Ketua DPD Pejuang Negeri Maju (PENEMU) NTT, Melkias Daniel Pandie, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap Jokowi bukan sekadar bentuk penghormatan kepada mantan presiden, melainkan apresiasi atas berbagai program pembangunan yang manfaatnya masih dirasakan hingga kini.

“Pak Jokowi memang sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden. Namun karya dan pengabdiannya masih dirasakan masyarakat NTT. Kami selalu memiliki cara untuk menghargai pemimpin yang bekerja dengan sungguh-sungguh karena masyarakat merasakan langsung hasil kerjanya,” kata Melkias dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (2/8/2026).

Menurutnya, NTT merupakan salah satu daerah yang mendapat perhatian besar selama pemerintahan Jokowi melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan.

Ia mencontohkan sejumlah bendungan strategis seperti Raknamo, Rotiklot, Napun Gete, hingga Temef yang dibangun untuk mengatasi persoalan ketersediaan air sekaligus memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum PENEMU, Sinda Sutadisastra, menilai pembangunan infrastruktur di NTT tidak hanya terbatas pada bendungan, tetapi juga mencakup jalan, pelabuhan, hingga bandara yang membuka akses ekonomi masyarakat.

Menurut Sinda, salah satu capaian yang paling menonjol adalah transformasi Labuan Bajo menjadi destinasi wisata berkelas dunia.

“Penataan kawasan, pengembangan Bandara Komodo, peningkatan infrastruktur pendukung, hingga masuknya investasi telah membawa Labuan Bajo menjadi salah satu ikon pariwisata Indonesia yang dikenal di tingkat internasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai pembangunan tersebut turut mengubah wajah NTT yang selama ini kerap dipandang sebagai daerah tertinggal.

Karena itu, lanjut Sinda, kunjungan Jokowi ke NTT tidak hanya dimaknai sebagai agenda seorang mantan presiden, tetapi juga sebagai sosok pemimpin yang meninggalkan jejak pembangunan bagi masyarakat.

Sinda juga menyinggung penobatan Jokowi sebagai Sesepuh Raja Timor yang dilakukan delapan raja dari wilayah Pulau Timor di Lai-Lai Besi Kopan (LLBK), Kota Kupang, pada Sabtu (1/8/2026). Menurutnya, penghormatan tersebut menjadi simbol penghargaan masyarakat terhadap pemimpin yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

“Ini menunjukkan masyarakat NTT tetap menghargai pemimpinnya meski Pak Jokowi sudah tidak menjabat lagi,” katanya.

Di sisi lain, Sinda memastikan PENEMU akan terus mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai berpihak kepada masyarakat.

Ia menyebut sejumlah program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan berbagai kebijakan lainnya perlu mendapat dukungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

“Kalau ada kekurangan dari pemerintahan sebelumnya, mari kita perbaiki bersama. Yang terpenting sekarang adalah mendukung program-program yang memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya. [SF]

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, menjelaskan Kementerian ATR/BPN terlibat karena menjadi salah satu pendukung pembangunan infrastruktur, yakni dalam hal pertanahan dan tata ruang.

“Kementerian ATR/BPN mengambil peran yang aktif di dalam kegiatan ini karena beberapa dari isu pembangunan infrastruktur itu di-deliver oleh proses yang ada di Kementerian ATR/BPN, seperti pendaftaran tanah, pengukuran perkotaan, tata ruang, kemudian pengadaan tanah, dan konsolidasi tanah,” jelas Harison Mocodompis usai menghadiri Rapat Koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat dua peran utama infrastruktur.

Yang pertama, infrastruktur sebagai sarana produksi dan penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jalan tol, energi, dan bendungan.

Kedua, infrastruktur sebagai pemenuhan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, jalan dan jembatan, perumahan, sanitasi, dan irigasi.

“Infrastruktur dasar sendiri merupakan modal penting untuk mendukung infrastruktur perekonomian,” kata Basuki.

Di bidang sumber daya air, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.

Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan.

Pembangunan bendungan juga harus diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya.

“Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat bermanfaat karena air nya dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,” ujar Basuki dalam keterangan resmi, Kamis 4 Oktober 2024.

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur sebesar Rp 6.445 triliun,” ujar Ubaidi S dikutip, Sabtu 20 Juli 2024.

