Hal tersebut disampaikan Tom Lembong dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis 6 Maret 2025.

“Kami akan mengajukan eksepsi,” kata Tom Lembong kepada Ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika.

“Akan mengajukan eksepsi?” tanya hakim Dennie memastikan.

“Eksepsi,” jawab Tom Lembong.

Pernyataan eks Menteri Perdagangan tersebut disambut tepuk tangan dari pengunjung sidang.

Tom Lembong kemudian melanjutkan, bahwa eksepsi akan dibacakan tim penasihat hukumnya.

“Mohon izin akan disampaikan oleh penasihat hukum,” ucapnya.

Penasihat hukum Tom Lembong pun mengatakan eksepsi kliennya tersebut siap dibacakan di persidangan hari ini juga.

Hal tersebut dikaranakan proses penyidikan perkara yang menjerat kliennya tersebut sudah berjalan cukup lama.

“Majelis hakim yang kami hormati mengingat cukup lamanya perkara penyidikan ini dan terdakwa sudah ditahan sampai empat bulanan, maka kami izin mengajukan eksepsi hari ini juga,” kata salah satu penasihat hukum Tom Lembong.

Mendengar perrnyataan tersebut pengunjung sidang kembali tepuk tangan dengan riuh.

Hakim pun menegur pengunjung sidang agar tidak bertepuk tangan, untuk menghormati persidangan.

“Mohon pengunjung untuk tenang, tertib ya, tidak perlu tepuk tangan, hargai ruang persidangan, hargai juga terdakwa,” kata hakim Dennie.

Lebih lanjut hakim mempersilakan tim penasihat hukum Tom Lembong untuk membacakan eksepsi yang dimaksud.

Pembacaan eksepsi Tom Lembong kemudian langsung dibuka oleh Ari Yusuf.

Saat ini pembacaan eksepsi Tom Lembong oleh tim penasihat hukumnya masih berlangsung dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. []

“Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan telah melakukan penyitaan uang sebanyak Rp565.339.071.925,25,” kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers, Selasa (25/2/2025).

Qohar menyebut uang tunai itu disita dari pengembalian yang dilakukan oleh sembilan orang tersangka dari pihak swasta. Berikut rinciannya.

1.⁠ ⁠Tonny Wijaya Ng selaku Direktur Utama PT Angels Products senilai Rp150.813.450.163,81

2.⁠ ⁠Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo senilai Rp60.991.040.276,14

3.⁠ ⁠Hansen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya senilai Rp41.381.685.068,19

4.⁠ ⁠Indra Suryaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry senilai Rp77.212.262.010.000,81

5.⁠ ⁠Then Surianto Eka Prasetyo selaku Direktur Utama PT Makassar Tene senilai Rp39.249.282.287,52

6.⁠ ⁠Hendrogianto Antonio Tiwon selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional senilai Rp41.226.293.808,16

Ia mengatakan bahwa hubungan persahabatan antara dirinya dan Tom Lembong sudah berjalan kurang lebih 20 tahun terakhir.

Hal ini menjadi waktu yang cukup baik untuk memberikan kesan tersendiri kepada mantan Menteri Perdagangan itu.

“Saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit,” kata Anies Rasyid Baswedan dalam tweetnya yang dikutip, Rabu 30 Oktober 2024.

Bagi Anies, Tom Lembong tidak mungkin korupsi. Sebab sosok tersebut adalah kategori orang lurus yang tidak mungkin melakukan tindak pidana korupsi seperti yang diasumsikan banyak kalangan.

“Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Karena itu selama karier-panjang di dunia usaha dan karier-singkat di pemerintahan ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional,” ujarnya.

Pun demikian, kabar penangkapan dan penahanan Tom Lembong dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Kerja tersebut membuatnya cukup kaget.

Apalagi jika dikaitkan dengan testimoninya terhadap sosok Tom Lembong sebelumnya.

“Kabar ini amat-amat mengejutkan,” tandasnya.

Hanya saja, Anies memilih menghormati proses hukum yang berjalan.

Tom Lembong kini telah ditahan di Rutan Salemba sejak ditetapkan tersangka pada Selasa (29/10/2024).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyatakan, penyidik bekerja berdasarkan alat bukti.

“Tidak terkecuali siapa pun pelakunya. Ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata dia dikutip dari Antara, Rabu (30/10/2024).

Dia memastikan, penyidikan kasus importasi gula ini sudah berjalan cukup lama, yaitu sejak Oktober 2023. Selama setahun hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 90 saksi.

Menurut kronologi, pada Kamis (28/3/2024), Tim Penyidik berangkat ke Kota Pekanbaru untuk menjemput Tersangka RD yang mangkir beberapa kali dari panggilan Tim Penyidik untuk menjalani pemeriksaan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap saksi RD dan saksi YD di Kantor Kejaksaan Agung, Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai Tersangka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis yang diperoleh Bloomberg Technoz, Sabtu (30/3/2024).

Berdasarkan informasi Kejagung, RD selaku Direktur PT SMIP pada 2021 telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih. Namun dilakukan penggantian karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.

Perbuatan RD tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan jo. Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sehingga ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kegiatan importasi gula yang dilakukan oleh PT SMIP.

Pasal yang disangkakan kepada Tersangka RD adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, Tersangka RD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2024 – 17 April 2024.