JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Bareskrim Polri untuk bersikap tegas tidak memperbolehkan tersangka kasus senjata api (senpi) ilegal Dito Mahendra mengenakan masker dan topi saat ditampilkan ke publik.

“Saat ditangkap kemarin kan dia (Dito Mahendra) mengenakan topi yang menutup sebagian wajahnya. Nanti saat konferensi pers, ditampilkan ke publik, jangan pakai topi apalagi masker,” kata Sugeng, kemarin.

Menurut dia hal itu harus dilakukan untuk menjawab bahwa polisi tidak memberikan privellege kepada kekasih Nindy Ayunda tersebut.

“Selama ini kan disebut-sebut Dito adalah orang kuat, dibekingi orang kuat. Untuk membantah itu, dia tidak boleh pakai topi dan kacamata,” ujarnya.

Terpenting, Sugeng mendorong Bareskrim Polri untuk segera menggelar konferensi pers pasca ditangkapnya Dito Mahendra. Dikhawatirkan, jika hal itu tidak dilakukan secepatnya akan menimbulkan kembali kecurigaan di masyarakat.

“Jangan berlama-lama, tampilkan dia ke publik. Beberkan apa saja kasusnya, dan pasal-pasal apa yang akan dijerat,” ucap Sugeng.

Dia menekankan, penting juga Bareskrim menjelaskan dugaan adanya keterlibatan perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri dalam kasus Dito Mahendra ini.

Bareskrim Polri berhasil menangkap Dito Mahendra di sebuah vila di Bali, Kamis (7/9). Saat ditangkap Dito tidak melakukan perlawanan.

Dito Mahendra terancam dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta kepada Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan adanya oknum anggota Polri menjadi beking tersangka kasus senjata api (senpi) ilegal, Dito Mahendra.

“Mengenai dugaan ada oknum Polri yang membekingi Dito Mahendra, Bareskrim harus memastikan apakah itu benar atau tidak,” kata Sugeng, Jumat (15/9/2023) malam.

Sugeng Teguh menilai transparansi penanganan kasus senpi ilegal kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut penting dilakukan karena beredar rumor Dito memiliki beking.

“Ini yang harus dijawab oleh Bareskrim Polri. Karena beredar di masyarakat ada jenderal polisi yang jadi bekingnya, ada pamen (Perwira Menengah) di Polda Metro Jaya disebut pemilik senpi di Dito. Ini harus dijawab secara transparan,” tegas Sugeng.

Meski begitu, Sugeng memberikan apresiasi kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro yang berhasil menangkap Dito Mahendra.

“Saya sangat mengapresiasi keberhasilan Pak Djuhandhani menangkap Dito Mahendra,” pungkas Sugeng Teguh.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Police Watch (IPW) mencium adanya dugaan kriminalisasi terhadap penetapan tersangka Helmut Hermawan, mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) dalam kasus dugaan tindak pidana pemegang IUP.

“Polisi diduga menjadi instrumen hukum untuk menindas, mengintimidasi dan mengkriminalisasi Helmut Hermawan seorang pengusaha tambang pemegang IUP agar menyerah dalam memperjuangkan miliknya atas PT CLM yang diambil alih secara melawan hukum oleh Zainal Abidinsyah Siregar,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya, Sabtu (25/2/2023).

Sugeng mengatakan, jika dugaan pembungkaman tersebut, terlihat nyata dengan ditahannya Helmut oleh Polda Sulsel setelah mengeluarkan surat penangkapan tanpa memperlihatkan surat penetapan tersangka.

Sugeng pun meminta agar dugaan kriminalisasi oleh pihak kepolisian itu menjadi perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud Md. “Kepolisian wajib membuktikan bahwa sinyal polisi sebagai pengabdi mafia yang pernah dilansir Kamarudin Simanjuntak adalah tidak benar,” lanjutnya.

IPW menilai jika penahanan terhadap Helmut menggunakan Pasal 159 UU Minerba, harusnya dikenakan juga terhadap Direksi PT CLM yang saat ini dipimpin oleh Zainal Abidinsyah Siregar.

Kemudian merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM lalu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka perbuatan Helmut bukanlah tindak pidana melainkan pelanggaran administratif.

“Sebab, Hak Kewajiban dan Larangan Pemegang IUP ada di Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri, termasuk di dalamnya adalah mengenai penyusunan dan penyampaian RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya),” lanjutnya.

JAKARTA, Eranasional.com- Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyebut Ferdy Sambo memegang rahasia atau kartu truf sejumlah perwira tinggi dikepolisian.

Kartu truf inilah yang dimainkan Ferdy Sambo untuk melakukan proses tawar menawar dengan kata lain bargaining.

IPW menduga kartu truf sejumlah jenderal tersebut bisa dijadikan senjata oleh Ferdy Sambo agar kasusnya dapat dikompromikan.

“Ferdy Sambo pegang banyak data kesalahan polisi. Saya juga pegang datanya. Saya ada data jenderal yang di tangan Sambo,” ujar Sugeng dalam sebuah wawancara seperti dikutip dari channel Youtube Uya Kuya TV pada Rabu, (21/9/2022).

Menurutnya, ada banyak polisi yang takut kepada Ferdy Sambo. Hal Itu dikonfirmasi oleh pernyataan terbuka Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam wawancaranya di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu.

Kapolri menyebut para penyidik ketakutan memeriksa Ferdy Sambo.

“Pak Kapolri sendiri pernah ngomong penyidik itu takut awalnya sama FS. Kenapa takutnya? Takut apa? Takut ditempeleng, takut dipukul, atau takut jabatannya diturunkan? Bukan begitu,” imbuhnya.

Sugeng menambahkan tidak ditahannya Putri Candrawathi diduga bagian dari tawar-menawar yang dilakukan Ferdy Sambo.

Padahal, status Putri saat ini adalah tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“Mengapa PC tak ditahan? Bisa jadi atau diduga itu bargaining yang dimainkan. Karena Sambo punya kartunya,” tukas Sugeng.

IPW, lanjutnya, tengah mendalami upaya tawar-menawar antara Ferdy Sambo dengan penyidik yang menangani kasus Sambo.