Desakan ini disampaikan setelah 17 anggota Sabhara dinyatakan melanggar aturan dalam pengamanan 18 remaja hendak tawuran di Kuranji, Padang.

“Kapolda harus menonaktifkan Direktur Samapta Bhayangkara (sabhara) Polda Sumbar,” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis, Jumat (28/6/2024).

Sugeng menyebut Kapolda Sumbar Irjen Suharyono harus tegas dan tuntas memproses anggotanya yang diduga melakukan kekerasan dalam pengamanan 18 remaja di Padang. Salah satu remaja bernama Afif Maulana, 13 tewas dalam peristiwa itu.

Ketegasan ini disebut perlu dilakukan oleh Kapolda Sumbar sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Arahan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/2162/X/HUK.2.8./2021 tertanggal 18 Oktober 2021.

Afif Maulana ditemukan meninggal dengan kondisi tidak wajar mengapung di Sungai Batang Kuranji, dekat jembatan di jalan bypass, Kota Padang, pada Minggu, 9 Juni 2024 pukul 11.55 WIB. Menurut LBH Padang, anak usia 13 tahun itu diduga meninggal karena disiksa anggota Polisi.

Semula Kapolda Sumbar membantah Afif meninggal karena dianiaya, Afif tewas disebut karena loncat dari jembatan. Bahkan Kapolda berkeinginan mencari orang yang memviralkan peristiwa kematian tersebut.

Namun, setelah Kompolnas, Komnas HAM turun ke lapangan situasinya menjadi berubah. Kapolda Sumbar langsung intensif melakukan pemeriksaan terhadap anggotanya.

Alhasil, dari pemeriksaan 40 lebih anggota diketahui 17 anggota melakukan pelanggaran. Namun, bentuk pelanggaran masih didalami.

Sugeng menilai Kapolda Sumbar sudah melaksanakan arahan sesuai Surat Telegram Kapolri nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021 dalam pencegahan kekerasan berlebihan oleh anggota Polri.

Menurutnya, saat ini tinggal pemberian hukuman terhadap atasan langsung dari personel yang berbuat kekerasan tersebut.

“Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” ujar Ganjar yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014—2023 berinisial S ke KPK.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari Rp100 miliar.

“IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023,” katanya.

Sugeng menjelaskan bahwa perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.

Adapun Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi. Nilai 16 persen tersebut kemudian diduga dialokasikan ke tiga pihak.

“Lima persen untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah, 5,5 persen untuk pemegang saham Bank Jateng yang terdiri atas pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” jelas dia.

Sementara itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan adanya laporan dari IPW tersebut. Pihaknya akan segera menindaklanjuti dan melakukan verifikasi lanjutan.

“Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindak lanjuti dengan verifikasi terlebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,” ucap Ali.

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 pada Pemilu 2024. Peserta pilpres lainnya, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1 dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2.

Penyidik KPK meminta keterangan Eddy Hiariej, Senin, 4 Desember 2023. Dia tiba pukul 09.38 WIB dan langsung masuk ke gedung KPK. Sekitar pukul 16.15 WIB, Eddy keluar dari gedung lembaga antirasuah tersebut.

Usai diperiksa, Eddy Hiariej tidak menjelaskan perihal pemeriksaan terhadap dirinya.

“Terima kasih, terima kasih,” kata Eddy Hiariej sambil tersenyum dan masuk ke dalam mobilnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Eddy Hiariej dimintai keterangannya sebagai saksi untuk tersangka lain.

Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Eddy Hiariej dilaporkan oleh Indonesia Police Watch (IPW).

Setelah melakukan penyelidikan, KPK menaikkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan empat orang sebagai tersangka, satu di antaranya Eddy Hiariej.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK telah mengajukan surat permintaan pencegahan terhadap Eddy Hiariej dan tiga tersangka lainnya kepada Ditjen Imigrasi agar yang bersangkutan tidak dapat berpergian ke luar negeri.

“KPK (29/11) telah mengajukan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap empat orang, di antaranya Wamenkumham, pengacara dan pihak swasta,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis, 30 November 2023.

KPK juga sudah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait kasus Eddy Hiariej ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta kepada Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan adanya oknum anggota Polri menjadi beking tersangka kasus senjata api (senpi) ilegal, Dito Mahendra.

