Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga pangan kerap terjadi pada periode tersebut dan hanya dapat dicegah melalui perencanaan berbasis data historis.

“Kalau sudah kerjanya di bulan Ramadan, enggak akan bisa kita menanggulanginya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah. Forum tersebut berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Ia pun mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh daerah untuk segera melakukan rapat internal, membuka data inflasi tiga tahun terakhir, dan menyusun langkah konkret menghadapi Ramadan.

Tomsi berharap, Ramadan 2026 dapat menjadi momentum pembuktian bahwa pemerintah pusat dan daerah mampu menjaga stabilitas harga pangan.

“Sekali-sekali Bapak-Ibu sekalian kita membuat sejarah, bahwa di Ramadan tahun 2026 sembako terkendali, barang tidak naik,” jelasnya.

Dalam arahannya, Tomsi juga menyoroti sejumlah komoditas pangan strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hal itu di antaranya bawang putih, bawang merah, telur ayam ras, cabai, minyak goreng, dan beras.

Ia meminta kementerian/lembaga teknis serta Pemda memperkuat koordinasi termasuk dengan pelaku usaha untuk menjaga pasokan dan distribusi.

Di lain sisi, ia menjelaskan angka inflasi nasional secara year on year pada Desember 2025 terkendali di angka 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih berada dalam rentang target inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.

Menurutnya, angka inflasi ideal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Inflasi yang terlalu rendah dapat menekan produsen, khususnya petani dan pelaku sektor perkebunan.

“Sementara inflasi yang terlalu tinggi akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Batas kita yang ideal adalah 2,5 [persen],” tegasnya.

Tomsi mengakui, pada Desember 2025 terjadi kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,64 persen yang turut dipengaruhi oleh bencana di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga pangan di daerah terdampak dan berkontribusi terhadap inflasi nasional.

“Dengan kondisi saudara-saudara kita mendapatkan musibah… kita masih mendapatkan angka yang baik, di mana masih dalam batasan 1,5 sampai 3,5 [persen],” katanya.

Atas capaian tersebut, Tomsi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pemda, kementerian, dan lembaga terkait atas upaya bersama dalam menjaga stabilitas harga.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya evaluasi yang lebih tajam terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi, khususnya yang berlangsung dalam periode cukup lama.

Tomsi meminta agar laporan atau rapor inflasi daerah sepanjang tahun 2025 segera disusun dan ditampilkan sebagai bahan evaluasi bersama. Rapor tersebut akan memetakan daerah penyumbang inflasi tinggi beserta jenis komoditas pemicunya.

“Rapat ini bukan formalitas. Rapat ini juga untuk menunjukkan upaya teman-teman di daerah, menunjukkan kemampuan teman-teman di daerah,” tegas Tomsi.

Wiyagus mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai kenaikan harga emas perhiasan dan sejumlah komoditas pangan.

Emas menjadi salah satu komoditas yang mendorong inflasi, baik secara year-on-year maupun month-to-month, akibat lonjakan harga internasional yang signifikan. Dampaknya, harga emas di Indonesia melonjak hingga Rp2.237.000 per gram. Berdasarkan laporan terbaru World Gold Council, dua dari tiga orang Indonesia memilih emas sebagai instrumen investasi.

“Emas ini menjadi isu pilihan investor Indonesia untuk membangun ketahanan finansial dan menyisihkan dana darurat,” kata Wiyagus pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid, di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/11/2025).

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemda juga diminta untuk memperhatikan tren inflasi tahunan, khususnya terkait komoditas yang kerap mengalami kenaikan harga. Berdasarkan data perubahan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga November, tiga komoditas yang mengalami kenaikan harga di banyak daerah adalah bawang merah, cabai merah, dan telur ayam ras.

