Pernyataan tersebut disampaikan Noel usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Dalam keterangannya kepada awak media, Noel mengaku heran dengan perbedaan tuntutan hukuman yang dinilainya tidak terlalu jauh dibandingkan terdakwa lain yang disebut menerima aliran dana lebih besar.

Menurut Noel, tuntutan lima tahun penjara yang diterimanya hanya terpaut sedikit dari terdakwa lain yang diduga menikmati hasil korupsi dalam nominal jauh lebih tinggi. Ia bahkan menyebut penyesalannya karena merasa hukuman yang diterimanya tidak sebanding dengan jumlah uang yang disebut diterima masing-masing terdakwa.

“Kalau begitu menyesal enggak? Saya menyesal lah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya, cuma beda setahun dengan yang lain,” ujar Noel kepada wartawan setelah sidang berlangsung.

Noel kemudian membandingkan tuntutan terhadap dirinya dengan terdakwa lain dalam perkara yang sama. Salah satunya Irvian Bobby Mahendro Putro yang dituntut enam tahun penjara dengan dugaan menikmati uang hasil korupsi mencapai Rp60,32 miliar. Sementara dirinya disebut hanya menerima sekitar Rp4,43 miliar namun dituntut lima tahun penjara.

Selain itu, terdakwa lainnya yakni Hery Sutanto juga dituntut tujuh tahun penjara karena diyakini menerima aliran dana sekitar Rp4,73 miliar. Perbedaan tuntutan tersebut membuat Noel mempertanyakan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyusunan tuntutan jaksa.

“Kan gila ini. Saya bilang ini bagaimana sih hukum? Logikanya saya enggak mengerti nih cara berpikirnya begitu,” kata Noel.

]]> https://eranasional.com/101942/kasus-korupsi-sertifikasi-k3-noel-heran-tuntutan-hanya-beda-setahun-dengan-terdakwa-lain/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/91011/noel-minta-cuan-rp-3-miliar-tuk-renovasi-rumah-di-depok https://eranasional.com/91011/noel-minta-cuan-rp-3-miliar-tuk-renovasi-rumah-di-depok#respond Sat, 23 Aug 2025 04:35:51 +0000 https://eranasional.com/91011/noel-minta-cuan-rp-3-miliar-tuk-renovasi-rumah-di-depok Jakarta, ERANASIONAL.COM- Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap Noel meminta uang Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Budi menjelaskan uang itu akhirnya diberikan oleh Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“IEG (Immanuel EbenzerGerungan) minta untuk rekonstruksi rumah Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (23/8).

KPK diduga wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto itu menerima jatah pemerasan Rp3 miliar pada Desember 2024. Dari temuan awal KPK, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan satu unit motor Ducati.

Dugaan pemerasan yang dilakukan Noel bersama 10 tersangka lainnya telah terjadi sejak tahun 2019. Modusnya, menurut KPK, para pihak yang hendak menyerahkan penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan K3 diharuskan membayar lebih mahal dari biaya resmi.

KPK menyebut biaya resmi seharusnya hanya Rp275 ribu, namun pihak yang mengurus sertifikasi diperas sehingga harus mengeluarkan biaya Rp6 juta.

Sementara total pemerasan diperkirakan mencapai Rp81 miliar. Duit itu kemudian mengalir ke sejumlah pihak. Salah satu yang diharapkan adalah Noel.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai Prabowo menandatangani Keputusan Presiden terkait pemberhentian terhadap Noel.

“Untuk menyambut hal tersebut, bapak presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja,” kata Pras dalam sebuah video, Jumat (22/8).

Pras menyampaikan saat ini pemerintah menyerahkan KPK untuk menjalani proses hukum sebagaimana mestinya.

Ia pun berharap kasus yang menimpa Noel ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara untuk bekerja keras dan melawan korupsi.

Pernyataan tersebut disampaikan Noel saat memasuki mobil tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

“Semoga saya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo,” katanya dari atas tahanan mobil.

Dalam kesempatan itu, Noel yang mengenakan rompi oranye dan diborgol juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meminta maaf kepada keluarga dan seluruh rakyat atas kasus ini.

