Menariknya, Beranda Imigrasi Senayan City menjadi satu-satunya unit layanan keimigrasian di Indonesia yang menyediakan fasilitas pencetakan paspor berbahan polikarbonat.

Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Bismo Surono, mengatakan perubahan nama unit layanan tersebut merupakan bagian dari kebijakan penyeragaman nomenklatur layanan keimigrasian di luar kantor induk.

Penyeragaman ini bertujuan memudahkan masyarakat mengenali sekaligus mengakses berbagai lokasi pelayanan paspor.

“Untuk saat ini hanya Beranda Senayan City yang menyediakan pencetakan paspor berbahan polikarbonat,” kata Bismo Surono, Kamis (29/10/2026).

Ia menjelaskan, paspor polikarbonat memiliki sejumlah keunggulan, terutama dari sisi keamanan data pribadi pemegang paspor.

Material polikarbonat yang digunakan membuat data pada paspor lebih sulit dipalsukan. Sebab, proses pencetakan data tidak menggunakan tinta seperti paspor pada umumnya, melainkan memanfaatkan teknologi laser.

“Bisa dikatakan paspor berbahan polikarbonat sangat efektif menghindari risiko pemalsuan atau duplikasi dokumen,” ujarnya.

Syarat Membuat Paspor Polikarbonat di Senayan City

Lebih lanjut, Bismo menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin mengajukan permohonan paspor polikarbonat di Beranda Imigrasi Senayan City tidak perlu memenuhi persyaratan tambahan khusus.

Bagi pemohon yang sudah pernah memiliki paspor, dokumen yang perlu dibawa cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sementara itu, pemohon paspor baru wajib menyiapkan KTP, Kartu Keluarga (KK), serta salah satu dokumen pendukung berupa akta kelahiran, ijazah, atau buku nikah.

“Persyaratan pembuatan paspor polikarbonat ini sama persis dengan paspor biasa tanpa ada tambahan syarat khusus,” jelas Bismo, mantan Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Kolaborasi Imigrasi dan Senayan City

Bismo juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen Senayan City yang menyambut positif kolaborasi dengan pihak Imigrasi.

Menurutnya, kerja sama tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama dalam mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Bagi Imigrasi, kehadiran Beranda Imigrasi di pusat perbelanjaan menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan pelayanan dan memudahkan masyarakat dalam mengurus paspor.

Sementara bagi Senayan City, keberadaan layanan keimigrasian di dalam mal diharapkan dapat menjadi daya tarik tambahan untuk meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat.

“Untuk kami dari pihak Imigrasi, yakni mendekatkan diri dengan para pemohon paspor. Kemudian untuk pihak Senayan City tentu menjadi daya tarik menambah pengunjung,” pungkas Bismo. (SF)

Kebijakan ini berlaku bagi 254 titik layanan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penyeragaman nama tersebut bertujuan memudahkan masyarakat mengenali dan menemukan lokasi pelayanan imigrasi, terutama yang berada di pusat perbelanjaan, kampus, serta kawasan pelayanan publik lainnya.

Dengan kebijakan ini, berbagai unit layanan yang sebelumnya menggunakan nama dan istilah berbeda kini akan menggunakan identitas yang sama, yakni Beranda Imigrasi.

Berdasarkan data Ditjen Imigrasi, sebanyak 254 titik layanan tersebut terdiri dari 156 Mal Pelayanan Publik (MPP), 33 Unit Layanan Paspor (ULP), 20 Immigration Lounge, 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) atau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), 15 Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKK), 13 Ultima I’m SeZ, serta satu Immigration Corner.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengatakan penyeragaman nama ini dilakukan untuk mengurangi kebingungan masyarakat akibat beragamnya istilah dan singkatan yang selama ini digunakan untuk menyebut unit pelayanan imigrasi di luar kantor.

“Selama ini masyarakat mungkin familiar dengan istilah ULP, UKK, atau Immigration Lounge. Dengan menghadirkan nama tunggal Beranda Imigrasi, kami ingin masyarakat dari berbagai kalangan dapat langsung mengenali tempat pelayanan imigrasi dengan mudah di mana pun mereka berada,” ujar Hendarsam, Rabu (28/10) di Jakarta.

Cara Mencari Lokasi Beranda Imigrasi di Google Maps

Perubahan nama tersebut juga berdampak pada pencarian lokasi pelayanan keimigrasian melalui Google Maps dan aplikasi M-Paspor.

Setelah penyeragaman nama diberlakukan, masyarakat dapat mencari lokasi pelayanan imigrasi di luar kantor dengan menggunakan format kata kunci “Beranda Imigrasi” diikuti nama wilayah atau lokasi yang dituju.

Sebagai contoh, lokasi yang sebelumnya bernama “Immigration Lounge Senayan City Mall” kini menggunakan nama “Beranda Imigrasi Senayan City Mall”.

Dengan format pencarian tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah menemukan titik pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus menghafal berbagai istilah atau singkatan unit layanan.