“Jika kita melihat data ini, tentunya pemerintah daerah perlu mewaspadai tren kenaikan harga bahan pangan, dan selalu melakukan monitoring secara terkoordinasi berbasis data yang aktual. Sehingga dapat ditentukan upaya ataupun langkah yang tepat dalam menjaga harga komoditas agar tetap stabil. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Wiyagus juga memberikan atensi kepada Pemda dengan inflasi tertinggi, yakni Sumatera Utara (4,97 persen), Riau (4,95 persen), Aceh (4,66 persen), Sumatera Barat (4,52 persen), Sulawesi Tengah (3,92 persen), dan Jambi (3,71 persen). Angka tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah masing-masing untuk menyiapkan langkah antisipatif.

Wiyagus berharap kepala daerah dapat melakukan upaya yang terkoordinasi dan kolaboratif dengan berbagai stakeholder, dengan fokus pada peningkatan produksi komoditas pangan, pemenuhan stok sesuai pola konsumsi masyarakat di daerah, serta penguatan ketahanan pangan untuk mendukung swasembada.

“Tentunya langkah-langkah taktis secara terkoordinasi, ini perlu ditindaklanjuti di lapangan ya. Mungkin dengan cara-cara operasi pasar, ataupun ada pemerintah daerah yang cukup kreatif ya, dengan membina kerja sama dengan pemerintah daerah lain yang kebetulan komoditasnya agak berlimpah gitu ya, baik itu dalam satu provinsi maupun yang berada di provinsi lain,” tegasnya.

Prabowo juga memuji strategi dalam pengendalian inflasi peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo yang masih digunakan olehnya saat ini.

Menurut Prabowo, teknik tersebut bahkan tak diajarkan oleh kampus-kampus di dunia, namun terbukti ampuh.

“Kita punya teknik-teknik memantau dan mengendalikan inflasi, saya kira yang kurang diajarkan di fakultas fakultas ekonomi dunia. Ini saya harus katakan salah satu teknik mengendalikan inflasi yang dirintis oleh pendahulu saya Presiden Joko Widodo,” kata Prabowo dalam arahannya di sidang kabinet, Senin (20/10).

Prabowo memuji pengalaman Jokowi sebagai mantan wali kota. Dengan pengalaman itu, Jokowi dinilai teliti untuk memantau dan mengendalikan inflasi saat menjadi Presiden.

“Harus kita akui mungkinpengalamam beliau sebagai walkot sehingga beliau dengan teliti bisa menemukan bagaiman memantau dan mengendalikan inflasi,” kata dia.

Sebab, faktanya, banyak negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang hebat, namun tak bisa mengendalikan inflasi. Prabowo mencontohkan Argentina, yang sempat diprediksi satu dua tahun lalu akan melompat, namun kini menghadapi situasi yang tidak mudah.

“Ini jangan dianggap remeh. Banyak negera hebat pertumbuhannya, inflasinya sangat luar biasa. Industrinya bagus, inflasinya sangat tinggi,” katanya.

Saat ini, lanjut Prabowo, Indonesia inflasi Indonesia hanya berada di angka 2 persen dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Jumlah itu, kata dia, menjadi salah satu yang tertinggi di negara-negara G20.

“Kita mampu menjaga inflasi di sekitar 2 persen. Salah satu terendah di G20. Ini juga berkat hasil kerja keras kita semua,” katanya.

Prabowo memuji pengalaman Jokowi sebagai mantan wali kota. Dengan pengalaman itu, Jokowi dinilai teliti untuk memantau dan mengendalikan inflasi saat menjadi Presiden.

Hal ini karena deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan.

Dia menyebutkan, saat ini saja di beberapa sektor industri sudah mulai melakukan PHK dengan jumlah yang tidak sedikit.

“PHK besar-besaran pasti terjadi, menyusul fenomena deindustrialisasi ini,” kata dia dikutip dari Media Indonesia, Senin (5/8/2024).

Menurutnya, deindustrialisasi yang terjadi sudah memasuki level darurat. Harus ada upaya serius pemerintah untuk mengatasi hal ini dengan dukungan kebijakan yang tepat bagi dunia industri.

