Jakarta- Polisi pada Sabtu (9/10) ini menangkap Morume Keya Busup, tersangka insiden penyerangan suku Yali di Yahukimo, Papua, yang terjadi awal Oktober lalu.

Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, Morumen sebelumnya telah masuk daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak kepolisian. Ia ditangkap Sabtu hari ini, atau sepekan usai kerusuhan, oleh aparat gabungan dari Polres Yahukimo dan Satgas Nemangkawi.

“Ditangkap hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Pukul 03.40 WIT, bertempat di jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo,” kata Argo dalam keterangannya.

Argo menjelaskan, Morume Keya Busup merupakan Kepala suku Umum Kimyal, yang menyerang suku Yali pada Minggu (3/10). Bersama pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah busur, sembilan anak panah, satu buah kampak, satu unit ponsel, perangkat elektronik dan identitas diri lain milik tersangka.

Selain Morume, aparat juga mengamankan satu tersangka lain atas nama Beto Ordias. Keduanya dibawa ke Polres Yahukimo untuk kemudian diselidiki lebih mendalam.

“Kasus tersebut telah ditangani oleh Polres Yahukimo,” katanya.

Kericuhan di Distrik Dekai, Yahukimo, Papua terjadi pada Minggu (3/10) lalu, dengan melibatkan dua kelompok massa dari dua suku berbeda: Suku Kimyal dan Suku Yali.

Usai insiden itu, polisi mengamankan sedikitnya 52 orang terduga pelaku penyerangan. Polisi juga kemudian menetapkan 22 orang sebagai tersangka.

Insiden ricuh di Yahukimo telah menyebabkan 41 orang luka-luka dan enam orang dipastikan meninggal dunia.

Menurut polisi, ricuh itu dipicu kabar simpang siur alasan meninggalnya mantan Bupati Yahukimo, Abock Busup saat tugas ke Jakarta. Abock ditemukan tak sadar diri di kamar Hotel Grand Mercure, Jakarta Pusat.

Pihak Kepolisian menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun obat-obatan. Abock lantas dibawa ke RS Meilia Cibubur sekitar pukul 11.00 WIB, namun tak tertolong.

JAKARTA – Beredar video aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan dengan menarasikan bahwa demonstrasi tersebut dilaksanakan pada hari ini 24 Juli 2021.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono memastikan bahwa video yang menyatakan bahwa kerusuhan demo tersebut pada hari ini adalah hoaks atau informasi palsu.

“Itu video hoaks. Faktanya adalah demonstrasi itu merupakan peristiwa lama saat demonstrasi tolak omnibus law ciptaker di Jakarta pada 8 Oktober 2020,” kata Argo kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Argo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi palsu yang dibuat oleh oknum tak bertanggung jawab.

“Masyarakat jangan mudah termakan hoaks. Saring before sharing,” ujar Argo.

Menurut Argo, sampai dengan saat ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (sitkamtibmas) berjalan aman, damai dan kondusif. Tidak ada demonstrasi yang berjalan pada hari ini.

“Situasi aman dan kondusif. Tidak ada gangguan yang berarti,” tutup

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat tak terhasut dengan ajakan aksi unjuk rasa serentak di media sosial (medsos) pada tanggal 24 Juli 2021. Pasalnya ajak itu berpotensi terjadi kerumunan dan akan menambah penularan Covid-19.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengungkapkan, imbauan tersebut disampaikan karena saat ini jumlah Covid-19 terus melonjak. Dengan adanya demonstrasi, potensi menciptakan kerumunan bakal terjadi, yang nantinya semakin memperburuk laju pertumbuhan virus corona.

“Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena situasi angka Covid yang masih tinggi,” kata Argo saat dihubungi, Jumat (23/7/2021).

Jenderal bintang dua itu menyebut, saat situasi seperti ini penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan cara daring. “Bisa dilakukan dengan audiensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online,” ujar Argo.

Dia mengatakan, aparat kepolisian akan melakukan tindakan tegas apabila kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. “Kalau memang dilakukan, mengganggu ketertiban umum ya kami amankan,” ucap Argo.

Diketahui, beredar di media sosial mengenai percakapan persiapan aksi serentak yang hendak dilakukan oleh elemen masyarakat sipil di Semarang dan beberapa wilayah lain.

Disebutkan bahwa aksi tersebut akan dilakukan selama berhari-hari dan tidak membawa suatu identitas golongan ataupun kelompok.