“Mengenai dugaan ada oknum Polri yang membekingi Dito Mahendra, Bareskrim harus memastikan apakah itu benar atau tidak,” kata Sugeng, Jumat (15/9/2023) malam.

Sugeng Teguh menilai transparansi penanganan kasus senpi ilegal kekasih penyanyi Nindy Ayunda tersebut penting dilakukan karena beredar rumor Dito memiliki beking.

“Ini yang harus dijawab oleh Bareskrim Polri. Karena beredar di masyarakat ada jenderal polisi yang jadi bekingnya, ada pamen (Perwira Menengah) di Polda Metro Jaya disebut pemilik senpi di Dito. Ini harus dijawab secara transparan,” tegas Sugeng.

Meski begitu, Sugeng memberikan apresiasi kepada Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro yang berhasil menangkap Dito Mahendra.

“Saya sangat mengapresiasi keberhasilan Pak Djuhandhani menangkap Dito Mahendra,” pungkas Sugeng Teguh.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 15 senjata api dengan berbagai jenis di kediaman Mahendra Dito Sampurno alias Dito Mahendra di Jalan Erlangga V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/3). Dito Mahendra bisa dijerat Undang-Undang Darurat.

Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Teguh Sugeng Santoso mengatakan penanganan kasus kepemilikan senjata api merupakan kewenangan Bareskrim Polri.

“KPK sudah mengatakan berkoordinasi dengan Polri. Ini ranahnya Bareskrim, dan harus diselidiki,” kata Teguh Sugeng Santoso saat dihubungi via telepon, Minggu (19/3/2023) malam.

Dia mendengar, kekasih Nindy Ayunda tersebut berlatar belakang dari keluarga militer. “Katanya kakeknya mantan jenderal TNI di masa Orde Baru ya,” ujarnya.

Meski begitu, Teguh Santoso kembali menegaskan, apakah senjata-senjata api tersebut resmi terdaftar dan digunakan untuk apa oleh Dito Mahendra.

“Apa benar belasan senjata api itu milik dia (Dito Mahendra), atau milik siapa. Ini harus terang benderang. Dia bisa dijerat UU Darurat,” ucap Teguh Santoso.

Namun, Teguh tidak mengetahui apakah ada batas maksimal seorang warga sipil memiliki senjata api dan jenis-jenis apa saja yang boleh dimilikinya. “Saya kurang paham kalau soal ini,” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah kediaman Dito Mahendra di Jalan Erlangga V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/3). Dalam penggeledahan itu penyidik menemukan 15 pucuk senjata api berbagai jenis, terdiri dari 5 pistol berjenis glock, 1 pistol S&W, 1 pistol kimber micro, serta 8 senjata api laras panjang.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej ke KPK terkait dugaan graifikasi sebesar Rp7 miliar.

“Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaan bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wakil Menteri dengan inisial EOSH,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).

Sugeng menyebutkan uang itu diduga diterima orang terdekat Eddy Hiariej. Pemberian itu diduga terkait konsultasi hukuman dan pengesahan status badan hukum.

“Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya (asisten pribadi), diterima melalui asprinya,” jelasnya.

“Satu, minta konsultasi tentang hukum, yang kedua dugaan terkait dengan permintaan pengesahan status badan hukum,” sambungnya.

Sugeng mengaku telah menyerahkan bukti berupa bukti transfer Rp7 miliar tersebut. Uang itu mengalir antara April-Oktober 2022.

“Ada empat bukti kiriman dana, ini yang paling penting, transfer. Kemudian ada chat yang menegaskan bahwa Wamen EOSH mengakui adanya satu hubungan antara dua orang asprinya yang menerima data tersebut sebagai orang yang diakui, sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama YER dan YAM adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya,” ungkapnya.

Respons Wakil Menkum HAM

Menanggapi itu, Eddy Hiariej menilai pelaporan dari Sugeng ke KPK tak perlu ditanggapi serius.

“Terkait aduan Sugeng kepada KPK, saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng (Ketua IPW). Silakan konfirmasi lebih lanjut kepada YAR dan YAM yang disebutkan oleh Sugeng dalam aduannya,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia Police Watch (IPW) mencium adanya dugaan kriminalisasi terhadap penetapan tersangka Helmut Hermawan, mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) dalam kasus dugaan tindak pidana pemegang IUP.

