Sementara mengenai inflasi volatile food atau harga pangan bergejolak, apabila ditarik rerata capaian inflasi pangan secara tahunan selama 12 bulan di 2 tahun terakhir, maka dapat terlihat pergerakan yang cukup baik. Pada 2024, rerata inflasi pangan dalam 12 bulan berada di tingkat 4,88 persen. Sementara pada 2025 menurun ke 3,32 persen.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa inflasi yang tetap terkendali hingga akhir tahun menjadi cerminan efektivitas sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ia mengapresiasi kerja keras semua pihak.

“Inflasi yang tetap terkendali hingga akhir tahun 2025 merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah hadir melalui berbagai instrumen, mulai dari Gerakan Pangan Murah, SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) beras, hingga bantuan pangan, untuk memastikan masyarakat tetap tenang dan daya beli terjaga,” ucap Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian, pada Senin (5/1/2026)

Sepanjang tahun 2025, Bapanas bersama pemerintah daerah secara konsisten melakukan berbagai intervensi untuk membantu pengendalian inflasi. Salah satu instrumen utama adalah Gerakan Pangan Murah (GPM).

Hingga akhir tahun, GPM telah dilaksanakan di 11.968 lokasi yang tersebar di 480 kabupaten/kota di 38 provinsi. Program ini mencatat tingkat realisasi anggaran yang tinggi serta memperoleh nilai kepuasan masyarakat sebesar 85,20 persen dengan kategori baik. Ini juga mencerminkan manfaat nyata GPM bagi masyarakat.

Selain itu, Bapanas juga mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna memperlancar arus pasokan antarwilayah. Sepanjang tahun 2025, FDP terealisasi sebanyak 1.064 ton untuk 8 komoditas strategis, dengan capaian volume mencapai 118,3 persen dari target. Penyaluran didominasi oleh komoditas beras, kedelai, minyak goreng, dan gula, terutama untuk wilayah dengan keterbatasan pasokan.

Strategi intervensi lainnya diperkuat melalui pengembangan Kios Pangan sebagai alternatif distribusi pangan pokok kepada masyarakat. Hingga akhir tahun 2025, jumlah Kios Pangan telah mencapai 1.737 kios yang tersebar di 34 provinsi, dengan sebaran terbesar di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Di sisi lain, Bapanas berkolaborasi dengan Perum Bulog terus mengakselerasi penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebagai instrumen stabilisasi harga di tingkat konsumen. Berdasarkan realisasi per 31 Desember 2025, penyaluran SPHP beras telah mencapai 802,9 ribu ton.

Selain intervensi harga, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan sebagai bantalan perlindungan sosial. Sepanjang tahun 2025, bantuan pangan disalurkan dalam dua periode. Pertama, bantuan Pangan Beras alokasi Juni–Juli sebesar 365,49 ribu ton.

Sementara itu, Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng alokasi Oktober–November 2025 telah mencapai 95,04 persen dan diterima oleh 17,37 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Pembahasan itu berlangsung dalam pertemuan kedua menteri di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Mendagri menjelaskan, Nataru identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Sebab selain berkaitan dengan perayaan, momen Nataru juga kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur.

“Sehingga destinasi utamanya, selain pulang kampung ya liburan, ke daerah-daerah tempat liburan,” ujarnya.

Kondisi tersebut perlu disikapi dengan melakukan berbagai persiapan agar mobilitas masyarakat berjalan lancar.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah (Pemda), dan aparat keamanan untuk mengantisipasi kerawanan di pusat-pusat keramaian, destinasi wisata, dan jalur transportasi utama.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga inflasi menjelang Nataru. Sebab dalam periode ini, tingkat konsumsi masyarakat juga diperkirakan meningkat. Karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan stok dan harga komoditas pangan tetap terkendali.

Mendagri juga menekankan perlunya mengendalikan tarif transportasi udara selama momen Nataru. Langkah ini penting dilakukan di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat. Jangan sampai tarif transportasi yang tak terkendali mengerek inflasi.

“Dan di bulan Desember tahun lalu, itu juga sempat turun [inflasinya] bagus karena kebijakannya Pak Dudy menurunkan tarif angkutan,” ujarnya.

Sementara itu, Menhub Dudy mengungkapkan berbagai langkah kesiapan sektor transportasi, terutama pada jalur penyeberangan, perkeretaapian, dan pelayaran di daerah-daerah rawan.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat serta penguatan keselamatan transportasi.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap angkutan laut di daerah yang volume penumpangnya tinggi selama Nataru.

Ia menekankan bahwa pada periode Nataru, penumpang sering memaksakan diri untuk naik meski melebihi kapasitas, sehingga perlu diwaspadai.

Menhub Dudy memastikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menambah distribusi pelampung serta mengingatkan operator kapal agar menjaga keselamatan di tengah potensi cuaca ekstrem.

“Nah, ini yang kami mengingatkan kembali. Dan juga kita membagikan life vest tambahan di sana, Pak. Salah satu concern itu adalah cuaca,” jelas Menhub.