Eranasional.com – Presiden Joko Widodi (Jokowi) kecewa dengan pengadaan barang dan jasa yang didominasi impor. Sorotan tersebut di antaranya terkait alat kesehatan, pertanian hingga seragam TNI-Polri.

Menanggapi hal itu, Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan selalu mendukung kebijakan Presiden Jokowi. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa selalu dilakukan KPK.

“Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa. Sudah lama KPK memberikan perhatian kepada korupsi barang dan jasa, terutama karena di dalamnya rawan suap dan sogok yang sering berakhir dengan kegiatan tagkap tangan oleh KPK,” kata Firli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/3/2022).

Firli menyebut kehadiran KPK berdasarkan UU awal pembentukannya adalah karena korupsi telah mengancam perekonomian nasional. Maksud dari pembentukan KPK dalam UU adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan oleh kepala negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Sampai 31 desember tahun 2021, Firli menyebut realisasi belanja K/L dan Pemda untuk UMKM baru sebesar Rp. 39,58 triliun atau setara 31,61 persen. Pada tahun 2022, potensi belanja barang dan modal pemerintah pusat sebesar Rp526,8 Triliun dan Pemda sebesar Rp535,4 triliun.

Dia menilai terdapat potensi pembelian produk dalam negeri melalui belanja barang/jasa dan belanja modal sebesar Rp 1.062,2 triliun. Untuk itu, K/L dan Pemda dalam belanja barang dan belanja modal secara swakelola diminta agar lebih memprioritaskan capaian pembelian produk dalam negeri sebagaimana yang duatur peraturan perundangan.

Selain itu, potensi besaran nilai belanja daerah dan nilai belanja impor menggunakan E-Purchasing dapat diperkirakan sebesar Ro200 triliun pada tahun 2022.

“Lima daerah teratas yaitu Jatim, Jabar, Jateng, DI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Wilayah Jawa-Bali berpotensi melakukan pembelian PDN sebesar 86,3 Triliun (43 persen) dan Sumatera sebesar 47 (24 persen), sisanya tersebar di wilayah lainnya, ” kata Firli.

Firli menyebut ada delapan langkah agar Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia berjalan sukses yaitu :

1.Tidak melakukan persekongkolan untuk melakukan korupsi dengan para pihak penyedia barang/jasa.

2. Tidak menerima dan memperoleh kickback

3. Tidak mengandung unsur Penyuapan dan Gratifikasi.

4. Tidak mengandung unsur Gratifikasi.

5. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan,

6. Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal administrasi,

7. Tidak ada niat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat,

8. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatakan stok kedelai cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kementerian Perdagangan memastikan bahwa barang-barang tersebut akan selalu tersedia dan industri tahu dan tempe akan terus berproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga kedelai impor.

“Kenaikan harga kedelai di tingkat pengrajin tahu dan tempe tersebut merupakan dampak pergerakan harga kedelai dunia sejak pertengahan tahun lalu hingga sekarang,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Syailendra dalam keterangan tertulis, Senin (1/2/2021).

Bersumber dari Chicago Board of Trade (CBOT), harga Kedelai dunia pada Desember 2020 masih $ 13,12 per bushel pada Januari 2021. Selama ini, harga naik 4,42% menjadi $ 13,7 per bushel. pengiriman kedelai pada bulan Februari.

Namun, harga kedelai dunia diperkirakan akan turun setelah terjadi koreksi pada periode berikutnya. Menurut dia, saat ini harga kedelai impor di tingkat pengrajin tahu dan tempe umumnya berkisar antara Rp 9.100 per kilogram hingga Rp 9.200 per kilogram.

Sementara itu, harga Kedelai impor pada Februari diperkirakan berkisar Rp 9.500 / kg di tingkat produsen tahu dan tempe.

Apalagi akan terjadi koreksi harga tahu dari sebelumnya Rp 600. Sampai 650 Rp. Per potong dan harga tempe yang sebelumnya Rp 15.000. / Kg menjadi sekitar Rp 16.000. / Kg.