“Polisi diduga menjadi instrumen hukum untuk menindas, mengintimidasi dan mengkriminalisasi Helmut Hermawan seorang pengusaha tambang pemegang IUP agar menyerah dalam memperjuangkan miliknya atas PT CLM yang diambil alih secara melawan hukum oleh Zainal Abidinsyah Siregar,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya, Sabtu (25/2/2023).

Sugeng mengatakan, jika dugaan pembungkaman tersebut, terlihat nyata dengan ditahannya Helmut oleh Polda Sulsel setelah mengeluarkan surat penangkapan tanpa memperlihatkan surat penetapan tersangka.

Sugeng pun meminta agar dugaan kriminalisasi oleh pihak kepolisian itu menjadi perhatian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud Md. “Kepolisian wajib membuktikan bahwa sinyal polisi sebagai pengabdi mafia yang pernah dilansir Kamarudin Simanjuntak adalah tidak benar,” lanjutnya.

IPW menilai jika penahanan terhadap Helmut menggunakan Pasal 159 UU Minerba, harusnya dikenakan juga terhadap Direksi PT CLM yang saat ini dipimpin oleh Zainal Abidinsyah Siregar.

Kemudian merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Permen ESDM lalu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perijinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka perbuatan Helmut bukanlah tindak pidana melainkan pelanggaran administratif.

“Sebab, Hak Kewajiban dan Larangan Pemegang IUP ada di Pasal 59 sampai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri, termasuk di dalamnya adalah mengenai penyusunan dan penyampaian RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya),” lanjutnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ferdy Sambo telahvdijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) hingga keagamaan menolak vonis mati untuk terdakwa pembunuh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat itu.

Kelompok yang menolak hukuman mati untuk Sambo adalah Amnesty International Indonesia, Indonesia Police Watch (IPW), hingga Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).

Amnesty International Indonesia menilai Ferdy Sambo memang harus dihukum berat, tapi mantan Kadiv Propam Polri tersebut tetap punya hak untuk hidup. Maka, hukuman mati tidaklah tepat dijatuhkan untuknya.

“Amnesty tidak anti penghukuman, kami sepakat bahwa segala bentuk kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan aparat negara harus dihukum yang berat tetapi tetap harus adil, tanpa harus menjatuhkan hukuman mati. Ini hukuman yang sudah ketinggalan zaman,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dikutip dari situs resminya,  Selasa (14/2/2023).

Ketimbang menjatuhkan vonis mati, kata dia, lebih baik negara fokus membenahi keseluruhan sistem agar kejahatan serupa tidak terulang serta tidak melanggengkan impunitas atau kekebalan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan. Menurutnya, hukuman mati bukan jalan pintas untuk membenahi akuntabilitas kepolisian. Hal yang dapat membenahi kepolisian adalah pembenahan internal serius.

“Kami menghormati putusan hakim yang telah berusaha untuk memenuhi rasa keadilan korban dan juga khalayak umum. Namun hakim bisa lebih adil, tanpa harus memvonis mati Sambo,” ujar Usman Hamid.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso meminta Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memberikan perlindungan terhadap Hanifah Husein, istri mendiang mantan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan.

Diketahui media sosial beberapa hari terakhir diramaikan viralnya tagar #kriminalisasihanifahhusein. Tagar ini diketahui sebagai bentul protes netizen atas penanganan kasus Hanifah Husein yang saat ini tengah ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

“Saya meminta Kabareskrim memberikan atensi untuk bisa memberikan perlindungan kepada ibu Hanifah, istri almarhum Bapak Ferry Mursyidan Baldan. Dia adalah korban dari satu dugaan praktek penyalahgunaan kewenangan,” kata Sugeng kepada wartawan, Sabtu (17/12).

Ia pun menyarankan kepada pihak kepolisian bisa menerapkan sistem restorative justice kepada Hanifah Husein.

“Semestinya, kepadanya diterapkan suatu restorative justice, bukan kemudian semakin dizolimi karena ketidaktahuan di dalam proses hukum. Kapolri harus turun tangan,” tambahnya.