Ubaidi menuturkan beberapa skema pembiayaan investasi senilai Rp 6.445 triliun, dimana APBN nantinya hanua akan mengakomodasi sebesar 37% atau sebesar Rp 2.385 triliun.

Sementara sisanya, Rp 1.353 triliun akan dipenuhi dari BUMN atau BUMD dan sebesar Rp 2.707 triliun diharapkan dapat dipenuhi dari badan usaha swasta.

Kata Ubaidi, pihaknya memerlukan dana sebesar Rp 123,5 triliun khusus untuk pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum dalam RPJMN 2020-2024.

Untuk penyediaan layanan air minum, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp 77,9 triliun dan Rp 15,6 triliun.

“Sisanya sebesar Rp 29,9 triliun diharapkan dapat biayai oleh swasta,” ungkapnya.

Diakuinya, keterbatasan APBN dalam membiayai investasi menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memenuhi tiga target penyediaan layanan air minum di tahun 2030.

Pertama, 100 persen hunian dengan akses air minum layak.

Kedua, 30 persen hunian dengan akses air minum perpipaan.

Ketiga, pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah (SR) dimana capaian hingga akhir tahun 2023 baru tersambung sebanyak 3,8 juta SR.

“Peran APBN yang sehat dan kredibel akan terus dijaga dalam menjalankan fungsinya baik fungsi stabilisasi, alokasi, maupun distribusi,” pungkas Ubaidi. []

Jokowi menjelaskan total panjang jalan daerah yang diperbaiki dan dibangun kembali ada sekitar 40,6 kilometer dengan anggaran Rp211 miliar. Ia mengatakan anggaran yang dialokasikan harus digunakan dengan baik.

“Dan menghabiskan biaya Rp211 miliar. Uang yang tidak kecil, anggaran yang tidak kecil,” kata Jokowi dalam sambutannya.

Harapannya dengan akses jalan yang dibangun ini kecepatan logistik bisa semakin optimal menuju ke kawasan-kawasan produktif penopang di sekitar seperti kawasan pertanian dan perkebunan.

Pembangunan serta perbaikan jalan dilakukan di empat kabupaten di NTB antara lain Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Bima. Apabila di total panjangnya mencapai 40,6 kilometer di lima ruas.

Hadirnya program Inpres Jalan Daerah ini diharapkan bisa mendukung konektivitas di NTB, utamanya untuk mempercepat serta mempermudah alur logistik dan akses di daerah NTB.

9 isu itu meliputi, Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman, Peningkatan Derajat Kesehatan.

Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas Wilayah, Pelestarian Budaya Lokal, Peningkatan Daya Tarik Pariwisata.

Dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Isu-isu itu kemudian akan menjadi prioritas dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

“Ada beberapa permasalahan di Tahun 2024 dan rencana program strategis untuk RKPD Tahun 2025, diantaranya permasalahan banjir dan rob. Namun, kalau kita flashback kejadian banjir dan rob di Kota Pekalongan tiap tahun volumenya semakin berkurang,” ucapnya.

Menurutnya, segala upaya dan langkah proses serta rencana pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang sudah maupun masih dilakukan masih on the track dan terus ditingkatkan.

Hal ini memang tidak bisa instan dan membutuhkan kerjasama semua pihak yang ada, termasuk masyarakat.

Selain penanganan banjir, isu strategis lainnya yakni menuntaskan permasalahan kemiskinan, angka pengangguran, penurunan angka stunting, peningkatan infrastruktur kualitas sejumlah ruas jalan, dan sebagainya.

“Termasuk pelestarian budaya lokal dan peningkatan daya saing ekonomi serta pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal seperti adanya Kampung Tempe Kuripan dan Kampung Tahu Sokoduwet, Kampung Batik,”

“Mengembalikan Kejayaan Perikanan dengan adanya Pusat Oleh-Oleh  Technopark Perikanan semoga semua program ini berjalan maksimal dan memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Pekalongan,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Kota Pekalongan, Nur Priyantomo menjelaskan, Tahapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah dimulai sejak Kick Off Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD pada 30 Agustus 2023, Forum Perangkat Daerah pada 24 Oktober 2023, Konsultasi Publik pada Desember 2023.

Dan kali ini diadakan Musrenbang RPJPD Tingkat Kota Pekalongan pada Maret 2024. Kota Pekalongan dengan luas wilayah 46,42 km2 dan jumlah penduduk saat ini mencapai 309.472 jiwa mempunyai sektor unggulan pada sektor perikanan dan batik.