Telah terjadi kenaikan harga kedelai dunia, lanjutnya, mencapai 30% pada semester kedua tahun lalu hingga akhir tahun 2020, yang mendorong pasar harga tahu dan tempe hingga rata-rata 20%.

“Penyesuaian harga tahu dan tempe di pasar merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Sebabnya, mayoritas kebutuhan kedelai Indonesia masih dipenuhi melalui impor dan dipengaruhi pergerakan harga kedelai dunia yang berdampak pada harga bahan baku kedelai untuk tahu dan tempe di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Departemen Perdagangan akan memantau dan menilai pergerakan harga kedelai dunia yang mengalami penurunan atau kenaikan harga untuk memastikan harga kedelai di tingkat produsen tahu dan tempe, serta harga tahu dan tempe di pasar masih berada pada level yang wajar.

Ia mengimbau importir yang memiliki stok kedelai untuk terus memasok kedelai kepada produsen tahu dan tempe yang tergabung dalam Gabungan Koperasi Tahu dan Tempe Indonesia (Gakoptindo), keduanya di Provinsi Puskopti dan Kopti kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Diharapkan produksi tahu dan tempe tetap terus berjalan dan masyarakat masih tetap mendapatkan tahu dan tempe dengan harga terjangkau,” kata Syailendra. (okezone/red)

ERANASIONAL.COM – Pandemi virus corona (Covid-19) mengakibatkan kelangkaan barang-barang seperti berbagai produk makanan dan minuman, bahan pangan hingga berbagai alat kesehatan. Hal ini membuat ketergantungan Indonesia pada negara lain di dunia perdagangan Internasional meningkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun sayangnya masih terdapat regulasi ekspor impor yang menghambat sehingga mempersulit pasokan berbagai produk yang dibutuhkan tersebut.

Pengaruh pandemi dalam sektor perdagangan

Virus corona memang telah menjadi topik permasalahandunia Internasional karena beberapa negara mengalami dampak akibat penyebaran wabah ini. Hal ini tentunya membawa pengaruh besar terhadap perekonomian dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Kegiatan perdagangan sedikit banyak mengalami masalah hingga mendatangkan kerugian bagi beberapa pihak. Regulasi ekspor impor yang terjadi saat ini menjadikan keterlambatan barang (jadwal kapal yang selalu delay) menyebabkan barang2 kadaluarsa sehingga tidak bisa dijual kembali.

Permasalahan perdagangan tersebut sangat nampak misalnya larangan penerbangan sementara dari dan ke China oleh Pemerintah Indonesia serta regulasi ekspor impor Indonesia- China khususnya pada komoditas hewan dan buah-buahan.

Menurut Hasan Johnny Widjaja selaku ketua umum AESBI atau Asosiasi Eksportir Sayur dan Buah Indonesia, sejak adanya berita mengenai virus covid-19, para pembeli dari China langsung menunda pembelian bahkan ada beberapa yang langsung menghentikannya.

“Sejak adanya kabar virus corona, pembeli yang ada di China langsung menghentikan transaksi pembelian,” tuturnya dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (10/2).

Para ekspotir buah merasakan kesedihan mendalam karena mereka melakukan pengiriman atau penjualan barang berdasarkan skema CNF (Cost and Freight) atau pembayaran dilakukan apabila barang sudah tiba di pelabuhan tujuan transaksi ekspor.

Keterlambatan barang (jadwal kapal yang selalu delay) menyebabkan barang2 kadaluarsa sehingga tidak bisa dijual kembali. Bahkan, ada pula pedagang yang sudah mengirim produk dagangannya di kapal, namun saat di tengah perjalanan mendapat kabar pembatalan. Hal ini membuat para ekspotir menangis dan harus menuai kerugian yang pastinya dengan jumlah cukup besar.