“Sebenarnya, Indonesia sudah mengalami deindustrialisasi 10 tahun terakhir ini. 2024 level lebih berbahaya, dan menuju pada tahap status darurat manufaktur,” jelas dia.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendali Inflasi 2024, Jumat (14/6/2024). Jokowi mengutip pernyataan Sekjen PBB yang menyebutkan, dunia menuju neraka iklim.

Karena itu, dia memerintahkan semua jajaran pemerintahan agar mengantisipasi potensi penurunan produksi pangan nasional. Dengan begitu, akan dapat membantu menahan laju inflasi di dalam negeri.

Jokowi juga memerintahkan agar 3 bulan ini, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kodam-Kodam dan TNI, untuk secepatnya memasang dan membangun pompa-pompa. Targetnya, 20.000-an pompa harus terpasang, terutama di daerah-daerah produksi, seperti beras.

Dengan begitu, tegas Jokowi, pada saat terjadi kekeringan di bulan Juli, Agustus, dan September 2024, Indonesia sudah bisa mengantisipasi dan menekan dampaknya terhadap produksi pangan RI.

Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis prakiraan kondisi kekeringan selama musim kemarau di RI akan mendominasi hingga bulan September 2024.

“Kalau Puang (sebutan gelar bangsawan masyarakat Bugis) menyampaikan saya Bapak Inflasi, sebetulnya Bapak Inflasi adalah Bapak Jokowi, Karena saya dapat perintah dari beliau itu bulan September 2022, ketika angkanya 6 persen,” kata Tito di Jakarta, Jumat (7/6/2024) malam.

Hal itu disampaikan Tito usai menanggapi pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang menyebut bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai “Bapak Pengendali Inflasi”.

Menurut Tito, orang yang tepat untuk disematkan sebagai Bapak Inflasi Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Ia mengaku hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Kepala Negara sehingga bisa menekan inflasi dari 6 persen per September 2022, kini menjadi 2,84 persen per Mei 2024.

“Dan kita memang pemerintah pusat menargetkan kendali inflasi pada angka 2,5 persen plus minus 1 persen, artinya maksimal 3,5 persen dan paling rendah 1,5 persen,” ucap Tito.

Ia mengatakan bahwa Indonesia tidak akan bisa mencapai inflasi 0 persen, karena Indonesia sebagai negara produksi, bukan seperti Singapura yang merupakan negara konsumsi yang tidak memiliki sawah dan petani.

Dia menjelaskan bagaimana inflasi Indonesia bisa ditekan hingga 2,84 persen. Awalnya pada September 2022, ketika inflasi 6 persen, Tito mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi.

Ketika dipanggil Kepala Negara, Tito menjelaskan bahwa langkah yang harus dilakukan adalah daerah harus dikendalikan dan tidak boleh diam saja.

Karena ilmunya menangani inflasi itu, lanjut Tito, menurut Harvard cuma satu instrumen dan berlaku di seluruh dunia, yaitu pengendalian bunga bank.

“Ketika kemudian terjadi inflasi tinggi maka suku bunga dinaikkan, begitu suku bunga dinaikkan maka produksi akan turun, demand (permintaan) juga akan turun, otomatis inflasi akan turun. Tapi ketika inflasi terlalu rendah, maka bunga juga akan direndahkan supaya demand akan naik. Ilmunya itu,” papar Tito.

Namun, Tito mengaku bahwa penjelasan itu tidak disetujui oleh Presiden saat itu. Bahkan Kepala Negara langsung menginstruksikan kepada Mendagri agar menangani inflasi seperti mengatasi wabah pandemi COVID-19.

“Saya minta kepala daerah segera bekerja untuk menekan wilayah-wilayah yang inflasinya tinggi dan terdata di Badan Pusat Statistik maupun di Kemendagri,” kata Tito Karnavian di Padang, Minggu (3/3/2024).

