Menurut Amran, volume impor tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan ketersediaan cadangan beras nasional yang saat ini berada di level tinggi. Ia menyebut stok beras yang dikelola Perum Bulog hampir mencapai 4 juta ton. Dengan kondisi tersebut, ia memastikan bahwa impor beras khusus dari Negeri Paman Sam tidak akan mengganggu program swasembada pangan yang tengah digenjot pemerintah.

Amran menjelaskan bahwa beras basmati memiliki segmen pasar tersendiri, terutama untuk kebutuhan hotel, restoran tertentu, hingga konsumsi wisatawan mancanegara dan investor yang terbiasa dengan karakteristik beras tersebut. Ia mencontohkan preferensi rasa dan tekstur beras yang berbeda-beda sesuai latar belakang konsumen.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia secara umum lebih familier dengan beras lokal seperti varietas Inpari atau beras Cianjur yang dikenal pulen.

Ia menekankan bahwa impor tersebut bukanlah beras medium yang menjadi konsumsi mayoritas masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya, tidak tepat jika kebijakan ini dikaitkan dengan potensi melemahnya harga gabah petani atau beras lokal. Pemerintah tetap memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri, terutama pada saat musim panen raya.

]]> https://eranasional.com/99239/pemerintah-pastikan-impor-beras-as-hanya-1-000-ton-dan-bukan-beras-medium/feed 0 Aditya https://eranasional.com/77993/pemerintah-masih-akan-impor-beras-hingga-agustus-2024-ini-penyebabnya https://eranasional.com/77993/pemerintah-masih-akan-impor-beras-hingga-agustus-2024-ini-penyebabnya#respond Fri, 30 Aug 2024 13:57:10 +0000 https://eranasional.com/77993/pemerintah-masih-akan-impor-beras-hingga-agustus-2024-ini-penyebabnya Jakarta, ERANASIONAL.COM – Indonesia masih aan Impor beras. Hal itu disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Kata dia, Indonesia berencana mendatangkan kembali beras impor sebanyak 900 ribu ton hingga akhir 2024.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras impor dalam rangka menjaga stok pangan dalam negeri sekaligus menjaga stabilisasi harga pangan di tengah masyarakat.

Hal tersebut juga sekaligus mendukung program Presiden untuk kembali menyalurkan bantuan pangan hingga akhir tahun mendatang.

“Masih ada yang memang harus disiapkan, yang terakhir itu sekitar 900.000 ton yang belum dieksekusi (impor beras),” ujar Arief di Istana Presiden, Jumat (30/8/2024), dikutip dari Okezone.

Kata Arief, saat ini stok beras di dslam negeri sebanyak 1,34 juta ton.

Jumlah tersebut belum termasuk penugasan Pemerintah kepada BUMN Pangan, Bulog sebanyak 600 ribu ton untuk pengadaan beras dari dalam negeri.

“Tiga bulan terakhir ini produksinya di atas kebutuhan nasional 2,5 juta ton,” tambahnya.

Arief juga menyebutkan target pengadaan beras pemerintah lewat impor pada tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton.

Meski demikian, akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk menyerap beras yang diproduksi petani lokal.

“Masih ada kan kuota impor 2024 3,6 juta ton. Nanti sambil kita lihat, pokoknya fokusnya hari ini adalah peningkatan produksi dalam negeri,” jelasnya.

Arief sempat menjelaskan harga beras impor untuk 3 juta ton sebesar Rp30 triliun.

Sehingga untuk memenuhi kuota impor tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton, diperlukan anggaran lebih dari Rp 30 triliun

Menurutnya, kebijakan impor beras sendiri diambil sebagai respon atas kurangnya produksi beras para petani lokal.

Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja penggilingan-penggilingan padi yang ada di daerah.

Arief menyebut, saat ini setidaknya ada 169 ribu penggilingan padi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Namun kapasitas produksinya hanya sekitar 20 – 30%. Hal tersebut lantaran susahnya mencari gabah karena produksinya kurang.

“Jangan kita bicara importasi terus, importasi itu hanya mengganjal, kita tidak bangga melakukan importasi. Kita dorong faktor produksi seperti pupuk, luas lahan tanam, itu ada di Kementerian Pertanian,” pungkas Arief. []

Kata dia, Indonesia harus menjadi negara mandiri tidak tergantung dengan negara lain.

Hal itu dikatakan Megawati dalam pidato politiknya di Mukernas Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa 30 Juli 2024 dikutip dri siaran Kompas TV.

“Kalau nanti enggak ada, jangan pikir lho mau impor, impornya juga ditahan. Itu kan harus waras kita berpikirnya, harus pintar kita berpikirnya,” tegas Megawati.

Kata Megawati, negara pengekspor beras pasti akan mengutamakan kebutuhan dalam negerinya, sebelum memutuskan untuk menjual ke negara lain.

“Negara-negara sekarang kalau enggak percaya sama saya negara-negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir jadi mereka mungkin tahan karena buat negara mereka,” ujarnya.

Presiden ke-5 RI itu juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP), padahal seharusnya fokus menghadapi ancaman krisis pangan global.
“Orang urusan tambang saja sekarang pada heboh. Woh mau nyari tambang, mau nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama teman-teman. Pangan o (makan tuh) tambang itu nanti kalau sudah enggak ada beras terus piye (gimana),” sindirnya.

Sebelumnya, sebanyak tiga fraksi di Komisi IV DPR RI mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan mark up atau menaikkan harga impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun.

Diperkirakan dugaan kerugian negara mencapai Rp 294,5 miliar.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka mengaku setuju pansus skandal mark up impor beras yang diduga menyeret nama Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Arief Prasetyo dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dapat secepatnya dibentuk.

“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi Duka, kepada wartawan, Selasa, 9 Juli 2024 lalu. []

“Kami (pemerintah) ingin tidak impor beras lagi, tapi praktiknya sangat sulit karena produksi dalam negeri tidak tercapai, karena setiap tahun bertambah yang diberi makan,” kata Presiden Jokowi di acara pembinaan petani se-Jawa Tengah di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa, 2 Januari 2024.

Jokowi menjelaskan, setiap tahun rata-rata jumlah kelahiran bayi di Indonesia berkisar 4-4,5 juta. Di lain sisi, negara yang memiliki persediaan beras dengan jumlah banyak enggan menjualnya.

“Semua butuh makan, penduduk Indonesia yang berjumlah 280 juta semuanya butuh beras,” kata Jokowi.

“Negara yang punya beras enggak mau dibeli, dipakai untuk cadangan strategis rakyatnya sendiri. Kita juga sama harus berproduksi, kalau berlebih kita pakai untuk cadangan,” sambungnya.

Berbeda denga komiditi jagung, Jokowi menyebut ketergantungan Indonesia terhadap impor dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan. Katanya, sebagian besar kebutuhan jagung bisa dipenuhi petani dalam negeri.

“Tahun 2015 impor jagung 3,8 juta ton, sekarang tinggal 800.000. Produksi jagung sudah ada 3 juta ton yang dihasilkan para petani. Ini artinya, produksinya padinya yang harus dikejar,” pungkas Jokowi. (*)