Permintaan tersebut muncul ketika posisi stok beras nasional Indonesia berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah menyebut kondisi ini menjadi indikator kuatnya ketahanan pangan nasional sekaligus menunjukkan perubahan posisi Indonesia dalam perdagangan beras dunia.

“Nah, ini ada saudara kita dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton,” ujar Amran di Surabaya, Rabu (13/5/2026).

Menurut Amran, rencana pembelian itu akan dibahas lebih lanjut dalam agenda pertemuan berikutnya antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Ia menilai permintaan tersebut menunjukkan Indonesia kini mulai dipandang sebagai negara dengan kapasitas produksi pangan yang kuat di kawasan Asia Tenggara.

Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara importir beras terbesar di dunia. Namun dalam dua tahun terakhir, pemerintah mengklaim berhasil mengurangi ketergantungan terhadap impor seiring meningkatnya produksi dalam negeri dan penguatan cadangan pangan nasional.

Amran mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah tersebut bahkan membuat kapasitas gudang Perum Bulog penuh sehingga pemerintah harus menambah fasilitas penyimpanan baru untuk menampung hasil produksi petani.

Menurut dia, capaian tersebut tidak terlepas dari peningkatan produksi nasional yang didukung berbagai program pemerintah di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Food and Agriculture Organization (FAO), hingga United States Department of Agriculture (USDA), produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 34,6 juta ton dengan surplus mencapai 4 juta ton.

“Produksi kita naik signifikan dan stok kita juga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Amran.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa yang diatur dalam dokumen kerja sama tersebut bukanlah impor pakaian bekas siap pakai, melainkan impor shredded worn clothing (SWC) atau pakaian bekas yang telah dicacah menjadi bahan baku industri.

“Tidak benar jika disebut pemerintah mengizinkan impor pakaian bekas untuk dijual kembali. Yang diatur dalam perjanjian adalah impor shredded worn clothing (SWC),” ujar Haryo dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 Februari 2026.

Dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, tepatnya pada Pasal 2.8 tentang Worn Clothing, Indonesia memang diwajibkan mengizinkan masuknya pakaian cacah dari AS. Namun, ketentuan tersebut secara spesifik merujuk pada material tekstil bekas yang telah dihancurkan sehingga tidak lagi berbentuk pakaian utuh dan tidak memiliki nilai jual sebagai produk fesyen.

SWC pada dasarnya merupakan limbah tekstil yang telah diproses menjadi serpihan kain. Material ini biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang, seperti pembuatan kain perca, benang daur ulang, bahan isian furnitur, lap industri, hingga material campuran untuk produk tekstil baru.

Haryo menjelaskan bahwa pakaian cacah tersebut tidak mungkin masuk ke pasar sebagai barang thrifting karena bentuknya sudah berupa serpihan bahan.

“Produk tersebut sudah dihancurkan sehingga tidak memiliki nilai ekonomi sebagai pakaian jadi. Impor ini semata-mata untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri tekstil daur ulang,” katanya.

]]> https://eranasional.com/98587/ramai-isu-impor-baju-bekas-dari-as-pemerintah-impor-pakaian-bukan-untuk-thrifting/feed 0 Aditya https://eranasional.com/93779/mantul-purbaya-tolak-pemusnahan-pakaian-bekas-impor-ilegal https://eranasional.com/93779/mantul-purbaya-tolak-pemusnahan-pakaian-bekas-impor-ilegal#respond Fri, 14 Nov 2025 10:44:13 +0000 https://eranasional.com/93779/mantul-purbaya-tolak-pemusnahan-pakaian-bekas-impor-ilegal Jakarta, ERANASIONAL COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak oratik pemusnahan barang sitaan balpres pakaian bekas impor ilegal selama ini menimbulkan beban biaya besar bagi negara.

Selain biaya pemusnahan, pemerintah juga menanggung kebutuhan dasar mereka yang ditahan selama proses hukum berlangsung. Untuk setiap kontainer, biaya pemusnahan bisa mencapai sekitar Rp12 juta.