Bukan hanya impor, namun beberapa barang ekspor Indonesia menuju China juga berpotensi melemah. China secara otomatis akan menurunkan jumlah permintaan barang dari Indonesia. Terlebih lagi banyak pabrik di China yang mengurangi aktifitas produksi akibat masyarakat yang tidak diperbolehkan bekerja akibat virus corona.

Peran Pemerintah dalam perdagangan ekspor dan impor saat pandemi

Namun tidak semua produk impor mengalami pemberhetian pengiriman. Impor produk-produk elektronik hingga saat ini masih berjalan lancar. Hanya saja produk hewan dan buah-buahan memang dihalangi. Regulasi ekspor impor ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran wabah covid-19 yang berasal dari hewan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyebaran virus yang mampu menewaskan ribuan masyarakat di China dalam waktu sangat cepat diduga tidak hanya dari manusia saja namun juga melalui hewan.

Pemerintah diharapkan benar-benar memperhatikan dampak adanya penyebaran virus corona ini karena China merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Wabah covid-19 yang semakin lama kian menyebar membawa dampak terutama bagi perekonomian Negara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh sektor konsumsi, diharapkan pemerintah mengambil tindakan mengenai regulasi ekspor impor.

Hal ini sejalan dengan komando dari bapak presiden Joko Widodo agar membelanjakan anggaran dalam upaya antisipasi virus covid-19 yang berpotensi dalam menggerus sektor konsumsi.

Peneliti CIPS (Center for Indonesian Policy Studies) Felippa Amanta, menuturkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi regulasi ekspor impor yang menghampat kegiatan ekonomi tersebut. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat akan tetap terpenuhi meskipun di situasi pandemi seperti sekarang ini.

Felippa juga menuturkan beberapa negara menerapkan sejumlah kebijakan pembatasan ekspor pada komoditas tertentu sehingga mengakibatkan pasokan barang ke Indonesia menjadi berkurang. Hal ini membuatnya khawatir akan mempengaruhi sistem perekonomian Indonesia.

“Karena virus Covid-19, negara-negara mengambil kebijakan temporary export measure sehingga, membatasi ekspor barang tertentu seperti masker dan bahan pangan seperti Vietnam. Ada 91 negara yang mengambil kebijakan pembatasan ekspor tersebut,” tutur Felippa.

Dengan kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, Felippa mendorong pihak pemerintah untuk lebih aktif dan terlibat dalam berbagai kolaborasi internasional terutama untuk menangani kasus covid-19. Dia juga mendorong pihak pemerintah untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas bersama negara lain yang diharapkan dapat membuat kegiatan ekspor impor menjadi lebih terbuka.

Rachmat Hidayat, Head of EuroCham Import-Export menuturkan bahwa saat ini masih nampak sejumlah regulasi ekspor impor yang sedikit banyak menghambat kegiatan perdagangan dalam ranah internasional. Dia memberikan contoh masih adanya perizinan impor berlapis pada berbagai produk minuman dan makanan sehingga mempersulit pelaku usaha.

“Misalnya, harus ada izin dari walikota, gubernur, bupati, kementerian pertanian dan juga kementerian perdagangan ini betapa kompleksnya. Padahal izin tersebut ada expire,” ungkap Rachmat.

Namun disamping itu, dia juga memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan kemudahan kegiatan impor dari pihak pemerintah untuk upaya antisipasi virus corona. Misalnya seperti tepung terigu yang dulunya diwajibkan untuk SNI dan harus terdapat pemenuhan vitamin tertentu namun sekarang pihak pemerintah tidak mewajibkan penerapan SNI tersebut karena Negara eksportir produk tepung tersebut sedang lockdown.

“Pemerintah telah relaksasi tepung terigu dimana sebelumnya harus wajib SNI dan harus ada penuhan vitamin tertentu namun sekarang pemerintah bilang tidak wajib SNI karena negara eksportrinya lockdown,” jelas Racmat.