Sebagai informasi bahwa KPK sudah menetapkan status hukum pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pemerasan K3. Salah satu pihak yang diamankan yaitu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaksanaan ekspose tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi waktu 1×24 jam untuk KPK menetapkan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.

Hal tersebut disampaikan Noel usai resmi diumumkan sebagai salah satu dari 11 orang tersangka pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga membantah dirinya melakukan pemerasan dalam kasus kepengurusan sertifikasi K3.

“Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi kotor memberatkan saya,” ujarnya saat menuju mobil tahanan KPK, Jumat (22/8).

Noel yang mengenakan rompi oranye dan diborgol mulanya menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meminta maaf kepada keluarga dan seluruh rakyat atas kasus ini.

Permintaan Maaf

“Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua saya meminta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga saya meminta maaf terhadap rakyat Indonesia,” ujarnya.

Setelah itu ia juga membantah ikut terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK pada Kamis (21/8) dini hari.

Dalam kasus ini Noel dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaksanaan ekspose tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi waktu 1×24 jam untuk KPK menetapkan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.

“Sudah ada tersangka yang ditetapkan karena memenuhi unsur pemerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tadi malam sudah dilakukan ekspose dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan, ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

Nama tersangka, kronologi OTT dan konstruksi lengkap dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan disampaikan KPK dalam konferensi pers sore ini.

“Untuk pihak-pihak yang menetapkan tersangka, baik jumlah, siapa saja, kronologi penangkapan tangan, dan juga konstruksi perkaranya, rencana siang atau sore ini nanti kami akan update kembali melalui konferensi pera,” ucap Budi.

KPK gelar OTT pada Kamis (21/8) dini hari di Jakarta. Noel bersama 13 orang lainnya terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah, 15 mobil dan 7 sepeda motor.

Untuk kendaraan tersebut, KPK sempat memamerkannya di lobi depan dan belakang gedung merah putih.

Dalam prosesnya, KPK juga telah menyegel ruang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3).

KPK menciduk Noel yang saat ini Wakil Menteri Tenaga Kerja pada tengah pekan ini. Menurut Jokowi, penangkapan Noel oleh KPK perlu diapresiasi, dan menghormati proses hukumnya.

“Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada,” kata ayah dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka kepada wartawan di kediamannya, Solo, Ja yang wa Tengah, Jumat (22/8).

Noe

l dikenal sebagai tokoh relawan sering membela Jokowi di berbagai kesempatan.

Jokowi tidak banyak berkomentar saat ditanya mengenai beberapa kalangan tangkapan penangkapan pentolan relawan Jokowi Mania (Joman) itu dengan posisi politik keluarga Solo.

Bener,” jawabnya singkat.

Ia pun menyarankan agar Noel menjalani proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Ya ikuti proses hukum yang ada,” kata dia.

ERANASIONAL.COM – OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer beserta 14 orang lainnya bukan sekadar menambah daftar pejabat kabinet yang tersangkut pidana korupsi.

Peristiwa ini sekaligus mengirimkan resonansi politik: apakah ini murni keberhasilan penegakan hukum, atau tanda adanya pergeseran peta kekuasaan?

Selama ini, sang Wamen dikenal vokal, tegas, bahkan terkesan galak dalam membela kepentingan rakyat, khususnya para pekerja yang terzolimi. Namun justru dalam masa jabatannya yang belum genap satu tahun, ia sudah terjerat operasi tangkap tangan.

Fakta ini jelas menimbulkan pertanyaan besar publik: siapa sesungguhnya yang bermain di balik kebijakan? Apakah benar ada penyalahgunaan wewenang, ataukah peristiwa ini bagian dari “penataan ulang” organ kekuasaan?

Dalam realitas politik, hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. OTT KPK bisa dibaca bukan hanya sebagai langkah penegakan hukum, tetapi juga sebagai isyarat siapa yang tengah disingkirkan dari panggung kekuasaan. Karena itu, KPK harus membuktikan dengan transparan dan profesional bahwa tindakan ini benar-benar murni demi menyalakan obor keadilan, bukan sekadar memainkan pemantik api politik.

