Awalnya, Basaria menyinggung soal kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini yang kehilangan kompas moral dan etika.

“Kami pimpinan KPK periode 2003 sampai dengan 2019, mengimbau agar Presiden Jokowi dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika,” kata Basaria di Gedung KPK lama, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

Menurut Basaria, Jokowi seharusnya bisa menunjukkan sifat kenegarawanan dan contoh yang baik sebagai presiden pada masa Pemilu 2024. Tapi faktanya, justru sejumlah persoalan mencuat dalam beberapa terakhir ini menjadi bukti bahwa kompas moral, etika, dan penegakan hukum tidak dipegang.

Dia menyontohkan merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index yang sempat mencapai 40 pada tahun 2019, merosot ke angka 34 pada 2022 dan 2023.

“Indonesia menempati ranking 115 dari semua negara yang disurvei,” ujar Basaria.

Bukti lainnya yaitu Indeks Negara Hukum (Rule of Law Index) yang dirilis World Justice Project yang menyebutkan hanya mencapai 0,53 dari skala 0-1 pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat jauh dari standar ideal indeks negara hukum.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut praktik korupsi di Indonesia semakin parah dan melibatkan banyak institusi. Ini buktinya.

Mahfud MD menyebutkan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia berkaitan dengan transaksi di balik meja yang terjadi di eksekutif dan legislatif, hingga yudikatif.

“Di tahun 2022, Indeks Persepsi korupsi di Indonesia terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya semakin menjadi-jadi,” kata Mahfud, Minggu (11/62023).

Penasaran, dia mengundang sejumlah Lembaga survei internasional dan nasional untuk mencari tahu penyebab anjliknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Hasilnya disimpulkan, bahwa conflict of interest menjadi penyebabnya.

“Konflik kepentingan itu terjadi di DPR, Mahkamah Agung (MA), hingga birokrat.konflik kepentingan itu menyebakan terjadinya transaksi di balik meja,” ujarnya.

“Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, MA, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah dan di birokrasi sama,” ungkap Mahfud.

Temuan-temuan itu, kata Mahfud, mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia. Namun hal tersebut terlihat jelas di mata dunia internasional.

JAKARTA, Eranasional.com – Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan pemberantasan korupsi memiliki keterkaitan erat. Penerapan SPBE yang maksimal bisa jadi jalan untuk mengangkat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang merosot empat poin, dari 38 pada 2021 menjadi 34 di 2022.

“Kalau kita lihat di berbagai negara di dunia, indeks SPBE dengan indeks-indeks pengukuran yang lain itu punya keterkaitan. Kita cek Denmark dan Finlandia, mereka punya indeks pembangunan e-government yang sangat baik dan faktanya indeks persepsi korupsinya juga menunjukan rapor gemilang,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.

Ditambahkannya, penerapan SPBE di Indonesia telah diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 132/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Aturan ini jadi komitmen pemerintah mengakselerasi implementasi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Tentu ada urgensi penyelenggaraan SPBE ini. Pertama, memudahkan warga untuk mengakses layanan publik, yang kedua untuk menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, indeks penegakan hukum, dan lain-lain,” imbuhnya.

Penerapan SPBE untuk pelayanan publik juga terus digencarkan KemenPAN-RB lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Sistem ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik di berbagai tingkatan dari pusat hingga pelayanan di daerah hanya dalam satu platform.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyakini kemampuan SPBE untuk menekan korupsi di Indonesia. Menurutnya, layanan elektronik yang dibarengi dengan integritas pelayan publik bisa meningkatkan layanan pemerintah kepada masyarakat, di sisi lain juga bisa mencegah terjadinya pungli, suap, dsb.

“Namun demikian, sebagaimana sistem apapun, yang terbaik sekalipun kita bangun tapi kalau tidak diimbangi dengan integritas, percuma,”ujar Alexander.

Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2023-2024 Fokus 3 diikuti oleh 19 Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal dari kementerian dan lembaga pelaksana aksi. Mereka menandatangani komitmen untuk melaksakan empat aksi pencegahan korupsi terkait penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Aksi tersebut sesuai dengan amanat fokus ketiga yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Aksi pada fokus ketiga mencakup penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan program pembangunan; penguatan integritas penanganan perkara pidana; penguatan pengawasan Badan Usaha Pemerintah (BUMN dan BUMD), serta penguatan sistem informasi kepegawaian berbasis merit.