“Khusus untuk sektor perikanan, Kota Pekalongan saat ini berupaya mengembalikan kejayaan perikanan di Kota Pekalongan,” katanya.

Menurutnya, Kota Pekalongan juga telah memperoleh predikat terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 kali berturut-turut.

“Untuk Tahun 2023 dilaporkan pada Tahun 2024 saat ini masih dalam penyusunan dan pemeriksaan yang dibuat oleh BPK Semarang,” beber Sekda Nur Pri.

Sekda Nur Pri menyebutkan, untuk pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada Tahun 2023 tercatat 5,44 persen melebihi target yang ditetapkan sebesar 5,4 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka tercatat di angka 5,02 persen melebihi dari target.

“Untuk angka kemiskinan saat ini sebesar 6,81 persen atau turun 0,9 persen dari tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tercatat 76, 71 persen. Saat ini proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sudah sampai Musrenbang tingkat Kota Pekalongan,” jelasnya.

Proses ini akan berlanjut hingga penetapan Peraturan Walikota (Perwal) Pekalongan pada Minggu Pertama Bulan Juli 2024 yang menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk rencana penganggaran vital Anggaran Tahun 2025. (em-aha)

BANDUNG, Eranasional.com – Guna mengakselerasi program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung  menggelar Forum Komunikasi Publik (FKP), Senin (6/3/2023). Wali Kota Bandung, Yana Mulyana turut hadir pada acara ini.

Yana mengatakan, infrastruktur Kota Bandung siap mendukung program IKD ini. Apalagi tujuan program ini dapat memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan.

“Meski tidak wajib, tapi infrastruktur di Kota Bandung relatif lebih siap. Masyarakat Kota Bandung juga sudah terbiasa digitalisasi. Maka ini tentunya akan mempermudah pelayanan,” ungkap Yana usai acara.

Yana mengungkapkan, IKD bisa menjadi alternatif bagi warga Kota Bandung untuk semakin mudah mengakses pelayanan dan memperoleh bantuan pemerintah.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri RI, Erikson P. Manihuruk mengatakan, sementara ini IKD ini bisa diakses menggunakan digital dan manual.

“Prinsipnya  ingin memudahkan pelayanan  masyarakat. Memang tidak semua masyarakat punya smartphone dan akses internet yang cukup. Tapi saya kira di Kota Bandung sudah lebih siap,” ungkapnya.

Erikson memastikan, IKD aman karena verifikasi data dilakukan oleh dinas yang bersangkutan. Disdukcapil juga akan melakukan pelayanan secara jemput bola.

Sedangkan Kepala Disdukcapil Kota Bandung, Tatang Muhtar mengatakan,  pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD ini dilakukan secara bertahap. Diawali dengan pegawai Ditjendukcapil, pegawai Dukcapil Kabupaten/Kota, ASN Wilayah NKRI, akademisi dan masyarakat umum.

Saat ini, Disdukcapil Kota Bandung telah memfasilitasi pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan bagi seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sejak Februari 2023. Secara bertahap, pihaknya juga menyasar akademisi yang dimulai dari IPDN dan Universitas Islam Bandung.

“Adapun target nasional yang diberikan untuk penerapan IKD adalah sebesar 25 persen dari total jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman dan mendapatkan KTP-el. Di Kota Bandung sendiri target capaian IKD berkisar 465.000 jiwa,” tutur Tatang.

TAMIANG LAYANG, Eranasional.com – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus menampung  aspirasi masyarakat Kabupaten Barito Timur, caranya dengan melaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Senin 6 Februari 2023, kembali Pemerintah Kabupaten Barito Timur menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembanguan tingkat kecamatan (musrenbangcam) Dusun Tengah.

Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini dibuka langsung oleh Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Panahan Moetar, SE, M.Si, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Dusun Tengah Prismayadi, S.STP, Kepala Desa dan BPD se Kecamatan Dusun Tengah serta unsur Muspika Kecamatan Dusun Tengah.

Camat Dusun Tengah Prismayandi, S.STP mewakili masyarakat Kecamatan Dusun Tengah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas atas pembangunan infrasruktur jalan, jembatan, gedung serta program pemberdayaan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Dusun Tengah.

“Pembangunan ini manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat Dusun Tengah dalam upaya meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan di Kecamatan Dusun Tengah,” kata Prismayandi.