Filosofi Nama Beranda Imigrasi

Hendarsam menjelaskan, pemilihan nama Beranda Imigrasi tidak sekadar untuk menyeragamkan identitas layanan, tetapi juga memiliki filosofi yang mencerminkan pendekatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, beranda merupakan titik temu terdepan sebuah rumah sebelum seseorang melangkah ke tempat yang baru. Filosofi tersebut menggambarkan kehangatan, keramahan, dan keterbukaan Imigrasi Indonesia dalam mendampingi masyarakat memulai perjalanan.

“Gagasan utamanya adalah menghadirkan area layanan berkonsep ramah dan bersahabat yang mengikis kesan kaku birokrasi, namun tetap menjunjung tinggi ketertiban administratif dan profesionalisme. Kami ingin masyarakat merasa dekat, nyaman, dan terlayani dengan cepat setiap kali berkunjung ke Beranda Imigrasi,” lanjutnya.

Ia menambahkan, keberadaan Beranda Imigrasi di berbagai ruang publik merupakan bagian dari upaya Ditjen Imigrasi mendekatkan layanan kepada masyarakat.

Lokasi pelayanan tersebut banyak terintegrasi dengan pusat keramaian, seperti mal, kampus, hingga kawasan terpadu. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keimigrasian tanpa harus selalu mendatangi gedung kantor imigrasi.

“Dengan mengusung semangat pelayanan yang dekat, hangat, dan ramah, Beranda Imigrasi siap menjadi sahabat masyarakat dalam mempersiapkan dokumen perjalanan menuju berbagai penjuru dunia,” pungkas Hendarsam Marantoko. [SF]

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum tersebut turut dirangkaikan dengan penyampaian tindak lanjut hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta Pamuji Raharja, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Arief, Inspektur Wilayah II Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ian Fidihanto Markos, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Pamuji Raharja, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara nyata dan dimulai dari keteladanan para pimpinan di setiap satuan kerja.

“Sosialisasi hari ini bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban administratif. Ini adalah langkah nyata kita untuk memutus mata rantai penyimpangan, menutup celah-celah rawan pungli, dan memperkuat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG),” ujar Pamuji.

Ia juga meminta para kepala satuan kerja dan pejabat struktural menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas organisasi.

“Saya meminta kepada para Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Struktural untuk menjadi benteng pertama. Anda adalah role model. Jadilah teladan yang tidak hanya bisa memerintah, tetapi mampu menunjukkan kedisiplinan dan kebersihan dalam bekerja,” tegasnya.

Selain penguatan integritas, kegiatan tersebut juga menjadi momentum evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI.

Berbagai tindak lanjut yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan keimigrasian agar semakin transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat berhasil meraih kategori Baik hingga Sangat Baik dalam penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI.

Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan sekaligus motivasi bagi seluruh satuan kerja imigrasi di Daerah Khusus Jakarta untuk terus berinovasi.

Melalui sinergi bersama KPK, Ombudsman RI, dan seluruh jajaran Imigrasi, Kanwil Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, mudah diakses masyarakat, serta bebas dari praktik korupsi, gratifikasi, dan benturan kepentingan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DK Jakarta, Pamuji Raharja, menjelaskan bahwa pihaknya langsung bergerak melakukan penelusuran setelah video insiden tersebut ramai diperbincangkan pada 1 Juni 2026.

Tim Imigrasi terlebih dahulu mendatangi lokasi kejadian untuk mengumpulkan informasi terkait identitas dan keberadaan WNA tersebut. Dari hasil penelusuran, petugas memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan menginap di sebuah hotel di kawasan Tanah Abang.

“Berdasarkan informasi tersebut, tim segera melakukan pencarian hingga akhirnya berhasil mengamankan yang bersangkutan,” ujar Pamuji kepada wartawan saat konferensi pers, Rabu (3/6/2026).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pria tersebut berinisial ZNB (26), warga negara Inggris. Setelah dilakukan pendalaman, diketahui ZNB masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 16 April 2026 dan mengurus Visa on Arrival (VoA) setibanya di Indonesia.

Dari data perlintasan keimigrasian, ZNB kemudian diketahui melakukan perjalanan ke Jakarta pada 21 Mei 2026 dan menetap di salah satu hotel di kawasan Tanah Abang.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut, yang bersangkutan selanjutnya diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk menjalani proses deportasi ke negara asalnya,” kata Pamuji.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, M. Iqbal Ramadhan, mengingatkan seluruh pengelola hotel, apartemen, maupun rumah kos yang menampung warga negara asing agar aktif melaporkan keberadaan penghuni asing melalui aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Menurut Iqbal, pelaporan tersebut penting untuk mendukung pengawasan keimigrasian dan memastikan setiap WNA yang berada di wilayah Jakarta Pusat mematuhi ketentuan yang berlaku.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini tercatat sebanyak 55 pengelola hotel dan apartemen telah aktif melaporkan keberadaan warga negara asing melalui sistem tersebut.

“Kami mengapresiasi para pengelola yang telah patuh dan aktif melakukan pelaporan. Bagi yang belum, kami mengimbau agar segera melaksanakan kewajiban tersebut karena terdapat sanksi bagi pihak yang tidak melaporkan keberadaan orang asing yang menginap di tempat usahanya,” ujar Iqbal.