Penandatanganan fokus ketiga ini menjadi penutup rangkaian penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi PK Tahun 2023-2024 yang digelar sejak 8 Maret 2023.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengatakan perlu adanya pembenahan total manajemen partai politik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022.

Grace menyebut salah satu faktor yang menjadikan IPK Indonesia anjlok adalah indikator Political Risk Services (PRS). Artinya, kata dia, indeks tersebut menilai kerja pemangku kepentingan di Indonesia masih bersinggungan dengan konflik kepentingan.

“Indikator ini menilai tingkat korupsi politik mulai dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, polisi, dan militer masih menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi,” kata Grace pada Sabtu (4/2/2023).

Dengan melihat dari pengalamannya bekerja di DPRD, Grace mengatakan korupsi itu merupakan kerja kolektif. Korupsi, menurut dia, tidak akan berhasil tanpa adanya kesepakatan bersama antara eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga swasta.

“Korupsi itu tidak bisa dilakukan sendirian, harus terjadi dari kesepakatan bersama-sama. Jadi banyak elemen yang terlibat didalamnya,” ujarnya melalui pesan tertulis.

Sehingga, Grace menilai pembenahan manajemen partai politik merupakan salah satu cara terbaik dalam mencegah korupsi. Sebab, kata dia, partai politik memiliki tugas untuk melakukan rekrutmen terhadap pemimpin.

“Kalau partai masih permisif terhadap koruptor atau melakukan cara-cara politik uang, bagaimana mungkin pemimpin yang dihasilkan akan bersih,” ujar dia.

Pendapat senada disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Partai Bidang Hukum dan HAM PSI Ariyo Bimmo. Ia mengatakan terdapat kecenderungan penurunan skor IPK saat mendekati pagelaran tahun politik.

“Hal ini tentu menjadi sinyal bagi kita semua bahwa politik bersih itu masih harus diperjuangkan. Peran partai politik diperlukan utamanya memperbaiki akuntabilitas dan pendidikan antikorupsi para kadernya,” ujar dia dalam kesempatan berbeda.

Bimmo juga menyoroti kerja aparat penegak hukum pada saat mengusut kasus-kasus besar yang melibatkan tokoh yang dikenal luas oleh publik. Ia menyebut kasus-kasus semacam itu dibiarkan berlarut-larut dan kurangnya transparansi kepada publik.

“Bagaimanapun justice delayed is justice denied. Bila semuanya terang benderang dan tidak bertele-tele, maka tidak akan ada persepsi buruk kepada aparat penegak hukum,” kata Bimmo.

Sebelumnya, Transparency International mengeluarkan IPK tahunan pada tahun 2022 termasuk Indonesia. Dalam penilaian tersebut, Indonesia mendapatkan angka 34 yang menunjukkan penurunan empat poin dari 2021 yaitu 38. Poin tersebut juga membuat posisi IPK Indonesia melorot ke posisi 110 dari 180 negara. Padahal pada 2021 Indonesia berada di posisi 96.

JAKARTA, Eranasional.com – Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun empat poin menjadi 34 pada tahun 2022. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengaku dirinya merasa terpukul menyaksikan skor ini.

“Saya agak terpukul kemarin atau dua hari lalu ada rilis IPK yang diumumkan oleh TII (Transparency International Indonesia),” kata Mahfud dalam paparannya di kantor Lemhanas, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Kata TII, lanjut Mahfud, IPK Indonesia yang biasanya tiap tahun naik secara perlahan-lahan, turun ke 34 di tahun 2022. Dia pun menyebut IPK Indonesia ini merupakan raport terburuk sejak era reformasi.

“Indeks Persepsi Korupsi ini terjelek selama era reformasi,” ujarnya.

Meski begitu, Mahfud mengaku telah menerka hal ini akan terjadi, karena banyaknya peristiwa dan perdebatan salah satunya soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menjelaskan, IPK ini bukan merepresentasikan kasus korupsi di Indonesia, melainkan persepsi publik yang semakin buruk terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Oh perbaiki indeksnya, itu kan persepsi. Kita atur langkah-langkah pemberantasan korupsi. Kalau semakin banyak korupsinya yang terungkap jadi turun. Itu kan persepsi,” terangnya.

“Tapi memang kita sudah menduga. Banyak OTT, korupsi di mana-mana terjadi, kemarahan publik dan membuat persepsinya jadi jelek,” sambungnya.