Dijelaskan Camat Dusun Tengah salah satu hasil dari pembangunan itu adalah gedung atau aula yang digunakan saat ini untuk pelaksanaan musrenbang tingkat Kecamatan Dusun Tengah.

“Gedung Pertemuan Umum (GPU) Batara Linggar ini baru saja selesai dan dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya untuk kegiatan pemerintah maupun kegiatan masyarakat . Sekali lagi kami ucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati Barito Timur,” ucap Prismayandi.

Selain menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Barito Timur, dalam laporannya Camat Dusun Tengah menyampaikan jumlah usulan masyarakat Dusun Timur tahun 2023 sebanyak 81 usulan dengan estimasi anggaran kurang lebih Rp.33,4 miliyar lebih. Dari 81 usulan masyarakat Dusun Tengah itu, sebagian besar masih didominasi bidang infrasturktur.

Sementara itu Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas dalam arahannya menyampaikan, musrenbang dilaksanakan untuk mengakomodir  aspirasi masyarakat.

Dari hasil Musrenbang nantinya diharapkan dapat mengakomodir sebagian besar usulan masyarakat secara bertahap dan berkesinambungan, dan selanjutnya akan tertuang di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Untuk usulan Musrenbang Tahun Anggaran 2024, ujar Bupati, seluruh Kecamatan akan menginput hasil Musrenbang Desa baik secara online maupun offline dengan menggunakan aplikasi SIPD, sehingga kedepannya usulan Musrenbang Desa maupun Kecamatan yang tidak terakomodir tidak hilang begitu saja melainkan ada daftar prioritas dan daftar tunggu untuk program dan kegiatan untuk dilaksanakan tahun berikutnya.

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya saat ini terus menggenjot sejumlah pembangunan infrastruktur terutama jalan dan drainase.

“Kami mengapresiasi berjalannya pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun drainase, yang memang menjadi fokus Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya saat ini,”ungkap anggota Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Anna Aguatina Elye,Minggu (13/3/2022).

Anna melihat sudah cukup banyak pembangunan, perawatan maupun perbaikan infrastruktur secara berkala, dilakukan diberbagai titik Kota Palangka Raya.

Namun penting diperhatikan tentang pengerjaan pembangunan infrastruktur baik jalan maupun drainase itu, harus sesuai dengan rencana awal atau design yang sudah diusulkan.

Hal ini untuk memastikan kualitas infrastruktur. Karena infrastruktur yang dibangun tidak untuk jangka pendek atau menengah melainkan jangka panjang demi kepentingan masyarakat.

“Iya, apa yang sudah diusulkan, hendaknya di terapkan dilapangan. Jangan sampai untuk mengejar waktu, namun kualitas dari bangunan itu tidak awet,”tukasnya.

Terlepas dari itu sambung Anna, pihaknya mengapresiasi langkah Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin dan jajarannya yang melakukan pemantauan secara ketat terhadap proyek pengerjaan drainase maupun jalan.

“Langkah tepat guna memastikan kualitas dan proses pengerjaan infrastruktur itu benar-benar dilaksanakan dengan baik, sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin memperketat pengawasan pembangunan infrastruktur. Untuk memastikan proyek terlaksana dengan baik dirinya langsung turun ke sejumlah lokasi pengerjaan jalan hingga drainase.

“Pengawasan baik pembangunan maupun peningkatan infrastruktur di kota ini harus ketat dan dilakukan secara berkelanjutan untuk menghasilkan kualitas infrastruktur yang baik,” kata Fairid, Kamis (10/3/2022).

Menurut Fairid melakukan kegiatan pengawasan pembangunan infrastruktur secara ketat ini sebagai upaya transparansi pemerintah kota dalam membangun daerahnya, juga sebagai bentuk perwujudan menuju infrastruktur mantap.

“Infrastruktur mantap di sini dalam artian selain kualitasnya bagus dan layak pakai, juga saat digunakan bisa dalam kondisi prima,” ujarnya.

Dia mengatakan, kualitas infrastruktur berpengaruh pada standar kehidupan masyarakat. Karena infrastruktur yang baik dan tangguh akan mampu melayani dan memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidupnya.

“Infrastruktur sangat penting dalam menyediakan pelayanan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Sehingga kami pastikan proyek yang sedang dikerjakan ini semuanya berkualitas,” tutupnya. (AF)

Eranasional.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk Provinsi Kalimantan Barat, Motaain di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan PLBN Skouw di Papua.