Menurut Tito, hanya ada dua masalah atau penyebab terjadinya inflasi di suatu daerah. Pertama, kurangnya suplai suatu barang dan kedua terjadinya lonjakan permintaan di masyarakat.

Pada saat Ramadan dan Hari Raya Idulfitri biasanya beberapa harga kebutuhan pokok seperti beras, daging ayam, telur dan lain sebagainya akan melonjak tinggi. Oleh karena itu, setiap kepala daerah diminta mewaspadainya.

“Segera waspadai dan segera tambah suplainya. Kemudian, distribusinya juga harus lancar,” pesan Tito.

Mendagri yang bertindak sebagai pemimpin upacara pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Ke-62 Satlinmas tingkat nasional, menegaskan, Satpol PP memiliki peran penting membantu aparat penegak hukum dalam mencegah terjadinya penimbunan barang.

Dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/2/2024), Bendahara Negara menyebut inflasi Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain. Namun ada hal yang patut diwaspadai, yaitu hanya pangan.

“Kita meski waspada dengan harga beras dengan kenaikan 7,7% year-to-date. Hingga 21 Februari, rata-rata di Rp 15.175/kg,” kata Sri Mulyani.

Tidak hanya beras, Sri Mulyani juga menyebut harga pangan lainnya juga naik. Di antaranya bawang putih (1,9%), cabai merah (17%), daging ayam (2,2%), dan telur ayam (3.9%).

“Ini memberikan kontribusi inflasi volatile food, yang akan mempengaruhi headline,” ujar Sri Mulyani.

Ke depan, Sri Mulyani berharap harga pangan bisa segera turun. Sebab, tidak lama lagi akan memasuki periode Ramadan-Idul Fitri, yang menjadi puncak konsumsi masyarakat Indonesia.

“Ini menjadi tantangan menjelang Ramadan. Volatile foods harus bisa distabilkan,” tegasnya.

Peningkatan juga terjadi terhadap indeks harga konsumen (IHK) dari 102,55% pada Januari 2023 menjadi 105,19% pada Januari 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan penyumbang inflasi tertinggi secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,63%. Lalu, diikuti penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,22% dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,19%.

Dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, Tito mengatakan hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).

“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj,” kata Tito.

Tito mengaku sudah beberapa kali mengganti kepala daerah yang tak mampu menangani inflasi.

Oleh karena itu, dia meminta agar semua kepala daerah menaruh perhatian pada inflasi.

“Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu,” tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komoditas beras menjadi penyumbang terbesar pada inflasi tahunan Oktober 2023 yang tercatat sebesar 2,56 persen (yoy).

Tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 adalah 2,56 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.

Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah, maka seluruh kota tercatat mengalami inflasi tahunan, di mana 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.

Masih berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, yakni sebesar 5,43 persen.

Komoditas penyumbang inflasi di Kota Tanjung Pandan adalah tarif angkutan udara dengan andil 1,15 persen, ikan segar 0,98 persen, beras 0,91 persen, rokok kretek filter 0,31 persen, dan daging ayam ras 0,23 persen.

Selanjutnya, kota dengan inflasi tertinggi lainnya adalah Sumenep dengan inflasi 5,29 persen, Merauke 4,89 persen, Luwuk 4,25 persen, Kotabaru 4,12 persen, dan Maumere 4,07 persen. Sedangkan kota dengan inflasi terendah adalah Jayapura sebesar 1,43 persen.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Tegal menyelenggarakan kegiatan Seminar dan Diskusi Publik “Economic Contemplation 2023” dengan mengundang perwakilan pejabat daerah, pelaku UMKM, dan mahasiswa-mahasiswi se-eks karesidenan Pekalongan di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Senin (16/10/2023).

Kepala Kpw BI Tegal, Marwadi menjelaskan bahwa, sesuai dengan temanya,BI Tegal ingin membahas mengenai analisis kondisi terakhir ekonomi di Indonesia pada tahun 2023, dan prediksi kondisi ekonomi di tahun 2024 mendatang.