Berdasarkan penjelasan yang diterima oleh IPW, Sugeng mengatakan bahwa terdapat pihak-pihak yang menekan Hanifah Husein menggunakan instrumen kepolisian.

“Dari penjelasan yang diterima IPW, terdapat orang-orang yang memiliki koneksi dengan pihak-pihak tertentu. Yang kemudian menekan Ibu Hanifah dengan menggunakan kepolisian sebagai instrumen untuk menjadikan Ibu Hanifah a tersangka,” ujarnya.

IPW pun mengaku turut prihatin dengan kasus yang menimpa Hanifah Husein. Karena setelah pihaknya melakukan pendalaman, Sugeng mengatakan bahwa istri almarhum mantan menteri Ferry Mursyidan Baldan itu menjadi korban kriminalisasi.

“Dari perkara yang didalami IPW, terlihat bahwa Ibu Hanifah menjadi korban dari satu ruwetnya proses penanganan perkara di reserse. Ibu Hanifah sebagai pembeli saham memang terlihat tidak cermat memilih pihak yang akan menjadi objek investasinya, akan tetapi ia telah mengembalikan saham tersebut. Dan faktanya lahan tambangnya saat ini sudah tidak dalam penguasaannya,” kata dia.

Sementara itu, Konsultan Bisnis Digital dan Metaverse Tuhu Nugraha menilai bahwa viralnya kasus tersebut bisa menjadi masukkan untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar bisa mendalami perkara yang sebenarnya.

“Menurut saya dengan viralnya kasus ini, sangat bagus untuk kapolri mengecek lebih mendalam apa yang sebenarnya terjadi dan mengambil keputusan yang tepat,” kata Tuhu.

Karena menurutnya media sosial saat ini memang menjadi alat kontrol baru, seperti halnya media dan jurnalis. Sehingga, Tuhu mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Sigit perlu menindak serius, apalagi ketika kasusnya viral.

“Saya rasa ini bagus ya, nah yang paling penting adalah mereka punya bukti yang cukup, dan memahami aturan hukum yang ada,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan bahwa media sosial saat ini menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyuarakan ketidakadilan, tekanan dan lain-lain.

“Tapi juga mesti digunakan secara bijak, karena sering kali tidak bener-bener paham isunya lalu terbawa arus dan emosi sehingga terseret kasus hukum,” ujarnya.

Sebelumnya Marudut Hasiholan, pengacara Hanifah Husein sempat menyatakan bahwa pihak yang ditengarai berada dibalik kriminalisasi istri mendiang Ferry Mursidan Baldan ini adalah Setiawan Ichlas Bos Bomba Group. Ia dengan tegas menyatakan bahwa telah memiliki bukti otentik terkait hal tersebut. ***

JAKARTA, Eranasional.com- Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso menyebut Ferdy Sambo memegang rahasia atau kartu truf sejumlah perwira tinggi dikepolisian.

Kartu truf inilah yang dimainkan Ferdy Sambo untuk melakukan proses tawar menawar dengan kata lain bargaining.

IPW menduga kartu truf sejumlah jenderal tersebut bisa dijadikan senjata oleh Ferdy Sambo agar kasusnya dapat dikompromikan.

“Ferdy Sambo pegang banyak data kesalahan polisi. Saya juga pegang datanya. Saya ada data jenderal yang di tangan Sambo,” ujar Sugeng dalam sebuah wawancara seperti dikutip dari channel Youtube Uya Kuya TV pada Rabu, (21/9/2022).

Menurutnya, ada banyak polisi yang takut kepada Ferdy Sambo. Hal Itu dikonfirmasi oleh pernyataan terbuka Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam wawancaranya di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu.

Kapolri menyebut para penyidik ketakutan memeriksa Ferdy Sambo.

“Pak Kapolri sendiri pernah ngomong penyidik itu takut awalnya sama FS. Kenapa takutnya? Takut apa? Takut ditempeleng, takut dipukul, atau takut jabatannya diturunkan? Bukan begitu,” imbuhnya.

Sugeng menambahkan tidak ditahannya Putri Candrawathi diduga bagian dari tawar-menawar yang dilakukan Ferdy Sambo.

Padahal, status Putri saat ini adalah tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“Mengapa PC tak ditahan? Bisa jadi atau diduga itu bargaining yang dimainkan. Karena Sambo punya kartunya,” tukas Sugeng.