Kegiatan Kementerian PUPR menyediakan ruang usaha untuk mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjaga perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan saat Pandemi Covid-19.

Hal ini dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden sejak 2015 lalu dimana Kementerian PUPR mulai mengembangkan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yang diikuti dengan pembangunan sarana dan prasarana zona penunjang untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, seperti pasar, rest area, warung makan, dan toserba.

Pengembangan zona penunjang pada tahun 2017 sampai 2019 merupakan kelanjutan dari pengembangan Zona Inti PLBN yang telah selesai dibangun pada periode 2015-2016.

Terselesaikannya pembangunan Zona Penunjang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner.

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di PLBN Aruk, dukungan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan dilakukan melalui pembangunan pasar yang terdiri dari 24 kios, rest area, dan fasilitas food court. Kementerian PUPR melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Ditjen Bina Marga juga telah meningkatkan kualitas Jalan Simpang Tanjung – Aruk sebagai akses PLBN Aruk sepanjang 29 Km untuk mendukung distribusi bahan pokok dan logistik.

Selain itu, pada tahap II juga diselesaikan infrastruktur penunjang diantaranya gedung karantina, mess pegawai, sarana ibadah, Toserba, dan sarana parkir dengan biaya Rp210 miliar.

Saat ini pengembangan PLBN Aruk tengah memasuki tahap III yang meliputi pembangunan Patung Sukarno, rumah karyawan, Gedung Incinerator, penataan Landscape Zona Sub Inti, bangunan X-ray, dan sarana pendukung lainnya dengan anggaran Rp 117 miliar. Total luas bangunan zona penunjang seluas 4.441 m2 berdiri di atas lahan seluas 3 hektar.

Untuk, PLBN Motaain di NTT, setelah menyelesaikan pembangunan tahap I atau Zona Inti PLBN Motaain pada 2016, Kementerian PUPR melakukan pengembangan pada Zona Penunjang yang meliputi pasar perbatasan dengan jumlah 150 kios, Wisma Indonesia, mess pegawai, rest area, area parkir, Pos Pamtas TNI, Pos Polri, gereja, dan lapangan olahraga.

Anggaran pembangunannya sebesar Rp229 miliar dengan masa pelaksanaan 2016-2019. Saat ini juga tengah dilaksanakan pekerjaan fisik tahap III dengan anggaran Rp100 miliar meliputi Patung Soekarno, mess pegawai BNPP, toilet umum, dan sarana lainnya. Lahan yang digunakan untuk zona penunjang seluas 8,8 hektar dengan luas bangunan 5.194 meter persegi.

Untuk mempermudah distribusi produk UMKM serta mendukung jalur logistik dan bahan pokok, juga dilakukan peningkatan kualitas jalur perbatasan Nusa Tenggara Timur-Timor Leste sepanjang 180 Km atau dikenal dengan Ruas Sabuk Merah (Motaain-Motamasin).

Jalur perbatasan Kabupaten Belu-Kabupaten Malaka tersebut juga kerap dimanfaatkan masyarakat untuk mengangkut komoditas perkebunan lokal seperti kayu putih, pohon kelor, dan jambu mente.

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan juga dilakukan melalui pengembangan Zona Penunjang PLBN Skouw sejak 2017 dan seluruh progres fisiknya telah selesai 100%.

Pembangunannya berada di atas lahan seluas 12,20 hektar dengan total luas bangunan 9.921 meter persegi, yang meliputi rumah dinas pegawai, Wisma Indonesia, gedung serbaguna, masjid, gereja, fasilitas umum (rest area, ATM Center), fasilitas sosial (ruang terbuka hijau), dan pos TNI/Polri.

Pada Zona Penunjang PLBN Skouw juga dibangun area pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 m2. Desain pasar terdiri dari kios basah, kios kering serta kios terbuka yang tidak memakai atap penutup berjumlah 50 kios. Total biaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung PLBN Skouw sebesar Rp246,5 miliar untuk tahap II dan Rp129 miliar tahap III.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok dan distribusi logistik di kawasan perbatasan Papua juga telah diselesaikan Jembatan Youtefa sehingga mempercepat waktu tempuh dari Kota Jayapura ke perbatasan Skouw. Kini Jayapura-Skouw yang berjarak 46 km dapat ditempuh hanya dengan waktu sekitar 60 menit saja. Sementara jarak PLBN Skouw dari Bandara Sentani, Jayapura sekitar 82 km. (red)