Hal itu menyusul adanya aduan dari para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Menurut Purbaya, para pelaku usaha sekarang bisa mengajukan kredit ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

“Ternyata kalau kita lihat dari LPEI Rp200 miliar. Sekarang kita siapkan (kredit) Rp2 triliun untuk perusahaan tekstil maupun furnitur,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (23/12).

“Jadi, dikatakan Bendahara Negara itu, mereka bisa datang ke LPEI, bunganya 6 persen.

“Itu yang saya janjikan ke mereka (pengusaha), sudah bisa mereka datangi LPEI. Kredit tersebut disalurkan untuk mendukung aktivitas ekspor bagi pengusaha lokal,” tandas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dan jajaran menyambangi kantor Menkeu Purbaya untuk membahas industri furnitur hingga elektronik. Ia menilai perlunya ada deregulasi atau insentif yang diberikan pemerintah agar surplus perdagangan di sektor tersebut tidak semakin tipis.

Pria yang akrab disapa Anin itu juga menyoroti tekanan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen. Terlebih lagi, pasar Negeri Paman Sam menyerap sekitar 54 persen dari total ekspor mebel dan kerajinan Indonesia.

“Industri ini (furnitur) tumbuh cukup sehat, akan tetapi surplus perdagangannya mengecil. Kenapa? Karena juga ada impor yang masuk ke dalam domestik. Nah, jadi di sini kita tadi membahas kira-kira deregulasi atau insentif apa yang bisa dilakukan,” tutur Anin usai bertemu Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku geram dengan praktik bisnis pakaian bekas impor. Menurut dia, bisnis tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.

“Praktik bisnis ini sangat mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu,” kata Jokowi di Istona Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Lantas, dia mengimbau masyarakat agar menghentikan kegiatan impor pakaian bekas. Dan, dirinya telah memerintahkan aparat penegak hukum maupun pihak terkait untuk memberantas praktik tersebut.

“Jadi yang namanya impor pakaian bekas, stop. Mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita,” tegas dia berulang kali.

Untuk diketahui, pemerintah telah melarang importasi baju bekas. Larangannya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengecam impor baju bekas ilegal. Ia akan meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih intensif melakukan penindakan terhadap impor baju bekas impor di jalur-jalur tikus atau pelabuhan kecil.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan ia tidak akan membenarkan perdagangan baju bekas impor. Menurutnya, hal itu ilegal, meskipun ia mengakui perdagangannya sulit untuk dihentikan, maka dari itu ia akan mendorong Bea dan Cukai untuk lebih intensif melakukan penindakan.