Angka ini belum termasuk pengeluaran lain seperti logistik, tenaga kerja, serta biaya penahanan orang yang terkait dengan kasus penyelundupan.

Menurut Menkeu, praktik ini tidak memberikan manfaat ekonomi yang berarti bagi negara, melainkan hanya membuang potensi nilai dari barang-barang tersebut.

“Gini-gini, saya selalu komplain itu balpres Saya tangkap barangnya orangnya enggak bisa didenda terus saya mesti memusnahkan barangnya Itu mahal satu kontainer itu sekitar Rp 12 juta kalau enggak salah,” kata Purbaya dalam Media Briefing, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Bendahara negara ini mengatakan, hal inilah yang mendorong pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan pemusnahan yang selama ini dianggap sudah menjadi prosedur baku.

“Rugi, abis itu ngasih makan orang yang ditahan rugi besar kita Jadi, kita ubah. Jadi, kita berpikir-pikir Bagaimana macamnya masalah itu,” ujarnya.

Penyitaan Tetap Dilakukan

Purbaya menjelaskan, tindakan penyitaan tetap dilakukan secara ketat sepanjang 2024–2025. Bea Cukai mencatat sudah melakukan penindakan atas komoditas balpres sebanyak 17.200 bal atau setara 1.720 ton. Totalnya mencapai sekitar 8,6 juta lembar pakaian yang diamankan dari aktivitas penyelundupan.

Namun, setelah penyitaan, pemerintah melihat perlunya skema penanganan yang lebih efektif dan efisien. Melihat tingginya volume penyitaan dan besarnya biaya pemusnahan, pemerintah kemudian merumuskan kebijakan baru.

“Ini sudah kita lakukan penahanan barang-barang itu, selama kurun 2024 sampai dengan 2025 Bea Cukai telah melakukan penindakan atas komoditi balpres sebanyak 17.200 bal, sama dengan 1.720 ton atau sekitar 8,6 juta lambar pakaian,” ujarnya.

Barang-barang seperti kosmetik, tas, dan valves tidak lagi memerlukan izin untuk masuk ke Indonesia, ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada hari Jumat (17/5/2024).

Sementara, pengiriman elektronik tidak lagi memerlukan izin teknis meskipun masih memerlukan izin impor, Airlangga menambahkan. Sekitar 26.000 kontainer tertahan di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia.

Komoditas-komoditas seperti besi, baja, dan tekstil tetap akan membutuhkan izin impor, namun pemerintah berjanji untuk memprosesnya dengan cepat.

Deretan peraturan ini berlaku mulai hari Jumat dan untuk barang-barang yang tiba di pelabuhan-pelabuhan Indonesia mulai tanggal 10 Maret dan seterusnya.

Para asosiasi pebisnis telah memprotes peraturan yang membatasi impor sekitar 4.000 barang ini. Mereka mengatakan bahwa peraturan ini menyebabkan gejolak di manufaktur lokal dan berisiko merusak kredibilitas ekonomi Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman (Menko Marves) Luhut Panjaitan telah berjanji kepada para perwakilan kamar dagang bahwa peraturan ini akan direvisi.

“Kita harapkan ke depannya dapat mengurangi impor daging sapi dan domba. Kita kan punya wilayah-wilayah yang cukup besar,” kata Ma’ruf Amin saat meninjau rumah pemotongan hewan berstandar halal milik Perusahaan Taylor Preston di Wellington, Selandia Baru, Kamis, 29 Februari 2024

Menurut dia, Indonesia punya banyak padang rumput yang bisa menjadi tempat pengembangan sapi seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Saat ini, Ma’ruf menyebutkan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mengembangkan peternakan sapi jenis ‘Belgian blue’ dari Belgia yang berukuran besar.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mengakui bahwa saat ini Indonesia banyak mengimpor daging sapi dan domba halal dari Selandia Baru.

Kata dia, ekspor-impor daging sapi dan domba halal bisa meningkatkan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Selandia Baru.