Sejarah akan mencatat peristiwa ini. Publik pun menanti jawabannya: apakah ini adalah wajah keadilan yang jernih, atau sekadar koreografi politik untuk membersihkan lingkaran kekuasaan dari pejabat yang dianggap tidak lagi amanah.

Karena itu, pengawalan masyarakat menjadi penting agar proses hukum tetap objektif. Jangan sampai publik kembali terjebak dalam drama panggung politik yang berganti dari waktu ke waktu. KPK kini sedang diuji, dan ujian ini hanya bisa dijawab dengan keberanian serta integritas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

“Tim telah mengamankan 14 orang dan juga barang bukti kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua,” kata Budi di Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

Namun ia masih bungkam soal siapa saja orang yang ditangkap dalam operasi tersebut.

Ia meminta semua pihak menunggu saja informasi perkembangan yang akan disampaikan KPK dalam sesi konferensi pers.

“Kami akan update,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut total orang yang terjaring OTT bersama Noel berjumlah 10 orang.

“10 orang,” kata Fitroh.

Proses penangkapan dilakukan sejak hari Rabu, 20 Agustus 2025 malam.

Persoalan yang dibidik adalah dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Bahkan dari proses penangkapan, setidaknya ada 20 unit kendaraan mahal diamankan, mulai dari kendaraan roda dua maupun roda empat, diantaranya:

1. Jeep Cherokee 1 unit
2. Suzuki Jimny 1 Unit
3. Hyundai Palisade 2 unit
4. Mitsubishi Pajero 1 Unit
5. BMW seri 3 1 Unit
6. Toyota Corolla Cross Hybrid 1 Unit
7. Toyota Hilux 1 unit
8. Nissan GTR 1 Unit
9. Honda Crv 3 Unit
10. Hyundai Stargazer 1 unit
11. Mitsubishi Expander 2 Unit
12. Ducati 2 Unit
13. Vespa 2 unit. []

Keduanya nyaris baku hantam karena sama-sama berbicara dengan nada yang tinggi saat debat.

Peristiwa itu terjadi saat keduanya menjadi narasumber dalam program ‘Panggung Demokrasi’ yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta.

Keributan tersebut terjadi saat membahas dugaan cawe-cawe Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024.

Peristiwa tersebut diawali saat Noel menyebut ada orang culas yang menggugat kecurangan sambil menjulurkan tangan ke arah Deddy.

Kemudian pembawa acara menanyakan kepada Noel untuk mempertegas siapa yang dimaksud culas oleh Noel

“Tanya Deddy. Deddy paham tuh orang-orang culas tuh siapa,” kata Noel dalam video yang viral di media sosial.

“Maksud lu apa lempar-lempar. Gue gak ada ngomong apa-apa dari tadi,” jawab Deddy.

JAKARTA, Eranasional.com – Kelompok relawan Jokowi Mania (Joman) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dukungan tersebut diambil Joman setelah sebelumnya mencabut dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan bertemu dengan para petinggi Partai NasDem.

Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menceritakan isi pertemuan dirinya dengan petinggi Partai NasDem pada Selasa kemarin, 14 Februari 2023. Dia mengatakan hanya mengobrol tentang demokrasi dan situasi politik.

“Kita senang-senang saja, bicara tentang apa saja, kita bicara tentang kualitas demokrasi ini diisi oleh gagasan-gagasan,” kata pria yang akrab disapa Noel itu di Kantor DPP Joman, Jakarta Selatan, Rabu (15/2/2023).

Noel mengatakan dalam diskusi tersebut petinggi NasDem tidak memaksakan dukungan terhadap kandidat calon presiden 2024. Dia mengatakan Nasdem juga tidak memaksakan agar Joman mendukung Anies Baswedan.

“Mereka tidak bicara tentang kamu dukung Anies ya, kamu dukung Prabowo ya, itulah yang saya suka dari Nasdem yang punya kedewasaan dalam berpolitik,” kata pria yang akrba disapa Noel itu.

Kunjungan Noel ke Kantor DPP Partai NasDem itu dilakukan hanya beberapa hari setelah Joman mencabut dukungan untuk Ganjar Pranowo. Padahal sebelumnya mereka telah membentuk kelompok relawan yang diberi nama Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania.