IPW, lanjutnya, tengah mendalami upaya tawar-menawar antara Ferdy Sambo dengan penyidik yang menangani kasus Sambo.

JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meninggal dunia di RS Mitra Keluarga, Bekasi Barat, pada Rabu (16/6) pukul 10.40 WIB.
Informasi ini dibenarkan oleh kerabatnya Yon Moeis. Neta disebut meninggal karena Covid-19.

“Betul, tadi sekitar pukul 10.40 WIB di RS Mitra Bekasi Barat,” Katanya saat dihubungi, dilansir dari CNNindonesia.

Menurutnya, Neta telah dirawat di rumah sakit sejak 5 Juni lalu karena positif Covid-19.

Informasi ini juga dibenarkan Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia.

“Iya benar, kita sampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kita kehilangan pengamat kepolisian yang kritis dan banyak memberi masukan dalam memajukan Polri yang semakin baik,” tuturnya.

Neta merupakan Ketua Presidium IPW sejak 2004 hingga sekarang.

Aktivis kelahiran Medan, 18 Agustus 1964 ini memulai kariernya di bidang jurnalistik dengan menjadi reporter di SKH Merdeka di Jakarta.

Ia kemudian menjadi Wakil Pimpinan Redaksi Surat Kabar Jakarta tahun 2002-2004. Neta kemudian aktif sebagai aktivis hingga menjabat Ketua Presidium IPW.

IPW sendiri adalah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi kinerja kepolisian. Anggota lembaga ini terdiri dari pengamat, wartawan, pakar, hingga akademisi yang peduli masalah kepolisian.

Ia kerap mengkritisi berbagai kasus kepolisian sejak dulu hingga sekarang.

Terbaru, Neta memberikan pernyataan soal penyerangan terduga teroris ke Mabes Polri pada April lalu.

Ia saat itu menyebut kelompok teroris ingin menunjukkan lemahnya sistem keamanan Mabes Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ia kerap mengkritisi berbagai kasus kepolisian sejak dulu hingga sekarang.

Terbaru, Neta memberikan pernyataan soal penyerangan terduga teroris ke Mabes Polri pada April lalu.

Ia saat itu menyebut kelompok teroris ingin menunjukkan lemahnya sistem keamanan Mabes Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

ERANASIONAL.COM – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menilai pencabutan Telegram atau surat Kapolri tentang pelarangan wartawan melaporkan kekerasan polisi tidak profesional dan plin plan.

Neta pertanyakan siapa yang menjadi pembisik kepada Kapolri untuk mengeluarkan Telegram tersebut.

“Begitu banyak pihak yg mengkritisi, Kapolri seperti ketakutan dan mencabutnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa Kapolri tidak siap dengan konsep yang akan dijalankan dan hanya bersifat coba-coba, ” Kata Neta kepada Indonesia Parlemen, Rabu (7/4/2021).

Lebih lanjut, mantan wartawan senior ini merasa jika cara-cara ini masih terjadi tentu publik akan mempertanyakan ada apa dengan Kapolri dan bagaimana dengan konsep Presisinya.

“Sebenarnya tidak ada yg istimewa dari surat Kapolri tertanggal 5 April 2021 tersebut karena surat itu untuk internal kepolisian. Hanya saja surat Kapolri itu memang bisa disalahgunakan kalangan kepolisian untuk membatasi dan tidak memberi akses kepada pers untuk sebuah peristiwa yg menyangkut internal polri, apalagi yg bersifat negatif,” Papar Neta.

Meskipun menurutnya surat Kapolri itu bukan buat eksternal Polri, apalagi untuk melarang larang kalangan pers.

“Karena Kapolri tidak punya wewenang melarangan pers. Dalam bertugas pers dilindungi UU pers,” Imbuh Neta.

Di poin pertama surat Kapolri itu menyebutkan, Media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menanyangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis, Neta berpendapat jika itu hanya ditujukan ke internal polri agar dalam operasi kepolisian tidak mengajak atau melibatkan para wartawan.

“Selain itu Kapolri dan jajarannya harus tahu bahwa mereka adalah pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, sehingga mereka tetap perlu mengakomodir pers sebagai pilar alat kontrol publik,” Pungkasnya.