Dimana, semua lapisan masyarakat yang hadir ini mampu menyadari bahwa, ekonomi itu menjadi bagian yang penting bagi masyarakat.

“Dengan melihat kondisi ekonomi di tahun 2024 mendatang, kita bisa melihat peluang apa yang harus dipersiapkan,” kata Mawardi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di wilayah eks karesidenan Pekalongan cukup tinggi dan tingkat inflasinya terjadi penurunan. Sehingga, hal ini perlu disyukuri bersama.

Pasalnya, tingkat inflasi turun dari 3,76 persen menjadi 3,06 persen. Namun, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia lebih rendah dari wilayah eks karesidenan Pekalongan.

Lanjutnya, ketika terjadi eskalasi yang meningkat, dimungkinkan banyak pasokan pangan dari dunia akan terhambat (macet), karena distribusinya tidak lancar, dan rantai pasokannya akan terganggu.

Sehingga, ketika Indonesia masih tergantung dengan impor sejumlah komoditi seperti beras, kedelai, dan jagung, maka akan menimbulkan ancaman inflasi.

“Jadi, kita harus berjuang lagi supaya tingkat inflasi kita lebih rendah dan kompetitif lagi. Kita tidak bisa hindari faktor cuaca El-Nino dan peperangan Timur Tengah serta Eropa Timur yang cukup mempengaruhi pasokan beras,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Bank Indonesia Tegal bekerjasama dengan PT BULOG dan Pemda setempat melakukan operasi pasar murah di 56 titik lokasi eks-karesidenan Pekalongan.

“Kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berbelanja bijak. Artinya, jangan berbelanja berlebihan dan jangan berbelanja di luar kebutuhan, antara needs (kebutuhan) dan will (keinginan) bisa harus dipisahkan dari sekarang,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Pekalongan, H Salahudin mengaku bersyukur, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada saat pandemi Covid-19 sempat turun menjadi -1,7 persen. Namun, saat ini sudah kembali naik menjadi 5 persen.

Menurutnya, jumlah tersebut dinilai sudah tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah sekitar. Ia berharap, dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah semakin membaik, nantinya bisa mengurangi tingkat pengangguran dan memerangi angka kemiskinan.

“Sehingga, dengan perbaikan dan evaluasi di beberapa titik terutama mentalitas generasi muda Kota Pekalongan, mulai dari sisi kedisiplinan, keuletan bekerja, dan semangat bekerja meningkat, maka InshaAllah Kota Pekalongan akan menjadi lebih baik lagi. Termasuk anjuran untuk membeli produk lokal,” katanya.

Ia juga berharap, dengan semakin banyaknya investor yang masuk ke Kota Pekalongan mulai dari perhotelan dan kuliner bisa ikut berpotensi memajukan perekonomian Kota Pekalongan.

Anggota DPR RI komisi XI, Prof Dr. Hendrawan Supratikno menjelaskan, DPR RI saat ini sedang reses bertepatan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Hal tersebut menyusul adanya keluhan dari pada pedagang konvensional yang merasa dirugikan dengan kehadiran sosial commerce seperti TikTok Shop.

Oleh karena itu, pada saat masa sidang berikutnya di awal November 2023, maka komisi yang terkait, dalam hal ini Komisi VI bermitra dengan Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan, tentu akan meminta penjelasan dan klarifikasi terkait penggunaan media sosial sebagai social commerce ini diatur dengan cukup ketat.

Pasalnya, saat ini banyak pelaku UMKM yang memasarkan produknya bergantung melalui online marketing dan media sosial.

“Tujuan Pemerintah itu baik supaya semua ada keadilan (fairness). Memang, Saya lihat mereka yang beli di shopee, dan tiktok shop, sebagian besar merupakan produk-produk impor. Dimana, produk-produk tersebut melibas produk-produk dalam negeri,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, bahwa tantangan ekonomi  Indonesia ke depan berat sekali, karena harus mampu meningkatkan daya saing UMKM yang harus bersaing dengan produk negara-negara lain yang sudah lebih siap teknologinya.