Donna Gultom, Direktur Perundingan ASEAN Kemendag (Kementerian Perdagangan), menuturkan bahwa pemerintah sudah mengambil beberapa kebijakan demi memudahkan kegiatan ekspor impor barang untuk memenuhi kebutuhan nasional. Donna Gultom juga mengatakan bahwa Indonesia terus memberikan dorongan pada negara-negara lain terutama ASEAN untuk transparan dan terbuka dalam menerapkan kebijakan perdagangan internasional.

“Intinya, kami sangat menyadari masalah virus Covid-19 ini menjadi tanggung jawab masing-masing negara. Restriction ini sifatnya temporary. Kami sudah engage di internasional seperti ASEAN dan juga mitra lainnya perihal kebutuhan apa saja yang perlu difasilitasi. Perdagangan ini terganggu karena adanya lockdown. Sebisa mungkin kami terus push, mudah-mudahan ASEAN akan berkomtimen,” tutur Donna.

Kebijakan di masa pandemi

Adapun beberapa kebijakan strategis yang diterapkan oleh  Kementerian Perdagangan pada masa pandemic virus corona ini adalah:

1. Refocusing dan realokasi anggaran

Kebijakan ini dilakukan dengan melalui program bantuan bagi Pasar Rakyat dalam upaya penanganan dampak virus corona.

2. Menjaga kestabilan harga dan stok ketersediaan barang pokok

Dengan menjaga kestabilan harga serta jaminan stok barang-barang pokok melalui deregulasi kebijakan perihal pangan serta menjamin lancarnya proses distribusi barang-barang kebutuhan primer.

3. Pengamanan alat kesehatan

Kebijakan strategis selanjutnya adalah upaya pengamanan penyediaan berbagai alat kesehatan, misalnya melalui relaksasi impor masker dan APD (Alat Pelindung Diri).

4. Memberikan stimulus ekonomi nonfiskal

Kebijakan ini diantaranya melalui penerbitan SKA atau Surat Keterangan Asal barang ekspor melalui stamp dan affixed signature.

5. Pengawasan pada barang yang beredar atau jasa melalui perdagangan daring

Dalam masa pandemic, Kementerian Perdagangan telah memblokir akun pedagang daring yang berusaha untuk menjual berbagai alat kesehatan seperti hand sanitizer, masker, ataupun virus shoutout dengan harga mahal namun berkualitas rendah.

6. Fasilitasi ekspor selama masa pandemic

Salah satu kebijakan strategis ini yakni memfasilitasi berbagai kegiatan business matching dengan virtual. Selain itu, dalam masa pandemic ini pihak Kementerian Perdagangan berhasil merealisasikan peningkatan kegiatan ekspor  kopi ke Mesir serta rumput laut ke Negara Korea Selatan. Regulasi ekspor impor ini mampu mencegah resiko keterlambatan barang (jadwal kapal yang selalu delay) menyebabkan barang2 kadaluarsa sehingga tidak bisa dijual kembali.

7. Memanfaatkan forum kolaborasi perdagangan internasional

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa pemerintah diharapkan mampu menjalin hubungan kerja sama perdagangan internasional agar kegiatan ekspor impor menjadi lebih terbuka dan kebutuhan nasional dapat terpenuhi. Hal ini diterapkan pemerintah misalnya dalam forum G20.

Adanya wabah covid-19 memang membawa banyak perubahan khususnya dalam sektor perdagangan. Regulasi ekspor impor sangat dibutuhkan untuk mencegah resiko keterlambatan barang (jadwal kapal yang selalu delay) menyebabkan barang-barang kadaluarsa sehingga tidak bisa dijual kembali. Dengan demikian kebutuhan nasional akan terpenuhi dan para pengusaha dapat melakukan kegiatan dagang tanpa harus merugi akibat barang tidak bisa dijual ke negara lain.

Penulis : Ryan Rafellino Tanarta ( Mahasiswa LSPR Business and Communication Institute )
Editor : Riko Sendra S.Kom