Kedatangan Noel ke markas Partai Nasdem itu pun memantik perhatian publik tentang kemungkinan kelompok tersebut akan berbelok mendukung Anies Baswedan.  Arah dukungan Joman akhirnya terjawab dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP Joman hari ini.

Bukan Anies Baswedan, Joman menyatakan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi capres 2024. Noel mengatakan dukungan itu diambil dalam rapat pleno Joman yang digelar di hari yang sama dengan kunjungannya ke Partai Nasdem.

Joman menyatakan ada sejumlah alasan akhirnya mendukung Prabowo Subianto menjadi capres. Sekretaris Jenderal Joman, Akhmad Gojali Harahap mengungkapkan 8 alasan kenapa mereka menilai Prabowo layak diusung untuk menjadi penerus kepemimpinan Presiden Jokowi.

Diantaranya adalah karena Menteri Pertahanan tersebut dinilai memiliki modal sosial yang cukup untuk maju pada Pilpres 2024. Gojali juga mengatakan Prabowo Subianto dianggap pempimpin bernyali.

“Bernyali dalam mengambil sikap, meskipun banyak yang menghujat dan mencibir,” ujarnya. **.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenzer alias Noel, mendatangi Nasdem Tower di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023). Dia bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku kaget dengan kedatangan Noel.

“Kaget juga saya mendengar dia (Noel) datang. Ketemu Waketum Ahmad Ali. Saya enggak tahu apa yang mereka bicarakan,” kata Willy saat dihubungi, Rabu (15/2/2023).

Begitu juga dengan isu kedatangan Noel ke Nasdem Tower berkaitan dengan mendukung pencapresan Anies Baswedan, dia menyatakan tidak tahu apa yang dibicarakan.

“Setahu belum dapat informasi soal pembicaraan itu,” ujarnya.

Meski begitu, apa pun pilihan Noel nantinya, dia tetap menghormati sebagai kawan. Sebab, dia menyebut Noel sebagai sahabat lama.

“Apa pun pilihan dia, satu hal yang harus saya hormati sebagai kawan,” ucap Willy.

“Saya sama Noel sahabat lama. Sama-sama aktivis 98, sama-sama berjuang,” sambungnya.

Sebelumnya, Immanuel Ebenezer atau Noel, batal mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai capres 2024. Noel mengungkapkan salah satu alasannya karena Ganjar miskin gagasan.

“Kita enggak dukung Ganjar lagi salah satu alasannya karena Ganjar miskin gagasan,” ucap Noel, Rabu (8/2).

Eranasional.com – Ketua Sukarelawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer tetap setia kepada Presiden Joko Widodo, meski dicopot sebagai Komisaris Utama anak perusahaan BUMN.

Immanuel Ebenezer mengungkapkan, bahwa JoMan tetap berkomitmen terus menjaga Jokowi.

Immanuel Ebenezer berjanji akan menjaga Jokowi dari oknum pejabat hitam yang mencoba mengambil keuntungan dari jabatannya.

“Kekuasaan sifatnya amanah dan kekuasaan itu ada batas dan ada akhirnya,” tegas Immanuel Ebenezer.

Immanuel Ebenezer mengaku sudah lapang dada tidak lagi punya jabatan Komisaris Utama anak perusahaan BUMN.

“Kapan saja bisa diambil, saya ikhlas saja. Karena, saya dicopot bukan terkait kasus korupsi dan kasus tercela lainnya,” jelas Immanuel Ebenezer kepada genpi.co, Kamis (25/03/2022).

Menurut Immanuel Ebenezer, tidak memiliki jabatan yang melekat akan sangat menguntungkan pihaknya.

Pasalnya, menurut Immanuel Ebenezer, pihaknya akan makin kritis terhadap menteri-menteri yang bekerja kurang maksimal.

“Dicopotnya saya dari komisaris, akan kritis seperti meletakkan mahkota di kepala,” ungkap Immanuel Ebenezer.

Immanuel Ebenezer menekankan, bahwa akan membongkar dua sosok menteri yang membuatnya dicopot dari jabatan itu.

“Saya menjanjikan akan menyebut dua nama menteri itu pada waktunya,” kata Immanuel Ebenezer.(*)