Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai putusan DKPP terhadap Hasyim dinilai kurang mencerminkan keadilan, meskipun putusan itu tidak berimplikasi pada pencalonan Gibran sebagai cawapres.

“Seharusnya DKPP berani memutuskan untuk memberhentikan Ketua KPU atau setidaknya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua. Sebab, pelanggaran etik ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh ketua KPU,” kata Neni dalam pernyataan persnya, Selasa 6 Februari 2024.

Menurut Neni, Hasyim yang terbukti melakukan pelanggaran berulang dianggap sama saja telah mencederai citra penyelenggara, proses pemilu, dan merusak demokrasi.

“Jika penyelenggara pemilu terus menerus melanggar etik maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan,” ucap Neni.

Putusan DKPP

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) era Anwar Usman memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

“Hasyim Asy’ari sebagai teradu kesatu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu kesatu,” sambungnya.

Hasyim dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara, masing-masing dengan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Seperti diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi diberhentikan dari jabatan Ketua MK setelah sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaram etik berat terkait perubahan syarat menjadi capres-cawapres.

Berkat putusan MK tersebut, keponakannya yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Jokowi sendiri adalah ipar Anwar Usman. Istrinya Anwar Usman adalah adiknya Jokowi. (*)

“Setiap saksi yang dipanggil penyidik tentu ada alasan hukumnya. Keterangan mereka diperlukan terkait dengan perkara yang sedang ditangani,” Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, Jumat, 1 Desember 2023.

Namun, dia tidak menjelaskan apakah Wahyu Purwanto memenuhi atau tidak memenuhi panggilan penyidik. Dia hanya memastikan hasil pemeriksaan akan disampaikan ke publik.

Untuk diketahui, bos PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto dalam sidang kasus suap DJKA Kemenhub di Pengadilan Tipikor Semarang pada Kamis, 16 November, menyebut ada sejumlah makelar yang bisa membantu pihak swasta mendapatkan proyek. Dion bahkan menyebut mereka dengan istilah ‘langitan’.

Di antara nama yang diungkap Dion yakni pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras yang mengaku dekat dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Kemudian, Ibnu dan Edi Emir serta Agus Kuncoro yang disebut-sebut sebagai orang dekat Sekjen Kemenhub.

Dion yang berstatus terdakwa dalam kasus ini juga menyebut nama anggota Komisi V DPR RI Sudewo serta pengusaha bernama Muhammad Suryo yang dikenalkan oleh mantan Direktur Prasarana DJKA Kemenhub.

Tak hanya itu, dia juga menyebut nama Wahyu Purwanto dan Komisaris PT PLN Eko Sulistyo yang disebut memiliki kedekatan dengan Menhub Budi Karya.

Nama itu disebut berkaitan dengan proyek jalur ganda KA elevated antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 sampai KM 106+900 (JGSS 4). (*)

Seperti diketahui, Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Selasa 7 November 2023 lalu. Ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman telah membuka ruang intervensi dalam menangani perkara uji materi syarat capres-cawapres.

Merasa dirinya difitnah, Anwar melakukan perlawanan. Bahkan dia melayangkan gugatan yang ditujukan kepada Ketua MK baru ke pengadilan.

Sebelumnya, sehari setelah dicopot dari Ketua MK, Anwar memberikan keterangan kepada awak media. Ada 17 poin keterangan yang Anwar sampaikan, di mana ia menyebut kata “fitnah” sedikitnya 8 kali.

“Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum,” kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu 8 November 2023 lalu.

Justru, Anwar menyebut, dirinya mendapat informasi soal skenario politisasi dengan menjadikan dirinya objek dalam putusan MK tersebut, termasuk soal rencana pembentukan MKMK.

Salah satu penggugat, Aan mengatakan gugatan sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) jakarta Pusat. Ipar Presiden Jokowi itu digugat karena dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela kategori berat.

Mereka yang menggugat Anwar Usman yaitu bernama Aan Rohaeni advokat sekaligus mantan anggota KPU Banyumas, Endang Eko Wati, Darbe Tyas Waskita, Narsidah, Tri Wulandari, Timotius Eric Haryanto, Aldino Mauldy Pramudya, Afaf Mutia Zahwa, Dyah Safitri, Malvin Al Rasyid, Amelia Khaurunnisa, Siwi Dwi Utami, dan Ambar Wihana.

Belasan warga Banyumas ini memilih 18 kuasa hukum dari advokat alumni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) untuk mengajukan gugatan.

Adapun dasar alasan 13 warga Banyumas menggugat Anwar Usman, jelas Aan, karena yang bersangkutan bersikeras diri tetap menjadi hakim konstitusi.

“Padahal, berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara kode etik, Anwar Usman sudah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran berat. Dalam konteks itu, yang kita ajukan gugatan adalah agar dia mundur, keluar dari MK. Targetnya itu saja,” ucap Aan, Senin (13/11).

Dia menegaskan, Anwar Usman harus keluar dari MK demi menjaga marwah lembaga tersebut tak lama lagi akan menjadi satu-satunya lembaga yang mengadili sengketa pemilu.

