berlangsung tertib dan lancar dengan tetap mengedepankan standar pelayanan yang berlaku. Antusiasme para pemohon pun terlihat tinggi, mengingat layanan ini dinilai lebih praktis dan efisien.

Ke depan, kolaborasi serupa diharapkan dapat terus dikembangkan sebagai bagian dari inovasi layanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

WNA berinisial MUD (29) tersebut diamankan petugas pada Selasa (24/2/2026) sekitar pukul 10.30 WIB di sebuah apartemen kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Penangkapan ini bermula dari kecurigaan petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta terhadap pengiriman paket dari luar negeri yang ditujukan kepada seorang penerima yang berdomisili di Jakarta Pusat.

Temuan itu kemudian dikoordinasikan dengan Direktorat Intelijen Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Kantor Imigrasi Jakarta Pusat melakukan pengawasan di apartemen yang menjadi alamat tujuan paket pada Senin (23/2/2026). Namun saat itu keberadaan WNA yang dimaksud belum ditemukan.

Keesokan harinya, petugas kembali mendatangi lokasi bersama tim dari Direktorat Intelijen Keimigrasian dan berhasil mengamankan MUD.

Saat penangkapan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa cap kedatangan dan keberangkatan dari berbagai negara. Selain itu, MUD juga tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan atau paspor saat dilakukan pemeriksaan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama antarinstansi dalam menjaga pengawasan keimigrasian.

“Kerja sama antara Bea Cukai Soekarno-Hatta, Direktorat Intelijen Keimigrasian, dan Kantor Imigrasi Jakarta Pusat menjadi bukti kuatnya sinergi antarinstansi dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Pamuji Raharja di Jakarta, Jumat (12/3/2026).

Petugas kemudian membawa MUD ke Kantor Imigrasi Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa MUD memiliki Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang masih berlaku di Indonesia sebagai investor. Namun yang bersangkutan diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan izin tinggal tersebut.

Petugas menduga MUD melakukan praktik peneraan cap kedatangan dan keberangkatan palsu pada paspor asing yang diperoleh melalui pengiriman paket dari luar negeri.

Cap tersebut dibuat agar paspor terlihat memiliki rekam jejak perjalanan internasional sehingga dapat digunakan untuk melintas ke negara tujuan, khususnya negara-negara di kawasan Eropa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, sejumlah paspor dan cap perjalanan yang ditemukan dipastikan palsu. Data pemilik paspor tersebut juga diduga bukan identitas sebenarnya dan digunakan untuk mengelabui petugas imigrasi di negara tujuan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, M. Iqbal Ma’ruf, menegaskan pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian.

“Kami akan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap yang bersangkutan, termasuk menelusuri asal-usul cap perjalanan yang ditemukan petugas. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian,” tegas Iqbal.

Saat ini penyidik Kantor Imigrasi Jakarta Pusat masih melakukan pemeriksaan lanjutan serta pengembangan kasus untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Atas perbuatannya, MUD diduga melanggar Pasal 122 huruf a dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda maksimal Rp500 juta.

Selain proses hukum, yang bersangkutan juga akan dikenakan tindakan administratif berupa deportasi serta pencantuman dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia.