Kadivhumas menjelaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menggelar rapat khusus pada pagi hari untuk merumuskan langkah-langkah awal.

“Polri tentu mengapresiasi dan menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi. Tadi pagi Bapak Kapolri sudah mengumpulkan para pejabat terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus dilaksanakan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Kapolri memerintahkan pembentukan tim pokja guna menyusun kajian cepat yang menjadi dasar pelaksanaan teknis putusan MK.

“Polri akan membentuk tim pokja yang membuat kajian cepat terkait putusan MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir ke depan,” jelasnya.

Tim pokja tersebut akan bekerja secara intensif dan melakukan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Menpan-RB, BKN, Kemenkumham, Kemenkeu, serta MK sendiri selaku pemutus perkara. Selain memastikan kepatuhan terhadap aturan, kajian cepat ini ditujukan untuk menyusun langkah implementasi yang tidak menimbulkan polemik.

Kadivhumas menegaskan bahwa Kapolri memberi instruksi agar pekerjaan ini diselesaikan secepat mungkin.

“Bapak Kapolri menyampaikan agar ini diselesaikan secepat-cepatnya. Kita berpacu dengan waktu agar semua hal bisa terselesaikan,” katanya.

Pelaksanaan beberapa pertandingan PON ada yang sudah dilakukan sejak akhir Agustus dan secara resmi dibuka pada Senin besok, 9 September 2024 yang rencananya dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, pengamanan PON XXI 2024 di wilayah Aceh dan Sumatera Utara merupakan Operasi Kepolisian Kewilayahan.

Untuk Polda Aceh menggelar Operasi bernama ‘Po Meurah Seulawah 2024’ dan Polda Sumut menggelar Operasi bernama ‘Hatra Toba 2024’.

“Untuk pengamanan dari Polda Aceh jumlah personel yang dikerahkan sebanyak 4.579, personel TNI sebanyak 4.190, dari Pemprov yaitu Satpol PP ada 1.154 personel dan 162 personel dari Basarnas. Jadi total sebanyak 10.085 personel gabungan mengamankan penyelenggaraan PON XXI di Aceh,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Minggu 8 September 2024.

Sementara untuk pengamanan di Sumatera Utara, Sandi menjelaskan ada 4.970 personel gabungan yang dikerahkan.

Terdiri dari 1.940 personel Satgas Opsda, 1.819 personel Satgas Opsres, BKO Mabes Polri sebanyak 182 personel, TNI sebanyak 428 personel dan Pemda dan instansi terkait sebanyak 601 personel.

Sementara untuk pengamanan VVIP sebanyak 5.093 personel gabungan yang terdiri dari 3.702 dari TNI, 1.071 dari Polri dan Pemda serta instansi terkait sebanyak 320 personel.

“Operasi yang dilakukan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif didukung kegiatan intelijen dan penegakan hukum guna menjamin terselenggaranya PON XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara berjalan aman, tertib dan lancar,” katanya.

Pengamanan dilakukan di beberapa titik mulai dari kedatangan kontingen, akomodasi, venue, rute hingga peralatan.

Lalu ada juga pengamanan saat kegiatan pembukaan dan penutupan PON XXI 2024 serta pengamanan dan pengawalan VIP dan VVIP.

Dalam kesempatan ini, Sandi pun mengajak partisipasi masyarakat khususnya Aceh dan Sumatera Utara menyukseskan PON XXI 2024 yang diharapkan mencetak atlet-atlet berbakat guna menuju Indonesia Emas 2045.

“Penyelenggaraan PON XXI 2024 menjadi ajang mencetak atlet-atlet berprestasi yang diharapkan bisa berkancah di dunia internasional dan mewujudkan Indonesia Emas 2045,” katanya. []