“Selain sapi, kita juga impor keju dan susu. Sedangkan dari Indonesia mengekspor rempah-rempah dan produk-produk kita lainnya. Jadi ada timbal baliknya,” tuturnya. (*)

Menurut Amalia, kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi dan 10 provinsi lainnya mengalami penurunan. Kenaikan harga beras terjadi di provinsi Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

“Pada bulan Januari 2024, harga beras masih mengalami kenaikan sebesar 0,64%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Kenaikan harga beras terjadi karena sejumlah negara yang juga menahan ekspor beras yang berdampak pada kenaikan harga beras di pasar global. Sementara dari dalam negeri, panen beras relatif lebih rendah akibat faktor cuaca El Nino yang berkepanjangan.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai yang doyan impor.

Menurut Willy, sifat gotong royong terhadap sesama partai politik mestinya dilestarikan, alih-alih dimatikan dengan narasi-narasi yang arogan dan bernuansa permusuhan.

Adapun PDIP kerap menggembor-gemborkan prinsip gotong royong. Willy menjelaskan, narasi-narasi permusuhan bisa membuat suatu pihak tidak ditemani oleh pihak lain.

“Katanya kita gotong royong, terus menebar narasi permusuhan. Siapa yang menggigit cabai siapa yang kepedesan? Nanti jangan-jangan nggak ada orang yang mau berkawan sama dia. Nggak boleh kita hidupnya arogan kalau gotong royong,” kata Willy di Kantor NasDem, Jakarta Pusat, Jumat (3/2/2023).

Ia kembali menegaskan bahwa hidup tidak boleh arogan. Jika memegang prinsip gotong royong, maka mestinya pihak itu mendukung dan mendorong adanya kerja sama demi kebaikan bangsa.

“Kalau kita stick dengan gotong royong, kurang dan lebih itu kita bersama-sama. Gitu dong, baru Soekarnois. Kalau engga ya gimana? Kita permusuhan terus,” kata dia.

Sebelumnya, Hasto mengaku partainya tak khawatir ketinggalan gerbong dalam pencarian koalisi jelang Pemilihan Presiden 2024.

Menurut dia, PDIP masih mempertimbangkan momentum, kesesuaian ideologi, platform, desain masa depan, serta cara pandang terhadap masa depan.

Hasto menegaskan partainya enggan berkoalisi dengan partai yang suka impor. Ia. menyebut partai besutan Megawati Soekarnoputri ini lebih memilih bekerja sama dengan partai dengan kesamaan ideologi dan platform.

“Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini nggak cocok buat PDIP. Kita lebih cenderung bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan ideologi dan platform serta agenda bagi masa depan tersebut,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jumat (3/2/2023).

Jelang Pilpres 2024, peta koalisi sudah mulai terlihat. Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sementara itu, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bekerja sama dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIB).

Adapun Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang dalam tahap finalisasi koalisi yang bakal dinamai Koalisi Perubahan.

Hasto mengatakan partainya perlu berdialog dengan partai lain sebelum memutuskan mitra koalisi. Saat ini, dia menyebut PDIP masih berfokus bergerak ke bawah membantu masyarakat. “Ke arah sana (koalisi) dialog parpol dilakukan. Tapi momentum hari ini, bergerak ke bawah,” ujarnya.

Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, desakan terhadap Partai NasDem untuk keluar dari koalisi pendukung Jokowi mencuat. Salah satu partai yang vokal melontarkan kritik ke partai besutan Surya Paloh ini adalah PDIP.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengusulkan agar menteri NasDem dievaluasi dan di reshuffle. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

“Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya mengundurkan diri,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Januari 2023.

Dia menilai menteri NasDem tersebut agak tidak cocok dengan kebijakan Jokowi. Di sisi lain, NasDem mengusung Anies yang dinilai sebagai sosok antitesa Jokowi.

“Itu lebih gentle (mengundurkan diri). Sebab rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi,” kata dia.

Selain itu, berkaca dari kinerja dan kesolidan kabinet, Djarot menilai dalam jangka waktu tertentu Jokowi pasti segera melakukan reshuffle. Dia mengatakan mitra kerjanya di Komisi IV DPR, yakni Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK belum mampu membantu Presiden..

“Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian dan LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan capresnya,” ujarnya.