“kepercayaan publik terhadap MK harus dipulihkan. Kalau dia tetap ada di situ walau menjadi hakim nonpalu, saya yakin kepercayaan publik tetap rendah,” ujarnya. (*)

“Pak Anwar Usman tidak hadir,” kata Kepala Subbagian Humas MK Mutia Fria, Senin (13/11).

Namun, tidak diketahui alasan Anwar Usman tidak menghadiri pelantikan Suhartoyo itu.

Pelantikan Suhartoyo sebagai Ketua MK dilakukan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Sebelumnya, Suhartoyo disepakati menjadi Ketua MK melalui musyawarah mufakat para hakim konstitusi dalam rapat pleno tertutup sebagai mekanisme pertama pemilihan pimpinan MK pada Kamis (9/11).

“Menyepakati Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr Suhartoyo dan Insya Allah Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Seperti diketahui, sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Jimly Asshiddiqie memutuskan memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres.

Ditenggarai, putusan MK tersebut bertujuan memuluskan jalan keponakannya yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Tak hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, Anwar Usman juga dinyatakan tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Dia juga tidak diperbolehkan menangani perkara terkait sengketa pemilu. (*)

“Hakim terlapor (Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Dalam putusan bernomor 2/MKMK/L/11/2023 itu MKMK merekomendasikan pemberian sanksi kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK.

“Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” tegas Jimly.

Sidang ini dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dengan anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

Pada awal persidangan, MKMK membacakan dan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi, ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Putusan itu membuat warga negara Indonesia (WNI) yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada, sehingga membuat putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dapat maju sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Sementara itu, Anwar Usman adalah ipar dari Presiden Jokowi, sehingga putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai sarat dengan kepentingan politik. (*)

“Kami sebenarnya sudah lengkap memiliki bukti-buktinya. Tapi kan kita tetap harus melakukan pemeriksaan, menggelar persidangan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie, Rabu (1/11/2023).

Jimly menjelaskan lima hakim konstitusi telah diperiksa yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Said Isra, dan Manahan Sitompul yang masing-masing selama satu jam. Sedangkan seorang lagi, Suhartoyo diperiksa hanya sekitar 20 menit.

Jimly menjelaskan cepatnya pemeriksaan terhadap Suhartoyo karena keterangannya mirip dengan lima hakim konstitusi lainnya yang diperiksa terlebih dahulu.

Sementara itu, tiga hakim konstitusi lainnya yakni Guntur Hamzah, Daniel Yusmic, dan Wahiduddin Adams yang merangkap anggota MKMK akan diperiksa,  Kamis (2/11) hari ini.

11 Dugaan Pelanggaran Etik

Jimly Asshiddiqie mengatakan totalnya 11 isu pelanggaran etik yang diproses MKMK saat ini.

Sidang digelar sekitar pukul 16.10 WIB, hal ini terlihat Anwar Usman yang menuju lantai 4 Gedung II MK.

Sebelumnya, anggota MKMK Wahiduddin Adams lebih dulu masuk ke dalam Gedung II MK. Di dalam ruang sidang, Anwar Usman sudah ditunggu oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dan anggota MKMK Bintan R Saragih.

Sidang tersebut digelar secara tertutup. Pers tidak diperkenankan meliput sidang tersebut, hanya diberi waktu sebentar untuk mengambil gambar sebelum sidang.

Anwar sendiri saat ditanya mengenai pemeriksaan dirinya yang akan dilakukan dua kali, ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum tahu, tahunya dari sini,” kata Anwar.

Begitu juga ketika ditanya soal pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang mengusulkan salah satu cara mengembalikan marwah MK adalah me-reshuffle semua hakim, dia menyerahkan keputusannya kepada MKMK.

“Ya apa kata MKMK,” ucapnya.

Seperti diketahui, sejumlah pihak melaporkan Anwar Usman karena dinilai memiliki conflict of interest dalam putusan MK yang memperbolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres.

Putusan MK tersebut diyakini memperlancar jalan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melenggang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Keponakannya itu saat ini berusia 36 tahun dan sedang menjabat Wali Kota Solo. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman hanya tertawa menanggapi dirinya dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara ke KPK dengan tuduhan melakukan kolusi dan nepotisme.

“Ketawa saja saya,” kata Anwar Usman di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Dia juga tidak berbicara banyak soal rencana pemeriksaan dirinya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara juga melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke KPK. Menanggapi itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro meminta Pelapor membuktikan laporannya.

“Menyangkut Pak Presiden dan keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum, siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan. Jadi, hati-hati kalau melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti,” kata Juri, Senin (23/10).

Selain Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Jokowi, TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara juga melaporkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, serta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Keduanya adalah putra Presiden Jokowi. Laporan itu dengan tuduhan yang sama. Sedangkan Anwar Usman merupakan ipar Jokowi.

“Kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, Ketua MKN Anwar Usman, juga Gibran Kaesang, dan lain-lain,” kata Koordinator TPDI Erick S Paat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.