“Kita berusaha menggunakan regulasi, selain melakukan proteksi juga memberikan ruang agar UMKM ini ruang geraknya tidak semakin sempit,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Tekanan Dolar Amerika Serikat (AS) terhadap Rupiah belakangan ini menguat. Per 6 Oktober 2023, nilai tukar mata uang tersebut Rp15.610 per dolar.

Menguatnya Dolar Amerika terhadap Rupiah diprediksikan berdampak pada kenaikan harga sejumlah komoditas, utamanya barang-barang impor. Direktur PT Laba Forexindo Berjanka, Ibrahim Assuaibi mencontohkan harga obat-obatan dan elektronik terancam naik akibat menguatnya Dolar AS.

“Ya, harga obatan-obatan dan elektronik ke depannya bisa mahal,” kata Ibrahim, Minggu (8/10/2023).

Begitu juga dengan harga bahan bakar minyak (BBM), yang mana Indonesia masih mengimpornya. Ini artinya, sektor transportasi juga akan terdampak.

“Kemarin harga BBM nonsubsidi dinaikan. Ini berdampak pada sektor transportasi,” tuturnya.

Hal senada dikatakan analisis pasar uang, Lukman Leong, yang menyebut produk harga barang impor akan terkerek naik. Maka, imbasnya akan terjadi inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

“Dampak utama pada produk impor yang berbasis Dolar, terutama BBM,” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi pada September 2023 mencapai 0,19 persen.

Adapun inflasi September 2023 dibandingkan September 2022 adalah sebesar 2,28% (year-on-year/yoy), dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,44.

“Inflasi berdasarkan tahun kalender, atau September 2023 terhadap Desember 2022 adalah sebesar 1,63%,” ujar Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Kata dia, tingkat inflasi bulan September 2023 lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya.

Namun lebih rendah dibandingkan September tahun 2022 yang lalu.

“Penyumbang inflasi bulanan terbesar pada September 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,35% dan andil inflasi 0,09%,” ungkap Amalia.

MAKASSAR, Eranasional.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Rapat ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual, Senin, 11 September 2023.

Bahtiar mengikuti rapat koordinasi ini bersama Kepala Daerah se-Sulsel, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyebut, secara umum inflasi secara nasional cukup terkendali. Pada Bulan Agustus 2023, tercatat inflasi 3,27 persen.

“Inflasi bisa kita imbangi dengan gerakan pangan, memperkuat cadangan stok beras pemerintah. Kita bisa lakukan intervensi, agar kenaikan harga beras tidak membebani masyarakat,” kata Tito Karnavian.

Tito Karnavian juga meminta agar kepala daerah bersama Tim Penggerak PKK melakukan kampanye Setop Boros Pangan, secara massif. Apalagi, Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang boros pangan.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan pemaparan dari Bulog, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Satgas Pangan Polri, TNI, dan sejumlah stakeholder terkait pangan lainnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh menterinya untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi global yang masih tidak stabil yang berpotensi menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.

“Berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global. Ini juga harus betul-betul kita lihat, IMF memberikan angka 2,8 persen, World Bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen. Dan juga kenaikan tingkat suku bunga global ini hati-hati, inflasi global juga masih relatif tinggi,” kata Presiden Jokowi saat memimpin sidang kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (3/7/2023).

Dia pun meminta seluruh jajarannya untuk waspada terhadap potensi krisis dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional. Jokowi juga mengimbau untuk dapat mengantisipasi dan memproyeksikan agar pendapatan negara tidak terganggu.

“Kalau kita lihat penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu, penerimaan kepabeanan dan PNBP juga terpengaruh karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh sebab itu kita agar faham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” ucapnya.

Selanjutnya, Jokowi mengingatkan agar dipastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Selain itu, dia menekankan untuk terus menjaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target.

“Jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target, ini kunci. Kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan ini juga sangat penting,” tegas Jokowi.