Angka tersebut memang berada di atas target inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen atau rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Namun demikian, Mendagri menekankan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.

“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia memaparkan, penyumbang terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72 persen. Dari angka tersebut, tarif listrik menyumbang paling besar yakni 1,49 persen.

“Karena harga listrik di bulan Januari [2026] normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50 persen disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak,” jelasnya.

Inflasi dari Sisi Month to Month 

Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, Mendagri mengatakan perlu juga melihat inflasi dari sisi month to month. Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara month to month justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Dari angka tersebut, sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar yakni minus 0,30 persen.

“Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15 persen,” kata Mendagri.

Meski inflasi nasional relatif terkendali, Mendagri mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Mendagri juga meminta Pemda untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.

Di lain sisi, ia juga mengingatkan Pemda agar membangun ketahanan pangan terutama yang berada di daerah rawan bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana. Kondisi itu membuat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.

“Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri … minimal [untuk] 3 bulan,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.

“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ia pun mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan.

Tomsi berharap, Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.

“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” jelasnya.

Dalam arahannya, Tomsi juga menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras.

Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan distribusi.

Di lain sisi, ia menjelaskan angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 terkendali di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Menurutnya, angka inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan.

“Sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.

Tomsi mengakui, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan di daerah terdampak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional.

“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya.

Atas capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung dalam periode cukup lama.

Tomsi meminta agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya.

“Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” tegas Tomsi.