Menyikapi kritik tentang Telegram tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf terkait surat telegram yang mengatur tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik.

Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo Meminta Maaf Atas Gaduhnya Penerbitan TR ‘Pelarangan Peliputan’

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas kegaduhan yang timbul pascapenerbitan surat telegram terkait kegiatan kehumasan di Korps Bhayangkara.

“Mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media. Sekali lagi kami selalu butuh koreksi dari teman-teman media dan eksternal untuk perbaikan insititusi Polri agar bisa jadi lebih baik,” Terang Sigit dalam keterangannya, Selasa (6/4/2021).

Diketahui Surat telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 yang ditanda tangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tanggal 5 April 2021 menuai banyak kritik.

Edaran Telegram berisikan 11 poin tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan/dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik. (IP/***)

ERANASIONAL | Kasus hilangnya barang bukti 11 kg sabu di Surabaya, Jawa Timur perlu diusut Mabes Polri. Kapolri perlu memerintahkan Kabareskrim untuk membentuk tim khusus dalam mengusutnya, agar diketahui secara persis barang bukti itu hilang di lingkungan kepolisian, kejaksaan atau dimana.

Menurut Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangannya, Selasa (6/4), kasus hilangnya barang bukti sabu sebanyak 11 kg itu menunjukkan adanya mafia pengutil barang bukti di lingkungan aparatur penegak hukum yg membuat barang bukti tidak aman, terutama jenis narkoba. Tikus tikus pengutilnya tidak boleh dibiarkan.

Hilangnya barang bukti sabu 11 kg itu terungkap dalam sidang terhadap Agus Hariyanto, kurir narkoba asal Medan. Terkuaknya bahwa barang bukti sabu seberat 11 kg raib dalam persidangan ini mengejutkan banyak pihak. Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan dari Kejari Surabaya, dinyatakan bahwa terdakwa Agus Hariyanto, pada Sabtu (5/9/2020) di Hotel Swiss Bell Medan, Sumatera Utara, bersama Riki Reinnaldo (tewas ditembak aparat) mendapat 35 bungkus sabu dalam kemasan teh asal China masing masing seberat 1 kg dari bandar Saepudin (DPO) untuk dibawa ke Jakarta dan Surabaya.

Barang bukti sabu yang dimasukan dalam dua koper tersebut, oleh terdakwa sebanyak 15 bungkus (15 kg) diserahkan kepada pengedar di Jakarta. Namun petugas Satreskoba Polrestabes Surabaya yang telah memetakan keberadaannya, Senin (6/9/2020) terdakwa bersama dua rekannya yakni Nur Cholis (44) dan Riki Reinnnaldo (22) ditangkap di salah satu hotel di kawasan Sukomanunggal, Surabaya.

Karena berusaha melawan dan menyerang petugas menggunakan parang saat akan diamankan, kedua rekan terdakwa Nur Cholis (44) dan Riki Reinnaldo (22) diberi tindakan tegas dan tewas setelah dadanya diterjang timah panas. Dari tangan ketiganya petugas menyita barang bukti sabu seberat 21 kg. Namun ternyata saat disidangkan barang bukti di pengadilan hanya 10 kg dan yg 11 kg lainnya raib entah kemana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suparlan dari Kejari Surabaya saat dikonfirmasi wartawan di Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (5/4/2021) terkait jumlah barang bukti yang dihadirkan dalam sidang, menyatakan sesuai dalam dakwaan.

“Barang bukti yang kami terima sesuai dalam dakwaan, sebanyak 10 bungkus yang dimasukan dalam kemasan Teh China,” terang Suparlan.

Disinggung 11 kg sabu barang bukti yang raib tersebut, Suparlan mengaku mendapat limpahan sesuai dakwaan. IPW mendesak Kapolri agar memerintahkan Kabareskrim mengusut kasus hilangnya barang bukti sabu ini, Kasus ini tidak boleh dibiarkan.

Tikus tikus pengutil barang bukti sabu harus diseret ke pengadilan. Jika tidak kasus narkoba akan terus berkembang biak di negeri ini karena oknum aparat penegak hukumnya menjadi tikus tikus yg bermain di balik bisnis ilegal narkoba.

(Red/ask).